PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

PERMEN Nomor 23 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 40 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1400) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri dinyatakan sebagai klinik pratama. (2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dianggap telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri ini. (3) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyesuaikan dengan ketentuan perizinan klinik pratama paling lambat 1 Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal I

Koreksi