PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

PERMEN Nomor 23 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Kesehatan Republik INDONESIA. 8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 12. Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi Inpassing adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja calon Pejabat Fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing. 13. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang membina Jabatan Fungsional kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 14. Tim Penguji Kompetensi Inpassing yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang melakukan uji kompetensi dalam rangka Penyesuaian/Inpassing terhadap calon Pejabat Fungsional kesehatan. 15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi Inpassing yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina kepada Instansi Pemerintah setelah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan kriteria untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Inpassing. 16. Penilaian Portofolio adalah suatu metode penilaian yang berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan seseorang. 17. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

BAB II

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan pada Instansi Pemerintah, ditujukan bagi: a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi Jabatan Fungsional kesehatan yang masih dalam masa Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing dan peta jabatan belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, Uji Kompetensi Inpassing dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsionalnya dan peta jabatan.

Pasal 5

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan kategori keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-I (Diploma Satu) /D-II (Diploma Dua)/D-III (Diploma Tiga) atau setara; b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Inpassing di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan kategori keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan meliputi: a. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat)/S-2 (Strata Dua) atau yang sederajat; b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Inpassing di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan f. berusia paling tinggi: 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Calon Pejabat Fungsional kesehatan yang telah lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah mengikuti Uji Kompetensi Inpassing. (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi: a. dipimpin oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau yang setara; b. memiliki Tim Penguji; dan c. memiliki calon peserta Uji Kompetensi Inpassing. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/Inpassing berakhir.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah yang telah terakreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pembina melalui pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan kepada Instansi Pemerintah. (3) Pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan kewenangan kepada Unit Pembina dalam melaksanakan Akreditasi Uji Kompetensi Inpassing berdasarkan Jabatan Fungsional kesehatan binaannya. (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. penyelenggara Uji Kompetensi Inpassing; b. Tim Penguji; dan c. materi uji. (5) Dalam rangka pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah mengirimkan dokumen kepada Instansi Pembina yang terdiri dari: a. surat permohonan Akreditasi; b. surat keputusan tim pelaksana; c. surat keputusan Tim Penguji; dan d. instrumen uji.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Metode Uji Kompetensi Inpassing dapat berupa Penilaian Portofolio. (2) Dalam menentukan materi uji, Tim Penguji mengacu pada rekaman hasil pelaksanaan tugas kinerja pelayanan kesehatan dan pencapaian prestasi kinerja Jabatan Fungsional kesehatan yang ditentukan oleh Unit Pembina. (3) Dalam hal rekaman hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditentukan oleh Unit Pembina, Tim Penguji dapat memilih butir-butir kegiatan unsur utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional kesehatan masing-masing yang akan diduduki oleh peserta Uji Kompetensi Inpassing. (4) Pemilihan butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari 5 (lima) butir unsur utama dengan target paling sedikit 3 (tiga) dokumen untuk masing-masing butir kegiatan yang harus dilengkapi oleh peserta Uji Kompetensi Inpassing. (5) Penilaian Portofolio Uji Kompetensi Inpassing yang berasal dari unsur utama Jabatan Fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian atas dokumen pendukung atau bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan pelayanan kesehatan utama sesuai jenjang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki sesuai dengan formulir 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Penetapan kelulusan Uji Kompetensi Inpassing didasarkan pada hasil keputusan Tim Penguji setelah pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi Inpassing. (2) Keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sidang Tim Penguji secara tatap muka atau berkorespondensi antaranggota Tim Penguji. (3) Hasil keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. (4) Hasil penilaian Uji Kompetensi Inpassing disampaikan Tim Penguji kepada pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar rekomendasi penerbitan sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing. (5) Daftar peserta lulus Uji Kompetensi Inpassing dinyatakan dalam peringkat nilai batas lulus tertinggi sampai dengan terendah.

Pasal 12

(1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menerbitkan sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing dengan menyebutkan angka kredit kumulatif yang diperoleh melalui Uji Kompetensi Inpassing dan ditandatangani oleh pimpinan Instansi Pemerintah tersebut paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara sesuai dengan formulir 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing kepada pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan di Instansi Pembina untuk mendapatkan Rekomendasi. (3) Dokumen hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. berita acara pelaksanaan seleksi administrasi Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing sesuai dengan formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. dokumen rekapitulasi sertifikat Uji Kompetensi Inpassing sesuai dengan formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan Rekomendasi dari Instansi Pembina, kebutuhan Jabatan Fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan, Instansi Pemerintah dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila Rekomendasi telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan, Instansi Pemerintah dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional kesehatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui proses Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional kesehatan dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki. (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian/Inpassing PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 15

(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui proses Penyesuaian/Inpassing dengan latar belakang pendidikan di bawah Diploma III wajib meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki paling lama Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan tidak meningkatkan jenjang pendidikannya ke jenjang Diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tersebut diberhentikan dari Jabatan Fungsional kesehatan yang diduduki.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 17

Koreksi

(1) Organisasi pelaksana Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional kesehatan terdiri atas: a. Instansi Pemerintah yang memiliki PNS calon Pejabat Fungsional yang akan mengikuti proses Penyesuaian/Inpassing; b. Pejabat yang Berwenang; dan c. Instansi Pembina. (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau yang setara. (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Pejabat yang Berwenang di tingkat kementerian/lembaga; dan b. Pejabat yang Berwenang di tingkat daerah. (4) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

(1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a bertugas: a. melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing dan menyampaikan usulan kebutuhan Penyesuaian/Inpassing kepada masing- masing Pejabat yang Berwenang; b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing; c. melakukan persiapan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing; d. melakukan seleksi administrasi peserta Penyesuaian/Inpassing; e. mengirimkan permohonan Akreditasi pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing; f. melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing; g. menerbitkan sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing; h. mengirimkan dokumen pelaksanaan tahapan Penyesuaian/Inpassing kepada pusat yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan Instansi Pembina untuk mendapatkan Rekomendasi; i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing di instansinya; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang dan Instansi Pembina. (2) Instansi Pemerintah dalam melakukan persiapan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit: a. membuat perencanaan; b. melakukan sosialisasi; c. membentuk panitia pelaksana; d. membentuk Tim Penguji; dan e. menyiapkan perangkat, sarana dan prasana. (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertugas: a. melakukan verifikasi dan validasi usulan kebutuhan formasi dari instansi unit kerja di lingkungannya; dan b. menyampaikan usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara melalui e-formasi.

(1) Calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing harus lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dokumen meliputi: a. fotokopi ijazah pendidikan kesehatan sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; f. surat rekomendasi pimpinan yang berisi pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: 1. masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki; 2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan 3. tidak sedang menjalani proses Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional tertentu, sesuai dengan formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. surat pernyataan kesediaan: 1. diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan; 2. tidak rangkap jabatan; dan 3. bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang diduduki, sesuai dengan formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i. daftar riwayat hidup sesuai dengan formulir 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan j. fotokopi surat keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional sebelumnya bagi calon Pejabat Fungsional kesehatan yang pernah menduduki Jabatan Fungsional yang sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki atau Jabatan Fungsional lainnya. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi. (4) Dalam rangka penetapan kelulusan seleksi administrasi, Instansi Pemerintah melakukan pemeringkatan calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing dengan mempertimbangkan: a. pangkat dan golongan ruang paling tinggi sampai paling rendah; b. masa kerja dalam Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling lama sampai paling singkat; c. usia paling tinggi sampai paling rendah; dan d. hal lain yang diatur dan menjadi kebijakan di Instansi Pemerintah seperti prestasi kerja dan penghargaan.

(1) Tim Penguji dibentuk sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan calon Pejabat Fungsional kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi Inpassing. (2) Tim Penguji ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada satuan kerja yang bersangkutan. (3) Tim Penguji berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang masing-masing berasal dari unsur: a. Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setingkat calon Pejabat Fungsional yang akan diuji; b. pejabat struktural/atasan langsung/pimpinan unit kerja; dan c. pejabat pengelola kepegawaian unit kerja dan/atau unsur Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah. (4) Tugas Tim Penguji meliputi: a. membuat rencana penilaian; b. menyiapkan perangkat penilaian atau instrumen uji; c. memeriksa dan memvalidasi dokumen; d. melakukan penilaian Uji Kompetensi Inpassing; e. meminta data atau dokumen tambahan kepada peserta Uji Kompetensi Inpassing maupun pihak terkait bila diperlukan; dan f. MENETAPKAN kelulusan Uji Kompetensi Inpassing. (5) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat membentuk lebih dari satu Tim Penguji sesuai dengan kebutuhan. (6) Tim penguji kenaikan jenjang Jabatan Fungsional kesehatan dapat menjadi Tim Penguji. (7) Dalam hal tidak terdapat penguji dari unsur Pejabat Fungsional yang berasal dari kategori keterampilan maka dapat ditunjuk penguji yang berasal dari kategori keahlian dengan ketentuan memiliki pangkat atau golongan paling rendah setara dengan yang akan diuji. (8) Dalam hal tidak terdapat penguji dari unsur Pejabat Fungsional yang berasal dari kategori keahlian maka dapat ditunjuk penguji yang memiliki kompetensi sesuai atau yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional yang akan diuji dengan ketentuan memiliki pangkat atau golongan paling rendah setara dengan yang akan diuji. (9) Dalam hal penyelenggaraan Uji Kompetensi Inpassing tidak dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan, pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing dapat dilakukan pada Instansi Pemerintah lainnya yang telah terakreditasi atau diuji oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Instansi Pembina yang telah terakreditasi.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB I

BAB II

BAB III