PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-52-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

PERMEN Nomor p-52-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan. 3. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. 4. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 7. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 8. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. 9. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. 10. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 11. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 12. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 13. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan. 14. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati beserta produk turunannya yang dipungut dari hutan negara. 15. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK) pada areal hutan yang telah ditetapkan. 16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu. 17. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku. 18. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 20. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yarg diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 21. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. 22. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, dan tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu. 23. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 24. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjunya disingkat SI-PNBP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP sumber daya hutan. 25. Wajib Bayar yang selanjutnya disebut WB adalah pemegang izin dan atau pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH, DR, PNT dan atau GRT kepada Pemerintah. 26. Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 cm (lima puluh sentimeter) atau lebih. 27. Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disingkat KBS adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 49 cm (empat puluh sembilan sentimeter). 28. Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disingkat KBK adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari bagian pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan diameter dibawah 30 cm (tiga puluh sentimeter); kayu dengan diamater 30 cm (tiga puluh sentimeter) atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen) atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 29. Daftar Kayu Bulat (DKB) adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat (KB)/Kayu Bulat Sedang (KBS)/Kayu Bulat Kecil (KBK). 30. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu. 31. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat realisasi seluruh hasil penebangan pohon pada petak/blok yang ditetapkan. 32. Kayu Hasil Pemanenan yang selanjutnya disingkat KHP adalah kayu hasil produksi yang dihasilkan dari pemanenan hasil penanaman pada hutan tanaman berupa KB/KBS/KBK. 33. Laporan Produksi yang selanjutnya disingkat LP adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu atau pemanenan kayu hasil penanaman (KHP). 34. Risalah Lelang adalah Berita Acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan fakta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. 35. Survey Potensi adalah merupakan metode perhitungan statistik dalam menduga volume hasil hutan kayu pada luasan tertentu dengan melakukan perhitungan/pencacahan pohon dalam sampling. 36. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kehutanan dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. 37. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat SPP-PSDH adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar. 38. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat SPP-DR adalah dokumen yang membuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar. 39. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat SPP-PNT adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Penggantian Nilai Tegakan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar. 40. Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat SPP-GRT adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Ganti Rugi Tegakan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar. 41. Pejabat Penagih adalah PNS Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-PSDH, SPP-DR, SPP-PNT dan atau SPP-GRT. 42. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan yang selanjutnya disingkat P2LHP adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANISPHPL) yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil produksi. 43. Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat P2LP-HHBK adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANISPHPL) yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi. 44. Bendaharawan Penerima adalah PNS Kementerian Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan diberi tugas serta wewenang untuk menerima dan menyetor ke Kas Negara dan mengadministrasikan PSDH, DR, PNT dan atau GRT yang dikelolanya. 45. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. 46. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan. 47. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan. 48. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi. 49. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota. 50. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal. 51. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk untuk menerima setoran iuran kehutanan. 52. Mandiri Cash Management yang selanjutnya disingkat MCM adalah sistem verifikasi setoran PSDH, DR, PNT dan GRT. 53. Server adalah sistem komputer yang digunakan SI-PNBP.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 2

Koreksi

(1) PSDH wajib dikenakan kepada: a. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam; b. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman; c. pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari hutan alam dan atau hutan tanaman; d. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam; e. pemegang izin hak pengelolaan hutan desa; f. pemenang lelang kayu temuan atau sitaan atau rampasan; g. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat; h. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi melalui penjualan tegakan; ; i. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan kemasyarakatan; j. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan; k. pemegang izin pemanfaatan kayu dan atau bukan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk keperluan pembangunan diluar sektor kehutanan; dan l. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH kepada Pemerintah. (2) Pemegang izin hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan DR dalam hal pemegang izin hak pengelolaan hutan desa mengajukan IUPHHK-HA dalam hutan desa. (3) Pemenang kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan DR, dalam hal berdasarkan putusan pengadilan kayu tersebut untuk kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bansos.

Pasal 3

(1) Hasil hutan yang dikenakan PSDH, meliputi: a. hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara; b. hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara; c. hasil hutan kayu atau bukan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada hutan negara yang telah berubah status menjadi bukan hutan negara; d. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan negara yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan diluar sektor kehutanan; e. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan; f. hasil hutan kayu yang berasal dari ganti rugi tegakan; g. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari hasil lelang temuan/sitaan/ rampasan; h. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari hutan kemasyarakatan; dan i. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari hutan desa. (2) Pengenaan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi: a. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. hasil hutan yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan d. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang dipergunakan untuk bantuan korban bencana alam.

Pasal 4

(1) DR wajib dikenakan kepada: a. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam pada hutan negara; b. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan hutan tanaman dari hutan alam pada hutan negara; c. pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dari hutan alam pada hutan negara; d. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam; e. pemegang izin hak pengelolaan hutan desa; f. pemenang lelang kayu temuan atau sitaan atau rampasan; g. pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan pada wilayah tertentu pada hutan produksi yang dikelola oleh KPH; h. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi melalui penjualan tegakan; i. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan; j. pemegang izin pemanfaatan kayu bagi pemanfaatan hutan negara yang diubah statusnya menjadi bukan hutan negara dan atau dicadangkan untuk keperluan pembangunan diluar sektor kehutanan; dan k. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk membayar DR kepada Pemerintah. (2) Pemegang izin hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan DR dalam hal pemegang izin hak pengelolaan hutan desa mengajukan IUPHHK-HA dalam hutan desa. (3) Pemenang kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan DR, apabila berdasarkan putusan pengadilan kayu tersebut untuk kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bansos.

Pasal 5

(1) Hasil hutan kayu alam yang dikenakan DR, antara lain meliputi: a. hasil hutan kayu pada hutan alam yang berasal dari hutan negara; b. hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada hutan negara yang telah berubah status menjadi bukan hutan negara; c. hasil hutan kayu alam yang berasal dari penjualan tegakan; d. hasil hutan kayu alam yang berasal dari ganti rugi tegakan; e. hasil hutan kayu alam dari hasil lelang temuan atau sitaan atau rampasan; dan f. hasil hutan kayu alam yang berasal dari IUPHHK-HD. (2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi: a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan hutan negara; b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan; c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi hutan tanaman hasil rehabilitasi. (4) Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah alas titel yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

(1) PNT wajib dikenakan kepada: a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman dari hutan alam pada hutan negara. b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. c. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu bagi pemanfaatan hutan negara yang diubah statusnya menjadi bukan hutan negara dan atau dicadangkan untuk keperluan pembangunan diluar sektor kehutanan. d. IUPHHK-HA yang melakukan sistem silvikultur lebih dari satu sistem yang mengubah hutan alam menjadi hutan tanaman dengan jenis cepat tumbuh. e. Pemegang alas titel dari perubahan status hutan negara menjadi hutan bukan negara yang masih terdapat hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami. f. Pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk membayar PNT kepada Pemerintah. (2) Pengenaan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi: a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan hutan negara; b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan; c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat; e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi. (4) Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah alas titel yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7

GRT wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan.

BAB Kesatu

Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

BAB Kedua

Dana Reboisasi

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP/LP. (2) Pengenaan PSDH atas hasil hutan bukan kayu didasarkan pada LP. (3) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. (4) Pengenaan PSDH terhadap hasil hutan kayu dan atau bukan kayu hasil lelang didasarkan atas risalah lelang. (5) pemenang kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan PSDH, apabila berdasarkan putusan pengadilan kayu tersebut untuk kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bansos.

Pasal 9

(1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), tidak dilakukan karena: a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak; b. kayu sudah hilang; dan/atau c. kayu ditimbun tanah. pengenaan PSDH didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC). (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, pengenaan PSDH didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 10

(1) Pejabat Penagih PSDH yaitu PNS Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pengangkatan Pejabat Penagih PSDH ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (3) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penagih PSDH disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala UPT.

Pasal 11

(1) Pengenaan besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan : a. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/Risalah Lelang/hasil survei rata- rata potensi kayu daerah setempat; b. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan tersebut; c. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume/berat hasil hutan bukan kayu dari LP. (2) WB wajib menyerahkan salinan LHP/LP atau DKB kepada Pejabat Penagih paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan atau verifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota. (3) WB wajib menyerahkan salinan Risalah Lelang kepada Pejabat Penagih paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman pemenang lelang. (4) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) sebagai dasar pembayaran PSDH yang terutang. (5) SPP-PSDH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP/LP/LHC/ DKB/Risalah Lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat diterima oleh Pejabat Penagih. (6)Bukti pembayaran PSDH yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima Setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP/LP berikutnya oleh P2LHP atau P2LPHHBK, atau dasar verifikasi DKB berikutnya oleh Dinas Kabupaten/Kota. (7)Dokumen SPP-PSDH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan : a. lembar pertama untuk WB; b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi; d. lembar keempat untuk Kepala UPT; e. lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

Pasal 12

(1) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam didasarkan pada LHP. (2) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. (3) Pengenaan DR atas kayu hasil lelang didasarkan atas risalah lelang.

Pasal 13

(1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) sudah tidak dilakukan karena: a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak; b. kayu sudah hilang; dan/atau c. kayu ditimbun tanah, pengenaan DR didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC). (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, pengenaan DR didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 14

(1) Pejabat Penagih DR yaitu PNS Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pengangkatan Pejabat Penagih DR ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (3) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penagih DR disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala UPT.

Pasal 15

(1) Pengenaan besarnya DR yang terutang dihitung berdasarkan : a. tarif dikalikan jumlah satuan atau volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/Risalah Lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat; b. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan tersebut. (2) WB harus menyerahkan salinan LHP atau DKB kepada Pejabat Penagih paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan atau verifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota. (3) WB harus menyerahkan salinan Risalah Lelang kepada Pejabat Penagih paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman pemenang lelang. (4) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) sebagai dasar pembayaran DR yang terutang. (5) SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP atau DKB atau risalah lelang diterima oleh Pejabat Penagih. (6) Bukti pembayaran DR yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima Setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya oleh P2LHP atau dasar verifikasi DKB berikutnya oleh Dinas Kabupaten/Kota. (7) Dokumen SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan : a. lembar pertama untuk WB; b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi; d. lembar keempat untuk Kepala UPT; e. lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

Pasal 16

Pengenaan PNT atas hasil hutan: a. kayu alam; dan/atau b. kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada hutan negara yang telah berubah status menjadi bukan hutan negara, didasarkan pada LHP.

Pasal 17

(1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengalami kendala dalam keadaan tertentu yang disebabkan oleh: a. Pemanfaatan kayu bukan menjadi tujuan usaha/keterbatasan dasar usaha, pengenaan PNT dapat didasarkan pada Daftar Kayu Bulat (DKB). b. Fisik kayu sulit untuk dilacak balak/kayu sudah hilang/ditimbun tanah, pengenaan PNT dapat didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC). (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b tidak ada, maka pengenaan PNT dapat didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 18

(1) Pejabat Penagih PNT adalah PNS Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pengangkatan Pejabat Penagih PNT ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (3) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penagih PNT disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala UPT.

Pasal 19

(1) Pengenaan besarnya PNT yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga patokan PNT dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat. (2) WB harus menyerahkan salinan LHP atau DKB kepada Pejabat Penagih paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan atau verifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota. (3) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-PNT) sebagai dasar pembayaran PNT yang terutang. (4) SPP-PNT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP atau DKB diterima oleh Pejabat Penagih. (5) Bukti pembayaran PNT yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima Setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya oleh P2LHP atau verifikasi DKB berikutnya oleh Dinas Kabupaten/Kota. (6) Dokumen SPP-PNT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan : a. lembar pertama untuk WB; b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi; d. lembar keempat untuk Kepala UPT; e. lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih. Bagian Empat Ganti Rugi Tegakan

Pasal 20

Pengenaan GRT atas hasil hutan kayu alam didasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu.

Pasal 21

(1) Pejabat Penagih GRT adalah PNS Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pengangkatan Pejabat Penagih GRT ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (3) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penagih GRT disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala UPT.

Pasal 22

(1) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (SPP-GRT) sebagai dasar pembayaran GRT yang terutang. (2) SPP-GRT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu diterima oleh Pejabat Penagih. (3) Dokumen SPP-GRT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan : a. lembar pertama untuk WB; b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi; d. lembar keempat untuk Kepala UPT; e. lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

BAB Kesatu

Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Dana Reboisasi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Penggantian Nilai Tegakan

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pengenaan GRT atas hasil hutan kayu alam didasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu.

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota pada setiap triwulan melakukan rekonsiliasi administratif terhadap SPP dengan LHP/LP/ DKB/LHC/risalah lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, dan bukti setor masing-masing WB. (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota pada setiap bulan Januari tahun berikutnya melakukan rekonsiliasi administratif SPP yang diterbitkan selama 1 (satu) tahun dengan LHP/LP/DKB/LHC/risalah lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, dan bukti setor masing- masing WB. (3) Kepala Dinas Provinsi pada setiap semester melakukan rekonsiliasi administratif terhadap SPP dengan LHP/DKB/LHC/risalah lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, dan bukti setor dengan Dinas Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal hasil rekonsiliasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3), ternyata volume di SPP lebih rendah daripada LHP/LP/DKB/LHC/Risalah lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, maka WB wajib membayar kekurangan PSDH, DR, PNT dan atau GRT. (5) Terhadap kekurangan pembayaran PSDH, DR, PNT dan atau GRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penagih dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP-PSDH, SPP- DR, SPP-PNT dan atau SPP-GRT sejak diterimanya laporan kekurangan bayar. (6) SPP-PSDH, SPP-DR, SPP-PNT dan atau SPP-GRT yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilunasi selambat- lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH, SPP-DR, SPP-PNT dan atau SPP-GRT diterbitkan. (7) Dalam hal hasil rekonsiliasi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) terdapat perbedaan ternyata volume di SPP lebih tinggi daripada LHP/LP/DKB/LHC/Risalah lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, maka kelebihan bayar PSDH, DR, dan atau PNT dapat diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas kewajiban pembayaran PSDH, DR dan atau PNT periode berikutnya.

Pasal 27

(1) Dalam hal sampai dengan akhir kegiatan tahunan terdapat stock hasil hutan yang belum dibayar PSDH, DR dan atau PNT, Pejabat Penagih wajib menerbitkan SPP-PSDH, SPP-DR dan atau SPP-PNT dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Pemeriksaan stock hasil hutan. (2) SPP-PSDH, SPP-DR dan atau SPP-PNT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi paling lambat 6 (enam) hari sejak SPP- PSDH, SPP-DR dan atau SPP-PNT diterbitkan.

Pasal 28

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan, instansi kehutanan berwenang melakukan penelitian/pengujian besarnya PSDH, DR dan atau PNT yang wajib dibayar oleh WB.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 29

Koreksi

(1) WB selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan (LPIK) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan dilampiri salinan SPP-PSDH, SPP-DR dan atau SPP-PNT berikut bukti pelunasan dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada: a. Kepala Dinas Provinsi; dan b. Kepala UPT

Pasal 30

(1) WB setiap akhir kegiatan tahunan wajib menyampaikan Laporan Produksi dan Realisasi Pembayaran PSDH, DR dan PNT kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Format Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan blanko sebagai tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Provinsi; dan c. Kepala UPT.

Pasal 31

Pejabat Penagih menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi penerbitan SPP-PSDH, SPP-DR dan atau SPP-PNT kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, Lampran X dan Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 32

Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Penyetoran Iuran Kehutanan (LRPIK) setiap bulan dari seluruh Wajib Bayar di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan ini dengan tembusan kepada: a. Sekretaris Jenderal; b. Direktur Jenderal, dan c. Kepala UPT.

Pasal 33

Kepala Dinas Provinsi menyampaikan Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LGRPIK) PSDH, DR dan atau PNT setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran XV, lampiran XVI dan Lampiran XVII Peraturan ini dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal; dan b. Kepala UPT.

Pasal 34

(1) Sekretaris Jenderal sebagai bendahara penerima melakukan rekonsiliasi setoran PNBP ke kas negara (KPPN) atas SPP-PNBP setiap 3 (tiga) bulan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. (2) Hasil rekonsilisasi atas SPP-PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 35

Koreksi

(1) Dalam hal pembayaran SPP-PSDH, SPP-DR, SPP-PNT dan atau SPP- GRT yang terutang melampaui jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), WB dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari bagian yang terutang. (2) Apabila pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih, WB dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 36

(1) Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Denda Keuangan (SPP-Denkeu) atas pembayaran melampaui jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII, lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXI Peraturan ini. (2) Pelunasan SPP-Denkeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SPP-Denkeu. (3) Apabila WB tidak melakukan pembayaran SPP-Denkeu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Denda Keuangan (SPP-Denkeu) atas pembayaran melampaui jatuh tempo pembayaran dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Kesatu. (4) Apabila WB tidak melakukan pembayaran SPP-Denkeu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Denda Keuangan (SPP-Denkeu) atas pembayaran melampaui jatuh tempo pembayaran dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Kedua. (5) Apabila WB tidak melakukan pembayaran SPP-Denkeu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Denda Keuangan (SPP-Denkeu) atas pembayaran melampaui jatuh tempo pembayaran dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Ketiga. (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 37

Pejabat Penagih PSDH, DR, PNT dan atau GRT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor p-52-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 35

BAB Kedua

Pasal 36