PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN

PERMEN Nomor 13 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) KTKI terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. (2) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas: a. konsil psikologi klinis; b. konsil keperawatan; c. konsil kebidanan; d. konsil kefarmasian; e. konsil kesehatan masyarakat; f. konsil kesehatan lingkungan; g. konsil gizi; h. konsil keterapian fisik; i. konsil keteknisian medis; j. konsil teknik biomedika; dan k. konsil kesehatan tradisional.

Pasal 3

(1) Anggota konsil psikologi klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi psikologi klinis sebanyak 1 (satu) orang; d. kolegium profesi psikologi klinis sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi profesi yang mewadahi psikologi klinis.

Pasal 4

(1) Anggota konsil keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf bterdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi keperawatan sebanyak 1 (satu) orang; d. kolegium keperawatan sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan keperawatan sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi profesi yang mewadahi perawat.

Pasal 5

(1) Anggota konsil kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi kebidanan sebanyak1 (satu) orang; d. kolegium kebidanan sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan kebidanan sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi profesi yang mewadahi bidan.

Pasal 6

(1) Anggota konsil kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi sebanyak 2 (dua) orang; d. kolegium kefarmasian sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan kefarmasian sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: a. organisasi profesi yang mewadahi apoteker; dan b. organisasi profesi yang mewadahi tenaga teknis kefarmasian.

Pasal 7

(1) Anggota konsil kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi kesehatan masyarakat sebanyak 4 (empat) orang; d. kolegium kesehatan masyarakat sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan kesehatan masyarakat sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: a. organisasi profesi yang mewadahi epidemiolog kesehatan; b. organisasi profesi yang mewadahi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; c. organisasi profesi yang mewadahi pembimbing kesehatan kerja;dan d. organisasi profesi yang mewadahi kesehatan masyarakat selain epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, dan pembimbing kesehatan kerja.

Pasal 8

(1) Anggota konsil kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi kesehatan lingkungan sebanyak 2 (dua) orang; d. kolegium kesehatan lingkungan sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan kesehatan lingkungan sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang, yang merupakan orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: a. organisasi profesi yang mewadahi tenaga sanitasi lingkungan; dan b. organisasi profesi yang mewadahi entomolog kesehatan.

Pasal 9

(1) Anggota konsil gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi gizi sebanyak 1 (satu) orang; d. kolegium gizi sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan gizi sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi profesi yang mewadahi nutrisionis dan dietisien.

Pasal 10

(1) Anggota konsil keterapian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi keterapian fisik sebanyak 4 (empat) orang; d. kolegium profesi keterapian fisik sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan keterapian fisik sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang, yang merupakan orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: a. organisasi profesi yang mewadahi fisioterapis; b. organisasi profesi yang mewadahi okupasi terapis; c. organisasi profesi yang mewadahi terapis wicara; dan d. organisasi profesi yang mewadahi akupunktur.

Pasal 11

(1) Anggotakonsil keteknisian medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi keteknisian medis sebanyak 8 (delapan) orang; d. kolegium keteknisian medis sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan keteknisian medis sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang, yang merupakan orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: a. organisasi profesi yang mewadahi perekam medis dan informasi kesehatan; b. organisasi profesi yang mewadahi teknik kardiovaskuler; c. organisasi profesi yang mewadahi teknisi pelayanan darah; d. organisasi profesi yang mewadahi refraksionis optisien/optometris; e. organisasi profesi yang mewadahi teknisi gigi; f. organisasi profesi yang mewadahi penata anestesi; g. organisasi profesi yang mewadahi terapis gigi dan mulut; dan h. organisasi profesi yang mewadahi audiologis.

Pasal 12

(1) Anggota konsil teknik biomedika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. organisasi profesi teknik biomedika sebanyak 5 (lima) orang; d. kolegium teknik biomedika sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan teknik biomedika sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: a. organisasi profesi yang mewadahi radiografer; b. organisasi profesi yang mewadahi elektromedis; c. organisasi profesi yang mewadahi ahli teknologi laboratorium medik; d. organisasi profesi yang mewadahi fisikawan medik; dan e. organisasi profesi yang mewadahi ortotik prostetik.

Pasal 13

(1) Anggota konsil kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf kterdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang, yang merupakan orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang, yang merupakan orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; c. organisasi profesi kesehatan tradisional sebanyak 1 (satu) orang; d. kolegium kesehatan tradisional sebanyak 1 (satu) orang; e. asosiasi institusi pendidikan teknik biomedika sebanyak 1 (satu) orang; f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: a. organisasi profesi yang mewadahi tenaga kesehatan tradisional ramuan; b. organisasi profesi yang mewadahi tenaga kesehatan tradisional keterampilan; atau c. organisasi profesi yang mewadahi tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil masing- masing Tenaga Kesehatan yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa danberakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. pernah melakukan praktik Tenaga Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun dan memiliki surat tanda registrasi, kecuali untuk wakil dari unsur tokoh masyarakat, kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; f. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota konsil masing- masing Tenaga Kesehatan bagi calon dari unsur selainkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; g. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi calondari unsur kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; h. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan i. melepaskan jabatan struktural pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud padaayat (l) huruf imeliputi jabatan struktural dalam pemerintahan dan dalam kepengurusan yang terdapat pada organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 15

(1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat; b. berwawasan nasional; c. memahami masalah kesehatan; dan d. bukan merupakan Tenaga Kesehatan. (2) Kriteria bukan merupakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu: a. orang yang tidak memiliki pendidikan kesehatan tetapi memiliki kontribusi, reputasi dan kepedulian di bidang Kesehatan; atau b. orang yang memiliki pendidikan kesehatan tapi tidak melakukan praktik Kesehatan. Pasal16 Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berasal dari unsur Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berstatus pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 17

(1) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi anggota KTKI diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah janji dan berakhir pada saat selesainya masa bakti sebagai anggota KTKI.

Pasal 18

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dibuktikan dengan: a. data diri yang bersangkutan; b. fotokopi kartu tanda penduduk; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah; d. surat keterangan catatan kepolisian; e. fotokopi surat tanda registrasi, kecuali bagi unsur yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan tokoh masyarakat; f. surat pernyataan: 1) kesediaan menjadi calon anggota konsil masing- masingTenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai yang cukup; 2) kesediaan melepaskan jabatan struktural baik dalam pemerintahan, organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai yang cukup; 3) pernah menjalankan praktik Tenaga Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun dan memiliki surat tanda registrasi, kecuali calon dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan tokoh masyarakat; dan/atau 4) kesediaan diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. g. surat keputusan kepangkatan terakhir bagi calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan h. dokumen lain yang diperlukan seperti surat izin praktik atau keterangan lainnya.

BAB Ketiga

Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Kepada Menteri

Pasal 19

(1) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan diusulkan oleh masing-masing pimpinan unsur kepada Menteri kecuali unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tokoh masyarakat. (2) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri. (3) Jumlah calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

Pasal 20

Pengusulan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berasal dari unsur organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan setelah dilakukan pemilihan sesuai dengan mekanisme di lingkungan masing-masing unsur.

Pasal 21

Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diusulkan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

(1) Usulan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan disampaikan kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa bakti anggota konsil masing- masing Tenaga Kesehatan periode berjalan berakhir. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan bahwa calon anggota konsil masing- masing Tenaga Kesehatan telah memenuhi: a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16; b. kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan c. mekanisme pemilihan di lingkungan masing-masing unsur pengusul.

Pasal 23

(1) Menteri melakukan seleksi terhadap calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi administrasi, asesmen potensi, dan kompetensi serta uji kepatutan. (3) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada unsur pengusul.

Pasal 24

(1) Dalam rangka seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri membentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan unit eselon I yang membidangi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi mengacu pada pedoman penyelenggaraan seleksi yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Dalam rangka menjalankan tugasnya, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat KTKI.

Pasal 25

(1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) : a. tidak mengusulkan calon anggota konsil masing- masing Tenaga Kesehatan; b. jumlah yang diusulkan kurang dari 3 (tiga) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan; dan/atau c. calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, hingga batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti konsil masing-masing Tenaga Kesehatan periode berjalan berakhir, Menteri dapat menunjuk dan MENETAPKAN calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan untuk diusulkan kepada PRESIDEN. (2) Dalam menunjuk dan MENETAPKAN calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan untuk diusulkan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan keterwakilan dari masing- masing unsur.

BAB III

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KONSIL MASING- MASING TENAGA KESEHATAN

Pasal 27

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota konsil masing- masing Tenaga Kesehatan, Menteri mengusulkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan pengganti antarwaktu kepada PRESIDEN. (2) Usulan sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan usulan pimpinan masing-masing unsur. (3) Pimpinan masing-masing unsur mengusulkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan pengganti antarwaktu sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah anggota yang diberhentikan. (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sejak surat permintaan calon pengganti antarwaktu diterima.

Pasal 28

Dalam hal anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diberhentikan berasal dari unsur tokoh masyarakat, Menteri menunjuk dan mengusulkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan pengganti antarwaktu dari unsur yang sama.

Pasal 29

(1) Anggota pengganti antarwaktu bertugas selama sisa masa bakti anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang digantikan. (2) Dalam hal sisa masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari setengah masa bakti anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, anggota pengganti antarwaktu hanya dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. (3) Dalam hal sisa masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari setengah masa bakti anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, anggota pengganti antarwaktu dapat diusulkan kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya. (4) Dalam hal sisa masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 6 (enam) bulan, tidak dilakukan penggantian antarwaktu.

Pasal 30

(1) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 dilakukan terhadap anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diberhentikan. (2) Pemberhentian anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada PRESIDEN disertai dengan alasan pemberhentian dan dokumen pendukung meliputi: a. surat pernyataan dengan dibubuhi materai yang cukup dari anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang bersangkutan untuk pemberhentian karena mengundurkan diri; b. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang untuk pemberhentian karena meninggal dunia; c. surat keterangan dari sekretaris KTKI yang menyatakan yang bersangkutan bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik INDONESIA; d. surat keterangan dari dokter yang memiliki surat izin praktik setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk pemberhentian karena tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas secara tetap karena sakit; e. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang atas permintaan sekretaris KTKI untuk pemberhentian karena tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas karena hilang selama 14 (empat belas) hari kerja secara terus-menerus; dan/atau f. surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk pemberhentian karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan.