PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2361-menkes-per-xi-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 2361-menkes-per-xi-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pelatihan Kesehatan terdiri atas: a. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK); dan b. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

Pasal 2

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Koreksi

BBPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 5

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BBPK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. e. penyiapan pengembangan kemitraan; f. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, BBPK secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Pasal 7

BBPK terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu; c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; d. Instalasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur Organisasi BBPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Keuangan.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi.

Pasal 13

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan pengendalian mutu, pengkajian dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta evaluasi dan pelaporan; dan e. penyiapan pengembangan kemitraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu terdiri atas: a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan b. Seksi Pengendalian Mutu.

Pasal 16

(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan, kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. (2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat, serta kerjasama baik nasional maupun internasional.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; dan d. pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 19

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi pendidikan dan pelatihan. (2) Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan kesehatan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

BAB 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

Koreksi

BBPK terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu; c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; d. Instalasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Koreksi

Struktur Organisasi BBPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Keuangan.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi.

Pasal 13

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan pengendalian mutu, pengkajian dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta evaluasi dan pelaporan; dan e. penyiapan pengembangan kemitraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu terdiri atas: a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan b. Seksi Pengendalian Mutu.

Pasal 16

(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan, kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. (2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat, serta kerjasama baik nasional maupun internasional.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; dan d. pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 19

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi pendidikan dan pelatihan. (2) Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan kesehatan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Koreksi

Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 22

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bapelkes menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. e. penyiapan pengembangan kemitraan; f. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bapelkes secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan www.djpp.kemenkumham.go.id secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Pasal 24

Bapelkes terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; c. Seksi Pengendalian Mutu; d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; e. Instalasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Struktur Organisasi Bapelkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 27

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan, kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 28

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 29

Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyiapan bahan kerjasama nasional dan internasional, dan informasi pendidikan dan pelatihan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 November 2011 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 2361/MENKES/PER/XI/2011 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011 MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM BAGIAN TATA USAHA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUBBIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUBBIDANG PENGENDALIAN MUTU SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSTALASI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2361/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN www.djpp.kemenkumham.go.id STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN KESEHATAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 2361/MENKES/PER/XI/2011 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011 MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSTALASI SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2361/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 2361/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pelatihan Kesehatan TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011 DAFTAR UPT DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN NO NAMA KELAS TEMPAT KEDUDUKAN PELAYANAN UNGGULAN WILAYAH KEMITRAAN 1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Balai Besar Ciloto Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan HIV/AIDS dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya (NAPZA) Jawa Barat Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat 2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Balai Besar Jakarta Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Perkotaan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan DKI Jakarta 3. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makasar Balai Besar Makasar Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan KesehatanIbu dan Anak dengan Fokus “Antenatal Care” Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara 4. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Balai Cikarang Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Lingkungan Jambi Banten Bangka Belitung Sumatera Barat 5. Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Balai Semarang Pendidikan dan Pelatihan Primary Health Care Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat www.djpp.kemenkumham.go.id NO NAMA KELAS TEMPAT KEDUDUKAN PELAYANAN UNGGULAN WILAYAH KEMITRAAN 6. Balai Pelatihan Kesehatan Batam Balai Batam Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Kepulauan Riau Riau NAD Sumatera Utara MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 2361-menkes-per-xi-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB II

Pasal 30

BAB III

Pasal 31

Pasal 32

BAB IV

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB V