PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-7-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-7-menhut-ii-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

BAB IV

KATEGORISASI INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 6

Koreksi

Informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan dibagi dalam empat kategori sebagai berikut : 1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang diumumkan secara serta merta; 3. Informasi yang tersedia setiap saat; 4. Informasi yang dikecualikan.

Pasal 7

Koreksi

Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala diantaranya meliputi : a. Informasi umum tentang Kementerian Kehutanan; b. Statistik Kehutanan; c. Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA (BPK RI); d. Laporan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh BPK RI; e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kehutanan; f. Rencana Kerja Kementerian Kehutanan.

Pasal 8

Informasi publik yang diumumkan secara serta merta diantaranya meliputi: a. Sebaran hotspot (sebaran titik api) di kawasan hutan; b. Kejadian kebakaran hutan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Informasi terkait bencana alam, seperti aktivitas gunung api di kawasan hutan, banjir, longsor, serta informasi gangguan satwa liar.

Pasal 9

Pasal 10

Informasi publik yang dikecualikan atau bersifat rahasia diantaranya meliputi : a. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian. b. Hasil penelitian yang sedang dalam proses Hak Kekayaan Intelektual. c. Surat-surat, memorandum, disposisi dan nota dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. d. Hasil audit oleh Aparatur Pengawas Internal. e. Informasi yang menyangkut hak pribadi pegawai Kementerian Kehutanan.

Pasal 11

(1) Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 dapat diberikan tanpa melalui mekanisme permohonan dan disajikan di dalam web Kementerian Kehutanan. (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberikan tanpa atau dengan melalui prosedur permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dapat diberikan kepada pemohon atas persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, untuk kepentingan tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Ketiga

Informasi yang tersedia setiap saat

Pasal 9

Koreksi

Informasi publik yang tersedia setiap saat diantaranya meliputi : a. Rencana dan Kebijakan Kehutanan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Kerja Tingkat Nasional, Rencana Strategis dan Rencana makro bidang kehutanan. b. Kawasan hutan dan konservasi perairan antara lain informasi luas dan penyebaran, status pengukuhan kawasan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan. c. Penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. d. Daftar nama dan sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Alam (HA) / Hutan Tanaman (HT) / Restorasi Ekosistem (RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), Jatah Penebangan Tahunan dan Izin Usaha Wisata Alam. e. Penggunaan kawasan hutan antara lain untuk pertambangan dan pembangunan infrastruktur. f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). g. Produksi dan peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu. h. Tata cara permohonan perijinan usaha bidang kehutanan. i. Kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang dicadangkan untuk izin usaha pemanfaatan. j. Data pelepasan kawasan hutan masing-masing Provinsi. k. Gangguan terhadap kawasan hutan. l. Rehabilitasi hutan dan lahan. m. Daerah Aliran Sungai. n. Perbenihan tanaman hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id o. Rencana dan hasil penelitian. p. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). q. Rencana dan hasil pendidikan dan latihan. r. Kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, wisata alam dan jasa lingkungan, peredaran dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar. s. Pengadaan barang dan jasa. t. Produk hukum bidang kehutanan. u. Kerjasama bidang kehutanan. v. Komitmen internasional. w. Sertifikasi pengelolaan hutan lestari. x. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Pasal 13

Koreksi

(1) Permohonan informasi kepada Kementerian Kehutanan ditujukan kepada Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan. (2) Permohonan informasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan ditujukan kepada Kepala UPT yang bersangkutan. (3) Permohonan informasi dibuat dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia informasi. (4) Permohonan informasi dapat diajukan oleh instansi pemerintah, lembaga negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu, dengan melengkapi data pemohon disertai alasannya. (5) Pemohon informasi sebagaimana pada ayat (4) menerangkan dengan jelas jenis data dan informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci rencana penggunaan data dan informasi yang dimohon.

Pasal 14

(1) Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan. (2) Pelayanan informasi publik di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan. (3) Jawaban atas permohonan informasi, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan. (4) Jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa : a. Pemenuhan informasi yang diminta; b. Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan; c. Penolakan, apabila informasi yang dimohon tidak tersedia di Kementerian Kehutanan atau termasuk informasi yang dikecualikan. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik.

Pasal 15

(1) Sumber informasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan diantaranya adalah : a. Unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan; b. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan; c. Dinas yang menangani kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Perguruan Tinggi; e. Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan; f. Kelompok masyarakat peduli kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. (2) Untuk kepentingan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan sumber informasi sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1).

Informasi publik yang tersedia setiap saat diantaranya meliputi : a. Rencana dan Kebijakan Kehutanan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Kerja Tingkat Nasional, Rencana Strategis dan Rencana makro bidang kehutanan. b. Kawasan hutan dan konservasi perairan antara lain informasi luas dan penyebaran, status pengukuhan kawasan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan. c. Penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. d. Daftar nama dan sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Alam (HA) / Hutan Tanaman (HT) / Restorasi Ekosistem (RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), Jatah Penebangan Tahunan dan Izin Usaha Wisata Alam. e. Penggunaan kawasan hutan antara lain untuk pertambangan dan pembangunan infrastruktur. f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). g. Produksi dan peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu. h. Tata cara permohonan perijinan usaha bidang kehutanan. i. Kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang dicadangkan untuk izin usaha pemanfaatan. j. Data pelepasan kawasan hutan masing-masing Provinsi. k. Gangguan terhadap kawasan hutan. l. Rehabilitasi hutan dan lahan. m. Daerah Aliran Sungai. n. Perbenihan tanaman hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id o. Rencana dan hasil penelitian. p. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). q. Rencana dan hasil pendidikan dan latihan. r. Kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, wisata alam dan jasa lingkungan, peredaran dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar. s. Pengadaan barang dan jasa. t. Produk hukum bidang kehutanan. u. Kerjasama bidang kehutanan. v. Komitmen internasional. w. Sertifikasi pengelolaan hutan lestari. x. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Nomor p-7-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19