Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN…

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari: a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/atau pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; b. jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan dan jasa pelayanan laboratorium lingkungan, kalibrasi, praktik mahasiswa, dan penelitian pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan c. jasa pelayanan klinik saintifikasi jamu, pelayanan klinik Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), dan pelayanan pada laboratorium manajemen data pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; yang dilakukan dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan kekarantinaan kesehatan pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi pelayanan: a. pada saat terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM); b. pada embarkasi dan debarkasi; c. pada daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan; d. pada pengiriman pasukan perdamaian negara dan misi kemanusiaan khusus untuk jasa penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV); e. pada Pekerja Migran INDONESIA (PMI) di Bandar Udara/Pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) yang sakit khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan; f. situasi arus mudik dan arus balik (Perayaan Keagamaan dan Tahun Baru) khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan; g. tamu kenegaraan khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan; dan/atau h. pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Tentara NasionaI INDONESIA, dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang akan melakukan tugas kenegaraan khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan. (2) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan laboratorium lingkungan, kalibrasi, praktik mahasiswa, dan penelitian pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi pelayanan: a. pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB), Bencana, dan Pencemaran, untuk jasa: 1. Pemeriksaan Uji Fisika; 2. Pemeriksaan Uji Kimia; 3. Pemeriksaan Uji Biologi; 4. Pemeriksaan/Uji Biomarker; 5. Vektor; 6. Immunologi; 7. Kalibrasi; 8. Pemeriksaan Penunjang Medik; dan 9. Jasa Pemecahan Masalah. b. pada situasi arus mudik dan arus balik (Perayaan Keagamaan dan Tahun Baru), untuk jasa : 1. Pemeriksaan Uji Fisika; 2. Pemeriksaan Uji Kimia; 3. Pemeriksaan Uji Biologi; 4. Pemeriksaan/Uji Biomarker; 5. Vektor; dan 6. Jasa Pemecahan Masalah. c. pada embarkasi dan debarkasi, untuk jasa: 1. Pemeriksaan Uji Fisika; 2. Pemeriksaan Uji Kimia; 3. Pemeriksaan Uji Biologi; 4. Pemeriksaan/Uji Biomarker; 5. Vektor; dan 6. Jasa Pemecahan Masalah. d. untuk tamu kenegaraan, untuk jasa: 1. Pemeriksaan Uji Fisika; 2. Pemeriksaan Uji Kimia; 3. Pemeriksaan Uji Biologi; 4. Pemeriksaan/Uji Biomarker; 5. Vektor; dan 6. Jasa Pemecahan Masalah. e. bagi mahasiswa tidak mampu dengan menunjukkan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk: 1. praktek mahasiswa; dan 2. penelitian.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan klinik saintifikasi jamu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi pelayanan: a. untuk subjek penelitian tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari perangkat desa setempat; b. dalam rangka kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan untuk memberi pengobatan gratis kepada masyarakat dan/atau; c. untuk subjek penelitian, baik penelitian internal maupun penelitian atas dasar kerja sama dengan pihak kedua. (2) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan klinik Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi pelayanan khusus untuk pemeriksaan: a. pada subjek penelitian tidak mampu dengan menunjukkan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan; b. pada subjek penelitian usia 0 (nol) sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau c. pada kondisi bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, investigasi, dan/atau gunung meletus. (3) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan laboratorium manajemen data pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi pelayanan: a. dalam rangka kegiatan non komersial guna mendukung program Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga; b. dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat non komersial dan dilakukan oleh pejabat fungsional di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan/atau c. dalam rangka pemanfaatan data kembali untuk kepentingan non komersial yang diijinkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk pelayanan Jasa Pemeriksaan Kesehatan bagi masyarakat pelabuhan/bandara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) dan pelaku perjalanan dan jasa pemeriksaan dokumen untuk pengangkutan jenazah dan orang sakit dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). (2) Jasa pemeriksaan dokumen untuk pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk abu Jenazah. (3) Ketentuan pengenaan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. diberlakukan untuk masyarakat yang bekerja di lingkungan Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) yang dibuktikan dengan kartu pengenal bekerja di Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN):;atau b. diberlakukan untuk pelaku perjalanan yang memiliki tiket pada saat keberangkatan dan kedatangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau mahasiswa dalam kondisi tertentu dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). (2) Kriteria mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mahasiswa kelas reguler yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar selama mengikuti pendidikan dengan menunjukkan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); (3) Kriteria mahasiswa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mahasiswa yang terkena dampak bencana alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat berdomisili; atau b. mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, pesisir, cluster IV, dan/atau wilayah yang bermasalah kesehatan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap Satuan Kerja yang mengenakan tarif nol rupiah harus melakukan penatausahaan secara tertib dan melakukan pelaporan secara berkala. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang kepada sekretariat unit eselon I masing-masing, dan kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Perimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd TERAWAN AGUS PUTRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9