Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P. 49/Menhut-II/2011 Tanggal :
28 Juni 2011 RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) 2011-2030
1. PENDAHULUAN
1.1. RKTN Bahwa sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 41/1999 Pasal 20, Pemerintah menyusun rencana kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44/2004 dan penyusunannya telah melibatkan para pihak/stakeholder kehutanan.
Dengan melibatkan para pihak, maka masalah dinamika kompleksitas pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan diharapkan dapat ditampung dan dijabarkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030, dan tidak menutup kemungkinan revisinya di kemudian hari sesuai perkembangan zaman.
RKTN merupakan arahan makro indikatif sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan, rencana investasi dan rencana kerja usaha dalam berbagai skala geografis, jangka waktu dan fungsi-fungsi pokok kawasan hutan. Dengan RKTN ini diperlukan transformasi kelembangaan yang tidak dapat dihindarkan dan perlu direncanakan dengan baik untuk keberlanjutan dan keberadaan sumberdaya hutan.
Tekanan terhadap sumberdaya hutan telah menyebabkan semakin terdegradasinya sumberdaya hutan. Hal ini tercermin dalam proses review tata ruang yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dimana hampir seluruh daerah mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan.
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) memberikan arah pengurusan hutan ke depan melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara adil dan berkelanjutan, potensi multi fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai posisi penting Kehutanan INDONESIA di tingkat nasional, regional dan global di tahun 2030 melalui optimalisasi dan pemantapan kawasan hutan, peningkatan produktivitas dan nilai sumberdaya hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, peningkatan riset dan teknologi kehutanan, mewujudkan kelembagaan bagi tata kelola kehutanan secara efisien dan efektif serta mengoptimalkan keunggulan komparatif kehutanan INDONESIA.
1.2. Sistematika Penulisan Bab 1. Pendahuluan Bab 2.Potensi dan Realitas Bab 3.Analisa Spasial Arahan Pemanfaatan dan Rasionalisasi Kawasan Bab 4.Target Capaian Sektor Kehutanan Bab 5.Kebijakan dan Strategi Bab 6.Pengarus-utamaan RKTN Bab 7. Penutup Lampiran www.djpp.kemenkumham.go.id
2. POTENSI DAN REALITAS
2.1. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Gambar 1. Peta Kawasan Hutan INDONESIA.
Berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011, luas kawasan hutan dan perairan seluruh INDONESIA adalah 130,68 juta ha. Menurut fungsinya kawasan tersebut terdiri dari Hutan Konservasi (HK) seluas 26,82 juta ha, Hutan Lindung (HL) seluas 28,86 juta ha, Hutan Produksi (HP) seluas 32,60 juta ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 24,46 juta ha, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 17,94 juta ha. Total panjang batas kawasan hutan baik batas luar maupun batas antar fungsi mencapai 281.873 km. Sampai dengan tahun 2010, realisasi tata batas mencapai 74,67% atau sekitar 222.452 km dan kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 14,24 juta ha.
Gambar 2. Kondisi Penutupan Hutan INDONESIA Tahun 2009.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Penutupan lahan kawasan hutan INDONESIA terdiri dari 41,26 juta ha hutan primer, 45,55 juta ha hutan sekunder, 2,82 juta ha hutan tanaman serta 41,05 juta ha merupakan areal yang tidak berhutan. Penutupan lahan berhutan terdapat juga di luar kawasan hutan/areal penggunaan lainnya yaitu seluas sekitar 8,07 juta hektar yang potensial dijadikan penunjang industri kehutanan baik yang berbasis kayu maupun non kayu.
Gambar 3. Luas Kawasan Hutan Per Fungsi serta Kondisi Penutupan Kawasan Hutan INDONESIA.
2.2. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Untuk kepentingan non kehutanan penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan (perubahan peruntukan) untuk perkebunan dan transmigrasi serta melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Gambaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dapat dilihat dalam Gambar 4 berikut.
Gambar 4. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan INDONESIA (s/d Januari 2011).
www.djpp.kemenkumham.go.id
2.3 Potensi Manfaat Hutan INDONESIA diharapkan kembali menjadi penggerak ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional di masa datang. Selain kontribusi dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, minyak kayu putih, gondorukem, terpentin, serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar, hutan INDONESIA dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam bentuk jasa-jasa lingkungan dan wisata alam diantaranya melalui penyediaan oksigen dan keindahan bentang alamnya. Hutan INDONESIA juga diharapkan menjadi solusi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan, air dan energi di masa depan dengan kemampuannya dalam mengatur siklus air serta potensinya sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan (bioenergy, panas, dan air).
Selain itu, kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan hutan INDONESIA tidak hanya berperan sebagai penyeimbang iklim global, namun sekaligus juga memberikan peluang ekonomi dalam skema perdagangan karbon baik melalui skema voluntary maupun mandatory.
Di samping potensi sumber daya hutan yang sangat besar, pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan INDONESIA masih menghadapi berbagai tantangan seperti kepastian hak atas kawasan hutan, kelembagaan kehutanan dan masih rendahnya persepsi tentang nilai hutan.
3. ANALISIS SPASIAL DAN RASIONALISASI KAWASAN
3.1. Analisis Spasial Gambar 5: Skema Analisis Spasial www.djpp.kemenkumham.go.id
Pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional kedepan diarahkan menjadi 6 (enam) arahan makro sebagaimana terlihat pada Gambar
5. Penentuan arahan spasial pemanfaatan kawasan hutan dilakukan dengan melakukan analisis spasial (overlay 21 peta tematik) dan berdasarkan kriteria sebagaimana tertulis pada Tabel 1. Mengingat RKTN ini adalah perencanaan pada tingkat nasional maka data dasar yang digunakan adalah peta tematik dengan skala 1 : 250.000.
Tabel 1. Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKTN No.
Arahan Kriteria Umum
1. Kawasan untuk Konservasi Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut • Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove • Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan.
3. Kawasan untuk Rehabilitasi Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan
4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 hektar.
5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7500 hektar dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman
6. Kawasan untuk Non Kehutanan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer dan Sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.
Secara umum tujuan utama dari arahan makro pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
No Arahan Pemanfaatan 1 Kawasan untuk Konservasi Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan 2 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon
Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkan melalui pemanfatan kawasan ini.
3 Kawasan untuk Rehabilitasi Kawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan.
Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
4 Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE.
5 Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil Kawasan Hutan ini tujuan utamnya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.
6 Kawasan untuk Non Kehutanan Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan.
Prosesnya tetap melalui prosedur perundangan yang berlaku.
Pemanfaatan Kawasan Hutan pada periode tahun 2011 sampai dengan 2030 bertumpu pada satuan pulau di tujuh pulau besar INDONESIA: Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Pulau Bali-Nusa Tenggara.
Dengan merujuk pada enam arahan spasial, yang meliputi: (1) Kawasan untuk Konservasi; (2) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut; (3) Kawasan untuk Rehabilitasi; (4) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar; (5) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil; dan (6) Kawasan untuk Non Kehutanan, maka ditetapkan arahan indikatif RKTN 2011-2030.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3.2. Hasil Analisis Kawasan (Arahan Pemanfaatan) Proses analisis spasial menghasilkan luas arahan indikatif rencana kehutanan tingkat nasional sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 dan 3. Luas dalam tabel ini merupakan kondisi luas kawasan hutan sampai dengan bulan April 2011.
Tabel 2. Hasil analisis Kawasan (Juta Hektar) No.
Arahan/Rencana Luas
1. Kawasan untuk Konservasi 23,20
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut 28,40
3. Kawasan untuk Rehabilitasi 13,53
4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar 54,52
5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil 6,97
6. Kawasan untuk Non Kehutanan 4,06 Jumlah 130,68 Tabel 3. Hasil Analisis Kawasan Berdasarkan Fungsi (Juta Hektar) Arahan/Rencana Fungsi Kawasan HK HL HP Tetap Terbatas Konversi Kawasan untuk Konservasi 23,20 - - - - Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut - 22,91 1,45 0,61 3,42 Kawasan untuk Rehabilitasi 3,62 4,14 2,78 2,23 0,75 Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar - - 26,18 20,17 8,18 Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil - 1,81 2,19 1,45 1,53 Kawasan untuk Non Kehutanan - - - - 4,06 Jumlah 26,82 28,86 32,60 24,46 17,94 www.djpp.kemenkumham.go.id
3.3. Luas Efektif Arahan Pemanfaatan Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah maka perlu dilakukan rasionalisasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional sehingga dapat lebih menjamin kepastian hukum dan berusaha di bidang kehutanan.
Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP.
Analisis empiris terhadap proses review tata ruang yang sudah dan sedang berjalan menunjukkan bahwa kebutuhan sektor lain terhadap kawasan hutan adalah sekitar 20% dari luas kawasan dan terjadi di semua fungsi kawasan hutan. Dengan pengalaman tersebut maka dalam RKTN ini diasumsikan bahwa dalam jangka waktu 20 tahun kedepan luas efektif kawasan hutan yang dapat di manfaatkan adalah 80% dengan konflik yang minimal. Rasionalisasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar- benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi.
Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan tahun 2030 luas kawasan hutan di hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) pada tiga arahan pemanfaatan (kawasan untuk rehabilitasi, kawasan untuk pengusahaan skala besar dan kawasan untuk pengusahaan skala kecil) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80%.
Diskenariokan bahwa 20% atau sekitar 14,28 juta hektar kawasan hutan dari ketiga arahan pemanfaatan di dalam hutan lindung dan hutan produksi dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang selama ini terjadi. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut diatas sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 18,34 juta ha.
Perhitungan luas efektif kawasan hutan sebagaimana Tabel 4.
Karena pengurangan kawasan hutan dalam proses review tata ruang terjadi di semua fungsi kawasan maka untuk menjaga agar target-target pembangunan kehutanan tetap tercapai, maka dilakukan rasionalisasi kawasan, dimana maka pada sebagian wilayah HPK pada tiga arahan pemanfaatan (kawasan untuk rehabilitasi, kawasan untuk pengusahaan skala besar dan kawasan untuk pengusahaan skala kecil) dikembalikan fungsinya menjadi HP.
Sedangkan kawasan HPK dengan arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut difungsikan sebagai kawasan yang dilindungi.
Dengan skenario seperti di atas, maka pada tahun 2030 luas kawasan hutan yang secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas 112,34 juta hektar atau 85% dari luas kawasan saat ini (Tabel 5).
www.djpp.kemenkumham.go.id
Tabel 4. Perhitungan Luas Efektif/Rasionalisasi Kawasan Hutan (Juta Hektar) Arahan/Rencana Fungsi Kawasan Rasionalisasi Kawasan HK HL HP Tetap Terbatas Konversi Kawasan untuk Konservasi 23,20 - - - - Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut - 22,91 1,45 0,61 3,42 Kawasan untuk Rehabilitasi 3,62 4,14 2,78 2,23 0,75 14.28 ha (20% dari luas arahan rehabilitasi dan pengusahaan hutan di hutan lindung dan hutan produksi) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar - - 26,18 20,17 8,18 Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil - 1,81 2,19 1,45 1,53 Kawasan untuk Non Kehutanan - - - - 4,06 Jumlah 26,82 28,86 32,60 24,46 17,94 Tabel 5. Luas Arahan Pemanfaatan Pada Tahun 2030 (Juta Hektar) Arahan/Rencana Fungsi Kawasan Jumlah HK HL HP Tetap Terbatas Konversi Kawasan untuk Konservasi 23,20 - - - - 23,20 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut - 22,91 1,45 (+ 3,42) 0,61 arahan menjadi HP 28,40 Kawasan untuk Rehabilitasi 3,62 3,32 2,23 (+ 0,60) 1,78 80% sisa arahan menjadi HP 11,55 Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar - - 20,93 (+ 6,55) 16,14 80% sisa arahan menjadi HP 43,62 Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil - 1,44 1,76 (+ 1,22) 1,15 80% sisa arahan menjadi HP 5,57 Kawasan untuk Non Kehutanan 18,34 Jumlah 26,82 27,67 26,37 (+11,79) 19,68 - Luas Efektif Kawasan Hutan 112,34 (85% dari luas total kawasan saat ini) www.djpp.kemenkumham.go.id
4. TARGET CAPAIAN SEKTOR KEHUTANAN Target capaian pembangunan sektor kehutanan dalam RKTN 2011-2030 adalah pembangunan kehutanan berkelanjutan (sustainable forest development). Pembangunan kehutanan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan sektor kehutanan.
Basis ekologi pembangunan kehutanan berkelanjutan dalam RKTN 2011-2030 adalah meningkatkan produktifitas kawasan konservasi dan biodiversity kawasan dan fungsi hutan.
Basis ekonomi pembangunan kehutanan berkelanjutan dalam RKTN 2011-2030 adalah menciptakan pertumbuhan dan pemerataan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan. Sedangkan basis sosial pembangunan kehutanan berkelanjutan dalam RKTN 2011-2030 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan kelembagaan berkelanjutan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan.
4.1. Kawasan Untuk Konservasi Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan kawasan konservasi ialah 26.819.385 ha dimana 61% diantaranya merupakan areal taman nasional. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk pemanfaatan secara lestari seluruh potensi kawasan, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah.
Produk hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan hutan merupakan komoditas yang harus dikembangkan dan menjadi unggulan sektor kehutanan di masa depan. Jasa- jasa lingkungan berbasis hutan harus terus dikembangkan dan akan semakin diperdagangkan dan diinternalisasikan dalam mekanisme pasar baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun global seiring dengan kemajuan pendekatan pengukurannya.
Oleh karenanya, ke depan nilai jasa lingkungan hutan harus diperhitungkan sebagai sumber pertumbuhan baru sektor kehutanan yang cukup signifikan melalui kegiatan pemanfaatan berbasis perlindungan dan pengawetan di kawasan konservasi. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi khususnya di taman nasional harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif.
Gambar 6. Beberapa Contoh Potensi Komoditas dan Jasa Lingkungan Di Taman Nasional.
www.djpp.kemenkumham.go.id
4.2. Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut Luas total arahan kawasan hutan alam dan lahan gambut mencapai 28,4 juta hektar. Tujuan utama dari kawasan ini adalah diarahkan untuk stok potensi karbon. Dari luasan tersebut seluas 1,83 juta ha merupakan areal gambut dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Dengan asumsi bahwa 1 hektar hutan alam berpotensi menyimpan 254 ton karbon dan 1 hektar lahan gambut dapat menyimpan 3.500 ton karbon, maka potensi penyimpanan karbon secara keseluruhan mencapai 13,15 milyar ton karbon. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi dalam skema perdagangan karbon.
4.3. Kawasan Untuk Rehabilitasi Kawasan ini merupakan lahan kritis yang perlu dilakukan percepatan rehabilitasi.
Luas total arahan kawasan yang perlu direhabilitasi sampai dengan tahun 2030 adalah seluas 11,55 juta hektar sehingga setiap tahun minimal 580.000 hektar areal harus dapat terehabilitasi.
Dengan asumsi dalam satu hektar terdapat 1.650 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2030 mencapai 19,04 Milyar batang pohon. Lebih lanjut, dengan asumsi 1 hektar kawasan hasil rehabilitasi dapat menyerap 140 ton karbon, maka pada tahun 2030 jumlah total karbon yang dapat terserap sebanyak 1,62 milyar ton karbon.
Hasil rehabilitasi dapat dilakukan pengelolaan sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
Gambar 7. Target Luas dan Jumlah Pohon Rehabilitasi.
4.4. Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil Dari hasil analisis spasial dan skenario rasionalisasi kawasan hutan, sampai dengan tahun 2030 terdapat lebih kurang 43,6 juta hektar dialokasikan untuk pengusahaan hutan skala besar (IUPHHK-HA/HT/RE) dan 5,6 juta hektar untuk pengusahaan skala kecil (HTR,HKm dan HD). Dari luasan tersebut, sampai dengan awal tahun 2011, kawasan www.djpp.kemenkumham.go.id
hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan untuk pengusahaan skala besar yaitu seluas 34,47 juta hektar dan pengusahaan skala kecil seluas 0,67 juta hektar, sehingga masih terdapat 9,1 huta hektar kawasan yang dapat dialokasikan untuk pengusahaan skala besar dan 4,9 juta hektar untuk pengusahaan skala kecil.
Tabel 6. Ketersediaan Kawasan Hutan Untuk Pemanfaatan (Juta Hektar) Arahan/Rencana Luas Izin Pemanfaatan Eksisting Alokasi Arahan Pemanfaatan Per Fungsi Total Luas Arahan Sisa Alokasi Kawasan HL HP HPT Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Besar 34,48 - 20,93 (+ 6,55) 16,14 43,62 9,14 Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Kecil 0,69 1,44 1,76 (+ 1,22) 1,15 5,57 4,90 Total 35,15
1.44 30,46 17,29
49.19
14.04 Ke depan, pemanfaatan kawasan hutan khususnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu akan lebih difokuskan pada pembangunan hutan tanaman baik hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat serta dengan mengoptimalkan pengelolaan hutan alam yang telah memiliki izin pemanfaatan seluas 24,8 juta ha. Sampai dengan tahun 2030 ditargetkan pembangunan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT) mencapai 10 juta hektar dan hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 1,7 juta hektar. Dengan asumsi Nett Plantable Area (NPA) adalah 65% maka luas kawasan yang dibutuhkan untuk pembangunan hutan tersebut adalah seluas 15,4 juta hektar untuk IUPHHK-HT dan 2,6 juta hektar untuk HTR.
Tabel 7. Target Pembangunan Hutan Tanaman (Juta Hektar) Arahan Jenis Target 2030 Pemanfaatan Saat Ini Kebutuhan Kawasan Sampai 2030 Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Besar IUPHHK-HT 15,9 9,4 6,5 IUPHHK-HA 24,8 24,8 - Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Kecil HTR 2,6 0,63 2,0 Total 43,3 34,83 8,5 www.djpp.kemenkumham.go.id
Selain pembangunan hutan tanaman di dalam kawasan hutan, pengembangan hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa yang sampai saat ini telah mencapai 2,8 juta hektar merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat.
Dengan luas target pembangunan hutan tanaman, optimalisasi pengelolaan hutan alam dan tanaman, serta pengembangan hutan rakyat diharapkan akan meningkatkan produksi kayu dan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri berbasis kayu.
Pada tahun 2030, hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat dengan luas total mencapai 14,5 juta hektar diprediksi akan mampu memproduksi kayu sebesar 362,5 juta m3/tahun dengan syarat riap pertumbuhan atau Mean Annual Increament (MAI) sebesar 25 m3/ha/tahun. Sedangkan untuk hutan alam, dengan luas 24,8 juta hektar, diprediksi akan mampu memproduksi kayu sebesar 14 juta m3 dengan syarat MAI sebesar 0,57 m3/ha/tahun. Dengan jumlah produksi kayu tersebut, pada tahun 2030 diharapkan industri plywood dapat meningkatkan produksinya menjadi 37,2 juta m3, kayu gergajian sebesar 41,25 juta m3, woodworking dan furniture ditargetkan mampu memproduksi masing-masing sebesar 21,8 juta m3 dan 3,4 juta m3. Ke depan industri kehutanan juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemenuhan energi baru terbarukan (bio energy) melalui produksi 5 juta ton methanol pada tahun 2030 (Gambar 8).
Gambar 8. Target Produksi Plywood, Kayu Gergajian, Woodworking, Furniture dan Bioenergy.
Lebih lanjut, pada tahun 2030, industri pulp dan kertas INDONESIA ditargetkan mampu memproduksi pulp sebesar 45-63 juta ton dan produksi kertas sebesar 40,5-56,7 juta ton (Gambar 9).
www.djpp.kemenkumham.go.id
5,4 45,0 5,4 63,0 Saat ini 2011 2015 2020 2025 2030 Skenario 1 Skenario 2 3,0 40,5 3,0 56,7 Saat ini 2011 2015 2020 2025 2030 Skenario 1 Skenario 2 Gambar 9. Skenario Target Produksi Pulp (Kiri Atas) dan Kertas (Kanan Atas) dalam juta ton.
4.5. Kawasan Untuk Pembangunan Non Kehutanan Sebagai bagian dari pembangunan nasional, sektor kehutanan telah berperan dalam mendukung pembangunan sektor non kehutanan melalui penyediaan lahan baik melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan maupun melalui mekanisme tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan. Sampai dengan bulan Januari tahun 2011, total seluas 0,6 juta hektar kawasan telah dipinjampakaikan untuk kepentingan berbagai sektor seperti pertambangan, energi, transportasi dan lain sebagainya. Selain itu total seluas 5,9 juta hektar kawasan hutan telah dilepaskan untuk mendukung usaha perkebunan dan pengembangan wilayah transmigrasi.
Berdasarkan hasil analisis spasial dan rasionalisasi kawasan hutan, sampai dengan tahun 2030 total seluas 18 juta hektar kawasan hutan dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan sektor non kehutanan. Alokasi kawasan hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan serta dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4.6. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Selama ini, pemanfaatan sumberdaya hutan lebih difokuskan pada hasil hutan berupa kayu. Ke depan, potensi sumberdaya hutan yang berupa hasil hutan non kayu harus dapat dikelola secara optimal.
Tabel 8. Contoh Komoditi dan Target Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan.
Komoditi Produksi Saat Ini Target Produksi 2030 Rotan (Ton)
269.870
716.000 Gondorukem (Ton)
56.817
150.700 Terpentin (Ton)
12.147
32.200 Kayu Putih (Ton) 338 900 Kulit Satwa (Lembar)
1.600.000
4.245.200 www.djpp.kemenkumham.go.id
4.7.Penyerapan Tenaga Kerja Tabel 9. Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman dan Industri Kehutanan (Juta Orang).
Tenaga Kerja Pembangunan Hutan Tanaman Tenaga Kerja Industri Total HTI 5,42 Primer 2,45 7,87 HTR 0,49 Pulp 0,067 0,56 HR 0,80 Kertas 0,087 0,87 Total 6,71 2,60 9,31 Apabila dijumlahkan dengan total tenaga kerja yang dibutuhkan/diserap dalam pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam di taman nasional sebesar 5,8 juta orang maka, total tenaga kerja yang dibutuhkan/diserap sekitar 15,1 juta orang.
4.8. Kontribusi Sosial Kawasan Hutan Di masa datang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui upaya penyediaan 5,6 juta hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan skema-skema lainnya.
Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di INDONESIA, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (institutional sustainability) pada aras mikro dan makro. Pada aras mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan di kawasan seluas 5,6 juta hektar tersebut yang berbasis pada modal sosial (social capital) komunitas lokal.
Pada aras makro, sampai dengan tahun 2030 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan interes ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar cultural cognitive yang ada dan berkembang dalam masyarakat.
4.9. Kelembagaan Pengelolaan Hutan Untuk menjalankan seluruh target di atas dibangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada seluruh fungsi hutan dan seluruh kawasan hutan negara sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak. Pembangunan KPH ini diprioritaskan di provinsi yang pemerintah daerahnya telah siap dan berkomitmen membangun KPH dan pada wilayah- wilayah yang diprioritaskan sebagai lokasi penurunan emisi gas rumah kaca.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
5.1. Umum Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026- 2030 Pembaharuan sistem Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundangan (cth: Revisi Peraturan Kehutanan Terkait perijinan).
√ Transformasi teknologi dan kelembagaan √ Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan √ Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan √ Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan √ Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi) √ Penyelesaian review RTRWP tepat waktu √ Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan √ √ Peningkatan produktifitas hutan √ √ √ √ Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan (cth: Joint Production) √ √ √ √ Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan √ √ √ √ Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi √ √ √ √ Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif √ √ √ √ Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam √ √ √ √ Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK √ √ √ √ Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) √ √ √ √ Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat) √ √ √ √ Pengembangan sistem insentif dan disinsentif Pengalokasian DAK-Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan) √ √ √ Pemberian kemudahan proses dan perizinan √ √ √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026- 2030 kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya Insentif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verfikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan √ √ √ √ Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Penetapan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan) √ √ √ √ Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan √ √ √ √ Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan √ √ √ √ Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.
√ √ √ √ Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) √ √ Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi √ √ √ √ Pemberian kewenangan yang lebih jelas terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi √ √ Peningkatan Koordinasi lintas sektor/ kementerian Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait (cth: pemanfaatan sarjana penggerak desa) √ √ √ √ Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan (cth: transportasi menuju taman nasional) √ √ √ Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan √ √ Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK √ √ √ √ Penggunaan PDB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi nasional √ √ √ Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi √ √ √ √ Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan √ √ √ √ Peningkatan peran penyuluh kehutanan √ √ √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026- 2030 dan Pengembangan SDM Kehutanan Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan √ √ √ √ Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah √ √ √ √ Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah √ √ √ √ Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan pusat dan daerah √ √ √ √ Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan √ √ √ √ Peningkatan Peran Sektor Kehutanan INDONESIA di tingkat regional dan global Peningkatan kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan √ √ √ √ Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global √ √ √ √ Peningkatan peran kehutanan INDONESIA dalam kepemimpinan regional dan global √ √ √ √ Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten √ √ √ √ Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum √ √ √ √
5.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam Peningkatan Peran Pemanfaatan dalam Perlindungan dan Konservasi SDH (3P = Pemanfaatan, Perlindungan, Pengawetan) √ √ √ √ Percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada taman nasional yang mempunyai potensi tinggi dan tantangan rendah √ √ Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif/disinsentif √ √ √ √ Diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan (cth:
geothermal, pemanfaatan air/energi) √ √ Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari cost center menjadi profit center) tanpa menghilangkan fungsi √ www.djpp.kemenkumham.go.id
Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 konservasi.
5.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Penguatan Pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif/disinsentif.
√ √ √ √ Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Nasional REDD+ √ √ Mengembangkan pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan √ √ √ √
5.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Rehabilitasi Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Percepatan rehabilitasi kawasan hutan Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan √ √ √ √ Pemberian insentif kepada para pihak yang mmpunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi √ √ √ √ Mempermudah dan mempercepat proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+ √ √ √ √ Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai √ √ √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
5.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030
1. Peningkatan produk hasil hutan
2. Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan Intensifikasi produksi hasil hutan kayu √ √ √ √ Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan √ √ √ √ Penetapan dan Pengembangan komoditas strategis kehutanan √ √ √ √ Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu √ √ √ √ Meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan √ √ √ √ Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa) √ √ √ √ Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar (cth: 10% dari areal harus dikelola bersama masyarakat) √ √ √ √ Perbaikan mekanisme pengakuan hutan adat √ √ Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat dan industri ikutannya √ √ √ √ Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat √ √ √ √
5.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan Integrasi pemanfaatan kawasan untuk non kehutanan dengan pengelolaan kawasan √ √ √ √ Penerapan prinsip kehati hatian dalam proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan √ √ √ √ www.djpp.kemenkumham.go.id
5.7. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKTN 2011-2030 Menurut Pulau Wilayah Kebijakan Umum JAWA Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan (Perum Perhutani).
Pengembangan Industri kehutanan berbasis hutan rakyat dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
SUMATERA Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan serta efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi.
Pengembangan hutan tanaman.
KALIMANTAN Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi usaha kehutanan Pengembangan hutan tanaman.
Pengembangan industri kehutanan SULAWESI Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal.
Pengembangan hutan tanaman.
Pengembangan industri kehutanan Pengembangan HHBK.
MALUKU Peningkatan peran perlindungan dan konservasi serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal.
Pengembangan hutan tanaman.
Pengembangan industri kehutanan.
BALI DAN NUSA TENGGARA Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta peningkatan perlindungan dan konservasi hutan.
Pengembangan HHBK.
Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam PAPUA Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pengembangan usaha bernilai tambah tinggi serta pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal.
Pengembangan hutan tanaman.
Pengembangan industri kehutanan.
6. PENGARUSUTAMAAN RKTN Untuk memastikan RKTN ini digunakan sebagai landasan perencanaan kehutanan nasional maupun daerah, diperlukan sejumlah langkah sebagai berikut:
a. Pengintegrasian RKTN kedalam RPJMN 2015-2019
b. Penjabaran RKTN kedalam Rencana-rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan (seperti Pola Rehabilitasi Hutan Lahan, Roadmap Penelitian dan Pengembangan dan lain-lain)
c. Penjabaran RKTN kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota www.djpp.kemenkumham.go.id
6. PENUTUP Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 merupakan arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN 2011-2030 menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah termasuk perencanaan kehutanan di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan KPH. Untuk itu kepada para pihak yang membidangi rencana dibidang kehutanan agar segera menyusun rencana-rencana kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran II. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P…./Menhut-II/2011 Tanggal :
PETA ARAHAN INDIKATIF RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) 2011-2030 www.djpp.kemenkumham.go.id