PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 1 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil pelaksanaan tugas yang dicapai dari tindakan dan kegiatan setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi. 4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan atasan Pegawai. 5. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditentukan. 7. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan. 8. Standar Teknis Kegiatan adalah ukuran sasaran minimal tiap kegiatan jabatan yang harus dicapai oleh pemangku jabatan yang meliputi standar teknis kuantitas, standar teknis kualitas, standar teknis waktu, dan standar teknis biaya. 9. Sejawat adalah Pegawai yang dalam hubungan pekerjaan berada pada satu level dan secara struktur organisasi berada di bawah kepemimpinan Pejabat Penilai yang sama dengan Pegawai yang dinilai. 10. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 11. Uraian Tugas Jabatan adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu. 12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi. 14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai pada instansi pemerintah. 15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 18. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKPNS adalah sistem aplikasi penilaian prestasi kerja Pegawai berbasis web di lingkungan Kementerian Kesehatan. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SKP

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Pegawai wajib menyusun SKP pada bulan Januari setiap tahun berjalan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai yang melaksanakan tugas baru dan/atau menempati Jabatan baru, termasuk pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, SKP disusun terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan surat pengembalian Pegawai dari Institusi Pendidikan/Konsulat Jenderal Republik INDONESIA/Kedutaan Besar Republik INDONESIA. (3) Pegawai yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Berdasarkan jenis jabatan, SKP terdiri atas: a. SKP untuk Jabatan Fungsional; b. SKP untuk selain Jabatan Fungsional, yang meliputi: 1) JPT; 2) Jabatan Administrasi, terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 7

(1) SKP disusun sesuai dengan tingkat Jabatan secara hierarki dimulai dari Jabatan tertinggi sampai Jabatan Pelaksana, yang terdiri atas: a. SKP untuk Pejabat JPT Madya (Eselon I) harus mengacu pada rencana strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang.; b. SKP untuk Pejabat JPT Pratama (Eselon II) harus mengacu pada SKP pejabat JPT Madya (Eselon I/Pejabat Penilai); c. SKP untuk Pejabat administrator (Eselon III) harus mengacu pada SKP pejabat JPT Pratama (Eselon II/Pejabat Penilai); d. SKP untuk Pejabat pengawas (Eselon IV) harus mengacu pada SKP pejabat Administrator (Eselon III/Pejabat Penilai); e. SKP untuk Pejabat Pelaksana (Eselon V) harus mengacu pada SKP pejabat Pengawas (Eselon IV/Pejabat Penilai); dan f. SKP untuk Pejabat Pelaksana harus mengacu pada Standar Teknis Kegiatan masing-masing Jabatan dan SKP pejabat Pengawas (Eselon IV/Pejabat Penilai) atau Pelaksana (Eselon V/Pejabat Penilai). (2) SKP untuk Pejabat Fungsional harus mengacu pada butir-butir kegiatan sesuai dengan kategori dan jenjang jabatannya dan SKP atasannya. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKP untuk: a. pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jabatan non Eselon yang disetarakan dengan Eselon II mengacu pada SKP pejabat JPT Madya (Eselon I/Pejabat Penilai); atau b. pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jabatan non Eselon yang disetarakan dengan Eselon III mengacu pada SKP pejabat SKP pejabat JPT Pratama (Eselon II/Pejabat Penilai).

Pasal 8

(1) SKP harus memuat uraian mengenai unsur: a. Kegiatan Tugas Jabatan; dan b. Target. (2) Kegiatan Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Jabatan Fungsional berisi butir- butir kegiatan sesuai dengan kategori dan jenjang Jabatan yang dipangku dan/atau Jabatan setingkat di atas atau di bawahnya. (3) Kegiatan Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk selain Jabatan Fungsional: a. JPT, administrator, dan pengawas berisi uraian Kegiatan Tugas Jabatan JPT, Jabatan administrator, dan pengawas sesuai dengan tugas dan fungsinya; atau b. Jabatan Pelaksana sesuai dengan standar teknis kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada setiap Kegiatan Tugas Jabatan harus dapat dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan terukur. (5) Uraian Target dalam SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat aspek: a. kuantitas; b. kualitas; c. waktu; dan d. biaya. (6) Penetapan Target dari aspek kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun mengacu pada Target SKP atasan. (7) Selain mengacu pada Target SKP atasan, penetapan Target untuk Pejabat Fungsional harus mengacu pada standar angka kredit masing-masing Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Penetapan Target dari aspek kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus bernilai 100 (seratus). (9) Penetapan Target dari aspek waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditentukan dalam satuan bulan paling lama 12 (dua belas) bulan. (10) Penetapan Target dari aspek biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d hanya berlaku untuk pemangku Jabatan Eselon I dan Eselon II atau pejabat lain yang memimpin satuan kerja mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penyusunan SKP dilakukan secara online melalui sistem aplikasi PPKPNS dengan menggunakan formulir. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pejabat Penilai yang memiliki akun untuk mengakses sistem aplikasi PPKPNS secara online melalui https://ppkpns.kemkes.go.id. (3) Akun yang dimiliki oleh Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian. (4) Formulir SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara Pegawai dengan Pejabat Penilai harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja. (5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penilaian SKP secara online melalui aplikasi PPKPNS Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Dalam hal Uraian Tugas Jabatan yang tercantum dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum mengakomodir Kegiatan Tugas Jabatan Pegawai yang bersangkutan, maka Pegawai dapat menambahkan Kegiatan Tugas Jabatan yang baru. (2) Penambahan Uraian Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja, baik yang bersifat tetap atau periodik. (3) Penambahan Uraian Tugas Jabatan yang sifatnya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Uraian Tugas Jabatan pada awal masa pengisian SKP, atau paling lama satu bulan sejak pengangkatan dalam hal mutasi Jabatan. (4) Penambahan Uraian Tugas Jabatan yang bersifat periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada masa penilaian SKP sebagai tugas tambahan.

Pasal 11

(1) Penilaian SKP dihitung berdasarkan bukti fisik/softcopy berupa laporan, dokumen, naskah, draf, surat tugas, catatan kerja harian yang di buat oleh Pegawai, atau bukti lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas yang ditargetkan. (2) Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan Target sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal realisasi kerja dari aspek kuantitas melebihi dari Target, maka penilaian dari aspek kuantitas hanya dapat diberikan untuk realisasi kerja paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Target awal. (4) Dalam hal realisasi kerja dari aspek kuantitas melebihi 50% (lima puluh persen) dari Target awal, harus dilakukan perubahan penetapan (adjustment) terhadap Target awal. (5) Ketentuan mengenai perubahan penetapan (adjustment) terhadap Target awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Pegawai yang tidak mencapai Target karena faktor di luar kemampuan Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan perubahan Target. (2) Perubahan Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada saat akhir masa penilaian SKP oleh Pejabat Penilai.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16