PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-81-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

PERMEN Nomor p-81-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Inventarisasi Potensi Kawasan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. 2. Inventarisasi potensi ekologi adalah inventarisasi potensi kawasan yang mencakup data dan informasi ekosistem, lingkungan dan tumbuhan satwa liar yang berada di KSA dan KPA. 3. Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya adalah inventarisasi potesi kawasan yang mencakup data dan informasi ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan yang memiliki keterkaitan dengan potensi KSA dan KPA. 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 6. Unit Pengelola adalah lembaga yang diserahi tugas dan bertanggung jawab mengelola KSA dan KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis/Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

INVENTARISASI

Pasal 3

Koreksi

(1) IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh unit pengelola, paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sekali, untuk seluruh wilayah KSA dan KPA dan kurang dari 10 tahun untuk sebagian atau seluruh kawasan pada kondisi tertentu. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penataan kawasan atau rencana pengelolaan tidak sesuai dengan kondisi kawasan terkini antara lain perubahan kawasan, bencana alam, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit.

Pasal 4

(1) IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. Inventarisasi potensi ekologi; b. Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya. (2) Inventarisasi potensi ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. ekosistem; b. lingkungan; dan c. tumbuhan dan satwa liar. (3) Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. ekonomi; b. sosial budaya; c. pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan.

Pasal 5

(1) Inventarisasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap keragaman ekosistem baik daratan, perairan tawar maupun perairan laut. (2) Inventarisasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kondisi antara lain berupa keaslian, kekayaan, keterwakilan, keutuhan, ketergantungan, keunikan, kerentanan, dan produktivitas dari ekosistem, karakteristik dan fungsi ekosistem, keterwakilan, kekhasan dan kelangkaan ekosistem.

Pasal 6

(1) Invetarisasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui sejarah kawasan dan potensi fisik. (2) Sejarah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penunjukan dan penetapan kawasan, sejarah pengelolaan, batas wilayah administrasi pemerintahan, tata guna lahan dan rencana penggunaan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota, penguasaan lahan dan/atau perairan di sekitarnya. (3) Potensi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis tanah, geologi, ketinggian, kelerengan, bentang alam, gejala/fenomena alam, potensi jasa lingkungan, obyek daya tarik wisata, keberadaan situs sejarah, kedalaman gambut/sungai/ danau/laut dan kondisi daerah aliran sungai.

Pasal 7

(1) Inventarisasi tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, antara lain berupa jenis, populasi dan sebarannya serta status konservasi tumbuhan dan satwa liar. (2) Status konservasi tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi endemisitas (lokal, regional dan nasional), jumlah individu dan kepadatan populasi, kondisi habitat, keterancaman terhadap bahaya kepunahan dan pengelolaan spesies.

Pasal 8

(1) Invetarisasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan antara lain terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan, perkembangan usaha dan investasi pemanfaatan kawasan, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam, sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan regional. (2) Invetarisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan antara lain terhadap sejarah pemukiman di dalam kawasan, perkembangan demografi sekitar kawasan, kearifan tradisional pengelolaan sumber daya alam masyarakat setempat, kelembagaan, adat istiadat dan modal sosial masyarakat, persepsi masyarakat dan pemerintah daerah setempat terhadap kawasan dan potensinya.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

METODOLOGI DAN PROSEDUR

Pasal 9

Koreksi

(1) Inventarisasi potensi ekologi dan inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara langsung dan/atau tidak langsung. (2) Inventarisasi potensi ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan metode sampling atau sensus. (3) Invetarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi: a. persiapan kegiatan; b.pelaksanaan kegiatan; c. pelaporan kegiatan; dan d.pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi potensi kawasan. (2) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari pembentukan tim kerja, pengumpulan data pendukung, interpretasi citra satelit, perancangan design dan metode inventarisasi, penyiapan rencana kerja, pembahasan dan persetujuan rencana kerja. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup persiapan sebelum ke lapangan, pelaksanaan kegiatan, pengolahan dan penyajian data invetarisasi. (4) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk dokumen yang berisi data numerik dan spasial.

Pasal 11

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk sistem informasi potensi kawasan baik spasial maupun numerik. (2) Sistem informasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh unit pengelola melalui kegiatan validasi, verifikasi, dokumentasi, penggolongan, pengurutan, peringkasan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, pemanfaatan, penggunaan dan pengembangan. (3) Sistem informasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan dengan sistem informasi konservasi alam yang dibangun pada tingkat nasional oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor p-81-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13