PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 150-menkes-per-i-2011 Tahun 2011 tentang KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

PERMEN Nomor 150-menkes-per-i-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Konsil Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan MENETAPKAN sanksi. 3. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk dokter, yang selanjutnya disingkat IDI, dan Persatuan Dokter Gigi INDONESIA untuk dokter gigi, yang selanjutnya disingkat PDGI. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB III

PENGUSULAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Calon anggota MKDKI diusulkan oleh Ketua Pengurus Besar IDI dan Ketua Pengurus Besar PDGI kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan MKDKI. (2) Rincian usulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Usulan dari Ketua Pengurus Besar IDI, sejumlah: 1) 6 (enam) orang dokter; 2) 1 (satu) orang dokter yang berasal dari unsur rumah sakit publik; 3) 1 (satu) orang dokter yang berasal dari unsur rumah sakit privat; dan 4) 3 (tiga) orang sarjana hukum. b. Usulan dari Ketua Pengurus Besar PDGI, sejumlah: 1) 6 (enam) orang dokter gigi; 2) 1 (satu) orang dokter gigi yang berasal dari unsur rumah sakit publik; 3) 1 (satu) orang dokter gigi yang berasal dari unsur rumah sakit privat; dan 4) 3 (tiga) orang sarjana hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pengusulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa bakti keanggotaan MKDKI periode berjalan berakhir. (4) Dalam hal Ketua Pengurus Besar IDI dan Ketua Pengurus Besar PDGI tidak mengusulkan calon anggota MKDKI sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN keanggotaan MKDKI.

Pasal 5

Usulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan melampirkan kelengkapan administratif, meliputi: a. data diri calon yang bersangkutan, berupa: 1) daftar riwayat hidup; dan 2) fotokopi kartu tanda penduduk. b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; c. bagi dokter dan dokter gigi, surat atau dokumen yang menerangkan bahwa pernah menjalankan praktik kedokteran paling rendah 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan Surat Izin Praktik terakhir, yang menandakan yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran; d. bagi sarjana hukum, surat atau dokumen yang menerangkan bahwa pernah menjalankan praktik di bidang hukum paling rendah 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja atau praktik dari institusi atau lembaga tempat kerja atau praktik; e. surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan menjadi calon anggota MKDKI dan kesediaan mengikuti pelatihan di bidang hukum kesehatan atau pelatihan penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran, kesediaan memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta kesediaan melepaskan jabatan atau pekerjaan yang memiliki konflik kepentingan; f. pakta integritas yang dibubuhi materai yang cukup; dan g. surat keputusan kepangkatan terakhir bagi calon anggota yang berstatus pegawai negeri.

Pasal 6

(1) Untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan kelengkapan administratif calon anggota MKDKI, Menteri membentuk tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

(1) Terhadap calon anggota yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang belum memenuhi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mengembalikan usulan calon anggota tersebut kepada Ketua Pengurus Besar IDI atau Ketua Pengurus Besar PDGI. (2) Ketua Pengurus Besar IDI atau Ketua Pengurus Besar PDGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan usulan pengganti calon anggota MKDKI paling lama 1 (satu) minggu sejak surat pengembalian diterima. (3) Dalam hal Menteri tidak menerima usulan pengganti calon anggota MKDKI setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat MENETAPKAN anggota MKDKI.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Keanggotaan MKDKI diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. (2) Anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 5 (lima) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Koreksi

(1) Anggota MKDKI sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua KKI. (2) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: ”Saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. www.djpp.kemenkumham.go.id Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik INDONESIA. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik- baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan UNDANG-UNDANG kepada saya. ”

Peraturan Menteri Nomor 150-menkes-per-i-2011 Tahun 2011 tentang KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16