PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

PERMEN Nomor 23 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu. 2. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. 3. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. 4. Profilaksis adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu. 5. Jemaah Haji adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 6. Jemaah Umrah adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 7. Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah lembaran berupa buku Sertifikat Vaksinasi Internasional yang belum diisi oleh petugas yang berwenang. 8. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 10. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

BAB II

VAKSINASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan Vaksinasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Klinik KKP, Klinik, atau Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Vaksinasi untuk Jemaah Haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Persyaratan bagi Klinik KKP, Klinik, atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut: a. memiliki tenaga kesehatan pelaksana Vaksinasi; b. memiliki fasilitas manajemen rantai dingin (cold chain) sesuai standar; c. memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan d. memiliki sarana dan prasarana sistem manajemen teknologi informasi yang terhubung secara daring.

Pasal 4

(1) Vaksinasi dilakukan oleh dokter yang telah memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Jenis Vaksinasi yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu ditetapkan oleh Menteri. (2) Dokter yang akan melakukan Vaksinasi terlebih dahulu harus menginformasikan mengenai jenis Vaksinasi yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan negara yang akan dituju.

Pasal 6

(1) Pada saat Vaksinasi ditemukan adanya kontra indikasi terhadap Vaksin yang akan diberikan, setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional tersebut diberikan Profilaksis. (2) Pemberian Profilaksis juga dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit menular yang belum ada Vaksinnya. (3) Pemberian Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal Vaksinasi berdampak terjadinya gangguan kesehatan yang merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian kasus, terhadap pasien diberikan pengobatan dan perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis berhak memperoleh Sertifikat Vaksinasi Internasional. (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Klinik KKP, Klinik, atau Rumah Sakit. (3) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh: a. dokter, yang ditunjuk Kepala KKP, pimpinan Klinik, atau direktur/kepala Rumah Sakit; dan b. orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis. (4) Dalam hal orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengampuan, Sertifikat Vaksinasi Internasional ditandatangani oleh orang tua atau walinya. (5) Sertifikat Vaksinasi Internasional selain ditandatangani oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diberi cap KKP, cap Klinik, atau cap Rumah Sakit sesuai tempat dikeluarkannya Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Pasal 10

Sertifikat Vaksinasi Internasional hanya berlaku untuk 1 (satu) orang yang namanya tercantum dalam sertifikat.

Pasal 11

Sertifikat Vaksinasi Internasional dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, kodefikasi tertentu, lambang WHO, lambang garuda, berbahasa Inggris dan Perancis, serta memiliki security printing.

Pasal 12

Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional hanya dapat dicetak oleh direktorat jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 13

(1) Dalam rangka mendapatkan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala KKP mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada direktur pada kementerian kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang surveilans dan karantina kesehatan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah kebutuhan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional pada KKP dan Klinik atau Rumah Sakit pelaksana Vaksinasi yang terdapat pada wilayah KKP yang bersangkutan. (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit harus menyediakan dan mendistribusikan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional kepada KKP. (4) KKP wajib mencatat dan melaporkan penerimaan serta penggunaan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional melalui aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan pelabuhan.

Pasal 14

(1) Dalam rangka mendapatkan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Klinik atau Rumah Sakit mengajukan permohonan kepada KKP setempat dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal serta direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKP menyiapkan berita acara serah terima Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional dan memberikan kode billing dari aplikasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online kepada Klinik atau Rumah Sakit pemohon. (3) Klinik atau Rumah Sakit wajib menyetorkan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Klinik atau Rumah Sakit wajib mencatat dan melaporkan penggunaan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional melalui aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan pelabuhan dan disampaikan langsung kepada KKP setempat.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dan tata cara pengadaan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional bagi KKP dan Klinik atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Sertifikat Vaksinasi Internasional dinyatakan tidak valid atau tidak berlaku apabila: a. penerbitan dan pengesahannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemilik Sertifikat Vaksinasi Internasional meninggal dunia; c. ada koreksi, ada bagian yang dihapus dan/atau ada bagian yang tidak diisi; dan/atau d. masa perlindungan vaksin telah habis.

Pasal 17

(1) Setiap pelayanan Vaksinasi dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dikenakan biaya. (2) Dalam hal pelayanan Vaksinasi dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KKP, dikenakan biaya sesuai tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pelayanan Vaksinasi Meningitis untuk Jamaah Umrah dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Klinik atau Rumah Sakit, dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku pada Klinik atau Rumah Sakit. (4) Tarif Sertifikat Vaksinasi Internasional yang berlaku pada Klinik atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sama dengan tarif Sertifikat Vaksinasi Internasional pada komponen penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26