PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 20 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. 2. Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelayanan Telemedicine adalah Telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit. 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 4. Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah Fasyankes yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi Telemedicine. 5. Fasyankes Peminta Konsultasi adalah Fasyankes yang mengirim permintaan konsultasi Telemedicine. 6. Expertise adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, image atau foto yang berasal dari pemeriksaan penunjang medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang digunakan sebagai penunjang penegak diagnosa pasien. 7. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan.

BAB II

PELAYANAN

Pasal 2

Koreksi

Pelayanan Telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan: a. teleradiologi; b. teleelektrokardiografi; c. teleultrasonografi; d. telekonsultasi klinis; dan e. pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Teleradiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik image dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis. (3) Teleelektrokardiografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis. (4) Teleultrasonografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis. (5) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana. (6) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video. (7) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Fasyankes penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi.

Pasal 6

(1) Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit. (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan. (3) Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rumah sakit, Fasyankes tingkat pertama, dan Fasyankes lain.

Pasal 7

(1) Fasyankes Pemberi Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas: a. MENETAPKAN sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine; b. MENETAPKAN standar prosedur operasional Pelayanan Telemedicine melalui keputusan kepala/direktur rumah sakit; c. mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. merespon setiap keluhan/usul/kritik atas Pelayanan Telemedicine dari Fasyankes Peminta Konsultasi. (2) Fasyankes Peminta Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas: a. MENETAPKAN sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan Telemedicine; b. MENETAPKAN standar prosedur operasional Pelayanan Telemedicine melalui keputusan pimpinan Fasyankes; c. mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. memberikan jasa Pelayanan Telemedicine sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 8

Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang menyelenggarakan Pelayanan Telemedicine harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. sumber daya manusia; b. sarana, prasarana, peralatan; dan c. aplikasi.

Pasal 9

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Pemberi Konsultasi terdiri atas: a. dokter; b. dokter spesialis/dokter subspesialis; c. tenaga kesehatan lain; dan d. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika. (2) Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasyankes Pemberi Konsultasi dapat memiliki ahli lain di bidang kesehatan. (3) Dokter spesialis/dokter subspesialis dan ahli lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) merupakan sumber daya kesehatan yang memberikan Expertise dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenis Pelayanan Telemedicine.

Pasal 10

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Peminta Konsultasi paling sedikit berupa: a. dokter/dokter spesialis; b. tenaga kesehatan lain; dan c. tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika. (2) Dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya kesehatan yang meminta Expertise sesuai dengan jenis Pelayanan Telemedicine. (3) Dalam hal Fasyankes Peminta Konsultasi tidak memiliki dokter/dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), konsultasi dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus terlatih menggunakan teknologi dan peralatan, serta memiliki keterampilan komunikasi dan perilaku yang sesuai dalam Pelayanan Telemedicine.

Pasal 11

(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan bangunan/ruang yang digunakan dalam melakukan Pelayanan Telemedicine, dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan. (2) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi listrik, jaringan internet yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung Pelayanan Telemedicine. (3) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b paling sedikit meliputi peralatan medis dan nonmedis yang menunjang Pelayanan Telemedicine. (4) Sarana, Prasarana, dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan aplikasi Telemedicine dengan sistem keamanan dan keselamatan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian Kesehatan. (3) Dalam hal Pelayanan Telemedicine menggunakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan. (4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka interoperabilitas data secara otomatis dan real time. (5) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa data agregat Pelayanan Telemedicine.

Pasal 13

(1) Setiap Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi yang telah memenuhi persyaratan harus teregistrasi. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Pengajuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan dan/atau aplikasi yang digunakan.

Pasal 14

(1) Fasyankes Pemberi Konsultasi harus menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau menerbitkan Expertise kepada Fasyankes Peminta Konsultasi. (2) Jawaban konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan medis dari dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap tindakan atau penatalaksanaan pasien pada pelayanan telekonsultasi klinis. (3) Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan Expertise sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan paling sedikit nama dokter peminta, dokter spesialis/dokter subspesialis atau ahli lainnya yang terkait pembuat Expertise, data identitas pasien, dan keterangan lain yang dibutuhkan. (4) Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan Expertise sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicetak dan merupakan bagian dari rekam medis pasien. (5) Dalam hal komunikasi, tulisan, gambar, video, audio, atau keterangan lain yang dibutuhkan tidak jelas diterima, dokter spesialis/dokter subspesialis atau ahli lainnya pemberi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta pemeriksaan atau pengiriman ulang sesuai dengan kebutuhan.

BAB Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 2

Koreksi

Pelayanan Telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22