Koreksi Pasal 23

(1) Bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri melaksanakan kegiatan Penanggulangan KLB setelah ditetapkannya status KLB. (2) Penetapan status KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi minimal 1 (satu) kriteria KLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. penyelidikan epidemiologis; b. pelaksanaan Surveilans; c. pengendalian faktor risiko; d. pemusnahan penyebab KLB; e. pencegahan dan pengebalan; f. promosi kesehatan; g. komunikasi risiko; h. penatalaksanaan kasus; i. penanganan jenazah akibat KLB; dan j. upaya penanggulangan lainnya yang diperlukan sesuai dengan penyebab KLB. (4) Penanggulangan KLB dilaksanakan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB yang ditetapkan oleh Menteri.