Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan…

Pasal 2

Ruang lingkup Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, meliputi : a. jenis-jenis pungutan; b. tata cara pengenaan pungutan; c. tata cara penyetoran hasil pemungutan; dan d. pelaporan;

Pasal 3

Koreksi

Jenis PNBP yang dikenakan terhadap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : a. aula kapasitas 150 – 200 orang; b. kamar dengan AC kapasitas 3 tempat tidur; c. kamar dengan kipas angin kapasitas 3 tempat tidur; d. kamar mess non AC kapasitas 2 tempat tidur; e. kamar mess dengan AC kapasitas 2 tempat tidur; f. ruang kelas kapasitas 20 orang ber-AC, papan tulis; g. ruang kelas kapasitas 30 orang ber-AC, papan tulis; h. ruang kelas kapasitas > 40 orang ber-AC, papan tulis; i. ruang kelas kapasitas > 40 orang, kipas angin, papan tulis; j. ruang rapat dengan AC, kapasitas 20 orang; k. ruang rapat dengan AC, kapasitas 30 orang; l. laboratorium Bahasa Inggris kapasitas 20 orang; m.laboratorium komputer, AC, kapasitas 10 orang; n. tempat perkemahan (camping ground) kapasitas 30 orang; o. tempat perkemahan (camping ground) kapasitas 100 orang; dan p. penggunaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat.

Pasal 4

(1) Setiap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan selain Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dikenakan pungutan. (2) Besarnya tarif pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Tarif pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Pungutan kepada wajib bayar. (4) Wajib bayar berwajiban melunasi tarif sebelum pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan. (5) Pengelola Pungutan menerbitkan tanda bukti pembayaran pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.

Pasal 5

(1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah wajib bayar melunasi kewajibannya, Pengelola Pungutan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan. (2) Semua penerimaan pungutan pemakaian sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan wajib disetor langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima. (3) Bukti setor PNBP yang asli disimpan oleh Bendahara Penerimaan untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya. (4) Segala biaya yang berhubungan dengan pelunasan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan membuka rekening Bank pada Bank Pemerintah untuk menerima hasil pungutan, sesuai ketentuan perundang-undangan. (6) Bendahara penerimaan wajib segera menyetorkan seluruh PNBP bidang srana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan ke Kas Negara.

Pasal 6

Koreksi

(1) Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran hasil penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan kepada Kepala Kantor Satuan Kerja setiap akhir bulan tahun berjalan dengan tembusan kepada Kepala Badan P2SDM Kehutanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. (2) Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, Kepala Kantor Satuan Kerja melaporkan secara tertulis jumlah penerimaan dan penyetoran pungutan kepada Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dilampiri copy bukti setor (SSBP) dengan tembusan kepada : b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan; c. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan cq. Kepala Biro Keuangan. (3) Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan kepada Menteri Kehutanan paling lama akhir bulan Februari tahun berikutnya dengan tembusan kepada : a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; b. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Guna efektifitas dan peningkatan terhadap PNBP pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan, BP2SDM melakukan pembinaan pada Satuan Kerja pendidikan dan pelatihan kehutanan. (2) Pembinaan dilakukan melalui penetapan kebijakan, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, supervisi, bidang sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.

Pasal 8

Koreksi

(1) BP2SDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengenaan PNBP yang dilakukan pada Satuan Kerja bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.47/Menhut-II/2014 TENTANG : 16 Juli 2014 TATACARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN JENIS DAN TARIF PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PEMAKAIAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN JENIS PNBP SATUAN TARIF (Rp.) A. Aula kapasitas 150 – 200 orang 1 x pakai 8 jam kelebihan per-jam 1.000.000 100.000 1. a. BDK Bogor; b. BDK Samarinda; c. BDK Makassar; d. BDK Pematang Siantar; e. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka; f. BDK Pekanbaru; dan g. Pusdiklat Kehutanan. 2. a. BDK Kupang; dan 1 x pakai 8 jam 500.000 b. BLK Manokwari kelebihan per-jam 50.000 B. Kamar dengan AC kapasitas 3 tempat tidur 1. a. Pusdiklat Kehutanan; b.BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka. per-kamar per-hari 150.000 2. a. BDK Bogor; per-kamar per-hari 125.000 b.BDK Pematang Siantar; c. BDK Makassar; d.BDK Samarinda; e. BDK Kupang; dan f. BLK Manokwari C. Kamar dengan kipas angin kapasitas 3 tempat tidur a. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka; b.BDK Bogor; c. Pematang Siantar; d.BDK BDK Pekanbaru; per-kamar per-hari 75.000 e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h.BLK Manokwari D. Kamar Mess Non AC kapasitas 2 tempat tidur a.BDK Bogor; per-kamar per-hari 50.000 b.BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka; c. BDK Pematang Siantar; d.BDK Pekanbaru; e.BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g.BDK Kupang; dan h.BLK Manokwari E. Kamar Mess dengan AC kapasitas 2 tempat tidur a.BDK Bogor; per-kamar per-hari 100.000 b.BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka; c. BDK Pematang Siantar; d.BDK Pekanbaru; e.BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g.BDK Kupang; dan h.BLK Manokwari JENIS PNBP SATUAN TARIF (Rp.) F. Ruang kelas kapasitas 20 orang, ber-AC, papan tulis 1. Pusdiklat Kehutanan per-kelas per-8 jam 300.000 kelebihan per-jam 30.000 2. a.BDK Bogor; per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam 200.000 20.000 b.BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka c. BDK Pematang Siantar; d.BDK Pekanbaru; e.BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g.BDK Kupang; dan h.BLK Manokwari G. Ruang kelas kapasitas 30 orang, dengan AC, papan tulis 1. Pusdiklat Kehutanan per-kelas per-8 jam 450.000 kelebihan per-jam 45.000 2. a. BDK Bogor; per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam 250.000 25.000 b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari H. Ruang kelas kapasitas lebih dari 40 orang, dengan AC, papan tulis 1. a. BDK Bogor; per-kelas per-8 jam 400.000 b. Pusdiklat Kehutanan kelebihan per-jam 40.000 2. a. BDK Bogor; per-kelas per-8 jam kelebihan per-jam 300.000 30.000 b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari. I. Ruang kelas kapasitas lebih dari 40 orang, dengan kipas angin, papan tulis a. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka 1 x pakai 8 jam kelebihan per-jam 150.000 15.000 b. BDK Pematang Siantar; c. BDK Pekanbaru; d. BDK Makassar; e. BDK Samarinda; f. BDK Kupang; dan g. BLK Manokwari. J. Ruang rapat dengan AC, kapasitas 20 orang a. BDK Bogor; 1 x pakai 8 jam kelebihan per-jam 150.000 15.000 b. BDK Kadipaten di Kabupaten Majalengka c. BDK Pematang Siantar; d. BDK Pekanbaru; e. BDK Makassar; f. BDK Samarinda; g. BDK Kupang; dan h. BLK Manokwari. K. Ruang rapat dengan AC kapasitas 30 orang Pusdiklat Kehutanan 1 x pakai 8 jam 300.000 kelebihan per-jam 30.000 JENIS PNBP SATUAN TARIF (Rp.) L. Laboratorium Bahasa Inggris kapasitas 20 orang per-kelas per-jam 150.000 M. Laboratorium komputer, AC, kapasitas 10 orang per-lab per-jam 100.000 N. Empat perkemahan (camping ground), kapasitas 30 orang per-hari 200.000 O. Tempat perkemahan (camping ground), kapasitas 100 orang per-hari 500.000 P. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) a. Penggunaan untuk keperluan shooting per-hari 1.750.000 b. Pemotretan per-hari 125.000 c. Bibit tanaman per-bibit 2.500 d. Penggunaan untuk perkemahan (camping ground) per-10 s/d 100 orang per-hari 175.000 MENTERI KEHUTANAN ZULKIFLI HASAN

Peraturan Menteri Nomor p-47-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9