1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi setengah jadi atau barang jadi.
3. Kayu Bulat dan/atau Kayu Bahan Baku Serpih terdiri dari kayu bulat (besar, sedang, kecil) dan kayu bahan baku serpih serta limbah kayu.
4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang bagi industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Izin Penggunaan Mobile Circular Saw adalah izin untuk jasa mengolah kayu bulat yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan mesin circular saw yang digunakan secara berpindah-pindah.
7. Perluasan Industri Primer Hasil Hutan yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis produksi.
8. Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi adalah perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas produksi.
9. Peremajaan Mesin (retooling/reengineering) adalah penggantian atau penambahan mesin dengan tujuan untuk mengganti mesin yang rusak/tua dan tidak efisien, diversifikasi bahan baku, serta untuk pemanfaatan limbah/sisa produksi, tanpa menambah kapasitas produksi.
10. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang bagi industri skala kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Kapasitas Produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.
12. Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa
jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi.
13. Kapasitas Produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi lebih besar dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
14. Mesin Produksi Utama adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
15. Mobile Circular Saw adalah mesin produksi utama penggergajian kayu berizin yang digunakan secara berpindah-pindah.
16. Tapak adalah lahan tempat industri primer hasil hutan beserta sarana pendukungnya yang memiliki batas-batas yang jelas.
17. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
18. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
20. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
21. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Provinsi.
22. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
23. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
(1) Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), terdiri dari :
a. Industri penggergajian kayu, antara lain kayu gergajian, palet kayu, dan barecore;
b. Industri panel kayu, antara lain veneer, plywood, laminated veneer lumber (LVL), fancy plywood, plywood faced bambu, blockboard, cementboard, particle board;
c. Industri bioenergi berbasis biomassa kayu, antara lain wood pellet, arang kayu, bioethanol;
d. Industri barang setengah jadi dan barang jadi berbasis kayu, antara lain wood chips).
(2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, industri primer hasil hutan kayu dapat menggunakan bahan baku kayu olahan, antara lain veneer, kayu gergajian, serpih kayu.
(3) Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dapat dibangun dengan industri kayu lanjutan dengan menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang sah.
(4) Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) berupa pengolahan bahan baku yang berasal dari hasil hutan bukan kayu yang dipungut langsung dari hutan, antara lain pengolahan rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan getah.
(1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dapat diberikan kepada:
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. BUMS;
d. BUMN; dan
e. BUMD.
(2) Khusus untuk IUIPHHK penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun hanya dapat diberikan kepada :
a. Perorangan; dan
b. Koperasi.
(3) Persyaratan permohonan IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan
6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran I;
b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran VI;
c. Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati bila lokasi industri berada di kabupaten atau Walikota bila lokasi industri berada di kota;
d. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin lingkungan berikut dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Izin Gangguan;
h. Izin Lokasi;
i. Jaminan pasokan bahan baku.
(4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h di dalamnya dapat berupa izin gangguan.
(5) Permohonan IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Kepala Dinas Provinsi, dan Bupati/Walikota.
(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyampaikan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi, Gubernur menerbitkan IUIPHHK kepada pemohon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
Pasal 5
(1) Berdasarkan IUIPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemegang IUIPHHK wajib membangun industri sesuai ketentuan dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(2) Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim yang terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
(3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemegang IUIPHHK merealisasikan pembangunan industri paling lama 2 (dua) tahun, maka IUIPHHK-nya tetap berlaku.
(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang IUIPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, maka Gubernur mencabut IUIPHHK dengan terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis.
(5) Apabila pemegang izin tidak memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan surat peringatan kembali sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
Pasal 6
Izin penggunaan mesin mobile circular saw di luar kawasan diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
Pasal 7
Pasal 8
(1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diterbitkan oleh Menteri.
(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
Pasal 9
(1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dapat diberikan kepada :
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. BUMS;
d. BUMN; dan
e. BUMD.
(2) Persyaratan permohonan IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran I;
b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran VI;
c. Rekomendasi /pertimbangan teknis Gubernur;
d. Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati/Walikota;
e. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g. Izin lingkungan;
h. Izin Gangguan;
i. Izin Lokasi;
j. Jaminan pasokan bahan baku.
(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i di dalamnya dapat berupa Izin Gangguan.
(4) Dalam hal permohonan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan limbah pembalakan IUPHHK-HA/HT untuk diolah menjadi serpih kayu, dapat menggunakan mesin portable (mobile).
(5) Rincian penggunaan mesin portable diuraikan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(6) Permohonan IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian, Gubernur dan Bupati/Walikota.
(7) Permohonan kepada Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui loket Pelayanan Informasi Perizinan di bidang Kehutanan Online.
Pasal 10
BAB Kesatu
IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) Meter Kubik Per Tahun
(1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dapat diberikan kepada:
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. BUMS;
d. BUMN; dan
e. BUMD.
(2) Khusus untuk IUIPHHK penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun hanya dapat diberikan kepada :
a. Perorangan; dan
b. Koperasi.
(3) Persyaratan permohonan IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan
6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran I;
b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran VI;
c. Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati bila lokasi industri berada di kabupaten atau Walikota bila lokasi industri berada di kota;
d. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin lingkungan berikut dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Izin Gangguan;
h. Izin Lokasi;
i. Jaminan pasokan bahan baku.
(4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h di dalamnya dapat berupa izin gangguan.
(5) Permohonan IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Kepala Dinas Provinsi, dan Bupati/Walikota.
(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyampaikan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi, Gubernur menerbitkan IUIPHHK kepada pemohon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
Pasal 5
(1) Berdasarkan IUIPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemegang IUIPHHK wajib membangun industri sesuai ketentuan dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(2) Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim yang terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
(3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemegang IUIPHHK merealisasikan pembangunan industri paling lama 2 (dua) tahun, maka IUIPHHK-nya tetap berlaku.
(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang IUIPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, maka Gubernur mencabut IUIPHHK dengan terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis.
(5) Apabila pemegang izin tidak memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan surat peringatan kembali sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
BAB Kedua
Izin Penggunaan Mesin Mobile Circular Saw di Luar Kawasan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi di bawah 2.000 Meter Kubik Per Tahun
(1) Izin penggunaan mesin mobile circular saw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat diberikan kepada perorangan untuk menggunakan 1 (satu) unit mobile circular saw dengan kapasitas produksi kayu gergajian kurang dari 2.000 m3/tahun.
(2) Izin penggunaan mesin mobile circular saw berlaku untuk jasa pengolahan kayu bulat pada wilayah Kabupaten/Kota tertentu yang berasal dari hutan hak.
(3) Izin penggunaan mesin mobile circular saw hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(4) Persyaratan permohonan izin penggunaan mesin mobile circular saw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat permohonan bermeterai kepada Bupati/Walikota;
b. Spesifikasi mesin mobile circular saw dan kendaraan yang akan digunakan (type/merk/jenis kendaraan);
(5) Permohonan izin penggunaan mesin mobile circular saw beserta lampirannya disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi.
(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati/Walikota menyampaikan surat penolakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
(7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi, Bupati/Walikota dapat menerbitkan izin penggunaan mesin mobile circular saw selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(8) Berdasarkan izin penggunaan mesin mobile circular saw sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang izin wajib memanfaatkannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin.
(9) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan bahan baku, asal bahan baku dan produksi kayu gergajian kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(10) Penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi kayu gergajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dilakukan dengan tetap melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(11) Dalam hal Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam izinnya dan/atau tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan, Bupati/Walikota dapat mencabut izin penggunaan mesin mobile circular saw, setelah diberi peringatan tertulis terlebih dahulu.
BAB Ketiga
IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi di atas 6.000 (enam ribu) Meter Kubik Per Tahun
(1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diterbitkan oleh Menteri.
(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
(1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dapat diberikan kepada :
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. BUMS;
d. BUMN; dan
e. BUMD.
(2) Persyaratan permohonan IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran I;
b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran VI;
c. Rekomendasi /pertimbangan teknis Gubernur;
d. Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati/Walikota;
e. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
g. Izin lingkungan;
h. Izin Gangguan;
i. Izin Lokasi;
j. Jaminan pasokan bahan baku.
(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i di dalamnya dapat berupa Izin Gangguan.
(4) Dalam hal permohonan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan limbah pembalakan IUPHHK-HA/HT untuk diolah menjadi serpih kayu, dapat menggunakan mesin portable (mobile).
(5) Rincian penggunaan mesin portable diuraikan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(6) Permohonan IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian, Gubernur dan Bupati/Walikota.
(7) Permohonan kepada Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui loket Pelayanan Informasi Perizinan di bidang Kehutanan Online.
BAB Keempat
Penilaian Permohonan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi di atas 6.000 (enam ribu) Meter Kubik Per Tahun
(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak lengkap, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memenuhi kelengkapan, Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan pemeriksaan/penelaahan teknis atas kelengkapan persyaratan.
(3) Dalam hal dari hasil pemeriksaan/penelaahan masih diperlukan klarifikasi terhadap pemohon, maka Direktur dapat meminta penjelasan/klarifikasi secara langsung terhadap pemohon.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelaahan teknis atas kelengkapan persyaratan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelaahan teknis dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat
(3) dinyatakan memenuhi syarat, Direktur Jenderal melaporkan hasil telaahan dilampiri konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian IUIPHHK kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan format sebagaimana pada Lampiran III.
(6) Terhadap hasil telaahan dan koonsep Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Jenderal dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan kepada Menteri.
(7) Menteri menerbitkan SK IUIPHHK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan dari Sekretaris Jenderal.
(8) Berdasarkan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), pemegang IUIPHHK wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Direktur dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(9) Direktur menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP.
(10) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), pemegang IUIPHHK merealisasikan pembangunan industri paling lama 2 (dua) tahun, maka IUIPHHK-nya tetap berlaku.
(11) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemegang IUIPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, maka Menteri mencabut IUIPHHK setelah diberikan peringatan tertulis.
(12) Apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilakukan surat peringatan kembali sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(1) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa mengajukan permohonan izin perluasan, dengan menambah bahan baku yang berasal dari hutan rakyat/perkebunan, IUPHHK-HT dan atau IUPHHK-HA dengan melakukan perubahan RPBBI.
(2) Pemegang IUIPHHK sebagaimana tersebut pada ayat
(1) wajib melaporkan kepada:
a. Direktur Jenderal cq. Direktur untuk kapasitas produksi di atas
6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; atau
b. Kepala Dinas Provinsi untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
c. Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diberikan.
(3) Pemegang IUIPHHK dapat menambah jenis industri di lokasi yang sama dan/atau pada lokasi dalam satu kecamatan melalui permohonan izin perluasan, yang diajukan kepada :
a. Menteri Kehutanan c.q. Direktur Jenderal untuk kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Gubernur untuk kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
Pasal 12
Pasal 13
(1) Izin perluasan IUIPHHK dengan total kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diterbitkan oleh Menteri.
(2) Persyaratan permohonan izin perluasan IUIPHHK dengan total kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun terdiri dari :
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran II;
b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran VI;
c. Perubahan izin lingkungan, apabila perluasan dilakukan dalam lokasi yang berhubungan langsung dengan tapak kegiatan yang telah diberikan izin sebelumnya,
d. Izin lingkungan atau SPPL, apabila perluasan dilakukan dalam lokasi yang tidak berhubungan langsung dengan tapak kegiatan yang telah diberikan izin sebelumnya;
e. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang masih berlaku;
f. Jaminan pasokan bahan baku;
g. Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
(3) Dalam hal permohonan izin perluasan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan limbah pembalakan IUPHHK- HA/HT untuk diolah menjadi serpih kayu, dapat menggunakan mesin portable (mobile).
(4) Rincian penggunaan mesin portable diuraikan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(5) Permohonan perluasan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Balai.
(1) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa mengajukan permohonan izin perluasan, dengan menambah bahan baku yang berasal dari hutan rakyat/perkebunan, IUPHHK-HT dan atau IUPHHK-HA dengan melakukan perubahan RPBBI.
(2) Pemegang IUIPHHK sebagaimana tersebut pada ayat
(1) wajib melaporkan kepada:
a. Direktur Jenderal cq. Direktur untuk kapasitas produksi di atas
6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; atau
b. Kepala Dinas Provinsi untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
c. Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diberikan.
(3) Pemegang IUIPHHK dapat menambah jenis industri di lokasi yang sama dan/atau pada lokasi dalam satu kecamatan melalui permohonan izin perluasan, yang diajukan kepada :
a. Menteri Kehutanan c.q. Direktur Jenderal untuk kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Gubernur untuk kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
BAB Kedua
Izin Perluasan IUIPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) Meter Kubik per Tahun
(1) Persyaratan permohonan izin perluasan IUIPHHK dengan total kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun terdiri dari :
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran II;
b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran VI;
c. Perubahan izin lingkungan, apabila perluasan dilakukan dalam lokasi yang berhubungan langsung dengan tapak kegiatan yang telah diberikan izin sebelumnya,
d. Izin lingkungan atau SPPL, apabila perluasan dilakukan dalam lokasi yang tidak berhubungan langsung dengan tapak kegiatan yang telah diberikan izin sebelumnya;
e. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang masih berlaku;
f. Jaminan pasokan bahan baku;
g. Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
(2) Permohonan izin perluasan IUIPHHK dengan total kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diajukan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyampaikan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Gubernur menerbitkan izin perluasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Gubernur dan dinyatakan lengkap, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
(5) Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin
Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(6) Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim yang terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
(7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin Perluasan merealisasikan perluasan industri paling lama 1 (satu) tahun, maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
(8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, Gubernur mencabut Izin Perluasan setelah diberikan peringatan secara tertulis.
(9) Apabila pemegang izin tidak memenuhi hal pada surat peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan surat peringatan kembali sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
BAB Ketiga
Izin Perluasan IUIPHHK dengan Total Kapasitas Produksi di atas 6.000 (enam ribu) Meter Kubik per Tahun
(1) Izin perluasan IUIPHHK dengan total kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diterbitkan oleh Menteri.
(2) Persyaratan permohonan izin perluasan IUIPHHK dengan total kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun terdiri dari :
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran II;
b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran VI;
c. Perubahan izin lingkungan, apabila perluasan dilakukan dalam lokasi yang berhubungan langsung dengan tapak kegiatan yang telah diberikan izin sebelumnya,
d. Izin lingkungan atau SPPL, apabila perluasan dilakukan dalam lokasi yang tidak berhubungan langsung dengan tapak kegiatan yang telah diberikan izin sebelumnya;
e. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang masih berlaku;
f. Jaminan pasokan bahan baku;
g. Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
(3) Dalam hal permohonan izin perluasan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan limbah pembalakan IUPHHK- HA/HT untuk diolah menjadi serpih kayu, dapat menggunakan mesin portable (mobile).
(4) Rincian penggunaan mesin portable diuraikan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(5) Permohonan perluasan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Balai.
(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak lengkap, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memenuhi kelengkapan, Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan pemeriksaan/penelaahan teknis atas kelengkapan persyaratan dan dalam hal ini dapat membentuk Tim Penilai.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan anggota Tim sesuai tugas pokok dan fungsi terkait.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelaahan teknis atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi, Direktur Jenderal melaporkan hasil telaahan teknis dilampiri konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Izin Perluasan IUIPHHK kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana format Lampiran IV.
(6) Berdasarkan hasil telaahan teknis dan konsep Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Jenderal dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan kepada Menteri.
(7) Menteri menerbitkan izin perluasan IUIPHHK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan dari Sekretaris Jenderal.
(8) Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemegang izin wajib melaksanakan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(9) Direktur menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(10) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemegang izin merealisasikan perluasan industri paling lama 1 (satu) tahun, maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
(11) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemegang izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, Menteri mencabut Izin Perluasan setelah diberikan peringatan secara tertulis.
(12) Apabila pemegang izin tidak memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada surat peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diterbitkan surat peringatan kembali sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(1) Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) atau IUI.
(2) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan.
(3) Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu berkategori TDI, hanya dapat diberikan kepada :
a. Perorangan; atau
b. Koperasi.
(4) Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu berkategori IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada :
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. BUMS;
d. BUMD;
e. BUMN.
(5) Persyaratan pemberian IUIPHHBK berkategori TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
a. Untuk perorangan berupa copy KTP, surat keterangan tanah (milik/sewa), NPWP, izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan, dan daftar tenaga kerja;
b. Untuk koperasi berupa akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta perubahannya, surat keterangan tanah (milik/sewa), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan, dan daftar tenaga kerja.
(6) Persyaratan pemberian IUIPHHBK berkategori IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran I;
b. Akte pendirian perusahaan/koperasi, atau copy KTP untuk perorangan;
c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan berikut dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Izin Gangguan;
f. Izin Lokasi;
g. Jaminan pasokan bahan baku.
(7) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f di dalamnya dapat berupa izin gangguan.
(8) Permohonan TDI atau IUI diajukan kepada Bupati atau Walikota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.
(9) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat
(6) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(10) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat
(6) dipenuhi, Bupati atau Walikota menerbitkan TDI atau Keputusan tentang IUI kepada pemohon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan IUIPHHBK diterima oleh Bupati dan dinyatakan lengkap, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
(11) Berdasarkan TDI atau IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemegang Izin wajib membangun pabrik dan sarana produksi sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam TDI atau IUI, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(12) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap realisasi pembangunan usaha industri, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemerisaan (BAP) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(13) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Pemegang TDI atau IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam TDI atau IUI, maka TDI atau IUI-nya tetap berlaku.
(14) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(12), Pemegang Izin tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam TDI atau IUI, maka Bupati/Walikota mencabut TDI atau IUI setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.
BAB V
IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU
(1) Pemegang IUIPHHBK berkategori TDI atau IUI dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa mengajukan permohonan izin perluasan.
(2) Pemegang IUIPHHBK berkategori TDI dan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota.
(3) Pemegang IUIPHHBK berkategori TDI dan IUI wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diberikan.
(4) Pemegang IUIPHHBK berkategori TDI dan IUI dapat menambah jenis industri di lokasi yang sama dan/atau pada lokasi dalam satu kecamatan melalui permohonan izin perluasan, yang diajukan kepada Bupati/Walikota.
Pasal 17
(1) Persyaratan permohonan izin perluasan usaha industri primer hasil hutan bukan kayu sebagai berikut:
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran II;
b. Izin Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal;
d. Jaminan pasokan bahan baku.
(2) Permohonan izin perluasan diajukan kepada Bupati atau Walikota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Bupati atau Walikota menerbitkan TDI atau Keputusan tentang Perluasan IUIPHHBK IUI kepada pemohon selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Bupati/Walikota dan dinyatakan lengkap, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur dengan format sebagaimana Lampiran IV.
(5) Berdasarkan izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemegang Izin wajib merealisasikan perluasan usaha industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan usaha industri tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(6) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap realisasi perluasan usaha industri, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang izin merealisasikan perluasan usaha industri sesuai ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin perluasan maka izin perluasannya tetap berlaku.
(8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan usaha industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin perluasan, maka Bupati/Walikota mencabut izin perluasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.
(1) IUIPHHK dan izin perluasan IUIPHHK, IUIPHHBK berkategori TDI atau IUI dan izin perluasan IUIPHHBK berkategori TDI atau IUI, berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
(2) Beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) apabila industri berproduksi secara kontinyu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(3) Industri primer hasil hutan tidak beroperasi apabila :
a. Industri tidak berproduksi selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
b. Industri dinyatakan pailit oleh pejabat yang berwenang;
c. Izin usaha industri primer hasil hutan diserahkan kembali oleh pemegang kepada pemberi izin.
(4) Ketentuan Pedoman Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada pemberi izin.
(6) Berdasarkan hasil evaluasi, pemberi izin dapat mencabut IUIPHHK dan izin perluasan IUIPHHK, IUIPHHBK berkategori TDI atau IUI dan izin perluasan IUIPHHBK berkategori TDI atau IUI.
BAB VII
PERUBAHAN KOMPOSISI JENIS PRODUKSI, PENURUNAN KAPASITAS PRODUKSI, SERTA PEREMAJAAN MESIN
(1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan/atau jumlah total kapasitas produksi dapat dilakukan oleh Pemegang IUIPHH dengan mengajukan permohonan kepada:
a. Direktur, untuk IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Kepala Dinas Provinsi, untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHBK.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon dapat segera melakukan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi dengan kewajiban menyampaikan laporan kemajuan realisasi tiap bulan.
(3) Berdasarkan laporan kemajuan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota menerbitkan persetujuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi.
Pasal 20
Pemegang IUIPHH dapat mengajukan permohonan kepada pemberi izin untuk menurunkan kapasitas produksi melalui penurunan kapasitas produksi dan/atau pengurangan jenis industri.
Pasal 21
(1) Dalam hal Pemegang IUIPHH melakukan penurunan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib mengajukan permohonan kepada :
a. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHBK.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUIPHH dapat segera melakukan penurunan kapasitas produksi dan menyampaikan laporan realisasi penurunan kapasitas produksi.
(3) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap penurunan kapasitas produksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan penurunan kapasitas produksi.
Pasal 22
BAB Kesatu
Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi
(1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan/atau jumlah total kapasitas produksi dapat dilakukan oleh Pemegang IUIPHH dengan mengajukan permohonan kepada:
a. Direktur, untuk IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Kepala Dinas Provinsi, untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHBK.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon dapat segera melakukan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi dengan kewajiban menyampaikan laporan kemajuan realisasi tiap bulan.
(3) Berdasarkan laporan kemajuan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Bupati/Walikota menerbitkan persetujuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas produksi.
Pemegang IUIPHH dapat mengajukan permohonan kepada pemberi izin untuk menurunkan kapasitas produksi melalui penurunan kapasitas produksi dan/atau pengurangan jenis industri.
(1) Dalam hal Pemegang IUIPHH melakukan penurunan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib mengajukan permohonan kepada :
a. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHBK.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUIPHH dapat segera melakukan penurunan kapasitas produksi dan menyampaikan laporan realisasi penurunan kapasitas produksi.
(3) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap penurunan kapasitas produksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan penurunan kapasitas produksi.
(1) Peremajaan mesin (reengineering) dapat dilakukan dengan:
a. penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
b. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri;
c. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi.
(2) Pemegang IUIPHH yang melakukan peremajaan (reengineering) mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada :
a. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IPHHBK.
(3) Mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mesin-mesin produksi pada jenis IPHH yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
(4) Dalam hal permohonan peremajaan mesin untuk mengolah limbah pembalakan IUPHHK-HA/HT untuk diolah menjadi serpih kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan mesin portable (mobile).
(5) Berdasarkan surat permohonan peremajaan mesin (reengineering) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUIPHH untuk segera melakukan peremajaan mesin dan menyampaikan laporan realisasi peremajaan mesin tiap bulan.
(6) Dalam hal terjadi penambahan/pengurangan nilai investasi akibat adanya penambahan/penggantian mesin-mesin produksi utama, pemohon wajib menjelaskan perubahan nilai investasi tersebut sebagai salah satu kelengkapan permohonan peremajaan mesin.
(7) Berdasarkan laporan realisasi peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap peremajaan mesin yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan reengineering mesin sepanjang tidak menambah kapasitas produksi dengan format sebagaiman Lampiran VII.
BAB VIII
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)
(1) Dalam rangka meningkatkan daya saing, dapat diberikan IUIPHHK dalam areal kerja IUPHHK.
(2) IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun secara terintegrasi dengan industri lanjutan.
(3) Industri lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. Mengolah lebih lanjut dari IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan;
b. Terletak dalam tapak yang sama dengan IPHHK.
(4) Pemberian IUIPHHK dalam areal kerja IUPHHK sepanjang IUPHHK tersebut masih aktif dan mempunyai nilai kinerja PHPL baik.
Pasal 24
(1) Pemegang IUIPHHK dalam areal IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat menggunakan mesin pengolah kayu yang bergerak (portable) di areal kerjanya dengan ketentuan:
a. IUIPHHK dalam areal kerja IUPHHK-HA untuk pengolahan limbah pembalakan sesuai RKT tahun berjalan;
b. IUIPHHK dalam areal kerja IUPHHK-HT untuk pengolahan hasil hutan kayu dan/atau limbahnya sesuai RKT tahun berjalan.
(2) Jenis mesin portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain portable band saw atau portable circular saw dan/atau portable rotary peeler atau portable slicer dan/atau portable chipper.
(3) Pengolahan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal hasil hutan kayu dan/atau limbah pembalakan telah dilakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Setiap pemegang IUIPHH memiliki hak untuk:
a. Memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
b. Mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(1) Pemegang IUIPHH, wajib :
a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
b. mengajukan izin perluasan, apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
c. menyusun rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan copy Sertifikat Legalitas Kayu atau Kontrak Sertifikasi dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dalam hal sertifikasi masih dalam proses;
d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);
f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
g. melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
h. memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat;
i. menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;
j. melaksanakan upaya keseimbangan supply-demand dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu dari hutan tanaman, hutan rakyat dan peremajaan perkebunan), serta melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat (community development) dalam pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman dan hutan rakyat serta secara aktif melakukan penanaman atau membantu pengadaan bibit kepada masyarakat dengan rasio tebang 1 (satu) pohon tanam atau membantu pengadaan bibit 5-10 pohon, antara lain untuk jenis- jenis cepat tumbuh;
k. mengurus/menyesuaikan Sertifikat Legalitas Kayu sesuai dengan kapasitas produksi;
l. memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu hutan rakyat yang menjadi mitra industri dalam pemenuhan jaminan pasokan bahan baku;
m.menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S- PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok;
n. Dalam hal menggunakan kayu yang ber-Deklarasi Kesesuaian Pemasok, diwajibkan untuk memastikan legalitas bahan baku yang digunakan dengan melakukan pengecekan kepada penerbit Dokumen Kesesuaian Pemasok.
(2) Ketentuan pedoman penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 27
Pemegang IUIPHH dilarang :
a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemberi Izin;
b. memperluas usaha industri tanpa izin;
c. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
d. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
e. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal);
f. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh:
a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUPHHKBK;
b. Kepala Dinas Provinsi untuk industri kapasitas produksi sampai dengan 6.000 m3/tahun;
c. Direktur untuk industri kapasitas produksi di atas
6.000 m3/tahun.
(2) Dalam hal terdapat pelanggaran administratif berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
PERUBAHAN (ADDENDUM) IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
(1) Perubahan (addendum) izin usaha industri primer hasil hutan dapat dilakukan sebagai akibat perubahan/penggantian nama perusahaan pemegang izin dengan atau tanpa mengubah badan hukum pemegang izin.
(2) Dalam hal perubahan hanya mencakup perubahan pengurus dan/atau perubahan pemegang saham dan/atau perubahan status penanaman modal, wajib melaporkan kepada pemberi izin tanpa melalui perubahan (addendum) izin usaha industri primer hasil hutan dengan melampirkan :
a. akte perubahan perusahaan dan pengesahannya untuk perubahan pengurus dan/atau pemegang saham;
b. surat persetujuan perubahan status penanaman modal dari pejabat yang berwenang untuk perubahan status penanaman modal.
(3) Nama perusahaan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah/diganti dengan 2 (dua) sebab:
a. Perubahan nama perusahaan pemegang izin tanpa mengubah badan hukum perusahaan pemegang izin;
b. Penggantian nama perusahaan pemegang izin dengan mengubah badan hukum perusahaan pemegang izin.
(4) Pemegang IUIPHH yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam IUIPHH kepada pemberi izin, dengan dilengkapi persyaratan :
a. Dalam hal Pemegang IUIPHH berbentuk CV atau Firma melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Nama Perusahaan dan/atau penanggung jawab yang telah disahkan/didaftarkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
b. Dalam hal Pemegang IUIPHH berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Nama Perusahaan dan/atau penanggung jawab yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
c. Dalam hal Pemegang IUIPHH berbentuk Koperasi melampirkan Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Nama Koperasi dan/atau
penanggung jawab yang telah disahkan/didaftarkan/dilaporkan kepada pejabat yang berwenang;
d. Dalam hal Pemegang IUIPHH berbentuk BUMN/BUMD melampirkan Keputusan Pendirian dan Keputusan Perubahan Nama BUMN/BUMD dan/atau penanggung jawab yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
(5) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada pemberi izin, dengan ketentuan :
a. Dalam hal penggantian nama pemegang dan/atau penanggung jawab IUIPHH terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan :
1) Akte jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;
2) Akte pendirian perusahaan penjual beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk perseroan terbatas dan koperasi;
3) Akte pendirian perusahaan pembeli beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk perseroan terbatas dan koperasi;
4) Kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
b. Dalam hal penggantian nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan melampirkan :
1) Berita acara lelang dan dokumen-dokumen yang mendasari pelelangan;
2) Akte pendirian perusahaan pemenang lelang beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
3) Kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
c. Terhadap Penggantian nama karena pailit, maka kepada pemegang izin harus terlebih dahulu mengembalikan izin kepada pemberi izin.
(6) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan diterbitkan surat tentang Perubahan/penggantian nama dengan format sebagaimana Lampiran V, yang diterbitkan oleh:
a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Gubernur untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
c. Bupati/Walikota untuk IUIPHHBK.
(1) Setiap permohonan izin usaha dan permohonan izin perluasan industri primer hasil hutan wajib menyampaikan JPBB.
(2) Sumber bahan baku industri pengolahan hulu hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan, dan impor.
(1) JPBB dari sumber bahan baku kayu hutan alam/tanaman berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang IUIPHHK.
(2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
(3) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dilengkapi/dilampiri dengan copy dokumen IUPHHK pada hutan produksi dan Rencana Karya Tahunan.
(4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUI wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Pemberi IUI.
Pasal 32
(1) JPBB dari sumber bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan koperasi/gabungan kelompok tani/kelompok tani/petani.
(2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(3) JPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana pengadaan bibit, penanaman di lahan sendiri atau kerja sama penanaman di lahan masyarakat.
Pasal 33
(1) JPBB dari sumber bahan baku kayu perusahaan perkebunan berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan atau pemilik kayu.
(2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas yang diserahi
tugas dan tanggung jawab di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota.
(3) JPBB dari sumber bahan baku kayu impor berupa perjanjian/kontrak atau jual beli kayu impor, diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
(4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUI wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Pemberi IUI.
Pasal 34
(1) JPBB untuk hasil hutan bukan kayu berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli hasil hutan bukan kayu dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau izin pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemanfaatan hutan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(2) JPBB untuk hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.
(3) Kontrak kerjasama suplai/jual beli hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal bahan baku.
BAB XIII
PEMINDAHAN LOKASI IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
(1) Pemindahan lokasi IUIPHH dapat dilakukan dalam:
a. satu kecamatan;
b. antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
c. antar Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi;
d. antar Provinsi.
(2) Dalam hal pemegang izin akan memindahkan lokasi IUIPHH, wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin.
(3) Permohonan izin pemindahan lokasi IUIPHH dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan persyaratan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan di lokasi yang baru berikut dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Pemindahan lokasi IUIPHH antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dengan persyaratan :
a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan di lokasi yang baru berikut dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. Izin Lokasi baru;
c. Izin Gangguan di lokasi baru.
(5) Pemindahan lokasi IUIPHH antar kabupaten dalam satu wilayah Provinsi dengan persyaratan :
a. Rekomendasi/pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi baru;
b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan di lokasi yang baru berikut dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. Izin Lokasi baru;
d. Izin Gangguan di lokasi baru;
e. Jaminan Pasokan Bahan Baku.
(6) Pemindahan lokasi IUIPHH antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten dan antar kabupaten dalam satu wilayah provinsi diproses melalui mekanisme addendum izin lama.
(7) Pemindahan lokasi IUIPHH antar Provinsi diproses melalui mekanisme permohonan IUIPHH baru.
(8) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan diterbitkan oleh :
a. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Gubernur untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
c. Bupati/Walikota untuk IUIPHHBK.
(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan diluar pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 UNDANG-UNDANG Nomor 41 Tahun 1999, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan berakhir, apabila :
1. Jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang;
2. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Menteri sebelum izin berakhir, maupun karena dinyatakan pailit; dan
3. Dicabut oleh pemberi izin.
Pemberian IUI dan Izin Perluasan tetap tunduk pada ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:
a. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
b. Permohonan izin yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dapat diproses penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
c. Permohonan izin perluasan yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dapat diproses penerbitan izinnya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
d. Permohonan perubahan (addendum) izin usaha industri primer hasil hutan yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dapat diproses penerbitan izinnya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan ini.
e. Permohonan pemindahan lokasi izin usaha industri primer hasil hutan yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dapat diproses penerbitan izinnya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan ini.
f. Industri primer hasil hutan yang tidak beroperasi dapat diproses pencabutan izinnya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan ini.
g. Penggunaan mesin mobile circular saw di luar kawasan yang belum memiliki izin, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terbitnya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan izin penggunaan sesuai Peraturan ini.
h. Izin ujicoba pengolahan limbah pembalakan IUPHHK-HA/HT yang telah diterbitkan dan jangka waktu izinnya belum berakhir, tetap dapat beroperasi sesuai dengan izinnya.
i. Terhadap izin yang sudah diterbitkan oleh Bupati, tetap berlaku sampai izin berakhir, dan tidak dapat diperpanjang lagi.
j. Evaluasi yang sudah dilaksanakan, tetap sah dan berlaku selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan ini.
k. Terhadap Penambahan luasan yang sudah dilaksanakan, IUI/TDI yang melakukan perpindahan lokasi yang sudah disahkan tetap sah dan berlaku selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan ini.
l. Hasil penilaian/telaahan yang sudah dilakukan oleh Tim /Direktur tetap sah dan berlaku, dan dijadikan dalam proses perizinan IUI sesuai ketentuan Peraturan ini.
m. Terhadap IUI atau TDI yang sudah selesai proses pergantian nama, tetap sah dan berlaku, dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan ini.
n. Penyerahan izin dari pemegang izin kepada pemberi izin tetap sah dan berlaku, dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan ini.
o. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang sudah terintegrasi di industri lanjutan yang sudah ada tetap sah dan berlaku, selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
(1) Izin penggunaan mesin mobile circular saw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat diberikan kepada perorangan untuk menggunakan 1 (satu) unit mobile circular saw dengan kapasitas produksi kayu gergajian kurang dari 2.000 m3/tahun.
(2) Izin penggunaan mesin mobile circular saw berlaku untuk jasa pengolahan kayu bulat pada wilayah Kabupaten/Kota tertentu yang berasal dari hutan hak.
(3) Izin penggunaan mesin mobile circular saw hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(4) Persyaratan permohonan izin penggunaan mesin mobile circular saw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat permohonan bermeterai kepada Bupati/Walikota;
b. Spesifikasi mesin mobile circular saw dan kendaraan yang akan digunakan (type/merk/jenis kendaraan);
(5) Permohonan izin penggunaan mesin mobile circular saw beserta lampirannya disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi.
(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati/Walikota menyampaikan surat penolakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
(7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi, Bupati/Walikota dapat menerbitkan izin penggunaan mesin mobile circular saw selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(8) Berdasarkan izin penggunaan mesin mobile circular saw sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang izin wajib memanfaatkannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin.
(9) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan bahan baku, asal bahan baku dan produksi kayu gergajian kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(10) Penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi kayu gergajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dilakukan dengan tetap melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(11) Dalam hal Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam izinnya dan/atau tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan, Bupati/Walikota dapat mencabut izin penggunaan mesin mobile circular saw, setelah diberi peringatan tertulis terlebih dahulu.
(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak lengkap, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memenuhi kelengkapan, Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan pemeriksaan/penelaahan teknis atas kelengkapan persyaratan.
(3) Dalam hal dari hasil pemeriksaan/penelaahan masih diperlukan klarifikasi terhadap pemohon, maka Direktur dapat meminta penjelasan/klarifikasi secara langsung terhadap pemohon.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelaahan teknis atas kelengkapan persyaratan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelaahan teknis dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat
(3) dinyatakan memenuhi syarat, Direktur Jenderal melaporkan hasil telaahan dilampiri konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian IUIPHHK kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan format sebagaimana pada Lampiran III.
(6) Terhadap hasil telaahan dan koonsep Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Jenderal dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan kepada Menteri.
(7) Menteri menerbitkan SK IUIPHHK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan dari Sekretaris Jenderal.
(8) Berdasarkan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), pemegang IUIPHHK wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Direktur dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(9) Direktur menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP.
(10) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), pemegang IUIPHHK merealisasikan pembangunan industri paling lama 2 (dua) tahun, maka IUIPHHK-nya tetap berlaku.
(11) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemegang IUIPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, maka Menteri mencabut IUIPHHK setelah diberikan peringatan tertulis.
(12) Apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilakukan surat peringatan kembali sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(1) Persyaratan permohonan izin perluasan IUIPHHK dengan total kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun terdiri dari :
a. Surat dan Daftar Isian Permohonan dengan format sebagaimana Lampiran II;
b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran VI;
c. Perubahan izin lingkungan, apabila perluasan dilakukan dalam lokasi yang berhubungan langsung dengan tapak kegiatan yang telah diberikan izin sebelumnya,
d. Izin lingkungan atau SPPL, apabila perluasan dilakukan dalam lokasi yang tidak berhubungan langsung dengan tapak kegiatan yang telah diberikan izin sebelumnya;
e. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang masih berlaku;
f. Jaminan pasokan bahan baku;
g. Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
(2) Permohonan izin perluasan IUIPHHK dengan total kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun diajukan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyampaikan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Gubernur menerbitkan izin perluasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Gubernur dan dinyatakan lengkap, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
(5) Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin
Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(6) Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim yang terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
(7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin Perluasan merealisasikan perluasan industri paling lama 1 (satu) tahun, maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
(8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, Gubernur mencabut Izin Perluasan setelah diberikan peringatan secara tertulis.
(9) Apabila pemegang izin tidak memenuhi hal pada surat peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan surat peringatan kembali sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak lengkap, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memenuhi kelengkapan, Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan pemeriksaan/penelaahan teknis atas kelengkapan persyaratan dan dalam hal ini dapat membentuk Tim Penilai.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan anggota Tim sesuai tugas pokok dan fungsi terkait.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelaahan teknis atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi, Direktur Jenderal melaporkan hasil telaahan teknis dilampiri konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Izin Perluasan IUIPHHK kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana format Lampiran IV.
(6) Berdasarkan hasil telaahan teknis dan konsep Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Jenderal dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan kepada Menteri.
(7) Menteri menerbitkan izin perluasan IUIPHHK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan dari Sekretaris Jenderal.
(8) Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemegang izin wajib melaksanakan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai dengan format sebagaimana Lampiran VIII.
(9) Direktur menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(10) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemegang izin merealisasikan perluasan industri paling lama 1 (satu) tahun, maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
(11) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemegang izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, Menteri mencabut Izin Perluasan setelah diberikan peringatan secara tertulis.
(12) Apabila pemegang izin tidak memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada surat peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diterbitkan surat peringatan kembali sebanyak-banyaknya dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(1) Peremajaan mesin (reengineering) dapat dilakukan dengan:
a. penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
b. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri;
c. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi.
(2) Pemegang IUIPHH yang melakukan peremajaan (reengineering) mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada :
a. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IPHHBK.
(3) Mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mesin-mesin produksi pada jenis IPHH yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
(4) Dalam hal permohonan peremajaan mesin untuk mengolah limbah pembalakan IUPHHK-HA/HT untuk diolah menjadi serpih kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan mesin portable (mobile).
(5) Berdasarkan surat permohonan peremajaan mesin (reengineering) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUIPHH untuk segera melakukan peremajaan mesin dan menyampaikan laporan realisasi peremajaan mesin tiap bulan.
(6) Dalam hal terjadi penambahan/pengurangan nilai investasi akibat adanya penambahan/penggantian mesin-mesin produksi utama, pemohon wajib menjelaskan perubahan nilai investasi tersebut sebagai salah satu kelengkapan permohonan peremajaan mesin.
(7) Berdasarkan laporan realisasi peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap peremajaan mesin yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan reengineering mesin sepanjang tidak menambah kapasitas produksi dengan format sebagaiman Lampiran VII.