Koreksi Pasal 21

(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan permohonan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan Penangkalan. (3) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan penginputan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui aplikasi cegah dan tangkal SIMKIM. (4) Dalam hal permohonan Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat diinput kedalam daftar Penangkalan melalui SIMKIM, daftar Penangkalan disampaikan melalui penyebarluasan informasi kepada Unit Pelaksana Teknis dan Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.