Koreksi Pasal 17
PERMEN Nomor 5 Tahun 2024 | Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang POLA KLASIFIKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2024
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS ANDRIANTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 986
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG POLA KLASIFIKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
TATA CARA PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN KLASIFIKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
A. VARIABEL UTAMA NO VARIABEL KETERANGAN
BOBOT (%) SKOR NILAI AKHIR 1 2 3 4 5 6 I
A. VARIABEL UTAMA
85%
1) Jenis Satuan Kerja Pemasyarakatan yang dikoordinasikan
Memiliki Unit Pelaksana Teknis dengan eselonisasi II.b 20% YA 100
TIDAK 0
2) Satuan Kerja Pemasyarakatan yang dikoordinasikan Jumlah satuan kerja pemasyarakatan 25% >18 100
7-18 75
<7 50
3) Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan di wilayahnya
25% >6000 100
3001- 6000 80
2001- 3000 60
<2000 40
4) Persentase angka overcrowded di wilayah selama 3 tahun terakhir
15% >100% 100
50-100% 75
<50% 50
B. VARIABEL PENUNJANG NO VARIABEL KETERANGAN BOBOT (%) SKOR NILAI AKHIR 1 2 3 4 5 6 II B. VARIABEL PENUNJANG 15%
1) Sumber Daya Manusia Jumlah jabatan fungsional 5% >10 100
5-10 75
<5 50
Jumlah jabatan pelaksana >15 100
10-15 75
<10 50
Jumlah jabatan fungsional dan pelaksana yang mendapatkan diklat >15 100
10-15 75
<10 50
2) Rentang Kendali Satuan Kerja Pemasyarakatan Luas Wilayah 2,5% Sangat luas (>61.00 0 km2) 100
Luas (38.001 -61.000 km2) 80
Cukup Luas (16.000 -38.000 km2 60
Kurang Luas (<16.00 0 km2) 40
3) Demografi Wilayah Jumlah Penduduk 2,5% >6 juta 100
1 juta- 6 juta 80
100 ribu-1 juta 60
50.000- 100 ribu 40
<50.00 0 20
Jumlah Kabupaten >20 100
15-20 80
10-15 60
<10 40
Jumlah Kota >5 100
3-5 80
<3 30
4) Aparat penegak hukum dan Stakeholders Jumlah Polda/Polres/Polre stabes 5% >20 100
15-20 80
10-15 60
<15 40
Jumlah Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri >20 100
15-20 80
10-15 60
<15 40
Jumlah Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri >20 100
15-20 80
10-15 60
<15 40
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS ANDRIANTO
Koreksi Anda