Koreksi Pasal 15

(1) Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Menteri secara tertulis kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Menteri. (3) Tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.