PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

PERMEN Nomor 23 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang- undangan. 2. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien/klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang. 3. Gangguan Area Kinerja Okupasional adalah gangguan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang. 4. Gangguan Komponen Kerja Okupasional adalah gangguan pada fungsi sensorik, persepsi, motorik, kognitif, interpersonal, dan spiritual. 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 6. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat STROT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Okupasi Terapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri. 8. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 9. Standar Profesi Okupasi Terapis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Okupasi Terapis untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktik Okupasi Terapi secara profesional yang diatur oleh Organisasi Profesi. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Majelis Tenaga Kesehatan INDONESIA yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 12. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. 13. Organisasi Profesi adalah Ikatan Okupasi Terapis INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II

PERIZINAN

Pasal 3

Koreksi

Dalam menjalankan pekerjaan dan praktiknya, Okupasi Terapis minimal berijazah Diploma Tiga Okupasi Terapi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Okupasi Terapis untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STROT. (2) Untuk dapat memperoleh STROT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Okupasi Terapis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STROT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STROT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Contoh STROT sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

STROT yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

(1) Okupasi Terapis yang melakukan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri wajib memiliki SIPOT. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Okupasi Terapis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKOT.

Pasal 8

(1) SIPOT atau SIKOT diberikan kepada Okupasi Terapis yang telah memiliki STROT. (2) SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Okupasi Terapis harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisir; b. fotokopi STROT; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri; e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Apabila SIPOT atau SIKOT dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Contoh SIPOT atau SIKOT sebagaimana tercantum dalam Formulir III dan Formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Okupasi Terapis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKOT setelah: www.djpp.kemenkumham.go.id a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA. (2) Okupasi Terapis Warga Negara INDONESIA lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPOT atau SIKOT setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) SIPOT atau SIKOT berlaku sepanjang STROT masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (2) Okupasi Terapis yang akan memperbaharui SIPOT atau SIKOT harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

(1) Okupasi Terapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik. (2) Permohonan SIPOT atau SIKOT kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPOT atau SIKOT pertama. (3) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Okupasi Terapis, pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dapat memberikan SIKOT kepada Okupasi Terapis sebagai tempat pelayanan Okupasi Terapi yang ketiga. (4) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Okupasi Terapis selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus juga melampirkan: a. SIPOT atau SIKOT yang pertama dan kedua; b. Surat persetujuan atasan langsung bagi Okupasi Terapis yang bekerja pada instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Ketiga

SIPOT dan SIKOT

Pasal 6

Koreksi

Pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN OKUPASI TERAPIS

Pasal 13

Koreksi

(1) Okupasi Terapis yang memiliki SIKOT dapat melakukan pelayanan Okupasi Terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa: a. puskesmas; b. klinik; c. rumah sakit; dan d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. (2) Okupasi Terapis yang memiliki SIPOT dapat melakukan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.

Pasal 14

Koreksi

(1) Okupasi Terapis yang melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki tempat pekerjaan yang memenuhi syarat kesehatan; b. memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi sesuai dengan standar pelayanan; dan c. memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan okupasi terapi dan formulir rujukan. (2) Okupasi Terapis dalam menjalankan pekerjaan kunjungan rumah sekurang-kurangnya memiliki perlengkapan untuk tindakan Okupasi Terapi dan catatan tindakan Okupasi Terapi.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan praktiknya, Okupasi Terapis dapat menerima pasien/klien langsung atau berdasarkan rujukan dari tenaga medis. (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien langsung hanya dapat dilakukan untuk pelayanan Okupasi Terapi yang meliputi upaya pelayanan promotif dan preventif. (3) Kewenangan untuk menerima pasien/klien rujukan dari tenaga medis meliputi deteksi dini, penyembuhan dan pemulihan dalam intervensi Okupasi Terapis pada Gangguan Area Kinerja Okupasional dan Gangguan Komponen Kinerja Okupasional. (4) Okupasi Terapis dalam melaksanakan pekerjaan Okupasi Terapi meliputi: a. pelayanan diagnostik Okupasi Terapi; b. intervensi/terapi; www.djpp.kemenkumham.go.id c. rujukan; d. advokasi/advis; e. pelatihan; dan/atau f. penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Okupasi Terapis yang tidak memiliki SIKOT untuk melakukan pelayanan Okupasi Terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

Pasal 17

(1) Pelayanan Okupasi Terapi ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. (2) Okupasi Terapis dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi berwenang untuk melakukan pelayanan Okupasi Terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas kegiatan sehari-hari, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu fungsional. (3) Kewenangan Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional untuk kelompok kasus musculoskeletal; b. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional untuk kelompok kasus neuromuscular; c. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional untuk kelompok kasus kardiopulmonal; d. melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak; e. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental; f. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional pada kasus gangguan jiwa/psikososial; g. melakukan tindakan terapi pada gangguan komponen kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi; h. melakukan tindakan terapi pada gangguan komponen kinerja okupasional dengan menggunakan snoezelen; i. melakukan tindakan terapi pada gangguan keterampilan pra akademik pada kasus tumbuh kembang; www.djpp.kemenkumham.go.id j. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal; k. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasional pada kasus ketergantungan NAPZA; l. melakukan tindakan terapi pada gangguan kinerja okupasinal pada kasus geriatri; m. mendesain, membuat dan memfungsikan alat bantu fungsional; dan n. mendesain dan memodifikasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan pasien/klien.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi, Okupasi Terapis wajib melakukan pencatatatan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi, Okupasi Terapis mempunyai hak: a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi sesuai Standar Profesi Okupasi Terapis; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien dan/atau keluarganya; c. melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pelayanan Okupasi Terapi, Okupasi Terapis mempunyai kewajiban: a. menghormati hak pasien/klien; b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani; c. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan Okupasi Terapi; www.djpp.kemenkumham.go.id e. meminta persetujuan tindakan Okupasi Terapi yang akan dilakukan; f. membantu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan g. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional Okupasi Terapis.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Okupasi Terapis.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Okupasi Terapis yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi. (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Okupasi Terapis yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 23

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota/kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Okupasi Terapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dalam Peraturan Menteri ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan SIPOT dan/atau SIKOT. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STROT kepada MTKI terhadap Okupasi Terapis yang melakukan pekerjaan dan praktik Okupasi Terapi tanpa memiliki SIPOT atau SIKOT. (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Okupasi Terapis yang tidak memiliki SIKOT.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29