PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-60-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

PERMEN Nomor p-60-menhut-ii-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan. 2. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. 3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 4. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 5. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontnuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. 7. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, 1344 4 8. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS. 9. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan. 10. Klasifikasi DAS adalah pengkatagorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontiunitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. 11. Logical Framework Analysis yang selanjutnya disingkat LFA adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dann hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS

Pasal 7

Koreksi

(1) Rencana Pengelolaan DAS disusun berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS, meliputi: a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya. (2) Rencana pengelolaan DAS disusun oleh: a. tim yang dibentuk oleh Menteri untuk DAS yang mencakup lintas negara dan lintas provinsi; b. tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota; c. tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk DAS yang mencakup satu Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013,1344 7

Pasal 8

Penyusunan rencana pengelolaan DAS pada DAS yang dipulihkan maupun pada DAS dipertahankan daya dukungnya, dilakukan dengan perumusan: a. permasalahan; b. tujuan; c. strategi; dan d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Perumusan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui : a. identifikasi dan analisis masalah; dan b. rumusan masalah.

Pasal 10

Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah dan dilaksanakan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah.

Pasal 11

Perumusan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi perumusan: a. kebijakan; b. program; dan c. kegiatan.

Pasal 12

Perumusan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus memperhatikan antara lain : a. sistem analisis; b. indikator kinerja; c. pelaksana; dan d. capaian hasil.

Pasal 13

(1) Identifikasi dan analisis masalah untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, 1344 8 (2) Identifikasi dan analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. Lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi); b. Kondisi habitat (daerah perlindungan keanekaragaman hayati); c. Sedimentasi (sumber, laju, dampak); d. Kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu); e. Masalah penggunaan air tanah dan air permukaan; f. Daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan); g. Masalah sosial-ekonomi dan kelembagaan; h. Masalah tata ruang dan penggunaan lahan; i. Permasalahan antara hulu dan hilir;

Pasal 14

Rumusan masalah untuk DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui metode pohon masalah atau metode lain dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten serta karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 15

(1) Perumusan tujuan untuk DAS yang dipulihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi. (2) Perumusan tujuan untuk DAS yang dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 16

(1) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya harus mengacu kepada perumusan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013,1344 9 (2) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. (3) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan secara bersama oleh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 17

(1) Perumusan monitoring dan evaluasi untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan dengan memperhatikan : a. sistem analisis; b. indikator kinerja; c. pelaksana; d. capaian hasil. (2) Perumusan monitoring dan evaluasi untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Kehutanan.

Pasal 18

(1) Setiap proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS disajikan dalam suatu naskah yang utuh sebagai bahan untuk penetapan. (2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyusunan rencana pengelolaan DAS yang meliputi : a. Buku I, memuat rencana dan informasi; b. Buku II, memuat data dan informasi pendukung; c. Buku III, memuat peta arahan, program, dan kegiatan. (3) Kerangka Acuan Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (4) Skema proses penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, 1344 10

Peraturan Menteri Nomor p-60-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB Keempat

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kelima

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24