PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-46-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-46-menhut-ii-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2007 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2008. 2. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2007 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2008. 3. Perorangan (individu) adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara INDONESIA. 4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan; 5. Pohon inti adalah pohon muda jenis komersial berdiameter minimal 20 (dua puluh) cm yang akan membentuk tegakan utama yang akan ditebang pada rotasi tebang berikutnya; 6. Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam hutan yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi; 7. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang ditetapkan dalam izin untuk ditebang; 8. Pohon induk adalah pohon hasil seleksi dalam tegakan hutan yang dipelihara untuk tujuan sebagai penghasil benih atau bibit; 9. Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK) adalah areal hutan yang diperuntukkan untuk kebun tegakan bibit, kebun percobaan penelitian dan pengembangan, penangkaran satwa, hutan pendidikan dan latihan, terdapat bangunan atau kegiatan keagamaan atau religi dan budaya atau perlindungan setempat. 10. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan; 11. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Provinsi; 12. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Kabupaten/ Kota; 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang Bina Produksi Kehutanan; 14. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Koreksi

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan sepanjang yang menyangkut kayu dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur oleh Bupati/ Walikota, Gubernur, dan atau Menteri, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Juli 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.46/Menhut-II/2009 Tanggal : 22 Juli 2009 Contoh Formulir Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Nomor : ............., ............................ Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan atas nama : Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Umur : Pekerjaan : Alamat : Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau bukan kayu : a. Didaerah Kabupaten/Kota : Wilayah Administrasi Kehutanan : b. Luas Areal Hutan : c. Untuk Keperluan : d. Lamanya : e. Jenis Dan Jumlah Hasil Hutan Yang dipungut : Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan : 1. ........................... dst. Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon, Materai ( ............................. ) Tembusan : 1. Menteri Kehutanan 2. Gubernur Propinsi .... 3. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Propinsi............ 4. Kepala Dinas Kabupaten/kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.............. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H.MS KABAN LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.46/Menhut-II/2009 Tanggal : 22 Juli 2009 Contoh Formulir Izin Pemungutan Hasil Hutan Izin Pemungutan Hasil Hutan Untuk : Menebang Kayu/Mengambil Kayu/Mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu Setelah mempertimbangkan surat permohonan Nomor ..............., tanggal .................., atas nama ........................................, maka memberi Izin Pemungutan Hasil Hutan sebagai berikut : Nama Alamat Pemegang Izin Letak Areal Hutan Jumlah/Jenis Hasil Hutan Jangka Waktu Keterangan Pemegang izin ini harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di bidang kehutanan. Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. .........., ....................... Pejabat Pemberi Izin (..............................) Tembusan Kepada Yth : 1. Menteri Kehutanan 2. Gubernur Provinsi... 3. Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi............ 4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Kabupaten/Kota........... MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H.MS KABAN

Peraturan Menteri Nomor p-46-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

BAB X

Pasal 13

Pasal 14