PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-5-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-5-menhut-ii-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan : 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutpaut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 3. Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan / atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya. 4. Lembaga Kehumasan Kementerian Kehutanan adalah unit organisasi dalam suatu lembaga Kementerian Kehutanan yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan. 5. Kepala Pusat Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala Pusat Humas adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan publikasi kehutanan serta hubungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Informasi Kehumasan adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 7. Penyebarluasan informasi kehumasan adalah kegiatan yang menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa dan media komunikasi lainnya. 8. Juru Bicara Kementerian Kehutanan adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kehutanan. 9. Pejabat kehumasan adalah kepala unit kerja yang melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan. 10. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah lembaga teknis Kementerian Kehutanan yang berada di daerah-daerah.

BAB II

TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KEHUMASAN

Pasal 2

Koreksi

Lembaga Kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas : a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Kehutanan; b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proposional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat; c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Kehutanan secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat; d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan Kementerian Kehutanan; dan e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Kehutanan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kehumasan mempunyai tugas sebagai tempat penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta membangun hubungan antar lembaga guna meningkatkan citra positif Kementerian Kehutanan.

Pasal 4

(1) Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan bertindak sebagai juru bicara Menteri Kehutanan. (2) Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam hal : a. meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu; b. meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; dan c. menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu.

Pasal 6

Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 7

Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan mengkoordinir Pejabat Kehumasan di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 8

Pejabat Kehumasan Kementerian Kehutanan mempunyai wewenang : a. mencari, mengolah dan menganalisa informasi; b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra Kementerian Kehutanan yang bersih dan bertanggung jawab; c. memberikan informasi kebijakan; dan d. menyebarluaskan informasi kebijakan pembangunan kehutanan.

BAB III

KEGIATAN KEHUMASAN

Pasal 9

Koreksi

Kegiatan kehumasan meliputi : a. manajemen hubungan masyarakat; b. hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga; c. pengembangan analisa media dan informasi; d. manajemen komunikasi krisis; e. analisa pemberitaan media massa; f. tata kelola infrastruktur kehumasan; g. konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan; h. pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi; i. pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan j. evaluasi penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 10

(1) Manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan : a. fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik; b. identifikasi kebijakan dan tata cara organisasi; dan c. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik. (2) Manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi; b. menyusun program dan kegiatan kehumasan; c. merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan; d. membuat standar operasional dan prosedur humas; e. merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan; f. membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi; g. menyebarluaskan informasi; dan h. melakukan pembinaan kehumasan.

Pasal 11

(1) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit atau satuan kerja, dan praktisi kehumasan dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan, media massa dan lembaga masyarakat lainnya. (2) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. menjalin hubungan kerja dengan mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kehutanan; b. menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan kehumasan lainnya melalui forum koordinasi kehumasan; c. menjalin hubungan dengan media; d. memetakan dan monitoring media massa; e. menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra; f. melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi; g. memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat; h. melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta; i. melaksanakan forum diskusi; j. memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa; k. melaksanakan program kemanusiaan; dan l. menyelenggarakan dan mengikuti pameran.

Pasal 12

(1) Pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistimatis, akurat dan akuntabel. (2) Pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik; b. memilih media yang paling tepat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yang akan disampaikan dan luasan cakupan wilayah yang menjadi sasaran komunikasi; c. pembentukan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan; d. menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak kebijakan yang dikeluarkan dengan mengikuti perkembangan berita, baik lokal, regional maupun internasional; e. melaksanakan penelitian dan pengembangan manajemen umpan balik informasi; f. melaksanakan pengumpulan pendapat umum; g. melaksanakan analisis isi berita; dan h. menganalisa isu dan pendapat umum.

Pasal 13

(1) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi. (2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan krisis yang terjadi pada unit kerja masing-masing. (3) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. penyusunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis; b. komunikasi dalam situasi krisis; c. pembentukan kelompok kerja pusat penanganan krisis; d. pengawasan perkembangan situasi krisis; dan e. pelaporan perkembangan krisis.

Pasal 14

(1) Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diarahkan pada kegiatan menganalisa isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media massa. (2) Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online; b. analisis isi pemberitaan media massa; dan c. pemetaan dinamika isu pemberitaan media.

Pasal 15

(1) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja lembaga kehumasan pemerintah. (2) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kehumasan; b. melakukan pengadaan barang dan jasa terkait infrastruktur kehumasan; dan c. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan.

Pasal 16

(1) Konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diarahkan pada komunikasi antara Humas Kementerian Kehutanan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan, yaitu dari kelompok birokrasi, pelaku usaha, akademisi, LSM dan masyarakat adat. (2) Konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan pembangunan kehutanan di lingkungan Kementerian Kehutanan. (3) Konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik; b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan Kementerian Kehutanan; c. pelaksanaan forum dialog bersama pemerintah dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan d. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat. (4) Sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi kebijakan pembangunan kehutanan.

Pasal 17

(1) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, photo maupun data elektronik. (2) Hasil dari rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi publik. (3) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan : a. menyusun data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan; b. menyiapkan dan menganalisis data, latar belakang kebijakan pembangunan kehutanan sebagai bahan informasi publik; c. menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa; d. menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa; e. pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Kementerian Kehutanan; g. melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi; h. menghimpun dan menyusun naskah sambutan dan pidato pimpinan; i. mempublikasikan kebijakan, program dan kegiatan eksternal; j. membuat siaran pers; k. melaksanakan konferensi atau jumpa pers; l. melaksanakan kegiatan seminar, konferensi dan lokakarya; m. membuat opini untuk media massa; n. menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik; o. menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik; dan p. membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan pemerintah.

Pasal 18

(1) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, efisien, produktif dan bertanggungjawab. (2) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengawasan terhadap kesesuaian pemberitaan dan informasi yang disampaikan; dan b. analisa berita umpan balik secara cepat atas informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Pasal 19

(1) Evaluasi penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan. (2) Evaluasi penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. membuat prioritas evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan; b. melakukan evaluasi pada sumber data dan kebijakan kegiatan penyelenggaraan kehumasan; c. menganalisa dokumen kegiatan dengan hasil kegiatan; dan d. membuat rekomendasi atas hasil analisa kegiatan penyelenggaraan kehumasan.

Peraturan Menteri Nomor p-5-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26