PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-49-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA

PERMEN Nomor p-49-menhut-ii-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 4/Menhut- II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor : 12), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara yang selanjutnya disebut HPHTI-S adalah hak sementara yang diberikan kepada perusahaan swasta dan atau perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Tanaman Industri, baik Pola Transmigrasi maupun swasta murni. 2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku juga bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara Swasta Murni.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA

Pasal I

Koreksi

Pasal 1

Pasal 6A

Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku juga bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara Swasta Murni.