PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

PERMEN Nomor 13 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu. 2. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. 3. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. 4. Profilaksis adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu. 5. Jemaah Haji adalah Warga yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji, baik secara reguler maupun khusus, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 6. Jemaah Umrah adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 7. Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah lembaran berupa buku Sertifikat Vaksinasi Internasional yang belum diisi oleh petugas yang berwenang. 8. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

BAB II

VAKSINASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KKP. (3) Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Umrah selain dilakukan di KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Vaksinasi untuk Jemaah Haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Vaksinasi dilakukan oleh dokter yang telah memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Jenis Vaksinasi yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu ditetapkan oleh Menteri. (2) Dokter yang akan melakukan Vaksinasi terlebih dahulu harus menginformasikan mengenai jenis Vaksinasi yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan negara yang akan dituju.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Vaksinasi harus dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan vaksin sesuai dengan standar.

Pasal 6

(1) Pada saat Vaksinasi ditemukan adanya kontraindikasi terhadap Vaksin yang akan diberikan, harus diberikan Profilaksis. (2) Pemberian Profilaksis juga dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit menular yang belum ada Vaksinnya. (3) Pemberian Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal vaksinasi berdampak terjadinya gangguan kesehatan yang merupakan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian kasus, terhadap pasien diberikan pengobatan dan perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

Pasal 8

Koreksi

(1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis berhak memperoleh Sertifikat Vaksinasi Internasional. (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh KKP atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh: a. dokter yang ditunjuk kepala KKP atau dokter yang ditunjuk direktur/kepala rumah sakit; dan b. orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis. (4) Dalam hal orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengampuan, Sertifikat Vaksinasi Internasional ditandatangani oleh orang tua atau walinya. (5) Sertifikat Vaksinasi Internasional selain ditandatangani oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diberi cap KKP atau cap rumah sakit sesuai tempat dikeluarkannya Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Pasal 9

Sertifikat Vaksinasi Internasional hanya berlaku untuk 1 (satu) orang yang namanya tercantum dalam sertifikat.

Pasal 10

Sertifikat Vaksinasi Internasional dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, barcode, lambang WHO, hologram bakti husada, berbahasa Inggris dan Perancis, dan memiliki security printing.

Pasal 11

(1) Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional hanya dapat dicetak oleh direktorat jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. (2) Untuk mendapatkan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala KKP atau direktur/kepala rumah sakit yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Dalam hal pelaku perjalanan diberikan profilaksis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sertifikat Vaksinasi Internasional disertai surat keterangan kontra indikasi terhadap Vaksin.

Pasal 13

(1) Dalam hal pelaku perjalanan kontra indikasi terhadap Vaksin dan Profilaksis, maka tidak diberikan Sertifikat Vaksinasi Internasional. (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan surat keterangan kontra indikasi.

Pasal 14

Tata cara pemberian dan bentuk Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Sertifikat Vaksinasi Internasional dinyatakan tidak valid atau tidak berlaku apabila: a. penerbitan dan pengesahannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemilik Sertifikat Vaksinasi Internasional meninggal dunia; dan/atau c. ada koreksi, ada bagian yang dihapus dan/atau ada bagian yang tidak diisi.

Pasal 16

(1) Setiap pelayanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dikenakan biaya. (2) Dalam hal pelayanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di KKP, dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pelayanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit, dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku pada rumah sakit yang merupakan pendapatan rumah sakit. (4) Pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22