PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-59-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-59-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia. 2. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomasi. 3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 4. Basis data (database) adalah koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat. 5. Database Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah kumpulan dari beberapa data pendidikan dan pelatihan kehutanan yang terstruktur dan terintegrasi menjadi satu kesatuan dan membentuk data pendidikan dan pelatihan kehutanan. 6. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri atas informasi mengenai program dan hasil penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan yang dapat diketahui dan dimanfaatkan (diakses) oleh seluruh pihak, baik masyarakat, kalangan usaha, Pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara pihak-pihak dengan instansi penyelenggara diklat Kementerian Kehutanan. 7. Identifikasi Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat IKD adalah suatu proses untuk mengungkap dan menentukan kebutuhan diklat baik pada tingkat organisasi, tingkat jabatan maupun tingkat individu. 8. Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DIKLAT

Pasal 4

Koreksi

(1) Sistem informasi diklat Kehutanan diselenggarakan oleh: a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. b. Balai Diklat Kehutanan. c. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri. (2) Sistem informasi diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan informasi: a. perencanaan dan pengembangan diklat; b. penyelenggaraan diklat; c. evaluasi pelaksanaan diklat; d. sumber daya diklat. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk dokumen manual dan data base.

Pasal 5

(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam menyelenggarakan sistem informasi diklat Kehutanan, wajib: a. menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi diklat kehutanan yang sesuai dengan kewenangannya kepada pengguna. b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sistem informasi diklat kehutanan; c. MENETAPKAN petugas pengelola; d. menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem informasi diklat Kehutanan. (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi diklat Kehutanan, penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Pasal 6

(1) Perencanaan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berisi informasi tentang: a. jumlah diklat sesuai dengan rencana pelaksanaan diklat; b. jenis diklat terdiri dari diklat prajabatan, kepemimpinan, teknis, fungsional dan administrasi; c. profil diklat menggambarkan jenis dan kompetensi lulusan peserta diklat; d. jadwal pelaksanaan diklat; e. syarat, jumlah dan asal peserta diklat sesuai dengan jenis dan jenjang diklat; f. sumber pendanaan diklat dapat berasal dari APBN dan sumber dana lain yang sah; g. tempat pelaksanaan diklat di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan, dan tempat lain berdasarkan kerjasama diklat; h. penyelenggara diklat yaitu Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan, dan kerjasama dengan pihak lain. (2) Pengembangan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berisi informasi tentang: a. identifikasi kebutuhan diklat (IKD); b. kurikulum silabus diklat; c. metodologi diklat; d. modul dan media diklat; e. peraturan bidang diklat.

Pasal 7

Informasi identifikasi kebutuhan diklat (IKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, memuat : a. sasaran kelompok keahlian; b. tahun pelaksanaan; c. pelaksana IKD; d. ringkasan hasil IKD; dan e. rekomendasi.

Pasal 8

Informasi kurikulum silabus diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat : a. dasar penetapan kurikulum; b. nama diklat; c. jenjang diklat; d. tujuan diklat; e. asal dan syarat peserta diklat; f. asal dan syarat pengajar diklat; g. jangka waktu diklat; dan h. daftar mata diklat.

Pasal 9

(1) Informasi metodologi diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi metode: a. klasikal, melalui pengelompokan peserta dengan perlakuan sama dalam mencapai tujuan; dan/atau b. non klasiskal, melalui pelatihan di tempat kerja, lapangan dan jarak jauh. (2) Dalam menentukan metode diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan tujuan diklat, kondisi, lokasi, sebaran peserta, materi diklat, tenaga kediklatan, sarana, prasarana dan biaya.

Pasal 10

Informasi modul dan media diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, memuat : a. judul; b. penulis; c. ringkasan; d. tahun penyusunan; e. kompetensi/keahlian akhir yang diperoleh.

Pasal 11

Informasi peraturan bidang diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e memuat : a. jenis peraturan; b. judul peraturan; c. tahun diundangkan; d. materi peraturan.

Pasal 27

(1) Evaluasi pelaksanaan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi: a. evaluasi pasca pelaksanaan diklat; b. evaluasi pasca pelaksanaan pendidikan lanjutan/karyasiswa. (2) Evaluasi pasca pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi informasi tentang: a. nama diklat; b. waktu pelaksanaan; c. jumlah peserta; d. hasil evaluasi terhadap alumni diklat; dan e. rekomendasi. (3) Evaluasi pasca pelaksanaan pendidikan lanjutan/karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi informasi tentang: a. nama pendidikan; b. waktu pelaksanaan; c. jumlah peserta; d. hasil evaluasi terhadap alumni pendidikan; dan e. rekomendasi.

Pasal 28

Sumber daya diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, berisi infomasi tentang: a. widyaiswara; b. guru; c. pengelola pendidikan dan diklat; dan d. sarana dan prasarana.

Pasal 29

Informasi widyaiswara dan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b, memuat: a. biodata terdiri dari nama, jabatan dan kelompok bidang keahlian; b. kompetensi; c. diklat yang pernah diikuti; dan d. publikasi ilmiah.

Pasal 30

Informasi pengelola pendidikan dan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, memuat : a. biodata terdiri dari nama dan jabatan; b. diklat yang pernah diikuti.

Pasal 31

Informasi sarana dan prasarana pendidikan dan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, memuat: a. ruang kelas; b. laboratorium; c. kelengkapan praktik; d. tempat uji kompetensi (TUK); e. aula; f. asrama; g. dapur dan ruang makan; h. perpustakaan; i. sarana ibadah; j. sarana olahraga; dan k. KHDTK untuk diklat kehutanan.

Pasal 32

Informasi KHDTK untuk diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k memuat : a. lokasi; b. status; c. luas; d. fungsi; e. pengelola; f. pemanfaatan; dan g. sarana prasarana

BAB Kedua

Perencanaan dan Pengembangan Diklat

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Informasi modul dan media diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, memuat : a. judul; b. penulis; c. ringkasan; d. tahun penyusunan; e. kompetensi/keahlian akhir yang diperoleh.

Pasal 11

Informasi peraturan bidang diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e memuat : a. jenis peraturan; b. judul peraturan; c. tahun diundangkan; d. materi peraturan.

BAB 2

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

Koreksi

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berisi informasi tentang: a. jadwal diklat; b. pendaftaran peserta diklat; c. pelaksanaan diklat; d. alumni diklat.

Pasal 14

Koreksi

Informasi jadwal diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi: a. jenis dan jenjang diklat, b. jumlah peserta, c. waktu diklat, dan d. tempat pelaksanaan diklat.

Pasal 15

Informasi pendaftaran peserta diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi : a. waktu mulai dan batas waktu pendaftaran; b. tempat pendaftaran; c. kelengkapan pendaftaran.

Pasal 16

Informasi pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi : a. waktu dan tempat pelaksanaan; b. peserta dan pengajar; c. tempat praktik; dan d. metodologi pembelajaran.

Pasal 17

Informasi alumni diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi : a. nama diklat; b. waktu dan tempat pelaksanaan; c. nama peserta; dan d. asal peserta.

Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan lanjutan/karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berisi informasi tentang: a. jumlah, strata dan tahun pendidikan; b. bidang studi yang tersedia; c. tempat pendidikan/perguruan tinggi; d. persyaratan peserta; e. tata cara pendaftaran; f. daftar alumni.

Pasal 19

Jumlah, strata dan tahun pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berisi informasi karyasiswa tentang: a. formasi penerimaan calon karyasiwa; b. jumlah karyasiswa yang sedang menempuh pendidikan berdasarkan strata pendidikan (S3/S2/S1/D4/Diploma lain); c. jumlah sebaran karyasiswa per strata pendidikan/unit kerja asal karyasiswa; dan d. jurusan yang diambil para karyasiswa serta nama perguruan tinggi.

Pasal 20

Bidang studi yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berisi informasi karyasiswa tentang: a. perguruan tinggi; b. fakultas; c. bidang studi; dan d. jurusan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kebutuhan formasi bidang keahlian yang dibutuhkan Kementerian Kehutanan.

Pasal 21

Tempat pendidikan/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, berisi informasi karyasiswa tentang: a. perguruan tinggi; b. program studi; c. fakultas; d. bidang studi; dan e. jurusan.

Pasal 22

Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berisi informasi karyasiswa tentang: a. status PNS; b. telah lulus seleksi 4 (empat) kriteria utama SDM aparatur kehutanan; c. penilaian dari atasan langsung; d. batas usia maksimal untuk masing-masing program studi; e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; f. rekomendasi unit kerja eselon I calon karyarsiswa; dan g. telah diterima pada tempat pendidikan/perguruan tinggi yang dituju.

Pasal 23

Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, berisi informasi karyasiswa tentang: a. tata cara mengisi form pendaftaran sesuai dengan formulir dari Perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. b. melengkapi berkas yang terdiri atas: 1) surat keterangan kesehatan; 2) surat pengantar/rekomendasi dari eselon I masing-masing calon karyasiswa; 3) fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir; 4) ringkasan rencana tulisan/penelitian yang akan dilaksanakan; dan 5) membuat/mengisi surat pernyataan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Perguruan tinggi yang dituju.

Pasal 24

Daftar alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, berisi informasi karyasiswa tentang: a. statistik; b. biodata peserta; c. perguruan tinggi; d. program studi; e. bidang studi; f. status, judul tesis/disertasi; g. lama pendidikan; h. sumber dana ; dan i. jadwal presentasi karyasiswa

BAB 3

Pendidikan Lanjutan/Karyasiswa

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Penyelenggaraan pendidikan menengah/SMK Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berisi informasi tentang: a. penerimaan siswa baru; b. potensi sumber daya manusia, terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan; c. potensi sarana dan prasarana pendidikan, terdiri dari ruang kelas, peralatan praktek, laboratorium; d. fasilitas kantor, terdiri dari bergerak dan tidak bergerak; e. kurikulum; f. kerjasama, melalui program sister school , pemanfaatan lokasi praktek dengan dunia usaha/dunia industri dan instansi kehutanan pusat dan daerah; dan g. data alumni.

Pasal 26

Kurikulum pendidikan menengah/SMK Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, berisi informasi tentang: a. kurikulum tingkat satuan pendidikan; b. bahan ajar; c. rencana pelaksanaan pembelajaran; dan d. proses pembelajaran, yang meliputi tatap muka/praktek sekolah, praktek industri, magang

BAB III

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DIKLAT

Pasal 33

Koreksi

Pelayanan informasi diklat dapat diperoleh melalui : a. permohonan; b. situs (website) Pusat Diklat Kehutanan dan situs (website) Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan; c. situs (website) Kementerian Kehutanan.

Pasal 34

Koreksi

(1) Pelayanan informasi diklat melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diajukan kepada: a. Kepala Pusat Diklat Kehutanan; b. Kepala Balai Diklat Kehutanan; atau c. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan penyedia informasi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi jenis data dan informasi yang dimohon serta rencana penggunaan data dan informasi yang dimohon. (4) Lembar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 35

(1) Kepala Pusat Diklat Kehutanan, Kepala Balai Diklat Kehutanan atau Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, menyampaikan: a. pemenuhan informasi yang diminta; b. penjelasan bahwa informasi masih dalam penyediaan; c. penolakan apabila informasi yang dimohon tidak tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan. (2) Kepala Pusat Diklat Kehutanan, Kepala Balai Diklat Kehutanan atau Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat pembukuan permohonan dan pelayanan informasi.

Pasal 36

(1) Pelayanan informasi diklat melalui website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b atau huruf c dapat diunduh oleh pengguna melalui situs (website) Badan P2SDM Kehutanan cq. situs Simpatik Pusat Diklat Kehutanan atau situs (website) Kementerian Kehutanan. (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Pasal 37

(1) Dalam melakukan pelayanan informasi melalui situs (website) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sumber informasi diklat dapat berasal dari: a. Pusat Diklat Kehutanan; b. Balai Diklat Kehutanan, terdiri atas: 1) BDK Bogor di Rumpin Kabupaten Bogor; 2) BDK Kadipaten di Kadipaten Kabupaten Majalengka; 3) BDK Pematang Siantar di Pematang Siantar; 4) BDK Pekanbaru di Pekanbaru; 5) BDK Samarinda di Samarinda; 6) BDK Makassar di Makassar; 7) BDK Kupang di Kupang. c. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, terdiri atas: 1) SMK Kehutanan Negeri Kadipaten di Kabupaten Majalengka; 2) SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru; 3) SMK Kehutanan Negeri Samarinda di Samarinda; 4) SMK Kehutanan Negeri Makassar di Makassar; 5) SMK Kehutanan Negeri Manokwari di Manokwari. (2) Perolehan sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berkoordinasi.

Peraturan Menteri Nomor p-59-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32