Koreksi Pasal 27

(1) Surat kuasa merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian wewenang dari pemberi kuasa kepada perseorangan, kelompok orang, badan hukum, institusi, atau pihak lain dengan atas nama pemberi kuasa untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penandatanganan perjanjian internasional merupakan surat yang dikeluarkan oleh PRESIDEN atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.