PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

PERMEN Nomor 18 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 3. Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat STRPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Penata Anestesi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Penata Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Standar Profesi Penata Anestesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang Penata Anestesi untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi. 6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Organisasi Profesi adalah Ikatan Penata Anestesi INDONESIA.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penata Anestesi untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki STRPA. (2) Untuk dapat memperoleh STRPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penata Anestesi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STRPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STRPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

STRPA yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 4

(1) Penata Anestesi yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPPA. (2) SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penata Anestesi yang telah memiliki STRPA. (3) SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (4) SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 5

(1) Penata Anestesi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPPA. (2) Permohonan SIPPA kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Penata Anestesi telah memiliki SIPPA pertama.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh SIPPA sebagaimana dimakud dalam Pasal 4, Penata Anestesi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi; b. fotokopi STRPA; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; d. surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; e. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Dalam hal SIPPA dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPPA sebagaimana tercantum dalam formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Contoh SIPPA sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Penata Anestesi warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPPA setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan; c. mengikuti evaluasi kompetensi; d. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA. (2) Penata Anestesi warga negara INDONESIA lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPPA setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan b. mengikuti evaluasi kompetensi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) SIPPA berlaku sepanjang STRPA masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (2) Penata Anestesi dan Penata Anestesi warga negara INDONESIA lulusan luar negeri yang akan memperpanjang SIPPA harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). (3) Penata Anestesi warga negara asing yang akan memperpanjang SIPPA harus: a. mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); dan b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Penata Anestesi yang tidak memiliki SIPPA. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Penata Anestesi yang bekerja dan berhenti di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB Kedua

SIPPA

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

(1) Penata Anestesi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPPA. (2) Permohonan SIPPA kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Penata Anestesi telah memiliki SIPPA pertama.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROFESIAN PENATA ANESTESI

Pasal 10

Koreksi

Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesiannya berwenang untuk melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada: a. praanestesi; b. intraanestesi; dan c. pascaanestesi.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pelayanan asuhan kepenataan praanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu melakukan pengkajian penatalaksanaan pra anestesia yang meliputi: a. persiapan administrasi pasien; b. pemeriksaan tanda-tanda vital; c. pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien baik secara inspeksi, palpasi, maupun auskultasi; d. pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien; e. analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien; f. evaluasi tindakan penatalaksanaan pelayanan pra anestesia, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif; g. mendokumentasikan hasil anamnesis/ pengkajian; h. persiapan mesin anestesia secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik dan siap pakai; i. pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat- obatan baik obat anestesia maupun obat emergensi tersedia sesuai standar rumah sakit; dan j. memastikan tersedianya sarana prasarana anestesia berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi tersebut. (2) Pelayanan asuhan kepenataan intraanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: a. pemantauan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesia; b. pemantauan keadaan umum pasien secara menyeluruh dengan baik dan benar; dan c. pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan agar seluruh tindakan tercatat baik dan benar. (3) Pelayanan asuhan kepenataan pascaanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi: a. merencanakan tindakan kepenataan pasca tindakan anestesia; b. penatalaksanaan dalam manajemen nyeri sesuai instruksi dokter spesialis anestesi. c. pemantauan kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural; d. pemantauan kondisi pasien pasca pemberian obat anestetika regional; e. pemantauan kondisi pasien pasca pemberian obat anestetika umum; f. evaluasi hasil kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural; g. evaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesia regional; h. evaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesia umum; i. pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat; j. pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai; dan k. pemeliharaan peralatan agar siap untuk dipakai pada tindakan anestesia selanjutnya.

Pasal 12

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Penata Anestesi dapat melaksanakan pelayanan: a. di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain; dan/atau b. berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dalam rangka membantu pelayanan anestesi yang meliputi: a. pelaksanaan anestesia sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesiologi; b. pemasangan alat monitoring non invasif; c. melakukan pemasangan alat monitoring invasif; d. pemberian obat anestesi; e. mengatasi penyulit yang timbul; f. pemeliharaan jalan napas; g. pemasangan alat ventilasi mekanik; h. pemasangan alat nebulisasi; i. pengakhiran tindakan anestesia; dan j. pendokumentasian pada rekam medik.

Pasal 14

(1) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter spesialis anestesiologi di suatu daerah. (2) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Penata Anestesi yang telah mendapat pelatihan. (3) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan anestesi sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan. (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bekerjasama dengan organisasi profesi dan melibatkan organisasi profesi terkait lainnya. (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 15

Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah terdapat dokter spesialis anestesiologi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa, Penata Anestesi dapat melakukan tindakan pelayanan anestesi di luar wewenangnya dalam rangka pertolongan pertama. (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien. (3) Penata Anestesi wajib merujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang berkompeten setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Pasal 17

(1) Penata Anestesi dalam melaksanakan praktik keprofesiannya wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. (2) Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Penata Anestesi wajib melakukan pencatatan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Penata Anestesi mempunyai hak: a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga; c. melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Penata Anestesi mempunyai kewajiban: a. menghormati hak pasien; b. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan; d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien; dan e. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. (2) Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB Kesatu

Wewenang

Pasal 10

Koreksi

Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesiannya berwenang untuk melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada: a. praanestesi; b. intraanestesi; dan c. pascaanestesi.

Pasal 11

Koreksi

BAB Kedua

Pelimpahan Wewenang

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah terdapat dokter spesialis anestesiologi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku.

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Koreksi

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku: a. semua nomenklatur Perawat Anestesi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 224) harus dibaca dan dimaknai sebagai Penata Anestesi; dan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 673) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Formulir I Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ............. di ..............................…….. Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Lengkap : ...................................................... Alamat : ...................................................... Tempat/Tanggal Lahir : ...................................................... Jenis Kelamin : ...................................................... Tahun Lulusan : ...................................................... Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Penata Anestesi pada ................................................... (sebut nama fasilitas pelayanan kesehatan, alamat, nama kota, kabupaten/kota) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ................................................... tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan: a. Fotokopi ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan; b. Fotokopi STRPA yang masih berlaku; c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; d. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; e. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan; f. Rekomendasi dari IPAI. Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Yang memohon, (……………………………) Formulir II DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA………………….. SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI NALIS NOMOR ............................. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ........................................... tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi, maka kepada: Nama : ........................................................................ Tempat/Tanggal Lahir : ........................................................................ Alamat : ........................................................................ STRPA Nomor : ........................................................................ Dikeluarkan oleh : ........................................................................ Pada Tanggal : ........................................................................ Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kepenataan anestesi sebagai Penata Anestesi, lulusan .................................(jenis pendidikan) pada: Nama Fasilitas pelayanan kesehatan : ..................................................... Alamat : ..................................................... Kabupaten/kota : ..................................................... Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) ini berlaku sampai dengan tanggal ............................. Dikeluarkan pada tanggal ..... Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota....................... Nama ............................. NIP ................................. Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 2. Organisasi Profesi (IPAI) Pas foto 4 X 6

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25