PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-62-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

PERMEN Nomor p-62-menhut-ii-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

POLA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS

Pasal 2

Koreksi

(1) Jenis tanaman tahunan berkayu yang kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri dalam pembangunan hutan tanaman berbagai jenis antara lain meliputi karet, kelapa, dan/atau sawit. (2) IUPHHK-HTI yang aktif atau tidak aktif karena kesulitan finansial, dapat mengajukan pembangunan hutan tanaman berbagai jenis dengan melakukan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI).

Pasal 3

Pola pembangunan hutan tanaman berbagai jenis dalam usulan revisi RKUPHHK-HTI, diatur sebagai berikut : a. dilakukan analisis peta penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 ( satu banding lima puluh ribu) untuk areal yang luasnya di atas 100.000 (seratus ribu) hektar dan skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) untuk areal yang luasnya di bawah 100.000 (seratus ribu) hektar; b. dibuat tata ruang mikro (mosaik) di atas peta dengan skala sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk tanaman hutan yang ditetapkan sebagai areal perlindungan, areal berhutan dengan sistem tebang pilih atau tebang pilih tanam jalur, areal tidak berhutan untuk pengembangan tanaman hutan atau jenis tanaman tahunan berkayu; c. prosentase tanaman berbagai jenis berdasarkan nilai keekonomian yang dicantumkan pada project proposal dari tanaman pokok berkayu dengan komoditas utama berupa kayu; dan d. dalam project proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mencantumkan rencana kegiatan sipil teknis dalam kerangka konservasi tanah dan air. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

(1) Pembangunan hutan tanaman berbagai jenis untuk jenis-jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain jenis karet, kelapa, dan/atau sawit dapat dikembangkan menjadi IUPHHBK-HT. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai IUPHHBK-HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

(1) Dalam satu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), untuk meningkatkan nilai keekonomian dan kelestarian hutan dapat dibentuk unit-unit usaha pemanfaatan tanaman berbagai jenis. (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rencana pengelolaan KPH.

Pasal 6

(1) Pemegang IUPHHK-HTI berbagai jenis wajib membayar iuran dan/atau dana investasi pelestarian hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dana investasi pelestarian hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti amanat dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 41 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Nomor p-62-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN BERBAGAI JENIS PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11