PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-48-menhut-ii-201 Tahun 2013 tentang PEDOMAN REKLAMASI HUTAN PADA AREAL BENCANA ALAM

PERMEN Nomor p-48-menhut-ii-201 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan : 1. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas bencana alam. 3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. 5. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 6. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit. 7. Bencana alam adalah kejadian alam yang mengakibatkan perubahan bentang alam, sehingga terjadi penurunan kualitas hutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS, dinyatakan oleh yang berwenang. 8. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BENCANA ALAM

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyebab bencana alam dikelompokkan menjadi dua yaitu : a. alamiah; dan b. kelalaian. (2) Bencana alam yang bersifat alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. (3) Bencana alam yang bersifat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan oleh faktor manusia. (4) Faktor manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik atas pemegang hak pengelolaan, izin pemanfaatan hutan, atau bukan pemegang izin.

Pasal 5

(1) Penentuan penyebab bencana alam dilakukan melalui identifikasi, observasi, dan verifikasi di lapangan. (2) Penentuan penyebab terjadinya bencana alam menjadi dasar dalam penunjukkan penanggung jawab kegiatan reklamasi hutan pada areal bencana alam. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan reklamasi hutan pada areal bencana alam, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Evaluasi. (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dinas provinsi/kabupaten/kota, unsur unit pelaksana teknis (UPT), dan Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan. (3) Tim Evaluasi bertugas MENETAPKAN lokasi dan menganalisis penyebab terjadinya bencana alam.

Pasal 7

(1) Penetapan lokasi bertujuan untuk menentukan lokasi reklamasi hutan yang berada pada kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. (2) Penetapan lokasi dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data spasial dan numerik kawasan hutan yang terganggu. (3) Dalam hal penentuan lokasi reklamasi hutan yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan reklamasinya baru dilakukan apabila sumber bencana alamnya berasal dari dalam kawasan hutan. (4) Penetapan lokasi menjadi dasar dalam menentukan penyebab bencana alam.

Pasal 8

(1) Reklamasi hutan pada areal bencana alam secara alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Penanggung jawab kegiatan reklamasi hutan pada areal bencana alam oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu : a. Pada kawasan hutan konservasi oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam/Balai Besar Taman Nasional/Balai Taman Nasional; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pada tahura oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan; atau c. Pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan.

Pasal 9

(1) Penanggung jawab kegiatan reklamasi hutan pada kawasan hutan yang dibebani hak/izin pemanfaatan hutan dilakukan oleh pemegang hak/izin pemanfaatan hutan; (2) Kelalaian pemegang hak/izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dievaluasi oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dituangkan dalam berita acara; (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Rancangan teknis disusun berdasarkan hasil analisis : a. kondisi biofisik; dan b. kondisi sosial ekonomi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain : a. topografi atau bentuk lahan; b. iklim; c. hidrologi; d. kesuburan tanah; e. kondisi vegetasi awal; dan f. vegetasi asli. (3) Kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain : a. demografi; b. sarana dan prasarana; c. aksesibilitas.

Pasal 12

Rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain memuat : a. lokasi/site reklamasi hutan; b. jenis kegiatan reklamasi; c. luas atau volume setiap jenis kegiatan reklamasi; d. pola tanam (tahapan penanaman, jarak tanam, jenis tanaman dan lain-lain); e. kebutuhan bahan dan alat; f. kebutuhan tenaga kerja; g. kebutuhan biaya; h. tata waktu; i. peta rancangan penanaman (lay out tanaman); dan/atau j. gambar rancangan bangunan konservasi tanah.

Pasal 13

(1) Kondisi biofisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebagai langkah awal untuk menentukan tahapan kegiatan penanaman; www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kegiatan penanaman dapat diawali prakondisi dengan menanam jenis tanaman pionir atau jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing species) sebelum dilakukan pengayaan dengan penanaman jenis tanaman asli setempat. (3) Jenis tanaman yang dipilih diarahkan pada penanaman jenis tanaman asli setempat, yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanahnya.

Pasal 14

Proses penyusunan, penilaian dan pengesahan rancangan teknis yaitu : a. Pada kawasan hutan konservasi penyusunan dilaksanakan oleh BBKSDA/BKSDA/Balai Besar TN/Balai TN, dinilai oleh BPDAS dan disahkan oleh Kepala BBKSDA/BKSDA/Balai Besar TN/ Balai TN; b. Pada Tahura, penyusunan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, dinilai oleh BPDAS dan disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan; c. Pada kawasan hutan yang dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan, disusun oleh pemegang hak, dinilai oleh BPDAS dan disahkan oleh pemegang hak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 15

Koreksi

Pelaksanaan reklamasi hutan akibat bencana alam meliputi 3 tahap, yaitu: a. penataan lahan; b. revegetasi; c. pemeliharaan tanaman.

Pasal 16

Koreksi

(1) Penataan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a pada areal bencana alam dilakukan apabila diperlukan hingga mencapai kondisi lahan yang stabil dan aman. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penataan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi topografi, jenis tanah dan iklim setempat, meliputi : a. pengaturan bentuk lereng; b. pengaturan saluran air.

Pasal 17

(1) Pengaturan bentuk lereng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan air limpasan (run off), erosi dan sedimentasi serta longsor; (2) Bentuk lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangan terlalu tinggi atau terjal dan dibentuk berteras-teras, tinggi dan kemiringan lereng dimaksud tergantung kepada sifat tekstur dan struktur tanah serta curah hujan.

Pasal 18

(1) Pengaturan saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mengatur air agar mengalir pada tempat tertentu dan dapat mengurangi kerusakan lahan; (2) Jumlah dan kerapatan serta bentuk saluran air tergantung pada bentuk lahan (topografi), jenis tanah, curah hujan dan luas areal yang akan direklamasi.

Pasal 19

Revegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan : a. persiapan lapangan; b. persemaian dan/atau pengadaan bibit; c. pelaksanaan penanaman; dan d. pemeliharaan tanaman.

Pasal 20

Kegiatan persiapan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi pekerjaan : a. pembersihan lahan; b. pengolahan tanah; dan c. perbaikan kesuburan tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 21

Pekerjaan pembersihan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dari material sisa bencana alam dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada tanaman.

Pasal 22

Pekerjaan pengolahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan agar tanah menjadi gembur sehingga perakaran tanaman dapat dengan mudah menembus tanah dan mendapat unsur hara yang diperlukan dengan baik, sehingga pertumbuhan tanaman dapat sesuai dengan yang diinginkan.

Pasal 23

Pekerjaan perbaikan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dimaksudkan agar kualitas tanah yang kurang subur bagi pertumbuhan tanaman mendapat perlakuan khusus antara lain: penggunaan mulsa, jerami dan bahan organik serta pemupukan.

Pasal 24

(1) Dalam hal persemaian, bibit yang dibutuhkan untuk melakukan revegetasi harus dipenuhi melalui persemaian dan/atau pengadaan bibit; (2) Ketentuan pelaksanaan kegiatan persemaian dan/atau pengadaan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tahapan kegiatan pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi : a. pengaturan arah larikan tanaman; b. pemasangan ajir; c. distribusi bibit; d. pembuatan lubang tanaman; dan e. penanaman.

Pasal 26

Tahapan penanaman dilakukan dengan cara antara lain : a. Untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, tahap pertama dilakukan penanaman tanaman penutup (cover crop). b. Setelah tanaman penutup (cover crop) tumbuh, pada lokasi tertentu harus diawali prakondisi dengan menanam jenis tanaman pionir atau jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing species) dengan tujuan www.djpp.kemenkumham.go.id agar penutupan lahan dan pengkayaan unsur hara tanah dapat dicapai dengan cepat. c. Setelah tanaman pionir berumur antara 2 – 3 tahun dilakukan pengkayaan melalui penanaman jenis asli setempat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi yang pada umumnya memerlukan naungan pada awal penanamannya.

Pasal 27

Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan tanaman sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keadaan optimum bagi pertumbuhan tanaman. (2) Kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi: penyulaman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pencegahan terhadap kebakaran hutan dan penggembalaan liar.

BAB Ketiga

Revegetasi

Pasal 19

Koreksi

Revegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan : a. persiapan lapangan; b. persemaian dan/atau pengadaan bibit; c. pelaksanaan penanaman; dan d. pemeliharaan tanaman.

Pasal 20

Koreksi

Kegiatan persiapan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi pekerjaan : a. pembersihan lahan; b. pengolahan tanah; dan c. perbaikan kesuburan tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 21

Pekerjaan pembersihan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dari material sisa bencana alam dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada tanaman.

Pasal 22

Pekerjaan pengolahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan agar tanah menjadi gembur sehingga perakaran tanaman dapat dengan mudah menembus tanah dan mendapat unsur hara yang diperlukan dengan baik, sehingga pertumbuhan tanaman dapat sesuai dengan yang diinginkan.

Pasal 23

Pekerjaan perbaikan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dimaksudkan agar kualitas tanah yang kurang subur bagi pertumbuhan tanaman mendapat perlakuan khusus antara lain: penggunaan mulsa, jerami dan bahan organik serta pemupukan.

Pasal 24

(1) Dalam hal persemaian, bibit yang dibutuhkan untuk melakukan revegetasi harus dipenuhi melalui persemaian dan/atau pengadaan bibit; (2) Ketentuan pelaksanaan kegiatan persemaian dan/atau pengadaan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tahapan kegiatan pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi : a. pengaturan arah larikan tanaman; b. pemasangan ajir; c. distribusi bibit; d. pembuatan lubang tanaman; dan e. penanaman.

Pasal 26

Tahapan penanaman dilakukan dengan cara antara lain : a. Untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, tahap pertama dilakukan penanaman tanaman penutup (cover crop). b. Setelah tanaman penutup (cover crop) tumbuh, pada lokasi tertentu harus diawali prakondisi dengan menanam jenis tanaman pionir atau jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing species) dengan tujuan www.djpp.kemenkumham.go.id agar penutupan lahan dan pengkayaan unsur hara tanah dapat dicapai dengan cepat. c. Setelah tanaman pionir berumur antara 2 – 3 tahun dilakukan pengkayaan melalui penanaman jenis asli setempat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi yang pada umumnya memerlukan naungan pada awal penanamannya.

Peraturan Menteri Nomor p-48-menhut-ii-201 Tahun 2013 tentang PEDOMAN REKLAMASI HUTAN PADA AREAL BENCANA ALAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31