PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-63-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-63-menhut-ii-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN

Pasal 4

(1) Persyaratan permohonan IUPK-SP yang telah dibebani IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Fotocopy SK pemberian izin IUPHHK-HTI dan izin usaha lainnya; b. Peta permohonan; c. Rekomendasi Gubernur; d. Proposal teknis. (2) Persyaratan permohonan IUPK-SP yang belum dibebani IUPHHK-HTI atau izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Rekomendasi Gubernur apabila areal yang diusulkan berada pada lintas Kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000; b. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang diusulkan berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000; c. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten/kota; d. Akte pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan- perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; e. Bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan, peternakan; f. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. Proposal teknis yang berisi antara lain: 1) kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan; 2) Usulan teknis kegiatan usaha yang terdiri dari tujuan dan perencanaan pemanfaatan kawasan silvo pastura. (3) Rekomendasi Gubernur atau Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan analisa fungsi kawasan oleh dinas kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) antara lain analisis izin-izin kehutanan, izin penggunaan kawasan hutan dan mutasi kawasan, yang dituangkan dalam data spatial.

Pasal 5

(1) Permohonan IUPK-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada : a. Direktur Jenderal; b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; c. Kepala Dinas Provinsi; d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) melakukan verifikasi terhadap hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atas peta lampiran permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) dan peta areal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penilaian dan hasilnya disampaikan kepada Menteri. (4) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Pasal 6

(1) Atas dasar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri dapat menerima/menyetujui atau menolak permohonan. (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian proposal teknis.

Pasal 7

(1) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk membuat peta areal kerja/working area dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal setelah menerima peta areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPK-SP beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. (3) Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPK-SP kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan pemberian IUPK-SP, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura (SPP-IIUPK-SP). (2) Keputusan tentang pemberian IUPK-SP diserahkan kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar lunas IIUPK-SP. (3) Tata cara pembayaran IIUPK-SP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Nomor p-63-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14