PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-89-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang HUTAN DESA

PERMEN Nomor p-89-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 2. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan 5. Masyarakat Desa adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik INDONESIA yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 8. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 9. Pemberdayaan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan desa. 10.Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. 11.Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar. 12.Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 13.Hak pengelolaan hutan desa yang selanjutnya disebut HPHD adalah hak yang diberikan kepada lembaga desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu. 14.Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan desa yang selanjutnya disebut IUPHHK-HD adalah izin yang diberikan kepada koperasi atau lembaga lain yang berbadan hukum yang dibentuk oleh lembaga desa untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. 15.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 16.Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. 17.Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 18.Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 19.Pemungutan hasil hutan kayu danatau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. 20.Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan. 21.Penetapan areal kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan desa. 22.Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan. 23.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang hutan desa. 24.Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal BUK adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang usaha kehutanan. 25.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 26.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 27.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari. 28.Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. 29.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA

Pasal 5

Koreksi

(1) Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang : a. belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; b. berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. c. dalam hal areal kerja yang dimohon berada pada Hutan Produksi, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. (2) Dalam hal areal yang dimohon berada di luar peta indikatif untuk Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka permohonan tersebut sebagai dasar perubahan peta indikatif. (3) Dalam hal KPH telah terbentuk, maka KPH mengalokasikan Areal Kerja Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6), dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk dari Direktur Jenderal. (2) Verifikasi melibatkan unsur dari eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan, UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang hutan desa dan dibidang perpetaan, KPH serta Pemerintah Daerah dengan penanggung jawab Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Hutan desa. (3) Verifikasi dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6). (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sebagai bahan pertimbangan penetapan areal kerja hutan desa lebih lanjut. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), usulan dapat ditolak atau diterima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa; (2) Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur. (3) Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima sebagaimana pada ayat (1), dilakukan : a. penyiapan peta areal kerja oleh Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan; b. penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Menteri (4) Penyiapan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penyiapan peta dari Direktur Jenderal. (5) Penetapan areal kerja Hutan Desa oleh Menteri paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung dari diterimanya permohonan usulan dari Bupati/Walikota. (6) Penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB Kedua

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 6

Koreksi

Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Koreksi

(1) UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang hutan desa melakukan koordinasi dengan UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan dan/atau di bidang usaha kehutanan, KPH dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja hutan desa dan memfasilitasi pembentukan lembaga desa. (2) Pada areal lain di luar areal yang dicalonkan sebagaimana tersebut pada ayat (1), desa setelah mendapatkan fasilitasi pembentukan lembaga desa, dapat mengajukan permohonan penetapan areal kerja hutan desa melalui Bupati/Walikota. (3) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (2), diajukan oleh Kepala Desa untuk lembaga desa yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. sketsa lokasi areal yang dimohon; dan b. lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala Desa c. rencana kegiatan dan bidang usaha hutan desa (4) Dalam hal areal yang diusulkan untuk pemanfaatan kayu, maka lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan foto copy akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum, dan rencana pemanfaatan kayu pada kawasan pemanfaatan. (5) Berdasarkan permohonan kepala desa dan/atau hasil penentuan calon areal kerja hutan desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan. (6) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan : a. peta digital lokasi calon areal kerja hutan desa dengan skala paling kecil 1:50.000; b. deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan; c. surat usulan dari Kepala Desa untuk lembaga desa dan/atau hasil penentuan calon areal kerja hutan desa; d. lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala Desa; e. rencana kegiatan dan bidang usaha hutan desa; dan f. surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kepastian bahwa lokasi yang diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar hutan desa. (7) Dalam hal areal yang diusulkan untuk pemanfaatan kayu, maka usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan foto copy akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum, dan rencana pemanfaatan kayu pada kawasan pemanfaatan.

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DESA

Pasal 17

Koreksi

(1) Rencana Pengelolaan Hutan Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan serta sebagai alat pengendalian bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota serta KPH. (2) Rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKHPHD); b. Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD); dan c. Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD).

Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Lembaga Desa dan dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pihak lain. (2) Dalam hal KPH telah terbentuk dan operasional, maka penyusunan RPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) bersama-sama dengan KPH.

Pasal 19

(1) RKHPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan rencana pengelolaan hutan desa secara umum selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun. (2) RKHPHD meliputi : a. Kelola kawasan perlindungan; b. Kelola kawasan pemanfaatan; c. Kelola kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan d. Kelola usaha (3) Dalam hal areal kerja terdapat potensi kayu pada hutan alam pada hutan produksi, maka areal tersebut digolongkan dalam kawasan perlindungan (4) Kawasan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki kriteria : a. memiliki potensi kayu pada hutan alam pada hutan produksi; b. berfungsi sebagai perlindungan tata air, (catchment area, kanan kiri sungai, sumber mata air; b. memiliki kelerengan >30 %; c. sebagai perlindungan flora dan fauna; dan d. memiliki nilai sosial budaya.

Pasal 20

(1) RKHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) RKHD meliputi : a. Kelola kawasan perlindungan; b. Kelola kawasan pemanfaatan; c. Kelola kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan d. Kelola usaha.

Pasal 21

(1) RKHD disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan atas nama Gubernur. (2) Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan kepada: a. Menteri cq. Direktur Jenderal, Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perpetaan dan Direktur Jenderal BUK; b. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; c. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; d. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung di bidang hutan desa, di bidang perpetaan dan di bidang usaha kehutanan; dan e. Kepala KPH.

Pasal 22

(1) RKHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah. (2) KHD hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan dan disampaikan kepada : a. Menteri cq. Direktur Jenderal, Direktur Jenderal BUK; b. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; c. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; d. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang hutan desa, di bidang perpetaan dan di bidang usaha kehutanan; dan e. Kepala KPH.

Pasal 23

(1) RTHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. (2) RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana yang meliputi: a. rencana tata batas areal kerja; b. rencana penanaman; c. rencana pemeliharaan; d. rencana pemungutan, pemanfaatan dan pemanenan; e. rencana pemasaran; dan f. rencana perlindungan dan pengamanan. (3) Rencana pemanfaatan dan pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana antara lain lokasi, luas, jenis dan volume.

Pasal 24

(1) RTHD disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan atas nama Bupati/Walikota. (2) Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan dengan tembusan kepada : a. Menteri cq. Direktur Jenderal, Direktur Jenderal BUK; b. Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; c. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan; d. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang hutan desa, di bidang perpetaan dan di bidang usaha kehutanan; dan e. Kepala KPH.

BAB VI

PEMANFAATAN DALAM HUTAN DESA

Pasal 25

Koreksi

(1) Pemanfaatan kawasan pada Hutan Desa dapat dilakukan pada : a. hutan lindung untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu; b. hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 26

Koreksi

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa liar; f. rehabilitasi satwa; atau g. budidaya hijauan makanan ternak.

Pasal 27

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 28

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. jamur; atau f. sarang wallet

Pasal 29

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa; atau f. budidaya sarang burung wallet

Pasal 30

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b , dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 31

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan: a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 32

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan: a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 33

(1) Dalam hal kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, dibatasi paling banyak 50 m3 (lima puluh meter kubik) per lembaga desa per tahun untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum desa dan tidak untuk diperdagangkan. (2) Tata cara pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap lembaga desa. (2) Tata cara pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Pemanfaataan pada Hutan Produksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN DESA

Pasal 35

Koreksi

(1) Lembaga Desa pemegang HPHD membentuk koperasi atau lembaga lain yang berbadan hukum untuk mengajukan IUPHHK-HD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada areal kerja HPHD yang berada dalam Hutan Produksi pada kawasan pemanfaatan.

Pasal 36

Koreksi

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan menerbitkan IUPHHK-HD kepada Gubernur. (2) Permohonan IUPHHK-HD diajukan oleh koperasi atau lembaga lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan : a. Menteri; b. Direktur Jenderal BUK; c. Direktur Jenderal; d. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan ; e. Kepala KPH; f. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal BUK; g. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggaung jawab di bidang hutan desa. (3) Permohonan IUPHHK-HD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan foto copy : a. Peraturan desa tentang penetapan lembaga desa; b. Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait; c. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa beserta peta; d. Rencana Pengelolaan Hutan Desa yang telah disahkan beserta peta; dan e. Akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum. (4) Permohonan IUPHHK-HD yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud ayat (3), Gubernur menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima. (5) Permohonan IUPHHK-HD yang memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (3), Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan untuk memberikan pertimbangan teknis. (6) Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis, Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan menugaskan tim untuk melaksanakan telaahan fisik di lapangan. (7) Hasil telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat data dan informasi antara lain : a. luas dan peta calon areal kerja; b. kondisi topografi dan tegakan pada areal yang dimohon; c. rencana kegiatan pada areal kerja; (8) Biaya yang timbul akibat kegiataan telaahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada anggaran APBN/APBD. (9) Berdasarkan laporan kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan menerbitkan surat persetujuan prinsip yang memuat perintah pembayaran iuran IUPHHK-HD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Tim Lapangan (10) Kepala Dinas menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) iuran IUPHHK-HD dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja. (11) Pemohon wajib membayar lunas SPP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

Pasal 37

(1) Berdasarkan bukti lunas pembayaran SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (12), Gubernur atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK-HD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima bukti setor pelunasan. (2) Keputusan Pemberian IUPHHK-HD oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat pemegang ijin; b. Luas dan letak lokasi IUPHHK-HD; c. Jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu yang akan diproduksi; d. Peralatan-peralatan yang akan digunakan tidak termasuk alat berat; e. Hak, kewajiban dan larangan pemegang IUPHHK-HD; dan f. Jangka waktu berlakunya IUPHHK-HD. (3) IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemegang izin dengan tembusan: a. Menteri; b. Direktur Jenderal BUK; c. Direktur Jenderal; d. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan e. Kepala KPH. f. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal BUK g. Kepala UPT pada Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggaung jawab di bidang hutan desa (4) Pengambilan dokumen asli Keputusan IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diambil pada loket pelayan informasi perizinan Provinsi. (5) Tata cara pembayaran iuran izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pasal 39

(1) Jangka waktu IUPHHK-HD berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa. (2) IUPHHK-HD dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali setiap dua tahun. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan IUPHHK-HD tidak sesuai ketentuan, Gubernur dapat membatalkan IUPHHK-HD.

BAB Kedua

Tata Cara Permohonan

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

BAB Ketiga

Pemanfaatan Kayu

Pasal 38

Koreksi

(1) Berdasarkan IUPHHK-HD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) Pemegang IUPHHK-HD merevisi RKHD dan RTHD dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu. (2) Revisi RKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Rencana Kerja Umum (RKU) dan Revisi RTHD yang sekaligus berfungsi sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT). (3) Pemegang IUPHHK-HD dapat melakukan pemanenan berdasarkan RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pemegang IUPHHK-HD yang akan melakukan pemanenan wajib menyampaikan RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil timber cruising intensitas sampling 5 % (lima persen). (5) Berdasarkan RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan memerintahkan Tenaga Pengawas Teknis (WASGANIS) melaksanakan cheking timber cruising dengan intensitas sampling 1 % (satu persen) dari areal yang akan dilakukan pemanenan sesuai dengan RKT. (6) WASGANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibina dan dikoordinir oleh UPT pada Direktorat Jenderal BUK. (7) Berdasarkan pelaksanaan timber cruising dibuat Laporan Hasil Cruising (LHC) dan rekapitulasi hasil cruising sebagai dasar penebangan kayu dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. (8) Hasil penebangan kayu dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) oleh WASGANIS dan disyahkan secara mandiri (self approval) oleh WASGANIS. (9) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi tanggung jawab WASGANIS dengan membuat surat pernyataan di atas materai. (10) LHP yang telah disahkan merupakan dasar perhitungan pengenaan provisi sumber daya hutan (PSDH), DR dan/atau PNT. (11) Berdasarkan LHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan SPP PSDH, DR atau PNT oleh pejabat penagih. (12) Berdasarkan SPP yang diterbit sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pemegang IUPHHK-HD wajib membayar lunas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja. (13) Atas bukti setor PSDH, DR dan/atau PNT yang telah masuk ke rekening bendahara penerima Kementerian Kehutanan, pemegang IUPHHK-HD dapat mengangkut hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor p-89-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang HUTAN DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33