PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

REGISTRASI

Pasal 5

(1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan konsultansi Manajemen Kesehatan di INDONESIA wajib memiliki STR. (2) Dalam rangka memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Konsultan Manajemen Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. formulir Registrasi; b. fotokopi Sertifikat Kompetensi; c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 (empat kali enam); d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; e. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan f. rekomendasi oleh Organisasi Profesi. (3) Menteri menerbitkan STR bagi Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. (4) Dalam menerbitkan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

(1) STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara nasional. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Perpanjangan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan disertai: a. formulir Registrasi ulang; b. fotokopi STR yang masih berlaku; c. fotokopi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku; d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; e. rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan f. melampirkan pas foto terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam).

Pasal 7

STR tidak berlaku apabila: a. habis masa berlakunya; b. atas permintaan yang bersangkutan; c. yang bersangkutan meninggal dunia; atau d. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara INDONESIA mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lulus evaluasi kompetensi. (2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan.

Pasal 9

(1) Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang akan didayagunakan sebagai Konsultan Manajemen Kesehatan di INDONESIA wajib memiliki STRS. (2) Dalam rangka memperoleh STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap konsultan manajemen kesehatan warga negara asing harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. formulir Registrasi; b. fotokopi Sertifikat Kompetensi; c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 (empat kali enam); d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan e. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh setelah lulus evaluasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Menteri menerbitkan STRS bagi Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. (5) Dalam menerbitkan STRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

STRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing dan bidang pekerjaannya diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Konsultan Manajemen Kesehatan dalam memberikan jasa konsultansi harus sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. (2) Jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk bidang: a. manajemen fasilitas kesehatan; b. manajemen kesehatan masyarakat; c. manajemen administrasi kesehatan; dan d. manajemen penunjang kesehatan. (3) Bidang manajemen fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis: a. manajemen fasilitas kesehatan tingkat pertama; b. manajemen fasilitas kesehatan tingkat rujukan; dan c. manajemen fasilitas kesehatan lainnya. (4) Bidang manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas jenis: a. manajemen kesehatan reproduksi; b. manajemen gizi masyarakat; c. manajemen promosi kesehatan; d. manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; e. manajemen pengendalian penyakit; f. manajemen kesehatan lingkungan; dan g. manajemen kesehatan masyarakat lainnya. (5) Bidang manajemen administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jenis: a. manajemen kebijakan kesehatan; b. manajemen pembiayaan kesehatan; dan c. manajemen administrasi kesehatan lainnya. (6) Bidang manajemen penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas jenis: a. manajemen penelitian kesehatan; b. manajemen teknologi peralatan kesehatan; c. manajemen pelayanan kefarmasian; d. manajemen informasi kesehatan; e. manajemen sarana prasarana kesehatan; f. manajemen hukum kesehatan; g. manajemen industri farmasi; h. manajemen industri alat kesehatan; i. manajemen sumber daya manusia kesehatan; j. manajemen kedaruratan dan bencana bidang kesehatan; dan k. manajemen penunjang kesehatan lainnya. (7) Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan di bidang konsultansi manajemen kesehatan, Menteri dapat MENETAPKAN bidang dan jenis Konsultan Manajemen Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).

Pasal 13

(1) Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama berwenang memberikan jasa konsultansi di bidang manajemen kesehatan secara umum sesuai dengan kompetensi teknis dan pengalaman kerjanya. (2) Konsultan Manajemen Kesehatan Madya berwenang: a. memberikan jasa konsultansi yang menjadi kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. memberikan jasa konsultansi secara lebih spesifik terbatas dalam beberapa jenis manajemen kesehatan yang dapat dipilih dari bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Administrasi Kesehatan atau bidang Penunjang Kesehatan, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. (3) Konsultan Manajemen Kesehatan Utama berwenang: a. memberikan jasa konsultansi yang menjadi kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. memberikan jasa konsultansi secara lebih spesifik di masing-masing bidang manajemen kesehatan, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Konsultan Manajemen Kesehatan dilarang memberikan jasa konsultansi di luar kompetensi dan keahliannya. (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Manajemen Kesehatan yang berpendidikan tenaga kesehatan dilarang menjalankan praktik tenaga kesehatan tanpa memiliki izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pencabutan sementara STR atau STRS apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau c. pencabutan STR atau STRS dikenakan apabila tidak mengindahkan pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STR atau STRS.

Pasal 17

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan: a. pengaduan; b. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota; c. rekomendasi Organisasi Profesi; atau d. laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan.

Pasal 18

(1) Pengaduan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan disertai dengan identitas dan ditandatangani oleh pengadu. (2) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, rekomendasi Organisasi Profesi, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf d ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (3) Pengaduan, rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, rekomendasi Organisasi Profesi, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit memuat: a. identitas Konsultan Manajemen Kesehatan; b. keterangan yang memuat fakta, data, terjadinya pelanggaran; dan c. dokumen atau alat bukti terjadinya pelanggaran.

Pasal 19

Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan, rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23