PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019

PERMEN Nomor 25 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pengaturan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 meliputi: a. analisa situasi; b. kebijakan, strategi, dan rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia; dan c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah dapat melibatkan peran serta lintas sektor dan masyarakat. (2) Peran serta lintas sektor dan masyarakat pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.