PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

PERMEN Nomor 20 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Berdasarkan pendidikannya, Terapis Gigi dan Mulut dikualifikasikan sebagai berikut: a. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi; b. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut; dan c. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Empat Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.

Pasal 3

Koreksi

(1) Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki STRTGM. (2) Untuk dapat memperoleh STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

STRTGM yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPTGM. (2) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki STRTGM. (3) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (4) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 6

(1) Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTGM. (2) Permohonan SIPTGM kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwa Terapis Gigi dan Mulut telah memiliki SIPTGM pertama.

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh SIPTGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Terapis Gigi dan Mulut harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi; b. fotokopi STRTGM; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; d. surat pernyataan memiliki tempat praktik; e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Dalam hal SIPTGM dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Contoh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan; c. mengikuti evaluasi kompetensi; d. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA. (2) Terapis Gigi dan Mulut warga negara INDONESIA lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan b. mengikuti evaluasi kompetensi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) SIPTGM berlaku sepanjang STRTGM masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (2) Terapis Gigi dan Mulut dan Terapis Gigi dan Mulut warga lulusan luar negeri yang akan memperpanjang SIPTGM harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). (3) Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing yang akan memperpanjang SIPTGM harus: a. mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); dan b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Terapis Gigi dan Mulut yang tidak memiliki SIPTGM. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB Ketiga

SIPTGM

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

(1) Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTGM. (2) Permohonan SIPTGM kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwa Terapis Gigi dan Mulut telah memiliki SIPTGM pertama.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROFESIAN TERAPIS GIGI DAN MULUT

Pasal 11

Koreksi

(1) Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut. (3) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik. (4) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor STR, dan nomor SIPTGM. (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. praktik perseorangan dokter gigi; b. klinik; c. puskesmas; d. balai kesehatan masyarakat; dan/atau e. rumah sakit.

Pasal 12

(1) Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi: a. upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; b. upaya pencegahan penyakit gigi; c. manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; d. pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan e. dental assisting. (2) Asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengkajian; b. penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut; c. perencanaan; d. implementasi; dan e. evaluasi. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pekerjaannya secara mandiri hanya memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d

Pasal 13

Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi: a. promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; b. pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut, guru serta dokter kecil; c. pembuatan dan penggunaan media/alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut; dan d. konseling tindakan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 14

Upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi: a. bimbingan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut untuk individu kelompok dan masyarakat; b. penilaian faktor resiko penyakit gigi dan mulut; c. pembersihan karang gigi; d. penggunaan bahan/material untuk pencegahan karies gigi melalui: 1) pengisian pit dan fissure gigi dengan bahan fissure sealant; 2) penambalan Atraumatic Restorative Treatment/ART; dan/atau 3) aplikasi fluor; e. skrining kesehatan gigi dan mulut; dan f. pencabutan gigi sulung persistensi atau goyang derajat 3 dan 4 dengan lokal anastesi.

Pasal 15

Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi: a. administrasi klinik gigi dan mulut; b. pengendalian infeksi, hygiene, dan sanitasi klinik; c. manajemen program UKGS; dan d. manajemen program UKGM/UKGMD.

Pasal 16

Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi: a. pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi; b. penambalan gigi satu atau dua bidang dengan glass ionomer atau bahan lainnya; dan c. perawatan pasca tindakan.

Pasal 17

Dental assisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi: a. asistensi pada pelayanan kedokteran gigi umum; dan b. asistensi pada pelayanan kedokteran gigi spesialistik.

Pasal 18

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Terapis Gigi dan Mulut dapat melaksanakan pelayanan: a. di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi; atau b. berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. penambalan gigi lebih dari dua bidang; b. perawatan saluran akar; dan c. pemberian resep dan obat-obatan.

Pasal 20

(1) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter gigi di suatu daerah. (2) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang telah mendapat pelatihan. (3) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan. (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan Organisasi Profesi dan melibatkan organisasi profesi terkait lainnya. (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 21

Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terdapat dokter gigi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku.

Pasal 22

(1) Dalam keadaan kedaruratan gigi dan mulut, Terapis Gigi dan Mulut dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya. (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien. (3) Terapis Gigi dan Mulut wajib merujuk pasien kepada dokter gigi setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Pasal 23

(1) Terapis Gigi dan Mulut yang akan melakukan pekerjaan secara mandiri harus memenuhi standar minimal sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut. (2) Standar minimal sarana, peralatan, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Dalam melakukan praktik keprofesiannya Terapis Gigi dan Mulut wajib melakukan pencatatan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut mempunyai hak sebagai berikut: a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga pasien; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menghormati hak pasien; b. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan; d. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien; e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. (2) Terapis Gigi dan Mulut dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi atau pemerintah.

BAB Kesatu

Wewenang

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dental assisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi: a. asistensi pada pelayanan kedokteran gigi umum; dan b. asistensi pada pelayanan kedokteran gigi spesialistik.

BAB Kedua

Pelimpahan Wewenang

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terdapat dokter gigi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku.

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN DAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT STANDAR MINIMAL SARANA, PERALATAN, DAN OBAT DALAM PRAKTIK MANDIRI ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 1. Sarana gedung permanen dengan ventilasi cukup dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: - lingkungan sehat, dengan ruangan minimal berukuran 9 m2; - adanya ruang tunggu pasien; - adanya saluran pembuangan air yang baik; - tersedia sumber daya listrik (450 watt/220 volt) dan air bersih; - terdapat penerangan; - mebelair 1 set (meja, kursi, lemari, alat dan obat-obatan); - wastafel; - terdapat papan nama praktik mandiri; - toilet (rest room); dan - tempat sampah untuk limbah infeksius. 2. Alat Uraian Jumlah Satuan a. Dental Chair/Kursi Gigi standar 1 Unit b. Alat standar kesehatan gigi dan mulut 1) Diagnostic Set terdiri atas: a) sonde half moon 3 Tangkai b) periodontal probe 1 Tangkai c) ekscavator 3 Tangkai d) kaca mulut 3 Tangkai e) pinset 3 Tangkai f) Nier bekhan 2 Buah 2) Pit dan fissure sealant set a) mesin bur portable untuk low speed 1 Unit b) contra angle low speed 1 Unit c) plastis instrumen 1 Tangkai e) cement spatula 1 Tangkai f) agata spatula 1 Tangkai g) cement stoper 1 Tangkai h) water syringe 1 Tangkai 3) Universal Scaller Ultrasonic 1 Set 4) Alat pencabutan gigi sulung a) tang mahkota anterior gigi sulung rahang atas 1 Buah b) tang akar gigi sulung rahang atas 1 Buah c) tang mahkota anterior gigi sulung rahang bawah 1 Buah d) tang akar gigi sulung rahang bawah 1 Buah e) tang mahkota posterior gigi sulung rahang atas 1 Buah f ) tang mahkota posterior gigi sulung rahang bawah 1 Buah 5) Alat sterilisasi 1 Unit 6) Lain-lain/alat penunjang a) tempat kapas bersih 1 Buah b) tempat kapas kotor 1 Buah c) tempat tampon/cotton roll steril 1 Buah d) bak instrument 1 Buah e) gelas kumur 2 Buah f) tempat disinfektan 1 Buah g) alat poles glas ionomer 1 Set h) brush 1 Set 3. Obat-Obatan Uraian Jumlah Satuan 1) Larutan antiseptic 1 Botol 2) Povidon iodin 1 Botol 3) Disclosing Solution 1 Botol 4) Alkohol 70% 1 Botol 5) Bahan topical anastesi 1 Botol 6) Larutan/bahan flour 1 Botol 7) Bahan Sealant 1 Set 8) Pumice 1 Plastik 9) Pasta gigi 1 Tube 4. Administrasi Klinik Uraian Jumlah Satuan 1) Buku Register Pasien 2 Buku 2) Kartu Status Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 1 Set 3) Kartu Pendaftaran Pasien 1 Set 4) Surat Rujukan 1 Set 5) Kwitansi 1 Buku 6) Stempel / Cap 1 Buah 7) Map 1 Pack 5. Alat Peraga / KIE Keperawatan Gigi Uraian Jumlah Satuan 1) Model Rahang dan Sikat Gigi Poster : Flip Chart, Flash Chart yang mendukung kesgilut 1 Buah 2) Model yang dapat digunakan pada waktu konseling/penyuluhan 1 Buah MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NILA FARID MOELOEK Formulir I Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ............. di ..............................…….. Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Lengkap : ...................................................... Alamat : ...................................................... Tempat/Tanggal Lahir : ...................................................... Jenis Kelamin : ...................................................... Tahun Lulusan : ...................................................... Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut pada ................................................... (sebut nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alamat, nama kota, kabupaten/kota) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ................................................... tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan: a. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan; b. Fotokopi STRTGM yang masih berlaku; c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; d. Pas foto ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; e. Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan; f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Yang memohon, (……………………………) Formulir II DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA………………….. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT NALIS NOMOR ....................................... Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ........................................... tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, maka kepada: Nama : ........................................................................ Tempat/Tanggal Lahir : ........................................................................ Alamat : ........................................................................ STRTGM Nomor : ........................................................................ Dikeluarkan oleh : ........................................................................ Pada Tanggal : ........................................................................ Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan .................................(jenis pendidikan) pada: Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : ..................................................... Alamat : ..................................................... Kabupaten/kota : ..................................................... Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) ini berlaku sampai dengan tanggal ............................. Dikeluarkan pada tanggal ..... Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota ....................... Nama ............................. NIP ................................. Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 2. Organisasi Profesi Pas foto 4 X 6

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34