PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-83-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PEMINJAMAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI KE LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN (BREEDING LOAN)

PERMEN Nomor p-83-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMINJAMAN SATWA

Pasal 2

Peminjaman jenis satwa liar kepada Lembaga Konservasi luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) dimaksudkan untuk: a. pelestarian dan pengembangbiakan (breeding) non-komersial; dan/atau b. perbaikan genetik atau penambahan darah baru (fresh blood) bagi satwa sejenis yang menjadi koleksi lembaga konservasi luar negeri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Peminjaman jenis satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satwa koleksi asli INDONESIA dan/atau termasuk dalam daftar Appendix I CITES yang berasal dari lembaga konservasi. (2) Jenis satwa liar dilindungi yang menjadi koleksi di lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keturunan pertama (F1) atau keturunan berikutnya.

Pasal 4

(1) Peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri diberikan melalui izin Menteri berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal. (2) Peminjaman jenis satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis komodo yang telah ditetapkan sebagai satwa nasional, diberikan melalui izin Menteri setelah mendapat persetujuan PRESIDEN. (3) Pengecualian jenis satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan bersifat khas, keberadaannya hanya terdapat di INDONESIA, kelangkaannya, dan latar belakang budaya yang melingkupinya sesuai dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional.

Pasal 5

(1) Lembaga konservasi sebelum mengajukan permohonan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) dengan lembaga konservasi luar negeri yang diketahui oleh Direktur Jenderal. (2) Kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. jenis dan umur satwa liar; b. tujuan peminjaman; c. hak dan kewajiban; d. hak kekayaan intelektual; e. ketentuan larangan; f. pengaturan hasil keturunan (offspring); g. jangka waktu peminjaman; h. kompensasi (peminjaman dan resiko); dan i. penyelesaian sengketa.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMINJAMAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI

Pasal 6

Koreksi

(1) Permohonan izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh lembaga konservasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. proposal kegiatan; b. salinan memorandum of understanding (MoU) antara lembaga konservasi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diketahui Direktur Jenderal; c. surat dukungan persetujuan (endorsement) dari pihak pemerintah negara peminjam melalui perwakilan diplomatik (diplomatic channel); d. surat pernyataan jaminan (guarantee latter); e. rekomendasi kepala UPT setempat; f. berita acara pemeriksaan satwa dari UPT setempat; g. sertifikat atau penandaan satwa; h. daftar silsilah keturunan (studbook) satwa; i. rekomendasi LIPI untuk jenis satwa liar dilindungi dan/atau masuk dalam daftar appendix I CITES; dan j. surat keterangan kesehatan satwa (health certificate) dari pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan proposal kegiatan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Berdasarkan permohonan izin peminjaman satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian teknis terhadap kelengkapan persyaratan. (2) Dalam hal permohonan izin peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi tertentu ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) beserta konsep Keputusan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan aspek hukum terhadap pertimbangan teknis izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) beserta konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan kepada Menteri. (4) Menteri dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima pertimbangan teknis izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) beserta konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengesahkan Keputusan Menteri tentang Izin Peminjaman Jenis Satwa Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan pengembangbiakan (breeding loan). (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada pemohon melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan izin peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai tidak lengkap, Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (2) Pemberitahuan kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dipenuhi dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (3) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh pemohon, permohonan diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 9

Koreksi

(1) Izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan evaluasi. (2) Dalam hal satwa yang dipinjamkan belum menghasilkan keturunan dalam jangka waktu izin peminjaman yang telah diperpanjang 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin peminjaman dapat diperpanjang lagi 1 (satu) kali.

Pasal 10

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan: a. hasil laporan tentang monitoring dan evaluasi dari Kedutaan Besar Republik INDONESIA (KBRI) setempat; b. laporan kepala pengelolaan satwa yang dipinjamkan; c. hasil pemeriksaan kondisi satwa dan pengelolaannya. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan sebagai dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin berakhir. (4) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 11

(1) Permohonan perpanjangan izin peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu izin peminjaman berakhir. (2) Permohonan perpanjangan izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri ditembuskan kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pemohon dengan melampirkan : a. laporan kegiatan pengelolaan satwa yang dipinjamkan; b. rekomendasi dari pejabat KBRI setempat yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan atau konservasi sumberdaya alam; dan c. salinan perpanjangan memorandum of understanding (MoU) antara lembaga konservasi dalam negeri dengan lembaga konservasi di luar negeri, yang diketahui Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan. (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka permohonan diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

(1) Izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri sebagaimana dalam Pasal 9 berakhir apabila : a. jangka waktu izin telah berakhir dan tidak diperpanjang; b. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah sebelum jangka waktu izin berakhir; c. dicabut oleh Menteri sebagai sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak; atau d. satwa yang dipinjamkan mati. (2) Dalam hal satwa yang dipinjamkan ke lembaga konservasi luar negeri lebih dari 1 (satu) ekor maka kematian satwa tidak bisa dijadikan dasar berakhirnya izin peminjaman.

Pasal 13

(1) Dengan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), jenis satwa liar dilindungi yang dipinjamkan ke luar negeri, lembaga konservasi INDONESIA wajib memulangkan kembali satwa yang dipinjamkan dengan pengawasan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atau pejabat KBRI setempat. (2) Pemulangan kembali satwa liar dari luar negeri ke lembaga konservasi di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen antara lain: a. CITES permit; b. Sertifikat kesehatan; c. Surat bebas bea masuk.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 15

Koreksi

Lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri dalam melakukan kegiatan peminjaman jenis satwa liar dilindungi atau jenis satwa liar dilindungi tertentu ke luar negeri, wajib: a. membayar pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan hibah; c. menyampaikan laporan realisasi pengiriman satwa dan dokumen penunjang lainnya; d. laporan perkembangan satwa atau mutasi satwa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali; e. mengembalikan satwa milik Pemerintah sesuai izin peminjaman satwa atau sesuai keputusan Direktur Jenderal atas satwa yang dipinjamkan dari hasil keturunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); f. menggunakan prasarana sesuai standart pengangkutan satwa (IATA) serta kaidah etika dan kesehjateraan satwa; dan g. menyertakan tenaga pemelihara/perawat satwa (animal keeper) dari INDONESIA selama pengangkutan dan masa adaptasi satwa;

Pasal 16

(1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan kepada Lembaga Konservasi dan Pemerintah antara lain dalam bentuk: a. bantuan kerjasama teknis; b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia (capacity building); c. bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan konservasi in- situ dan ex-situ; d. alih teknologi dan pengetahuan (transfer of knowledge and technology); dan/atau e. pemberian satwa. (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri yang diketahui oleh Direktur Jenderal. (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Kementerian Kehutanan yang akan digunakan sebagai pengembangan lembaga konservasi dalam negeri. (4) Bentuk dan besarnya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam kesepakatan tersendiri antara Lembaga Konservasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 17

Laporan realisasi pengiriman satwa dan dokumen penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan setelah satwa sampai di lembaga konservasi tujuan.

Pasal 18

(1) Laporan perkembangan atau mutasi satwa yang dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berisi tentang kelahiran satwa, kematian satwa dan kesehatan satwa. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Peraturan Menteri Nomor p-83-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PEMINJAMAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI KE LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN (BREEDING LOAN)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25