PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-67-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN MODAL KERJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN KONSERVASI

PERMEN Nomor p-67-menhut-ii-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Desa Konservasi adalah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. 2. Daerah Penyangga Kawasan Konservasi adalah wilayah yang berbatasan dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan hak, tanah negara bebas, atau tanah yang dibebani hak. 3. Bantuan Modal Kerja adalah bantuan langsung dari bagian bantuan sosial, yang merupakan dana stimulan keswadayaan, diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2011. 4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang perlindungan hutan www.djpp.kemenkumham.go.id dan konservasi alam, terdiri atas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Taman Nasional. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 9. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Desa Konservasi adalah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. 2. Daerah Penyangga Kawasan Konservasi adalah wilayah yang berbatasan dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan hak, tanah negara bebas, atau tanah yang dibebani hak. 3. Bantuan Modal Kerja adalah bantuan langsung dari bagian bantuan sosial, yang merupakan dana stimulan keswadayaan, diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2011. 4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang perlindungan hutan www.djpp.kemenkumham.go.id dan konservasi alam, terdiri atas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Taman Nasional. 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 9. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung.

BAB II

JENIS KEGIATAN

Pasal 4

Koreksi

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari : a. Penguatan kapasitas masyarakat; b. Pembentukan, pembinaan, penguatan kapasitas kelompok; dan c. Penggalian dan pengembangan aktivitas atau usaha berbasis hayati.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajemen, kewirausahaan dan keterampilan masyarakat dalam bidang usaha menuju kemandirian. (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek lingkungan dan konservasi alam. (3) Penguatan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan antara lain bagi kelompok warga masyarakat setempat, perorangan seperti petani, nelayan maupun kelompok atau komunitas yang tergabung dalam koperasi desa, kader konservasi, kelompok pencinta alam, atau pengamat satwa liar.

Pasal 6

(1) Pembentukan, pembinaan, penguatan kapasitas kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan potensi desa untuk mencapai tujuan bersama. (2) Dalam hal kelompok atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ada dan sudah mempunyai aktivitas, maka dilakukan pembinaan atau penguatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dan perluasan aktivitas.

Pasal 7

(1) Penggalian dan pengembangan aktivitas atau usaha berbasis hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan pengembangan desa konservasi. (2) Untuk mewujudkan pelaksanaan pengembangan desa konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat memberikan alternatif kegiatan kepada masyarakat berupa usaha : www.djpp.kemenkumham.go.id a. penangkaran tumbuhan dan satwa antara lain anggrek, kantong semar, ikan arwana, ular dan burung; b. budidaya antara lain tanaman obat, gaharu, bambu, rotan, lebah madu, ulat sutera, rumput laut, teripang; c. jasa pariwisata alam antara lain pemandu wisata, penginapan, jasa penyedia makanan, transportasi dan cendera mata.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyaluran bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Penyaluran bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan rencana kegiatan dalam bentuk proposal, yang disetujui oleh Kepala UPT bersama Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, Kepala Nagari atau Kepala Pakraman, dilampiri dengan : a. perjanjian kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok masyarakat; b. pakta Integritas; dan c. rekening bank atas nama kelompok masyarakat.

Pasal 12

(1) Pengajuan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dimaksudkan untuk MENETAPKAN besarnya nilai bantuan modal kerja yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat sesuai proposal yang diajukan. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban kelompok masyarakat penerima bantuan modal kerja kepada Kepala UPT bersama Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, Kepala Nagari atau Kepala Pakraman atas pemanfaatan dana dalam pelaksanaan kegiatan. (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh PPK dan Ketua Kelompok serta diketahui oleh Kepala UPT yang berisi tata waktu pelaksanaan kegiatan. (4) Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, berisi pernyataan ketua kelompok masyarakat penerima bantuan modal kerja untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana lampiran I peraturan ini.

Pasal 13

(1) Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terpenuhi, Kepala UPT sebagai KPA menugaskan PPK untuk menyalurkan bantuan modal kerja melalui rekening bank atas nama kelompok masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh kelompok masyarakat, maka wajib digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Usulan Kegiatan yang diajukan. (3) Bagan alur proses pencairan bantuan modal kerja sebagaimana lampiran II peraturan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.67/Menhut-II/2011 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN MODAL KERJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN KONSERVASI TANGGAL : 16 Desember 2011 CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : No. KTP : Alamat : Jabatan : Ketua Kelompok .......................... ............................................ Bertindak untuk dan atas nama kelompok ................................................. Dalam rangka penggunaan dana Bantuan Modal Kerja Pengembangan Desa Konservasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kelompok kami belum pernah menerima atau tidak sedang dalam proses penetapan menerima dana Bantuan Modal Kerja lain dari Pemerintah. 2. Tidak akan melakukan KKN, dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Modal Kerja Pengembangan Desa Konservasi. 3. Akan melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sesuai RUKK dan SPKS yang telah kami tandatangani dan harus selesai tangal 31 Desember 2011; 4. Apabila saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka saya dan anggota kelompok bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ............ , ............ 2011 Ketua Kelompok ........................ (nama klpk) Materai Rp. 6.000 (tanda tangan) ...................... (nama) MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.67/Menhut-II/2011 TENTANG : PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN MODAL KERJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN KONSERVASI TANGGAL : 16 Desember 2011 BAGAN ALUR PROSES PENCAIRAN BANTUAN MODAL KERJA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN PPK: Menyampaikan SPP Dilampiri RUKK, SPKS, Kwitansi, Pakta Integritas. Data KLPK: nama, No Rekening Kelompok Masyarakat: Melaksanakan kegiatan sesuai RUKK KPA: Menguji kelengkapan dan menerbitkan SPM KPPN:  Menerbitkan SP2D  Transfer dana ke Rekening KLPK www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor p-67-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN MODAL KERJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN KONSERVASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17