PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL

PERMEN Nomor 17 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, yang selanjutnya disebut Nakestrad Interkontinental adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi bidang pengobatan tradisional yang meliputi keterampilan dan ramuan baik lulusan di dalam negeri maupun di luar negeri serta diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental adalah pelayanan kesehatan tradisional baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 3. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut STRTKT Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kesehatan tradisional kepada Nakestrad Interkontinental yang telah diregistrasi. 4. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut SIPTKT Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Nakestrad Interkontinental sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. 5. Nakestrad Interkontinental Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Nakestrad Interkontinental WNA adalah Nakestrad Interkontinental yang bukan berstatus Warga Negara INDONESIA. 6. Surat Tanda Registrasi Sementara Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut STR Sementara Nakestrad Interkontinental adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kesehatan tradisional kepada Nakestrad Interkontinental warga negara asing yang telah diregistrasi. 7. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Nakestrad Interkontinental untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi. 8. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 13. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya Nakestrad Interkontinental.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap Nakestrad Interkontinental wajib memiliki STRTKT Interkontinental dalam melakukan praktik. (2) Untuk memperoleh STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STRTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

STRTKT Interkontinental yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Nakestrad Interkontinental WNA untuk dapat melakukan praktik di INDONESIA wajib memiliki STR Sementara Nakestrad Interkontinental. (2) Untuk memperoleh STR Sementara Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental WNA harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) STR Sementara Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Nakestrad Interkontinental untuk dapat melakukan praktik wajib memiliki SIPTKT Interkontinental. (2) SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nakestrad Interkontinental yang telah memiliki STRTKT Interkontinental. (3) SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik. (4) SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRTKT Interkontinental masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 7

(1) Nakestrad Interkontinental hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTKT Interkontinental. (2) Permohonan SIPTKT Interkontinental kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPTKT Interkontinental pertama yang masih berlaku.

Pasal 8

(1) SIPTKT Interkontinental diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Penerbitan SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, penerbitan SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh SIPTKT Interkontinental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Nakestrad Interkontinental harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi; b. fotokopi STRTKT Interkontinental yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; d. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Nakestrad Interkontinental berpraktik; e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.

Pasal 10

SIPTKT Interkontinental dinyatakan tidak berlaku apabila: a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPTKT Interkontinental; b. masa berlaku STRTKT Interkontinental telah habis dan tidak diperpanjang; c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau d. Nakestrad Interkontinental yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 11

Nakestrad Interkontinental WNA mengajukan permohonan memperoleh SIPTKT Interkontinental kepada Instansi Pemberi Izin setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kecuali huruf b; dan b. memiliki STR Sementara Nakestrad Interkontinental.

Pasal 12

SIPTKT Interkontinental bagi Nakestrad Interkontinental WNA berlaku sepanjang STR Sementara Nakestrad Interkontinental masih berlaku.

Pasal 13

(1) Nakestrad Interkontinental yang akan memperpanjang SIPTKT Interkontinental harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Nakestrad Interkontinental WNA yang akan memperpanjang SIPTKT Interkontinental harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (3) SIPTKT Interkontinental bagi Nakestrad Interkontinental WNA berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 14

(1) Pimpinan tempat praktik Nakestrad Interkontinental dilarang mempekerjakan Nakestrad Interkontinental yang tidak memiliki SIPTKT Interkontinental. (2) Pimpinan tempat praktik Nakestrad Interkontinental wajib melaporkan Nakestrad Interkontinental yang bekerja dan berhenti bekerja di tempat praktik Nakestrad Interkontinental tersebut pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB Kedua

SIPTKT Interkontinental

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

SIPTKT Interkontinental bagi Nakestrad Interkontinental WNA berlaku sepanjang STR Sementara Nakestrad Interkontinental masih berlaku.

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

PENYELENGGARAAN PRAKTIK NAKESTRAD INTERKONTINENTAL

Pasal 15

Koreksi

(1) Nakestrad Interkontinental dapat menjalankan praktik di: a. tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental; b. pusat kesehatan masyarakat; c. rumah sakit; d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan/atau e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. (2) Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakestrad Interkontinental dapat menjalankan praktik di toko obat tradisional, industri obat tradisional, dan usaha obat tradisional. (3) Nakestrad Interkontinental yang menjalankan praktik di tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma empat atau sarjana terapan.

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan praktik, Nakestrad Interkontinental memiliki wewenang untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental meliputi: a. melakukan pengkajian klien; b. menyimpulkan hasil pengkajian klien; c. MENETAPKAN permasalahan kesehatan klien; d. merencanakan tindakan; e. melakukan tindakan dengan menggunakan modalitas ramuan, moksibusi, tuīna, kop, guāshā (kerokan), dan akupunktur; dan f. melakukan pencatatan dan pelaporan atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Interkontinental yang dilakukan. (2) Ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang digunakan untuk pengobatan meliputi racikan simplisia, serbuk, atau ekstrak. (3) Dalam rangka pengobatan dengan menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Nakestrad Interkontinental dapat dilakukan melalui permintaan kepada Nakestrad Interkontinental lain atau toko obat tradisional. (4) Permintaaan racikan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka yang bertujuan untuk mengobati klien, yang dibuat dan ditulis oleh Nakestrad Interkontinental berdasarkan diagnosa yang ditegakkan.

Pasal 17

Dalam menjalankan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Nakestrad Interkontinental harus mematuhi kode etik, Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 18

(1) Dalam keadaan tertentu, Nakestrad Interkontinental dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya. (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan klien. (3) Nakestrad Interkontinental wajib merujuk klien sesuai dengan indikasi kepada tenaga kesehatan lainnya setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam melakukan praktik, Nakestrad Interkontinental wajib melakukan pencatatan dan pelaporan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil pelayanan yang dilaporkan secara berkala kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

Dalam melaksanakan praktik, Nakestrad Interkontinental mempunyai hak sebagai berikut: a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarga klien; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan praktik, Nakestrad Interkontinental mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menghormati hak klien; b. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan klien dan pelayanan yang dibutuhkan; d. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada klien; e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mematuhi Standar Profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi; dan g. memasang papan nama praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang menjalankan praktik secara mandiri. (2) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat: a. tulisan “tempat praktik mandiri Nakestrad Interkontinental”; b. nama Nakestrad Interkontinental; c. nomor STRTKT Interkontinental; d. nomor SIPTKT Interkontinental; dan e. jam praktik. (3) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. berukuran 90x60 (sembilan puluh kali enam puluh) cm; b. posisi horizontal; c. warna dasar putih; d. warna tulisan hijau muda shine 60 (enam puluh) yellow 100 (seratus); e. ditulis dengan huruf latin; dan f. menggunakan bahasa INDONESIA.

Pasal 22

Nakestrad Interkontinental dalam menjalankan praktik harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Organisasi Profesi.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26