Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2008 MENTERI KEHUTANAN,
H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
I. PENDAHULUAN
Agenda Nasional tahun 2004 - 2009 Kabinet INDONESIA Bersatu (KIB) terdiri atas : 1) mewujudkan INDONESIA yang aman dan damai, dengan fokus penanganan penyelesaian masalah konflik horizontal, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan aktivitas illegal;
2) mewujudkan INDONESIA yang adil dan demokratis, dengan fokus penanganan penguatan Institusi Kejaksaan Agung, penyelesaian kasus-kasus korupsi, dan melanjutkan reformasi birokrasi; 3) mewujudkan INDONESIA yang sejahtera, dengan fokus penanganan perbaikan iklim investasi, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan penanggulangan kemiskinan.
Adapun Agenda Nasional yang berkaitan secara langsung dengan kehutanan adalah: 1) mewujudkan INDONESIA yang aman dan damai dengan fokus penanganan penanggulangan aktivitas ilegal di bidang kehutanan, antara lain pemberantasan pencurian kayu, perdagangan satwa liar, perambahan kawasan hutan; 2) mewujudkan INDONESIA yang lebih sejahtera dengan fokus penanganan perbaikan pelayanan umum dan ketataprajaan yang baik, iklim investasi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan menggerakkan sektor riil dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, perlindungan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
Untuk melaksanakan agenda nasional, Departemen Kehutanan telah MENETAPKAN visi pembangunan kehutanan, yakni "Terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat". Misi yang ditetapkan meliputi:
1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; 3) meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 4) mendorong peranserta masyarakat; 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 6) memantapkan koordinasi antara Pusat dan Daerah.
Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah tersebut Departemen Kehutanan MENETAPKAN Lima Kebijakan Prioritas 2005-2009 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas yang isinya : 1) pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal; 2) revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; 3) rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; 4) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; dan 5) pemantapan kawasan hutan.
Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan.
Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP) dan jasa lingkungan juga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.
Sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan kehutanan, lima kebijakan prioritas tersebut dilaksanakan melalui fokus-fokus kegiatan, diantaranya pengembangan hutan tanaman, pengembangan hutan rakyat,
kehutanan, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (non timber forest product/NTFP), pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman, disamping tetap melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya hutan. Sedangkan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, pendekatan pengelolaan hutan diselenggarakan melalui pola pemberdayaan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan kehutanan.
Pembangunan kehutanan tahun 2009 dituangkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan tahun 2009 dan merupakan penjabaran Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 dalam bentuk rencana tahunan Departemen Kehutanan.
Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2009 juga sudah terintegrasi dengan Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan, Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, Mengingat dalam penyusunan Renja KL tersebut dilakukan pengelompokan kegiatan berdasarkan unsur-unsur kebijakan prioritas, sasaran dan indikator strategis, program penganggaran, serta tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan pokok yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renja-KL ini merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) seluruh satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan tahun anggaran 2009. Dari format integrasi ini, Renja-KL juga dapat digunakan sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam PP No.39 tahun 2006 dan acuan evaluasi kebijakan prioritas, evaluasi kinerja, evaluasi kegiatan dan evaluasi program.
II. VISI DAN MISI
Sesuai dengan Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), Visi dan Misi Departemen Kehutanan merupakan penjabaran mandat sektor kehutanan yang tertuang dalam UNDANG-UNDANG (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU lainnya yang berkaitan dengan kehutanan.
VISI
“Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat”.
Adapun sasaran strategis pencapaian visi jangka menengah Departemen Kehutanan (2005-2009) sebagai berikut:
1. Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh stakeholders dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelestarian sumber daya hutan ;
2. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal ;
3. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal 1 (satu) unit pengelolaan hutan di setiap Provinsi ;
4. Penambahan pembangunan hutan tanaman sehingga mencapai seluas 5 juta ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta ha ;
5. Pembentukan 21 unit Taman Nasional model ;
6. Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat terutama diluar pulau Jawa ;
7. Revitalisasi 282 DAS prioritas agar berfungsi secara optimal ;
8. Pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu dan jasa lingkungan secara komersial ;
9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3–10 % dan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 3-4 % per tahun ;
10. Pengukuhan kawasan hutan seluas 12 juta ha;
MISI
1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
4. Mendorong peran serta masyarakat;
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah dalam pembangunan kehutanan.
III. KEMAJUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2007
Pelaksanaan pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk mensukseskan agenda nasional Kabinet INDONESIA Bersatu (KIB) yang diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip good governance dan clean government. Prinsip tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam penerapannya, Departemen Kehutanan memperhatikan proses desentralisasi yang dibarengi proses debirokratisasi dan deregulasi, serta peningkatan kerjasama antar sektor, Pusat dan Daerah, para pihak dan kerjasama luar negeri.
Kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan bulan Desember 2007 merupakan realisasi dari implementasi Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan nomor SK.456/Menhut/2004 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kehutanan No.
7501/Kpts-II/2002 tanggal 7 Agustus 2002. Realisasi tersebut terlihat pada pencapaian sasaran dari kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, seperti diuraikan sebagai berikut :
A. Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Ilegal Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengamanan kawasan hutan adalah sebagai berikut:
1. Operasi pengamanan hutan sebanyak 365 kali.
2. Penyelesaian 383 kasus pencurian kayu di dalam hutan negara.
3. Pembentukan Pamhut Swakarsa di 30 lokasi.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, berupa : Rekruitmen anggota SPORC sebanyak 300 orang; Penyegaran Polhut 120 orang; Diklat Polhut dan PPNS, 60 0rang PPNS dan 60 orang ABK serta 30 orang SPORC; Gelar pasukan 120 orang.
5. Penyempurnaan/ penguatan kebijakan dan peraturan perundangan.
6. Menggalang kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal.
B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan Implementasi kebijakan Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan dijabarkan kedalam empat fokus kegiatan yaitu: pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam, pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman, pengelolaan hutan yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan, dan restrukturisasi industri primer kehutanan.
Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam bertujuan untuk meningkatan kinerja pemegang IUPHHK-HA (HPH) dalam rangka menuju sistem pengelolaan hutan produksi lestari yang berorientasi pada keseimbangan produksi, lingkungan dan sosial. Buruknya kinerja IUPHHK-HA tentu sangat merugikan pemerintah dan publik, Mengingat institusi pengelolaan hutan alam dengan skema IUPHHK-HA memposisikan pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan dan pemegang ijin sebagai penyewa. Sebagai pemilik sumberdaya, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan pengusahaan hutan yang sesungguhnya telah dilakukan cukup hati-hati.
Jumlah HPH/IUPHHK-HA per Bulan Desember 2006 sebanyak 322 unit dengan luas
28.778.923 ha (data strategis kehutanan, 2007) dan pada Bulan Desember 2007 sebanyak 324 unit seluas 28.271.043 ha, sehingga terdapat kenaikan jumlah unit HPH/IUPHHK-HA sebanyak 2 Unit (0,62%) namun terjadi penurunan luas HPH/IUPHHK-HA sebanyak 507.880 ha (2,1%). Jumlah HPH yang telah dicabut sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 adalah sebanyak 26 unit dengan luas sebesar 2.226.148 ha dan jumlah HPH yang telah dicabut pada tahun 2007 sebanyak 10 unit dengan luas sebesar 1.631.884 ha sehingga total luas HPH yang dicabut seluas 3.858.032 ha. Jumlah investasi kumulatif
sampai dengan Bulan Desember 2006 sebanyak Rp. Rp. 14.779.780.708.887 dan per Desember 2007 menjadi Rp. 17.307.758.120.291 atau mengalami kenaikan sebesar 17,10 %.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan sebanyak 160 unit manajemen.
2. Pembinaan dan pengendalian kelola lingkungan 160 unit manajemen.
3. Pembinaan dan pengendalian kelola sosial 160 unit manajemen.
4. Penilaian kinerja usaha pemanfataan hutan produksi alam 25 unit manajemen.
5. Pelaksaanaan silvikultur intesif 160 unit manajemen.
6. Pembangunan model unit manajemen hutan meranti pada 4 lokasi.
Saat ini kebutuhan kayu untuk memasok industri perkayuan di INDONESIA sudah tidak mungkin lagi mengandalkan dari hutan alam. Untuk itu perlu dicari alternatif sumber bahan baku lain, tanpa harus menambah luas konversi hutan alam. Sudah saatnya sekarang pemerintah menggerakkan pemanfaatan dan pengelolaan hutan tanaman untuk mengatasi kekurangan bahan baku kayu tersebut. Realisasi luas penanaman HTI untuk tahun 2006 mencapai 215.679,95 Ha. Sehingga realisasi luas tanaman HTI secara komulatif sampai dengan tahun 2006 adalah 3.079.083,28 Ha. Sedangkan penyerapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2006 adalah + 150.000 orang. Jumlah investasi kumulatif sampai dengan Bulan Desember 2006 sebanyak Rp. 13.983.145.521.310 dan per Desember 2007 menjadi Rp. 14.610.545.605.745 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 627.400.084.435 (5%).
Jumlah HPHTI/IUPHHK-HT per Bulan Desember 2006 sebanyak 228 unit (luas
9.568.308 ha) terdiri dari SK HPHTI definitif sebanyak 129 unit (luas 6.171.144 ha), SK Sementara HPHTI-Transmigrasi sebanyak 33 unit (luas 638.675 ha), Surat Menhut Pencadangan HTI sebanyak 66 unit (luas 2.758.489 ha). Pada Bulan Desember 2007, HPHTI/IUPHHK-HT berjumlah 247 unit (luas 9.883.499 ha) atau naik 19 unit (8,33%) dibanding Bulan Desember 2006. Adapun SK HPHTI Definitif naik menjadi 163 unit (luas
7.118.990 ha) atau naik 26,36 %, dan Pencadangan turun 14 unit (26,92%) menjadi 52 unit (luas 2.130.834 ha), sedangkan SK Sementara HPHTI-turun 1 unit (3,03%) menjadi 32 unit (luas 633.675 ha). Jumlah HPHTI yang dicabut sejak tahun 2004 sampai dengan Bulan Desember 2007 sebanyak 5 unit dengan luas 123.100 ha, dengan perincian dicabut pada tahun 2004 sebanyak 3 unit (luas 96.000 ha), tahun 2005 tidak ada HPHTI yang dicabut, dan pencabutan pada tahun 2006 sebanyak 2 unit (luas 27.100 ha). Progres penyelesaian lelang IUPHHK-HT per bulan Desember 2007 sebanyak 9 unit dengan luas
331.372 ha, yang mana batas waktu penyelesaian kewajiban sampai tanggal 14 November 2007 sebanyak 2 unit telah menyelesaikan kewajiban rekomendasi Bupati/Gubernur. Adapun sisanya sebanyak 7 unit, sampai dengan Juni 2008 mengajukan perpanjangan penyelesaian kewajiban, namun ditolak.
Pada saat ini terdapat sekitar 20 juta ha kawasan hutan yang tidak dibebani hak berupa tanah kosong, semak belukar, hutan tidak produktif serta daerah bekas penebangan (LOA). Areal-areal yang tidak dibebani hak tersebut saat ini banyak yang dimanfaatkan tanpa disertai keabsahan kegiatan pemanfaatan yang memadai.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2007 dalam usaha pengelolaan kawasan hutan yang tidak dibebani hak adalah sebagai berikut:
1. Penataan pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :
- Identifikasi dan pemetaan kawasan HP yg tidak dibebani hak.
- Penyusunan site plan PHP di 3 Provinsi.
- Penyusunan rencana pemanfaatan areal eks HPH u/ HHBK di 4 Provinsi.
- Penyelenggaraan GIS 1 Paket.
- Updating data spasial IUPHHK HA/HT 1 Paket.
- Penyusunan rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH/HPHTI 8 Unit.
- Biaya administrasi dan sosialisasi penataan areal eks HPH/HPHTI 5 Unit.
- Perencanaan dan pemantapan pemanfaatan HP (HTR) 1 paket.
- Pengadaan GPS 3 Unit.
- Pengendalian pengamanan areal eks HPH/HPHTI 1 paket.
2. Penyiapan/pelelangan unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Penyiapan areal calon IUPHHK-HA/HT seluas 3 juta Ha yang tersebar di 12 Provinsi.
- Konsultasi publik hasil penilaian lapangan rencana IUPHHK 12 paket.
- Monitoring dan verifikasi terhadap izin-izin Bupati/Gubernur di 32 Provinsi.
- Penyusunan data base progres IUPHHK HA/HT 1 paket.
- Biaya administrasi pelelangan dan pengendalian pekerjaan 1 paket.
3. Pembinaan rencana kerja unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Monev pelaksanaan penetapan JPT 1 paket.
- Penilaian dan pembinaan pembuatan Rencana Kerja IUPHHK (RKT-RKL) 1 paket.
- Sosialisasi kebijakan pemanfaatan Hutan Produksi 1 paket.
4. Pembinaan kapasitas kelembagaan dan investasi unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pembinaan dan monitoring perkembangan kelembagaan/ kemitraan dan usaha IUPHHK 1 paket.
- Kajian pertumbuhan investasi kehutanan dan kebijakan pelestarian hutan 1 paket.
- Penyusunan standar, kriteria dan indikator peran serta UKM pada IUPHHK 1 paket.
Ijin Industri sampai dengan Bulan Desember 2007 tercatat sebanyak 9 ijin dengan menyerap tenaga kerja sebanyak
9.930 orang dan investasi sebesar Rp.
611.599.530.305,-. Sampai dengan Bulan Oktober 2007 rencana pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu dengn kapasitas izin produksi sampai dengan
6.000m3/tahun yang meliputi industri kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL), veneer, penggergajian kayu, serpih kayu dan pulp sebesar 44.987.472,39 m3 dengan perincian sebagai berikut :
- Stock Awal :
4.045.244,38 m3 - IUPHHK Hutan Alam :
6.042.937,84 m3 - IUPHHK Hutan Tanaman :
31.666.596,30 m3 - Hutan Rakyat :
1.308.847,73 m3 - Perum Perhutani :
40.024,26 m3 - Izin Lainnya yang Sah/IPK :
1.232.212,18 m3 - Perkebunan :
368.456,27 m3 - Impor :
240.978,36 m3 - Lelang :
2.583,62 m3 - IPHHK Lain :
39.592,55 m3 Adapun realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu kapasitas ijin produksi di atas 6.000m3/tahun sampai dengan bulan Desember 2007 adalah sebesar
36.387.235,30 m3, dengan rincian sebagai berikut :
- Stock Awal :
3.898.618,16 m3 - IUPHHK Hutan Alam :
6.437.684,54 m3 - IUPHHK Hutan Tanaman :
20.614.208,77 m3 - Land clearing IUPHHK-HT : 3.063.606,87 m3 - Hutan Rakyat :
611.990,81 m3 - Perum Perhutani :
48.033,60 m3 - Izin Lainnya yang Sah/IPK :
1.328.050,18 m3 - Perkebunan :
93.471,34 m3 - Impor :
104.431,31 m3
- Lelang :
32.553,83 m3 - IPHHK Lain :
154.585,91 m3
Sebagai salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyehatkan dan membangkitkan kembali industri perkayuan di INDONESIA adalah melalui restrukturisasi industri pengolahan kayu primer. Restrukturisasi diarahkan untuk mencapai kondisi:
terciptanya struktur industri yang efisien bahan baku, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan nilai tambah yang tinggi.
C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
Implementasi kebijakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan dijabarkan ke dalam enam fokus kegiatan, yaitu: Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengelolaan DAS, Pengendalian Kebakaran Hutan, Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam/ Taman Buru dan Hutan Lindung), Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan daerah aliran sungai. Menurut UU No. 41/1999, pasal 41 (1) dan PP No. 35/ 2002 pasal 17 (1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Penyelesaian penyusunan PP tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan.
- Pembahasan inter Departemen Kehutanan tentang RPP RHL.
- Sosialisasi pedoman teknis RHL sumber dana DBH-DR.
- Penyusunan pedoman rancangan teknis reboisasi.
- Penyusunan pedoman pemanfaatan hasil rehabilitasi.
- Penyusunan Kriteria-Standar keberhasilan Reboisasi.
2. Penyempurnaan RUU Konservasi Tanah - Pembahasan Draft RUU Konservasi Tanah.
3. Penyempurnaan Kepmenhut/Permenhut RHL dan Perbenihan Tanaman Hutan - Pembahasan Draft Perpres tentang penyelenggaraan gerhan.
- Permenhut tentang Gerhan 2006 dan Permenhut Penyelenggaraan, Pedoman dan Juklak Gerhan 2007.
4. Pengembangan kapasitas kelembagaan - Penyiapan Organisasi 2 satker BP. Mangrove.
- Sosialisasi pedoman identifikasi paket teknologi RLKT 10 BP DAS.
- Penyiapan Bahan Informasi RHL (leaflet).
- Lokakarya aplikasi sistem insentif reboisasi.
- Pelatihan aplikasi paket teknologi RLKT untuk BPDAS.
5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN - Pengadaan bibit GN-RHL/Gerhan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 960.627.167 batang yang terdiri dari jenis Kayu-kayuan dan jenis MPTS (Multi Purpose Tree Species). Sampai saat ini realisasi fisik GERHAN tahun 2007 telah mencapai 86,56 % sekitar 779.060 ha dari rencana 900.000 ha
6. Pengembangan Perbenihan - Tersusun Peraturan Dirjen RLPS tentangg perbenihan tanaman hutan.
- Perdirjen tentang Norma, kriteria-standar dan prosedur pengembangan usaha perbenihan dan pembibitan tanaman hutan.
- Rancangan SIM Perbenihan.
Selain kondisi lapangan yang menyebabkan gagalnya program RHL yang menyebabkan luasnya lahan kritis dan DAS kritis, situasi dan kondisi yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan DAS adalah belum terpadunya tujuan pengelolaan sumberdaya alam di suatu DAS baik antar sektor maupun politik pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Pengelolaan DAS merupakan suatu instrumen penting dalam mendorong percepatan RHL dan konservasi sumberdaya hutan. Kegiatan yang telah dalam usaha pengelolaan DAS adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan, penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundangan.
- Tersusunnya Draft RPP Pengelolaan DAS Terpadu.
- Tersusunnya pedoman pemantauan tata air DAS dengan model hidrologi.
- Tersusunnya pedoman pembinaan proyek-proyek Pengelolaan DAS berbantuan luar negeri.
- Tersusunnya pedoman pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.
2. Penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan DAS prioritas.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS di 31 daerah.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS kerjasama luar negeri, 10 Provinsi.
- Tersusunnya buku informasi umum DAS Prioritas Pulau Jawa dan Sumatera (DAS/Sub DAS).
- Tersusunnya peta dan buku lahan kritis nasional.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan RHL/DAS.
- Terlaksananya kesekretariatan kelembagaan unit ASOCON.
- Terlaksananya kesekretariatan fokal point UNCD.
- Pembinaan dan koordinasi forum DAS, 19 Provinsi.
- Pelatihan teknis review penetapan urutan DAS Prioritas.
- Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan DAS dalam pelaksanaan sosial forestry.
Kebakaran hutan terjadi akibat resultante dari berbagai faktor internal dan eksternal pengelolaan hutan. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terutama dikaitkan dengan praktek pembukaan atau penyiapan lahan dan hutan merupakan salah satu penyebab sering terjadinya kebakaran hutan. Perangkat hukum dan peraturan perundangan serta praktek penegakan hukum yang masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera merupakan faktor pendukung penyebab terjadinya kebakaran hutan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengendalian kebakaran hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Operasi pemadaman kebakaran - Kegiatan pemadaman oleh anggota Manggala Agni seluas 2.780,6 Ha.
- Pemadaman dengan water bombing dengan 8 helikopter.
- Identifikasi areal bekas kebakaran di 5 Provinsi.
- Monitoring perkembangan areal bekas kebakaran, 5 lokasi.
2. Kampanye pencegahan Kebakaran Hutan
3. Patroli pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di 8 provinsi.
4. Pemantauan dan diseminasi hot spot harian, 20 Provinsi.
5. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), 3100 orang.
6. Pembentukan regu Brigdalkarhut BKSDA dan TN, 20 regu.
7. Pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok swakarsa.
Pemerintah MENETAPKAN dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Luas kawasan hutan yg harus dipertahankan minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yg proporsional.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha konservasi sumberdaya hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan TN Model - Evaluasi efektivitas pengelolaan 12 TN Model.
- Pembinaan pengelolaan TN Model di 16 lokasi.
2. Pengelolaan KSA/KPA/TB - Evaluasi pengukuhan 5 KK.
- Evaluasi penetapan zona/ blok 16 KK darat dan 6 KK perairan.
- Evaluasi kerjasama pengelolaan LBKLEE 15 lokasi.
- Evaluasi kolaborasi pengelolaan 5 lokasi.
- Evaluasi pengembangan daerah penyangga 10 lokasi.
- Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi di KSA dan HL 14 lokasi.
- Evaluasi efektifitas pengelolaan TWA, Tahura, TB 4 lokasi.
- Evaluasi pelaks. izin pinjam pakai KSA/ KPA 14 lokasi.
- Evaluasi penyelesaian tumpang tindih KK 10 lokasi.
- Evaluasi kondisi kawasan TWA, Tahura, Taman Buru.
- Evaluasi pengelolaan world heritage site/ cagar biosfer 5 lokasi.
- Evaluasi pengelolaan calon lokasi ramsar 3 lokasi.
- Evaluasi kearsipan KK, TB, Wardun, Kolaborasi KPA 8 lokasi.
- Asistensi penyelesaian & penyusunan RP 40 lokasi - Asistensi penyusunan/ review penataan zona/ blok TWA 5 lokasi - Asistensi pedoman penataan zona KK perairan 5 lokasi - Asistensi inventarisasi ekosistem esensial 5 lokasi - Asistensi pengelolaan KSA/KPA di 8 lokasi - Asistensi pengelolaan 10 TN baru - Pemantapan manajemen data & informasi KSDA 17 kegiatan - Penyelesaian kerjasama pengelolaan KK 20 lokasi - Penyelesaian masalah keg. non-kehutanan di KK 20 lokasi
3. Pengelolaan Hutan Lindung - Monev pelaksanaan rehabilitasi HL di 14 lokasi.
- Penerbitan buku informasi KSA & HL Jilid II.
- Penyusunan Pedoman Penataan Blok Pengelolaan Hutan Lindung.
- Pembinaan optimalisasi pengelolaan HL 10 lokasi .
D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan.
Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan harga tawar kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan agar mereka dapat mengambil bagian dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, implementasi kegiatannya dijabarkan kedalam tiga fokus kegiatan, yaitu: pengembangan hutan rakyat, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pengembangan hutan kemasyarakatan (Hkm).
Pengelolaan hutan rakyat khususnya di Jawa sudah sejak lama berkontribusi secara signifikan terhadap suplai bahan baku industri kayu skala kecil, menengah maupun besar;
menciptakan lapangan kerja dan usaha; dan pengurangan tingkat pengangguran. Dalam keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memperbaiki produktifitas hutan dan lahan, peran pembangunan hutan rakyat perlu dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan HTR direncanakan pada areal seluas 5,4 juta Ha selama 4 tahun (2007 s/d 2010) dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja 93.000 KK/tahun atau setara dengan 360.000 KK dalam 5 tahun dgn investasi Rp.43,2 triliun Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengembangan hutan rakyat adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan pedoman model hutan rakyat kemitraan.
2. Penyusunan pedoman inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan hutan rakyat.
3. Penyusunan pedoman penguatan kelembagaan kelompok tani HR kemitraan.
4. Sosialisasi peraturan Hutan Rakyat di 32 provinsi.
5. Pembinaan Hutan Rakyat di 15 provinsi.
6. Identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan HR, 32 provinsi.
7. Temu usaha Hutan Rakyat kemitraan, 32 provinsi.
8. Pelatihan penguatan kelembagaan kelompok tani HR Kemitraan, 400 angkatan.
9. Pendampingan Kelompok Tani HR Kemitraan, 400 unit.
10. Pembinaan HR Kemitraan, 400 unit.
11. Penyusunan rancangan pembangunan Model HR Kemitraan, 30 rancangan.
12. Pembangunan Model HR Kemitraan, 6000 ha 30 unit.
13. Pendampingan Model HR Kemitraan, 30 unit.
14. Pembinaan Model HR Kemitraan, 30 unit.
15. Monev Model HR Kemitraan, 30 unit.
Sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan tumbuh secara alami di hutan alam, hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan sumberdaya potensial yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat dikembangkan untuk mendukung program pembangunan kehutanan, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan yang harus dilakukan pada fokus pengembangan hasil hutan bukan kayu adalah:
1. Membentuk unit kerja pengurusan HHBK dan mendorong pembentukan unit kerja pengelolaan HHBK.
2. Pemberian kepastian hak dan akses atas pemungutan/pemanfaatan HHBK.
3. Penguatan kelembagaan petani HHBK.
4. Pengembangan kemitraan antara petani HHBK dengan industri pengolah HHBK.
5. Mendorong pengembangan industri pengolahan HHBK skala kecil di pedesaan.
6. Fasilitasi pengembangan sistem infomasi pasar hasil HHBK.
Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara (HL, HP dan HK kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional) yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Melalui HKm, masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun. Dalam memberdayakan masyarakat melalui HKm, pemerintah kabupaten/kota memberikan fasilitasi pengembangan kelembagaan, bimbingan perencanaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, dan akses terhadap pasar. Model hutan kemasyarakatan dalam rangka Rehabilitasi Hutan merupakan bahan acuan atau wadah pembelajaran dan alat elaborasi terhadap pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan secara lebih luas.
Dalam rangka RHL telah dikembangkan HKm dan Social Forestry di 22 provinsi seluas 493.417 ha yang meliputi :
1. Areal Usulan Penetapan Wilayah Hutan Kemasyarakatan seluas 168.008,91 ha.
2. Areal Pembangunan Hutan Kemasyarakatan seluas 208.327 ha.
3. Areal Kerja Social Forestry seluas 55.420 ha.
4. Areal yang sudah diberikan izin sementara seluas 62.357ha .
5. Telah terbentuk 519 kelompok masyarakat.
E. Pemantapan kawasan hutan Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan kebijakan yang diharapkan mampu meletakkan fondasi pengelolaan hutan berupa kepastian areal dan hak yang lebih jelas yang dibutuhkan oleh semua pelaku pengelolaan hutan di INDONESIA. Implementasi kebijakan pemantapan kawasan hutan dijabarkan ke dalam tiga fokus kegiatan, yaitu:
pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pengembangan informasi sumberdaya hutan, dan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan.
Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kepastian kawasan hutan secara administrasi maupun fisik di lapangan. Kegiatan ini mempunyai arti sangat penting dan sebagai dasar pijakan kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya seperti kegiatan pengurusan hutan pada umumnya dan khususnya kegiatan pengelolaan hutan.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Penunjukan kawasan hutan.
- Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan parsial termasuk KHDTK di 30 lokasi.
- Paduserasi antara RTRWP dengan TGHK di 3 Provinsi.
- Paduserasi antara RTRWP dengan penunjukan kawasan hutan provinsi yang melakukan review di 7 provinsi.
2. Pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan.
- Input dan updating data spasial dan non spasial penunjukan dan batas kawasan hutan.
- Pembuatan database pengukuhan kawasan hutan di 11 lokasi .
- Penelusuran,inventarisasi dan penataan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 12 lokasi.
3. Penataan batas kawasan hutan.
- Penataan batas kawasan hutan sepanjang 4605 km.
- Penyelesaian/perbaikan BATB kawasan hutan di 75 lokasi.
4. Penyelesaian penetapan kawasan hutan.
- Penyelesaian/penyediaan bahan penetapan kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang seluas 2 juta ha.
5. Sosialisasi SK dan peta penetapan kawasan hutan di 11 BPKH; Penyesuaian peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan; Penyiapan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan sebanyak 30 unit; Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan di 10 lokasi; Penyelesaian lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan sebanyak 8 unit; Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan di 15 lokasi; Pengkajian terpadu dalam rangka permohonan penggunaan kawasan hutan di 2 lokasi; Pengkajian terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan di 5 lokasi; Koordinasi masalah pertanahan dalam kawasan hutan di 10 lokasi.
6. Monitoring dan evaluasi pelepasan dan/atau TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan).
- Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sebanyak 30 lokasi.
- Monitoring dan evaluasi TMKH di 30 lokasi.
7. Melakukan koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan di 15 provinsi.
8. Pengkajian penyelesaian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi di 28 lokasi.
9. Pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebanyak 5 lokasi.
10. Evaluasi fungsi kawasan hutan di 5 lokasi.
11. Sosialisasi dan sinkronisasi data mutasi kawasan hutan di 20 provinsi.
F.
Kebijakan pendukung
1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan regional.
3. Pengembangan ketatausahaan pemerintah dan pengelolaan sarana dan prasarana Dephut.
4. Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan.
5. Pembinaan Hukum Perundang-undangan Kehutanan.
6. Penelitian dan pengembangan IPTEK.
7. Pengkajian dan Penerapan Hasil Litbang.
8. Pengembangan SDM dan kelembagaan.
9. Penyelenggaraan kepegawaian.
10. Kerjasama kemitraan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan LH serta penerapan konvensi internasional.
11. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi bidang Kehutanan.
12. Penyelenggaraan Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan.
13. Penyusunan Rencana Kehutanan.
14. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kehutanan.
15. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
IV. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2005-2009
Sumberdaya hutan merupakan sumberdaya strategis yang mempunyai manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik sebagai manfaat ekonomi, sosial maupun lingkungan. Keragaman manfaat hutan yang tinggi, dalam pemanfatan dan pengelolaannya haruslah dilaksanakan secara bijaksana.
Pemanfaatan sumberdaya harus selalu mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang, dinamis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar sektor kehutanan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan manfaatnya, maka perlu dikelola melalui manajemen hutan terpadu. Dalam kegiatan manajemen tersebut tentunya terdapat tahapan kegiatan perencanaan yang memegang kunci terhadap kelancaran dan keberhasilan pengelolaan tersebut. Perencanaan yang disusun secara komprehensif dan terintegrasi mutlak harus dilaksanakan untuk menciptakan akselerasi pembangunan kehutanan.
Berdasarkan evaluasi kinerja 2001–2005 dalam implementasi Lima Kebijakan Prioritas, dan mempertimbangkan permasalahan yang terus berkembang, maka Departemen Kehutanan memandang perlu untuk menyempurnakan Lima Kebijakan Prioritas guna meningkatkan efektivitas pencapaian program pembangunan kehutanan ke depan melalui penetapan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas.
Penetapan Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2005-2009 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Lima Kebijakan Prioritas pada tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan tahun 2008 belum tuntas dilaksanakan. Kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal;
Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
a. Menegakkan moral, tatanan sosial maupun bernegara dan berbangsa.
b. Menegakkan kepastian hukum di bidang kehutanan.
c. Mendorong iklim usaha di bidang kehutanan secara sah dan benar
d. Meningkatkan partisipasi berbagai pihak serta masyarakat dalam mendukung pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan maraknya perdagangan kayu illegal.
e. Menjamin keberadaan hutan sebagai modal pembangunan.
2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya revitalisasi industri kehutanan;
Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
a. Mendorong pertumbuhan sektor kehutanan dan industri kehutanan sebesar 2% sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada akhir tahun 2009 melalui upaya peningkatan ekspor dan investasi baru (pro-growth).
b. Menciptakan lapangan kerja baru sebagai bagian dari pengurangan pengangguran nasional sebesar 50% pada tahun 2009 melalui bergeraknya sektor kehutanan di perkotaan / industri perkayuan (Pro-job).
c. Mengurangi kemiskinan masyarakat di dalam / sekitar hutan sebagai bagian dari pengurangan kemiskinan secara nasional sebesar 50% pada tahun 2009 melalui pembangunan hutan tanaman rakyat, pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar hutan (PHBM/pengelolaan hutan bersama masyarakat dan HRPK/Hutan Rakyat Pola Kemitraan) (Pro-poor).
d. Mewujudkan pengelolaan pemanfaatan hutan lestari sebagai bagian perbaikan kualitas lingkungan hidup menuju INDONESIA (Pro-Environment).
3. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
a. Menjaga dan memelihara keutuhan ekositem hutan dan fungsinya
b. Mempercepat pemulihan hutan dan lahan kritis, termasuk rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai.
c. Meningkatkan daya dukung lingkungan lokal, nasional dan global
d. Meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara hutan dan berusaha di sektor kehutanan
f. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
g. Meningkatkan dan menjaga daya dukung DAS
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;
Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
b. Meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan.
c. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian hutan
e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
5. Pemantapan Kawasan Hutan ;
Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
a. Menjamin keberadaan kawasan hutan dan penutupan hutan.
b. Menjamin berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
c. Menjamin intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan.
d. Menjamin kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan.
6. Kebijakan Pendukung Kebijakan ini dimaksudkan untuk:
a. Menjamin terselenggaranya proses desentralisasi pembangunan kehutanan yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari
b. Menjamin ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
c. Menjamin kesinambungan Litbang IPTEK.
d. Menjamin keberlanjutan pengembangan SDM.
e. Menjamin kesinambungan monitoring evaluasi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan kehutanan yang terintegrasi dan benar- benar mendukung kebijakan prioritas dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan pencapaian sasaran dan indikator tahunan yang akan dicapai sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap sasaran dan indikator ini sekaligus untuk mensinkronkan dengan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Dalam kaitan dengan pembangunan sektor kehutanan, kegiatan-kegiatan pokok Renja- KL Departemen Kehutanan, tertampung dalam 10 program yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009, yaitu :
1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan tujuan :
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan umum terhadap masyarakat, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pemerintahan.
2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, dengan tujuan :
Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, pengembangan perencanaan dan investasi administrasi keuangan, pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian, pembinaan hukum dan organisasi, pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dan, pembinaan informasi kehutanan, pengendalian pembangunan kehutanan, serta pembinaan standarisasi dan lingkungan.
3. Program Pendidikan Kedinasan, dengan tujuan :
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan diklat, pengembangan tenaga kediklatan, pengembangan organisasi dan institusi kediklatan, serta pengembangan sarana dan prasarana kediklatan dibidang kehutanan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dengan tujuan :
Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kehutanan dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan hutan produksi, pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan DAS dan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kawasan yang dilindungi dan pelestarian keragaman hayati, pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan, serta peningkatan budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
5. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, dengan tujuan :
Meningkatkan koordinasi dengan aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) untuk menanggulangi pencurian kayu pada kawasan hutan negara dan praktek-praktek penyelundupan kayu ke luar negeri, serta menyeret pelakunya sampai ke pengadilan.
6. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (SDH) , dengan tujuan :
- Meningkatkan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman agar dapat memproduski hasil hutan khususnya hasil hutan kayu secara lestari, meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu, serta meningkatkan kinerja industri perkayuan agar lebih efisien dan mampu bersaing di pasar internasional.
- Mewujudkan prakondisi pengelolaan hutan yang mantap melalui pengukuran, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan sehingga memiliki status hukum dan pengakuan dari masyarakat di lapangan, serta menyiapkan unit-unit pengelolaan hutan sesuai fungsinya guna mendukung pengelolaan hutan lestari.
7. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan tujuan :
Meningkatkan perlindungan, dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta menguatkan data, informasi, dan kerangka regulasi pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya.
8. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, dengan tujuan :
Meningkatkan penutupan hutan pada lahan kritis yang tersebar di 282 DAS prioritas, meningkatkan lapangan kerja dalam pembangunan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan/perhutanan sosial; meningkatkan usaha perbenihan oleh koperasi dan
UKM, serta meningkatkan dukungan kabupaten di daerah hulu dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
9. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH,dengan tujuan :
Menyiapkan data dan informasi SDH yang lengkap, akurat, terkini baik spatial maupun bukan spatial bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan kehutanan.
10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, dengan tujuan :
- Meningkatkan pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan, serta pengembangan jaringan kerja dan kemitraan penyuluh kehutanan.
- Mewujudkan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan dan ekosistemnya, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan ekosistemnya.
Selanjutnya untuk menyelaraskan antara program dalam RKP dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada matrik keterkaitan dibawah ini.
PROGRAM KEBIJAKAN PRIORITAS Kebijakan Pendukung Pemberan-tasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan Rehabilitasi dan konservasi SDH Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan Pemantapan kawasan hutan Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara - - - - - V Penerapan Kepemerintahan yang Baik - - - - - V Pendidikan kedinasan - - - - - V Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - - - - - V Pemantapan Keamanan Dalam Negeri V - - - - - Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH V V - V V - Perlindungan dan konservasi SDA - - V V - - Rahabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA - - V V - - Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH - - - - V V Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH - - - V - V
V. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009
Mengacu pada Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan kehutanan tahun 2009 dengan kegiatan- kegiatan prioritas, antara lain:
A. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal :
1. Pencurian kayu di hutan negara di provinsi Sumut, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Irjabar, Papua dan Maluku menurun secara nyata; Pengamanan swakarsa oleh masyarakat berjalan efektif; Koordinasi penanganan kasus pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal berjalan efektif.
2. Terbentuknya Ikatan Polisi Kehutanan INDONESIA (IPKI) di 10 propinsi.
3. Terbentuknya forum komunikasi PPNS kehutanan di 10 propinsi.
4. Terlaksananya perekrutan dan pelatihan SPORC sebanyak 1500 orang pada 11 Brigade.
5. Terlaksananya pembentukan dan pelatihan PAMSWAKARSA.
6. Berkembangnya sarana dan prasarana perlindungan hutan.
7. Terselenggaranya koordinasi antar aparat penegak hukum secara nasional.
8. Operasi pengamanan hutan, penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan hutan 75 %.
9. Berkembang dan terkendalinya sistem penatausahaan hasil hutan.
10. Berkembangnya sistem sertifikasi dan pengujian hasil hutan.
11. Terwujudnya optimalisasi PNBP dari hasil hutan kayu sehingga meningkat 15%.
12. Terimplementasinya SI PUHH dan Penatausahaan PSDH/DR secara On-Line pada 44 IUPHHK-HA dan IUPHHHK-HT.
B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan :
1. Terlaksananya produksi kayu dari hutan alam dan hutan tanaman yang dibebani hak sebesar 25 juta m3.
2. Tercapainya sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada 15 unit IUPHHK Hutan Alam dan 35 unit IUPHHK melaksanakan Sistem Silvikultur Intensif (SILIN).
3. Selesainya rancang bangun pembentukan unit usaha HPH, HTI, dan HTR pada kawasan yang belum dibebani hak/ijin seluas 3,2 juta ha dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HTR, dan IUPHHBK.
4. Tercapainya penambahan luas Hutan Tanaman seluas 800.000 ha, terdiri dari HTI seluas 600 ribu ha dan HTR seluas 200.000 ha.
5. Terfasilitasinya pengembangan HTI seluas 1,3 juta ha (menjadi 5 juta ha) dengan potensi 100 m3/ha; Terselenggaranya pengembangan HTI & HTR melalui skema pinjaman BLU.
6. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
7. Terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan dibandingkan tahun 2008;
Efisiensi pemanfaatan bahan baku meningkat dibandingkan tahun 2008; serta Diversifikasi produk olahan.
8. Terpeliharanya model hutan rakyat kemitraan 12.000 ha (60 model inti dan plasma);
pemeliharaan hutan rakyat seluas 200.000 ha di 32 propinsi; kegiatan pembangunan hutan rakyat seluas 100.000 ha
9. Produksi kayu dari hutan rakyat mampu mencapai 40 m3/ha
10. Masyarakat yang berusaha dalam pembangunan HR meningkat sebesar 3 % per tahun, dan kesejahteraannya meningkat sebesar 4 %; Penyerapan tenaga kerja di bidang HR dan HTR meningkat 3 %.
11. Terwujudnya performace/kinerja industri kehutanan yang tangguh dan sehat.
12. Terlaksananya peningkatan produksi hasil hutan non kayu.
13. Terlaksananya deregulasi untuk mendukung iklim investasi dan kesempatan berusaha yang kondusif.
14. Terbentuknya pola kemitraan yang saling menguntungkan dalam pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan produksi alam/tanaman.
15. Terlaksananya pengembangan sentra-sentra HHBK (Bambu seluas 2.605 ha di 12 propinsi, sutera alam seluas 160 ha, Sentra Rotan seluas 250 Ha, Sentra Gaharu 800 Ha, Sentra madu 12 Unit, serta Sentra HHBK Unggulan (Seedlak, Tengkawang, Kemiri, Damar, Sagu, Pinus, Aren dan Tanaman Obat) seluas 250 Ha.
16. Terbentuknya KPHP Model di 10 Provinsi.
17. Terkendalinya areal eks HPH dan HTI di 10 Provinsi.
18. Tersusunnya informasi sumberdaya hutan produksi di 21 Provinsi.
C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan :
1. Tersusunnya rencana dan evaluasi pengelolaan DAS Prioritas di 33 Propinsi;
Tersusunnya kebijakan pemantauan dan evaluasi PDAS.
2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana alam (banjir dan longsor, biofisik dan sosek) di DAS Prioritas.
3. Terlaksananya pengembangan model rehabilitasi DAS.
4. Tersusunnya rencana teknis RHL Gerhan seluas 1,3 juta Ha di lahan kritis DAS Prioritas.
5. Terbangunnya tegakan sumber benih prioritas seluas 1.500 Ha di 12 Propinsi.
6. Terselenggaranya pengembangan sipil teknis dan konservasi tanah di DAS prioritas.
7. Menurunnya hot spot menjadi sekitar 0-10% dari tahun 2006.
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di 10 provinsi rawan kebakaran hutan.
9. Meningkatnya kelembagaan pengendalian kebakaran hutan pada 10 provinsi rawan kebakaran hutan.
10. Tercapainya pengelolaan dan pemanfatan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan hutan lindung secara efektif.
11. Pengembangan dan pemanfaatan JL, WA, BCA dan PM terlaksana secara optimal sehingga tersedia peluang usaha dan kesempatan bekerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
12. Meningkatnya kawasan luasan hutan di daerah perkotaan (Hutan Kota).
13. Peningkatan produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan jasa lingkungan 2% dari tahun 2008.
14. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan Jasa lingkungan/wisata alam sebesar 2% dari tahun 2008.
15. Terwujudnya pengelolaan TSL langka dan terancam punah (gajah, harimau, badak, komodo, orangutan, jalak bali) khususnya di 21 TN Model.
16. Pengembangan budidaya, penangkaran dan nilai tambah produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).
17. Terwujudnya sinkronisasi dan pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan rencana-rencana teknis pengelolaan kawasan konservasi.
D. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
1. Terbangun Kelompok Tani HKm.
2. Terfasilitasinya perijinan HKm seluas 400.000 ha di 25 propinsi dan ditetapkannya areal kerja HKm di 15 lokasi.
3. Tersedianya cadangan dan penetapan areal Hkm.
4. Terselenggaranya Legislasi dan Perencanaan Pengelolaan Hkm.
5. Terbangunnya Wanatani, AUK dalam rangka pengembangan Hkm.
6. Meningkatnya usaha masyarakat sekitar HP melalui pembangunan kelembagaan usaha ekonomi dan pengadaan peralatan/mesin industri pengolahan hasil hutan untuk bantuan kepada industri kecil menengah.
7. Terlaksananya pembuatan persemaian/bibit meranti untuk bantuan kepada masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengayaan HP.
E. Pemantapan kawasan hutan :
1. Tersedianya data dan statistik kehutanan yang dapat dipertanggung jawabkan;
Tersedianya data dan informasi SDH yang lengkap, terkini, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk spatial maupun non spatial; Tersedianya NSDH provinsi dan nasional; Teraksesnya data dan informasi SDH oleh masyarakat luas.
2. Terencananya penyiapan prakondisi pengelolaan hutan yang kondusif bagi usaha kehutanan.
3. Inventarisasi hutan nasional.
4. Pembuatan peta-peta tematik kehutanan.
5. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam pengelolaan data spasial tematik kehutanan.
6. Pengembangan sistem jaringan informasi kehutanan di 17 provinsi.
7. Terlaksananya sinkronisasi proses penataan ruang di wilayah perbatasan dengan peta kawasan hutan.
8. Teridentifikasinya kondisi batas kawasan hutan yang belum ada dan sudah ditata batas; Bertambahnya penataan batas kawasan hutan sepanjang 15.000 km di 26 propinsi.
9. Bertambahnya 12 juta ha kawasan hutan yang ditetapkan.
10. Bertambahnya pengakuan masyarakat dan para pihak terhadap kawasan hutan yang telah ditetapkan.
11. Tersusunnya peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan.
12. Terselesaikannya perubahan peruntukan dan tukar menukar kawasan hutan;
Terkendalinya perubahan fungsi, serta penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
Terlaksananya penunjukan kawasan hutan provinsi di 8 (delapan) provinsi, dan penunjukan kawasan hutan partial di 75 lokasi.
13. Ditetapkannya wilayah KPH di 28 provinsi; Terwujudnya prakondisi penetapan organisasi KPH di 28 unit; Tersusunnya rencana pengelolaan KPH sebanyak 28 unit.
F. Kebijakan pendukung
1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan regional.
3. Pengembangan ketata usahaan pemerintah dan pengelolaan sarana dan prasarana Dephut; Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan.
4. Pembinaan Hukum Perundang-undangan Kehutanan.
5. Penelitian dan pengembangan IPTEK; Pengkajian dan Penerapan Hasil Litbang.
6. Pengembangan SDM dan kelembagaan; Penyelenggaraan kepegawaian
7. Kerjasama kemitraan bidang konservasi SDA dan LH serta penerapan konvensi internasional; Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi bidang Kehutanan.
8. Penyelenggaraan Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan
9. Penyusunan rencana kehutanan; Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan
10. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat Pusat maupun Daerah
VI. PENYUSUNAN RENJA-KL TAHUN 2009
Kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan pada dasarnya dirancang sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pokok yang tertuang dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 termasuk di dalamnya Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2009 yaitu:
1) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan 2) Percepatan Pertumbuhan dan Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi.
3) Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri
Dari ketiga prioritas tersebut di atas, kegiatan pembangunan kehutanan termasuk dalam prioritas kedua pembangunan nasional yaitu Percepatan Pertumbuhan dan Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi.
Berdasarkan program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009, pembangunan kehutanan terkait dengan 10 program, yakni : 1) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; 2) Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 3) Pendidikan kedinasan; 4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; 6) Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH; 7) Perlindungan dan konservasi SDA; 8) Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA; 9) Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH; dan 10) Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH.
Disamping itu kegiatan-kegiatan pokok pembangunan kehutanan juga diarahkan untuk menunjang Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan. Pada tahun 2009 Kegiatan Pembangunan Departemen Kehutanan dapat mendukung fokus peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan; serta fokus peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Adapun kegiatan-kegiatan pembangunan Departemen Kehutanan secara lengkap disusun dalam matrik kegiatan Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009 yang dapat dilihat pada Matriks Renja-KL ini.
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa untuk mencapai sasaran strategis pembangunan kehutanan lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), kegiatan-kegiatan penyusunan pada Renja KL Departemen Kehutanan Tahun 2009, kegiatan-kegiatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu penyusunan Renja KL Departemen Kehutanan tahun 2009 dilaksanakan sesuai dengan alur pada gambar berikut.
SASARAN STRATEGIS Arah perencanaan
LIMA JAK
Prioritas
FOKUS KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN POKOK KEGIATAN POKOK KEGIATAN-KEGIATAN KEGIATAN-KEGIATAN FOKUS KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN POKOK KEGIATAN POKOK KEGIATAN-KEGIATAN KEGIATAN-KEGIATAN FOKUS KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN POKOK KEGIATAN POKOK KEGIATAN-KEGIATAN KEGIATAN-KEGIATAN Kerangka Logis Penyusunan Rencana Kegiatan Dalam Renja-KL Tahun 2009
Arah Evaluasi Gambar. Alur penyusunan kegiatan Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009.
MATRIKS RENJA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009
Rencana Alokasi Pendanaan Sasaran Strategis Fokus Kegiatan/Penanggung Jawab Fokus Kegiatan Pokok Indikator Sasaran Kegiatan Pokok Kegiatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator Penanggung Jawab P D gram : Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
Tidak ada lagi pencurian kayu skala besar di hutan negara.
1. Pengamanan Kawasan Hutan
Penanggung Jawab (Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA)
10. Pengamanan kawasan hutan.
- Jumlah kejadian pencurian kayu berskala besar menurun - Tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan hutan pasca operasi illegal logging - Peraturan perundang- undangan perlindungan hutan dan sarana prasarana - Terbentuk dan berfungsinya organisasi Polhut di 10 Propinsi - Sarana prasarana perlindungan hutan pada 77 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), dan Dishut Prop* - Penyelesaian kasus sampai tingkat P.21
Operasi Pengamanan Hutan
- Operasi-operasi pengamanan fungsional
- 500 kali operasi fungsional oleh 77 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), 11 Brigade SPORC dan Dishut 33 Propinsi.
Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen BPK, BALITBANG
√ √
- Operasi gabungan - 150 kali operasi gabungan oleh 77 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), 11 Brigade SPORC dan Dishut 33 Propinsi.
√ √
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan
- Penyusunan standar, kriteria dan indikator; Penyusunan draft Permenhut; Penyusunan buku statistik PPH; Penyusunan juklak/juknis
- Tersedianya standar, kriteria dan indikator;
draft Permenhut; buku statistik PPH;
juklak/juknis
√
- Pembentukan IPKI ; Penyegaran Polhut - Terbentuknya IPKI di 10 propinsi
√
- Pelatihan/penyegaran POLHUT/PPNS - Penyegaran Polhut sebanyak 500 orang, Diklat Polhut dan PPNS; 120 org PPNS;
60 org ABK; 900 org SPORC; 25 org Pembina SPORC/KaBalai
√