PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

PERMEN Nomor 19 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. 2. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. 3. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. 4. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut Call Center 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan. 5. Pusat Komando Nasional (National Command Center) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah INDONESIA. 6. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. 7. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pelayanan kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas : a. sistem komunikasi Gawat Darurat; b. sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan c. sistem transportasi Gawat Darurat. (2) Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain. (3) Alur peyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk: a. Pusat Komando Nasional (National Command Center); dan b. PSC. (2) Pusat Komando Nasional (National Command Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Kementerian Kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (3) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Pasal 19

Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri dari: a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan; b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 20

(1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC. (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat. (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 21

(1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Gawat Darurat. (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 22

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 23

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Pasal 24

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

(1) Sistem transportasi Gawat Darurat dapat diselenggarakan oleh PSC dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat. (3) Standar dan pelayanan ambulans Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Pusat Komando Nasional (National Command Center)

Pasal 8

Koreksi

(1) Pusat Komando Nasional (National Command Center) mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi dan panduan terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pusat Komando Nasional (National Command Center) memiliki tugas: a. memilah panggilan Gawat Darurat/non Gawat Darurat; b. meneruskan panggilan ke PSC; dan c. dokumentasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 9

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center 119.

Pasal 10

(1) PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat. (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. (3) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah. (4) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi Call Center 119.

Pasal 11

PSC mempunyai fungsi sebagai: a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat); b. pemandu pertolongan pertama (first aid); c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PSC memiliki tugas: a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (National Command Center); b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan; c. memberikan layanan ambulans; d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 13

Lokasi PSC dapat ditempatkan di: a. dinas kesehatan kabupaten/kota; b. rumah sakit; atau c. lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan PSC dalam SPGDT membutuhkan ketenagaan. (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. koordinator; b. tenaga kesehatan; c. operator call center; dan d. tenaga lain.

Pasal 15

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memiliki tugas: a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 16

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan. (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratanya.

Pasal 17

(1) Operator call center sebagaiman dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan. (2) Operator call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan. (3) Operator call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center; b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya; dan c. menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 18

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

BAB 3

PSC

Pasal 10

Koreksi

(1) PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat. (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. (3) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah. (4) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi Call Center 119.

Pasal 11

PSC mempunyai fungsi sebagai: a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat); b. pemandu pertolongan pertama (first aid); c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PSC memiliki tugas: a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (National Command Center); b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan; c. memberikan layanan ambulans; d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 13

Lokasi PSC dapat ditempatkan di: a. dinas kesehatan kabupaten/kota; b. rumah sakit; atau c. lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan PSC dalam SPGDT membutuhkan ketenagaan. (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. koordinator; b. tenaga kesehatan; c. operator call center; dan d. tenaga lain.

Pasal 15

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memiliki tugas: a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 16

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan. (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratanya.

Pasal 17

(1) Operator call center sebagaiman dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan. (2) Operator call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan. (3) Operator call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center; b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya; dan c. menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 18

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

BAB Ketiga

Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 19

Koreksi

Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri dari: a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan; b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 20

Koreksi

(1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC. (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat. (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 21

(1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Gawat Darurat. (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 22

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 23

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Pasal 24

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

BAB III

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32