Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.63/Menhut-II/2006, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 20 dan 21 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 20a, dan diantara angka 38 dan angka 39 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 38a, serta mengubah ketentuan angka 21, 38, 39, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemegang IUPHHK-Alam atau Pemegang IPK yang memproduksi KBK, dan pemegang IUPHHK-HT yang memproduksi KB atau KBK tanaman, setelah melaksanakan penebangan dan pembagian batang di TPn wajib melakukan pengukuran dengan menggunakan stapel meter atau pengukuran batang perbatang untuk bahan baku industri primer. 4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11a, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 11a (1) Dalam hal jumlah produksi dan frekwensi pengangkutan KB dan atau KBK di IUPHHK-HT tidak memungkinkan pengesahan di TPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan LHP KBK dilakukan di TPn Utama. (2) Dalam hal di TPn Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pengesahan LHP-KBK berdasarkan pelunasan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), maka pengesahan LHP-KBK dilakukan berdasarkan bukti pelunasan PSDH dan/atau DR (dibayar di depan) yang dilakukan berdasarkan perhitungan target/rencana produksi bulan berjalan. (3) Pada setiap akhir bulan, Dinas Kabupaten/Kota melakukan perhitungan dengan membandingkan antara realisasi pembayaran PSDH dan/atau DR dengan volume KBK yang seharusnya dibayar. (4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan untuk kewajiban pembayaran bulan berikutnya. (5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, maka pengesahan LHP- KBK periode berikutnya dapat dilayani apabila sudah dilakukan pelunasan terhadap kekurangan pembayaran dan pelunasan terhadap rencana produksi bulan berikutnya. 5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, dan menambah 4 (empat) ayat baru, yaitu ayat (12), (13), (14) dan (15), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari : a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401; b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301; c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA. 302; d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA. 303; e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB. 402; f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan. (12) Setiap pengangkutan HHBK rotan asalan dan produk olahan HHBK rotan setengah jadi, menggunakan FA-HHBK. (13) Setiap pengangkutan produk olahan HHBK rotan dalam bentuk barang jadi (furniture, kerajinan tangan, aneka keranjang, lampit, saborina, dan barang jadi lainnya berbahan rotan), menggunakan Nota milik perusahaan. (14) Setiap pengangkutan HHBK mentah bukan rotan menggunakan FA- HHBK, dan pengangkutan produk olahan HHBK bukan rotan menggunakan Nota milik perusahaan. (15) Setiap pengangkutan lanjutan KBK yang digunakan secara langsung untuk cerucuk, tiang pancang, dan tiang jermal, menggunakan Nota atas nama pemilik/penerima. 6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengaturan pengangkutan KB yang akan diolah pada industri yang berada di dalam areal IUPHHK sesuai dengan izin industri dari Pejabat yang berwenang, adalah sebagai berikut : a. Seluruh KB yang siap diangkut harus sudah disahkan LHP-nya dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya. b. Seluruh KB yang akan diangkut dari TPK hutan ke lokasi industri terlebih dahulu diterbitkan SKSKB. c. Pengangkutan KB tersebut pada butir b, dilakukan secara bertahap dengan disertai dokumen FA-KB yang merupakan bagian dari SKSKB tersebut. d. Setiap FA-KB yang telah sampai di lokasi industri dimatikan dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh P3KB sesuai prosedur yang berlaku. e. Di TPK Industri, kumpulan FA-KB dicocokkan dengan SKSKB, dan selanjutnya SKSKB dimatikan oleh P3KB. f. Lokasi TPK Industri harus terpisah dengan TPK Hutan 7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Koreksi

(3) Penetapan TPK Antara oleh Dinas Kabupaten/Kota berlaku selama 5 (lima) tahun. 8. Pasal 24 diubah, dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (11), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Koreksi

(11) Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK lanjutan dari TPK-Antara milik selain IUPHHK/IPK atau dari TPK IUIPHHK atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu dengan tujuan industri rumahan (home industry), atau pengrajin, menggunakan blanko FA-KB milik Asosiasi Pengrajin setempat, yang mana penerima kayu bulat menjadi anggotanya. 9. Ketentuan Pasal 28 diubah, dengan menambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Koreksi

i. Dalam hal terdapat beberapa TPK Antara yang disebabkan oleh faktor geografis (contoh: topografi berat) dan faktor alam (contoh: debit air kecil pada musim kering), maka dokumen SKSKB dimatikan di TPK Antara yang paling akhir sepanjang tidak ada perubahan fisik dan alat angkut dan diganti dengan FA-KB dengan kewajiban melapor kepada P3KB sebagaimana diatur dalam huruf a. 10. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Koreksi

(3) Ketentuan Nomor Seri Blanko SKSKB, FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO diatur sebagai berikut : a. Penetapan nomor seri blanko dokumen SKSKB terdiri dari tujuh digit angka latin, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. b. Penetapan nomor seri blanko FA-KB terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Provinsi. c. Penetapan nomor seri blanko FA-KO, terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi. d. Penetapan nomor seri Blanko FA-KO dimaksud pada butir c hanya berlaku bagi industri primer yang mengolah KB/ KBK menjadi KO berupa kayu gergajian dan Tempat Penampungan Terdaftar. e. Penetapan nomor seri blanko FA-HHBK terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 11. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Koreksi

(1) Untuk menjamin ketersediaan blanko SKSKB, Direktorat Jenderal melakukan pengadaan blanko SKSKB. (2) Pengadaan blanko SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan 12. Pasal 49 diubah, dengan menambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi :

Pasal 49

Koreksi

(6) Terhadap blanko SKSKB yang dimohon oleh Pemegang Izin Yang Sah dikenakan PNBP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (7) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat mendistribusikan blanko SKSKB kepada Pemegang IUPHHK melalui Kantor PT. Pos INDONESIA. (8) Pendistribusian blanko SKSKB kepada Kantor PT. Pos INDONESIA diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 13. Ketentuan Pasal 55 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 55

Koreksi

(3) Dalam hal dari hasil stock opname terhadap industri primer ditemukan adanya perbedaan antara fisik KO dengan dokumen, wajib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pelacakan terhadap kebenaran asal- usul, kelompok jenis, volume bahan baku, proses pengolahan dan penerbitan dokumen FA-KO (4) Dalam hal dari hasil pemeriksaan KO dalam peredarannya ditemukan adanya perbedaan antara fisik KO dengan dokumen, wajib dilakukan pelacakan terhadap legalitas dokumen, asal-usul KO, legalitas industri pengirim/Tempat Penampungan Terdaftar. 14. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Koreksi

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap IUPHHK-Alam yang telah ditetapkan untuk melaksanakan SI- PUHH Online tetapi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Pasal 59 diubah, dengan menambah 15 ( lima belas) ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5) (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) dan (17) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Koreksi

(3) Untuk Hasil hutan berupa KB, KBK dan HHBK yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat. (4) Terhadap pemegang IUPHHK-Alam dengan AAC sekurang-kurangnya 60.000 m3 per tahun diwajibkan melaksanakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online. (5) Nama-nama Pemegang IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan SI- PUHH Online ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. (6) Terhadap pemegang IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online, diberikan kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara Self Assessment oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR- nya. (7) Selain pemegang IUPHHK-Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pemegang IUPHHK-Alam yang telah mendapat sertifikat PHPL Mandatory berkategori “baik”, diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara self assessment oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya. (8) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diberikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Peraturan ini ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat diberikan kewenangan kembali setelah melaksanakan SI-PUHH Online sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Petugas Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari Balai. (10) Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan INDONESIA (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI. (11) Petugas Penerbit SKSKB sebagaimana tersebut pada ayat (9) wajib melakukan pengelolaan/ pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB. (12) Terhadap pemegang IUPHHK Alam yang mengimplementasikan SI- PUHH Online, penerbitan SKSKB dilakukan Audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (13) Pemeriksaan kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-Alam yang meng- implementasikan SI-PUHH Online pada saat pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP), dilakukan oleh P2LHP secara Official Assessment sebagai dasar bagi Pejabat Penagih dalam perhitungan PSDH dan/atau DR. (14) Dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak permohonan pengesahan LHP, P2LHP wajib melakukan pemeriksaan untuk pengesahan LHP, dan apabila dalam jangka waktu tersebut P2LHP tidak mengesahakan LHP, maka Penerbit LHP diberi kewenangan mengesahkan LHP secara Self Assessment, dengan dilampiri Surat Keterangan yang dibuat oleh Penerbit LHP dengan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini. (15) Terhadap fisik kayu bulat dengan label Barcode yang berasal dari IUPHHK-Alam hanya dapat dilakukan pemeriksaan di tempat tujuan dengan menggunakan alat Handheld Remote Capture (HRC) dan/atau dipantau melalui sistem online oleh petugas yang berwenang. (16) Barcode merupakan tanda legalitas bagi setiap batang kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dalam bentuk label yang menempel pada setiap batang kayu bulat yang berisi tentang informasi terkait dengan legalitas dan dapat dibaca dengan menggunakan Barcode Reader (HRC). (17) Pemegang IUPHHK-Alam peserta ujicoba implementasi SI-PUHH Online dengan AAC kurang dari 60.000 m3/ tahun sebagaimana Lampiran III Peraturan ini tetap diwajibkan sebagai pelaksana SI-PUHH Online. (18) Petunjuk Pelaksanaan SI-PUHH Online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. (19) Daftar IUPHHK-Alam yang ditetapkan melaksanakan SI-PUHH Online tercantum sebagaimana Lampiran II Permenhut ini. 16. Mengubah Model blanko DK.A.101a, DK.A.101b, DK.A.102b dan DK.A.103c pada Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan ini. 17. Ketentuan Pasal 60 diubah, dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Koreksi

(6) Pengangkutan kayu yang berasal dari izin yang sah untuk pemenuhan bahan baku kayu kebutuhan lokal menggunakan dokumen SKSKB cap “Kalok”. 18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Koreksi

(1) Peraturan ini mulai berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan khusus IUPHHK yang melaksankan SI-PUHH online sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4), berlaku efektif paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak peraturan ini ditetapkan. (2) Paling lambat 180 hari sejak Peraturan ini ditetapkan, seluruh pemegang IUPHHK-HA wajib melaksanakan sistem PUHH Online ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 Tanggal : 9 Februari 2009 LAPORAN HASIL CRUISING (LHC) HUTAN ALAM Pemegang IUPHHK Alam : .............................. Provinsi : .............................. Blok Tebangan : .............................. Petak : .............................. Kabupaten/Kota : .............................. Luas Blok Tebangan : .............................. Tahun Kegiatan : .............................. Dinas (Kab/Kota) : .............................. Intensitas Cruising : .............................. Lokasi Kegiatan : .............................. NO. POHON KELOMPOK JENIS DIAMETER SETINGGI DADA (cm) TINGGI BEBAS CABANG (m) VOLUME POHON (m3) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Dibuat di : ........................................ Pada Tanggal : ........................................ Ganis Timber Cruiser : PT. .................................. ( Nama Ganis Timber Cruiser) Reg. No. : ..................... Model DKA.101a LAPORAN HASIL CRUISING (LHC) TEGAKAN HUTAN TANAMAN Pemegang IUPHHK Tanaman : ....................... Provinsi : ....................... Lokasi Kegiatan : ....................... Blok Tebangan / Luas : ....................... Kabupaten/Kota : ....................... Jenis Tanaman : ....................... Intensitas Sampling : ....................... Dinas (Kab/Kota) : ....................... Jumlah Petak Ukur : ....................... UKURAN POHON NO. URUT NO. PETAK UKUR JUMLAH POHON/PETAK UKUR TINGGI RATA- RATA (m) DIAMETER RATA-RATA (cm) VOLUME (m3) KETERANGAN RATA-RATA Volume / Ha = ...................... m3 Total rencana volume tebangan tahun ........ = ................ m3 Dibuat di : ........................................ Pada Tanggal : ........................................ Ganis Timber Cruiser : PT. .................................. ..................................... Reg. No. : ..................... Model DKA.101b BUKU UKUR KAYU BULAT KECIL Tanggal : ...................... 20 ... Regu : ............................. Blok Tebangan Tahun : ............................. Petak Tebang No. : ............................. Nama Perusahaan : ............................. Lokasi TPn : ............................. A. SATUAN STAPEL METER KELOMPOK UKURAN TUMPUKAN VOLUME NO. URUT L (m) X T (m) Panjang (m) NOMOR TUMPUKAN KELOMPOK JENIS sm m3 KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1,0 x ..... 1,5 x ..... 2,0 x ..... 2,5 x ..... 3,0 x ..... ..... x ..... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J U M L A H : Catatan : Kelompok jenis kayu diisi : Meranti, Rimba Campuran, Indah dan Mewah Mengetahui, PT. ............................ Mandor / Pengawas ( .................. ) ( .................. ) Model DKA.102b B. SATUAN METRIK DIAMETER (cm) NO. NO. BATANG KELOMPOK JENIS KAYU PANJANG (m) Pangkal Ujung Rata-rata VOLUME (m3) KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J u m l a h : Catatan : - Kelompok jenis kayu diisi : Kel. Meranti, R. Campuran, Kayu Indah, dan lain-lain. Mengetahui, PT. ............................ Mandor / Pengawas ( .................. ) ( .................. ) Model DKA.102b Pemegang IUPHHK/IPHHK/ILS *) : ................... No./Tgl. RKT atau BKT : ................. Alamat Perusahaan : ................... No. Blok Kerja Tebangan : ................. Nomor Telepon : ................... No. Petak Kerja Tebangan : ................. : ................... Lokasi TPn : ................. LAPORAN HASIL PENEBANGAN KAYU BULAT KECIL (LHP-KBK) Nomor : ......................................... Tanggal : ........................ Tahun .... Provinsi : ..................................... Kabupaten / Kota : ..................................... KELOMPOK UKURAN TUMPUKAN VOLUME No. Urut L (m) X T (m) Panjang (m) NOMOR TUMPUKAN KELOMPOK JENIS sm m3 Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1,0 x ..... 1,5 x ..... 2,0 x ..... 2,5 x ..... 3,0 x ..... ..... x ..... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J U M L A H : Catatan : *) Coret yang tidak perlu. .........., .............. 20 .. Diperiksa dan disahkan oleh Pembuat LHP-KBK P2LHP PT. ............................... ....................... Reg.No. : ....... ....................... Reg.No. : ....... Model DKA.103c Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 Tanggal : 9 Februari 2009 DAFTAR IUPHHK-ALAM YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN SI-PUHH ONLINE SK IUIPHHK-HA AAC No. Nama IUIPHHK-HA Nomor Tgl Volume (m3) I. Sumatera Barat 1 Minas Pagai Lumber Corp., PT 550/ Kpts-II/1995 10/11/1995 142.690 II. Riau 1 Diamond Raya Timber, PT 443/ Kpts-II/ 1998 05/08/1998 90.115 III. Kalimantan Barat 1 Bumi Raya Utama Wood Ind., PT 268/ Menhut- II/2004 21/07/2004 67.153 2 Kalimantan Satya Kencana, PT 937/ Kpts-VI/1999 14/10/1999 61.987 3 Sari Bumi Kusuma, PT 58/ Menhut-II/2007 22/02/2007 105.106 4 Suka Jaya Makmur, PT 106/ Kpts-II/2000 29/12/2000 162.691 IV. Kalimantan Tengah 1 Akhates Plywood, PT 389/ Kpts-II/1989 08/02/1989 93.000 2 Austral Byna, PT 124/ Kpts-II/1993 27/02/1993 443.900 3 Berkat Cahaya Timber, PT 114/ Kpts-II/2000 29/12/2000 92.209 4 Carus INDONESIA, PT 94/ Kpts-II/2000 22/12/2000 73.456 5 Dasa Intiga, PT 77/ Kpts-II/2000 22/12/2000 134.223 6 Erna Djuliawati, PT 15/Kpts-II/1999 18/01/1999 307.000 7 Fortuna Cipta Sejahtera, PT 132/Menhut-II/2006 05/11/2006 77.080 8 Graha Sentosa Permai, PT 381/Menhut-II/2005 11/09/2005 83.466 9 Gunung Meranti, PT 941/Kpts-VI/1999 14/10/1999 98.965 10 Hutan Domas Raya, PT 78/ Kpts-II/2000 22/12/2000 136.714 11 Hutanindo Lestari Raya Timber, PT 15/Kpts-II/2001 26/01/2001 83.845,02 12 Indexim Utama Corp., PT 941/Kpts-VI/1999 14/10/1999 116.604 13 Karda Traders, PT 76/Kpts-II/2000 22/12/2000 72.349,87 14 Kayu Ara Jaya Raya, PT 850/Kpts-VI/1999 10/11/1999 86.885,75 15 Kayu Tribuana Rama, PT 1002/Kpts-VI/1999 14/10/1999 76.342 16 Meranti Mustika, PT 1001/Kpts-VI/1999 14/10/1999 87.980 17 Sari Bumi Kusuma, PT 201/Kpts-II/1998 27/02/1998 174.949 18 Sarmiento Parakantja Timber, PT 266/Menhut-II/2004 21/07/2004 210.508 19 Sindo Lumber, PT 605/Kpts-II/1993 10/07/1993 68.680 V. Kalimantan Selatan 1 Aya Yayang INDONESIA, PT 840/Kpts-VI/1999 10/07/1999 75.333 VI. Kalimantan Timur 1 Balikpapan Forest Ind., PT 60/Kpts-II/1995 26/01/1995 136.172 2 Barito Nusantara Indah, PT 205/Kpts-II/1989 02/05/1989 67.000 3 Batu Karang Sakti, PT 66/Menhut-II/2006 27/03/2006 69.105 4 Belayan River Timber, PT 853/Kpts-VI/1999 14/10/1999 170.282 5 Hanurata Coy Ltd., PT 265/Kpts-II/1999 14/10/1999 133.123 6 Harapan Kaltim Lestari, PT 187/Menhut-II/2006 19/05/2006 120.000 7 Indowana Arga Timber, PT 84/Kpts-II/1995 09/02/1995 91.425 8 Inhutani I Unit Kunyit-Simendurut, PT 560/Menhut-II/2006 29/12/2006 162.684 9 Inhutani I Unit Labanan, PT 484/Menhut-II/2006 19/10/2006 160.835 10 Inhutani I unit Meraang 561/Menhut-II/2006 29/12/2006 63.153 11 Inhutani I Unit Sambarata, PT 195/Menhut-II/2006 06/01/2006 63.412 12 Intracawood Manufacturing, PT 335/Menhut-II/2004 31/08/2004 104.817 13 ITCI Kartika Utama, PT 149/Kpts-II/1993 27/02/1993 196.428 14 ITCI Kayan Hutani, PT 160/Menhut-II/2005 07/06/2005 325.680 15 Karya Wijaya Sukses, PT 192/Menhut-II/2006 24/05/2006 64.640 16 Kiani Lestari, PT 414/Kpts-II/1994 15/09/1994 183.674 17 Limbang Ganesa, PT 035/Kpts-II/1994 19/08/1994 103.488 18 Marimun Timber & Industries, PT 101/Kpts-II/2000 26/12/2000 72.002 19 Mugitriman Int'l Timber, PT 248/Kpts-II/1989 24/05/1989 114.000 20 Narkata Rimba, PT 278/Menhut-II/2008 12/08/2008 64.500 21 Ratah Timber, PT 95/Kpts-II/2000 22/12/2000 81.281 22 Rimba Karya Rayatama, PT 186/Menhut-II/2006 19/05/2006 120.000 23 Rodamas Timber Kalimantan, PT 96/Kpts-II/2000 22/12/2000 85.179 24 Segara Indochem & Timber, PT 990/Kpts-VI/1999 14/10/1999 107.417 25 Sumalindo Lestari Jaya II, PT 400/Menhut-II/2004 31/08/2004 268.546 26 Sumalindo Lestari Jaya IV, PT 497/Kpts-II/1992 01/06/1992 67.000 27 Telagamas Kalimantan Co., PT 393/Menhut- IV/1994 27/02/1994 81.344 28 Timber Dana, PT 80/Kpts-II/1990 22/12/2000 61.178 29 Wana Adiprima Mandiri, PT 196/Menhut-II/2006 06/01/2006 95.565 30 Wana Rimba Kencana, PT 252/Kpts-II/1990 19/05/1990 79.300 VII. Sulawesi Tengah 1 Balantak Rimba Rejeki, PT 1117/Kpts-II/1992 19/12/1992 91.470 2 Tri Tunggal Eboni, PT 98/Kpts-II/2000 22/12/2000 111.348 3 Wahana Sari Sakti, PT 595/Kpts-II/1991 11/08/1991 95.700 VIII. Maluku 1 Gema Hutani Lestari, PT 951/Kpts-II/1999 14/10/1999 150.664 2 Mangole Timber Prod. II, PT 599/Kpts-II/1999 14/10/1999 60.000 3 Prima Maluku Timber, PT 373/Kpts-II/1988 12/07/1988 240.000 IX. Maluku Utara 1 Poleko Yubarsons, PT 962/ Kpts-II/1999 14/10/1999 95.580 2 TAIWI Unit I, PT 817/ Kpts-II/ 1992 19/08/1992 92.000 3 Taliabu Luna Timber, PT 426/ Kpts-II/1995 28/09/1995 60.000 4 Telaga Bhakti Persada, PT 142/ Kpts-II/1989 28/03/1989 139.000 X. Papua 1 Bade Makmur Orissa, PT 57/ Kpts-II/1993 02/09/1993 198.000 2 Bina Balantak Raya Utama, PT 40/ Kpts-II/ 1991 16/06/1991 146.000 3 Diadyani Timber, PT 191/Kpts-IV/1988 23/03/1988 165.000 4 Hanurata Co. Ltd (Jayapura), PT 688/Kpts-II/1996 26/12/1996 123.455 5 Jati Dharma Indah, PT 69/ Kpts-II/1997 31/01/1997 69.848 6 Mamberamo Alas Mandiri, PT 910/Kpts-VI/1999 14/10/1999 231.000 7 Mondialindo Setya Pratama, PT 466/Menhut-II/2006 19/09/2006 65.942 8 Rimba Megah Lestari, PT 303/Kpts-II/1996 18/06/1996 194.922 9 Salaki Mandiri Sejahtera, PT 396/Menhut-II/2006 17/07/2006 67.117 10 Tunas Sawaerma, PT 76/Kpts-II/1989 06/02/1989 128.360 11 Wapoga Mutiara Timber III, PT 169/Kpts-II/1997 25/11/1997 255.416 XI. Papua Barat 1 Bintuni Utama Murni, PT 213/Menhut-II/2007 28/05/2007 187.032 2 Hanurata Coy Ltd (Sorong), PT 81/Kpts-II/1994 25/02/1994 141.000 3 Intimpura Timber, PT 30/Kpts-II/1989 06/02/1989 126.000 4 Irmasulindo, PT 08/Kpts-II/2001 01/11/2001 125.390 5 Mancaraya Agro Mandiri, PT 55/Menhut-II/2006 14/03/2006 93.317 6 Megapura Mambramo Bangun, PT 397/Menhut-II/2006 17/07/2006 65.189 7 Multi Wahana Wijaya, PT 534/Kpts-II/1991 14/08/1991 99.500 8 Teluk Bintuni Mina Agro K., PT 393/Kpts-II/1992 22/04/1992 120.000 9 Wana Galang Utama, PT 464/Kpts-II/1992 22/10/1992 101.540 10 Wana Kayu Hasilindo, PT 547/Kpts-II/1997 22/08/1997 65.520 11 Yotefa Sarana Timber, PT 811/Kpts-II/1991 30/10/1991 182.000 12 Wapoga Mutiara Timber II, PT 744/Kpts-II/1990 13/12/1990 74.580 AAC KURANG DARI 60.000 m3/TAHUN YANG DIWAJIBKAN MELAKSANAKAN SI-PUHH ONLINE AAC Nomor Tgl Volume (m3) 1 Karunia Hutan Lestari, PT 938/Kpts-VI/1999 14/10/1999 17.451 1 Anugrah Alam Barito, PT 191/Menhut-II/2006 24/06/2006 38.857 2 Yakin Timber Jaya, PT 102/Kpts-II/2000 26/12/2000 18.539 1 Aditya Kirana Mandiri, PT 862/Kpts-VI/1999 12/10/1999 42.700 2 Daisy Timber, PT 113/Kpts-II/2000 29/12/2000 42.277 3 Wanabakti Persada Utama, PT 864/Kpts-VI/1999 13/10/1999 43.859 1 Wana Potensi, PT 542/Kpts-II/1994 24/11/1994 41.000 Nomor :P.8/Menhut-II/2009 Tanggal : 9 Februari 2009 IV. Maluku Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan No. III. Kalimantan Timur I. Kalimantan Barat II. Kalimantan Tengah DAFTAR IUPHHK-ALAM PESERTA UJICOBA IMPLEMENTASI SI-PUHH ONLINE DENGAN SK IUIPHHK-HA Nama IUIPHHK-HA LAMPIRAN IV Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 Tanggal : 9 Februari 2009 ………………., …………..200… SURAT KETERANGAN Nomor : / / Yang bertanda tangan di bawah ini saya: Nama : ............................... Jabatan : Pembuat LHP-KB pada PT......................... No. Register : ......................... Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Pembuat LHP- KB pada PT. ……………………. telah mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP periode……………… bulan……………. sesuai dengan surat nomor ………………… tanggal ………………. kepada : Nama : ………………………….. Jabatan : P2LHP wilayah ……………………… No. Register : ............................. Namun sampai dengan tanggal ……………… P2LHP belum melakukan pemeriksaan dan pengesahan terhadap LHP yang kami usulkan. Bahwa sesuai dengan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 jis No. P.63/Menhut-II/2006 dan No. P.8/Menhut-II/2009 Pasal 59 ayat (14), dengan ini saya diberikan kewenangan untuk mengesahkan LHP-KB tersebut. Mengetahui, Yang menerangkan …………………………….. …………………………. Camp. Manager PT. ………………. Pembuat LHP-KB ………………… No. Register

Peraturan Menteri Nomor p-8-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 46

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 55

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 62

Pasal II