PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-62-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPERTEMEN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-62-menhut-ii-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan. (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan terdiri atas : a. Bagian Umum dan Program; b. Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan; c. Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum.

Pasal 5

Koreksi

Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, dan pengelolaan administrasi umum.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan; b. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.

Pasal 7

Bagian Umum dan Program terdiri atas : a. Subbagian Umum; b. Subbagian Program.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, dan dokumentasi. (2) Subbagian Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pemantuan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.

Pasal 9

Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pendidikan dan pelatihan, dan urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan evaluasi pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan.

Pasal 11

Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan terdiri atas : a. Subbagian Pelatihan; b. Subbagian Kesejahteraan.

Pasal 12

(1) Subbagian Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan peningkatan kesejahteraan.

Pasal 13

Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kerjasama kelembagaan, dan pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kerjasama kelembagaan; b. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; c. pelaksanaan kegiatan non ligitasi dan pemulihan hak.

Pasal 15

Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum terdiri atas : a. Subbagian Kelembagaan; b. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama kelembagaan. (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, non litigasi, dan pemulihan hak.

Peraturan Menteri Nomor p-62-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPERTEMEN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25