PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

PERMEN Nomor 17 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 2. Badan Pengawas Rumah Sakit INDONESIA yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. 3. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan dan pengawasan rumah sakit pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Keanggotaan BPRS ditetapkan oleh Menteri. (2) Keanggotaan BPRS berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota. (3) Jabatan Ketua BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 3

Koreksi

(1) Keanggotaan BPRS terdiri atas unsur: a. Kementerian Kesehatan 1 (satu) orang; b. asosiasi perumahsakitan1 (satu) orang; www.djpp.kemenkumham.go.id c. organisasi profesi bidang kesehatan 2 (dua) orang; dan d. tokoh masyarakat 1 (satu) orang. (2) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh INDONESIA (PERSI). (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter INDONESIA (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional INDONESIA (PPNI).

Pasal 4

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS, setiap calon anggota BPRS harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. sehat fisik dan mental; c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik; d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan; e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS; dan g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan b. bukan tenaga kesehatan. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS yang berasal dari unsur Kementerian Kesehatan harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

Pasal 5

(1) Pengusulan keanggotaan BPRS yang berasal dari unsur Kementerian Kesehatan dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Direktur Jenderal www.djpp.kemenkumham.go.id sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur. (2) Pengusulan keanggotaan BPRS yang berasal dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh INDONESIA (PERSI), Ikatan Dokter INDONESIA (IDI), dan Persatuan Perawat Nasional INDONESIA (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

Pasal 6

(1) Usulan Calon Anggota BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan keterangan mengenai : a. data diri yang bersangkutan berupa: 1. daftar riwayat hidup; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS; dan c. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS. (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh PRESIDEN atau Menteri. (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS periode berjalan berakhir.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13