PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-85-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

PERMEN Nomor p-85-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. 4. Kondisi lingkungan adalah kondisi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya dalam KSA dan KPA. 5. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik. 6. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. 7. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional. 8. Mitra adalah pihak-pihak yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang dimilikinya melakukan kerjasama dengan pengelola KSA dan KPA guna mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 9. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi. 10. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara. 11. Lintasan satwa adalah areal dimana satwa secara tetap atau berkala melintas di daerah tersebut. 12. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menyelenggarakan kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi. 13. Sarana prasarana pendukung kegiatan kerjasama adalah peralatan yang berfungsi mendukung kegiatan yang dikerjasamakan seperti antara lain teropong, alat komunikasi, sarana patroli pengamanan hutan. 14. Naskah kerjasama adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan dua belah pihak. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. 17. Direktur Teknis yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. 18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Taman Nasional. 19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab dibidang tertentu.

BAB III

KERJASAMA DALAM RANGKA PENGUATAN FUNGSI KSA DAN KPA SERTA KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pasal 6

Koreksi

(1) Kerjasama dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain berupa: a. kerjasama penguatan kelembagaan; b. kerjasama perlindungan kawasan; c. kerjasama pengawetan flora dan fauna; d. kerjasama pemulihan ekosistem; e. kerjasama pengembangan wisata alam; atau f. kerjasama pemberdayaan masyarakat. (2) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan fungsi KSA dan KPA sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, kawasan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, sumber plasma nutfah serta sebagai sumber/kawasan pemanfaatan kondisi lingkungan dan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 7

(1) Kerjasama penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan b. kerjasama bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan. (2) Kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang konservasi, kerjasama penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat. (3) Kerjasama bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa penempatan tenaga asing yang profesional, bantuan sarana prasarana pengelolaan berteknologi baru antara lain identifikasi deoxyribonucleic acid (DNA), pemuliaan jenis, kerjasama pengembangan teknologi penangkaran, pembesaran, pelepasliaran tumbuhan dan satwa liar, penanganan konflik satwa, eksploitasi dan koleksi specimen, bioprospecting, inventarisasi potensi air dan sumberdaya air.

Pasal 8

Kerjasama perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi kerjasama perlindungan dan pengamanan, antara lain dapat berupa kerjasama inventarisasi dan pembuatan peta kerawanan hutan, pencegahan gangguan, identifikasi tanda batas, penguatan tenaga pengamanan termasuk pembentukan pengamanan swakarsa, patroli dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 9

Kerjasama pengawetan flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain dapat berupa kerjasama identifikasi, inventarisasi, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Kerjasama pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain dapat berupa kerjasama rehabilitasi dan restorasi kawasan.

Pasal 11

(1) kerjasama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e dilaksanakan di luar areal izin pengusahaan pariwisata alam. (2) Kerjasama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa kerjasama promosi, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, pembangunan pusat informasi dan pembinaan masyarakat.

Pasal 12

Kerjasama pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN

Pasal 13

Koreksi

Kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara; b. pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi; c. pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas; atau d. pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional.

Pasal 14

Kerjasama yang mempunyai pengaruh penting terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain berupa: a. pemetaan dan pemasangan patok batas negara; b. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan/pos lintas batas; c. pembangunan dan/atau pemeliharaan dermaga kapal patroli perbatasan; d. pembangunan dan/atau pemeliharaan menara komunikasi pertahanan negara; e. pembangunan dan/atau pemeliharaan radar; f. pembangunan dan/atau pemeliharaan helipad; g. area latihan militer.

Pasal 15

(1) Kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, antara lain berupa pembangunan dan/atau pemeliharaan: a. menara komunikasi; b. pos pengawasan dan pengamanan; c. sarana mitigasi bencana; d. jalan setapak untuk kegiatan pengawasan dan pemeliharaan sarana komunikasi; e. rumah genset/solar cell. f. jaringan kabel/serat optik bawah tanah. (2) Rumah genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibangun dibawah tanah guna menghindari/mengurangi kebisingan.

Pasal 16

(1) Kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain berupa: a. pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana transportasi terbatas, antara lain jalan penghubung daerah terisolir dan jalan di wilayah perbatasan negara; b. alur perairan; c. menara navigasi/mercusuar; d. dermaga; e. jalan yang sudah ada sebelum kawasan ditetapkan. (2) Pembangunan jalan penghubung daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan persyaratan: a. bagi pemukiman didalam/disekitar kawasan yang sudah diakui keberadaannya; dan b. jalan makadam.

Pasal 17

Kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain berupa: a. pemanfaatan energi panas bumi yang sudah ada; b. pembangunan dan/atau pemeliharaan menara jaringan listrik; c. pemasangan kabel dan sarana pendukung lainnya; d. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan untuk kegiatan pengawasan dan pemeliharaan jaringan.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 29

Koreksi

(1) Jangka waktu perjanjian kerjasama dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (tahun) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 30

(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diajukan oleh mitra, dilengkapi dengan proposal perpanjangan kerjasama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir. (2) Proposal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kepala unit pengelola atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan.

Pasal 31

(1) Ketentuan yang perlu diatur dalam perjanjian kerjasama, antara lain: a. judul perjanjian; b. para pihak; c. tujuan perjanjian; d. lingkup perjanjian; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kewajiban melakukan alih pengetahuan dan ketrampilan; g. larangan yang berisi antara lain membawa materi dan spesimen dari kawasan; h. pengaturan kepemilikan hak paten dan publikasi kerjasama; i. pembagian keuntungan atas penggunaan hak intelektual dan hak paten; j. penyerahan base line data dan informasi; k. penggunaan sarana prasarana kerjasama; l. kepemilikan aset; m. jangka waktu kerjasama; n. perpanjangan dan pengakhiran kerjasama; o. penyelesaian sengketa. (2) Publikasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan bersama antara mitra dengan unit pengelola dan penyebaran informasinya mencantumkan sumber penelitian.

Pasal 32

(1) Perjanjian kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerjasama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan. (2) Perjanjian kerjasama dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dijabarkan lebih lanjut dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerjasama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan. (3) Rencana kerja 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 33

Penggunaan dana dalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Lembaga Internasional dalam melakukan kerjasama, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengumpulan dana (fund raising) di dalam negeri.

Pasal 35

(1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, mitra harus mengutamakan penggunaan tenaga ahli INDONESIA, dan apabila melibatkan tenaga ahli asing maka harus didampingi oleh petugas dari Direktorat Jenderal. (2) Penggunaan tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Mitra yang akan menggunakan tenaga ahli asing disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan izin kepada Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 36

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA berakhir apabila: a. jangka waktu perjanjian habis; b. mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan; atau c. salah satu pihak mengundurkan diri.

Pasal 37

(1) Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir, seluruh aset sarana prasarana yang tidak bergerak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama, menjadi milik negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi. (2) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Persyaratan

Pasal 20

Koreksi

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan penawaran/permohonan kerjasama, dengan dilampiri: a. proposal kerjasama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, hak dan kewajiban para pihak; b. dalam hal pihak mitra kerjasama berupa lembaga internasional disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi Pemerintah yang membidangi bidang kerjasama internasional.

Pasal 21

Penawaran/permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditujukan kepada: a. Menteri, dalam hal mitra merupakan lembaga internasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal; b. Direktur Jenderal, dalam hal mitra bukan lembaga internasional dan lokasi kegiatan lebih dari 1 (satu) unit pengelola; c. Kepala Unit Pengelola, dalam hal mitra bukan lembaga internasional dan lokasi kegiatan berada dalam 1 (satu) unit pengelola.

Pasal 22

(1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, memerintahkan kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan. (4) Dalam hal Menteri menyetujui kerjasama, Direktur Jenderal menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra. (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan mitra. (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh kepala unit pengelola dengan mitra.

Pasal 23

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, memerintahkan kepada Direktur teknis terkait untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan. (4) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui kerjasama, Direktur Teknis menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra. (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Direktur Teknis terkait dengan mitra. (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh para kepala unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh para kepala unit pengelola dengan mitra.

Pasal 24

(1) Kepala Unit Pengelola setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, memerintahkan kepada kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Unit Pengelola untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, kepala Unit Pengelola menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan. (4) Berdasarkan persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra. (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh kepala unit pengelola terkait dengan mitra.

Pasal 25

(1) Tata cara penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, dikecualikan untuk kerjasama dengan lembaga internasional. (2) Penandatangan kerjasama dalam rangka penguatan fungsi dan efektivitas pengelolaan dengan mitra lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

BAB 2

Penandatanganan Kerjasama

Pasal 22

Koreksi

(1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, memerintahkan kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan. (4) Dalam hal Menteri menyetujui kerjasama, Direktur Jenderal menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra. (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan mitra. (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh kepala unit pengelola dengan mitra.

Pasal 23

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, memerintahkan kepada Direktur teknis terkait untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan. (4) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui kerjasama, Direktur Teknis menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra. (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Direktur Teknis terkait dengan mitra. (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh para kepala unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh para kepala unit pengelola dengan mitra.

Pasal 24

(1) Kepala Unit Pengelola setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, memerintahkan kepada kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Unit Pengelola untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, kepala Unit Pengelola menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan. (4) Berdasarkan persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra. (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh kepala unit pengelola terkait dengan mitra.

Pasal 25

(1) Tata cara penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, dikecualikan untuk kerjasama dengan lembaga internasional. (2) Penandatangan kerjasama dalam rangka penguatan fungsi dan efektivitas pengelolaan dengan mitra lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

BAB 1

Persyaratan

Pasal 26

Koreksi

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan kepada Menteri, dengan dilampiri: a. Proposal kerjasama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, hak dan kewajiban para pihak; b. citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditanda tangani oleh pemohon; c. peta letak dan luas lokasi yang dimohon skala 1 : 10.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan luas kawasan yang dimohon; d. rencana pembangunan sarana dan prasarana yang telah disahkan oleh lembaga terkait; e. risalah umum kondisi kawasan hutan yang dimohon dan sekitarnya, antara lain kondisi tutupan vegetasi, jenis tanaman dominan, keberadaan satwa prioritas, yang diperoleh dari hasil survei lapangan; f. dokumen lingkungan (AMDAL, UPL/UKL) khusus untuk pembangunan jalan dan jaringan listrik; g. pertimbangan teknis dari kepala unit pengelola.

Pasal 27

(1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama, memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Dalam hal penilaian persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, mitra melakukan pemaparan permohonan kerjasama di depan Direktur Jenderal. (3) Dalam hal penilaian persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. (4) Untuk kerjasama yang dapat menimbulkan dampak terhadap nilai-nilai penting kawasan seperti terganggunya tumbuhan dan satwa dilindungi, habitat, proses ekologis, Direktur Jenderal membentuk tim kajian untuk melakukan kajian lapangan. (5) Biaya yang timbul dalam rangka kajian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada mitra.

Pasal 28

(1) Dalam hal penilaian teknis dan hasil kajian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak sesuai hasil penilaian, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan. (2) Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal Menteri menyetujui kerjasama, Direktur Jenderal menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra. (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan mitra. (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh kepala unit pengelola dengan mitra

Peraturan Menteri Nomor p-85-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

Pasal 31

BAB Kelima

Pasal 32

BAB Keenam

Pasal 33

Pasal 34

BAB Ketujuh

Pasal 35

BAB Kedelapan

Pasal 36

BAB Kesembilan

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39