PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-9-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

PERMEN Nomor p-9-menhut-ii-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut- II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, dan menambah satu angka baru yaitu angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 23

Koreksi

(1) Permohonan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pemohonan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. Dokumen AMDAL IUPHHK-HA/IUPHHK-HT; b. Proposal dan kelayakan rencana investasi pengolahan limbah pembalakan; c. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta NPWP. (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan permohonan izin uji coba pengolahan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin uji coba pengolahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (5) Berdasarkan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin wajib melaksanakan kegiatan uji coba pengolahan sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin uji coba, serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi kegiatan uji coba pengolahan tiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai. (6) Direktur menugaskan Kepala Balai untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan kegiatan uji coba pengolahan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan kepada Direktur Jenderal. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan kegiatan uji coba pengolahan memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih buruk, Direktur Jenderal mencabut izin uji coba pengolahan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (8) Kriteria pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor p-9-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 38

Pasal II