Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MEN…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut- II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Pasal 5

Koreksi

(1) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam dan/atau IUPHHK Pada HTI dan atau HTR dan atau HTHR dalam hutan tanaman harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan copy Surat Keputusan Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (SK. RKT-UPHHK) tahun berjalan apabila bahan baku merupakan tebangan tahun berjalan atau Laporan Mutasi Kayu Bulat/Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LM-KB/LM- KBK) sumber bahan baku bulan terakhir sebelum penyusunan RPBBI dan copy SK. RKT-UPHHK tahun sebelumnya apabila bahan baku merupakan hasil tebangan tahun sebelumnya; b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Desa dan/atau Hutan Kemasyarakatan harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan copy rencana tebangan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bahan baku merupakan tebangan tahun berjalan atau LM- KB/LM-KBK sumber bahan baku bulan terakhir sebelum penyusunan RPBBI dan copy rencana tebangan kayu tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bahan baku merupakan hasil tebangan tahun sebelumnya; c. Izin Lainnya yang Sah (ILS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir h, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan copy Surat Keputusan Izin Lainnya yang Sah (SK. ILS) hasil hutan kayu atau Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (SK. IPK) yang berlaku dan LM-KB/LM-KBK sumber bahan baku bulan terakhir sebelum penyusunan RPBBI; d. Hutan rakyat atau hutan hak, yang dapat terdiri dari jenis-jenis kayu yang pengangkutannya : 1) Belum ditetapkan menggunakan SKAU, harus dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dengan pemilik hutan rakyat atau pengumpul kayu tebangan hutan rakyat atau pihak yang diberi kuasa oleh pemilik hutan rakyat, atau; 2) Telah ditetapkan menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), tidak dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan. e. Perkebunan, yang dapat terdiri dari : 1) Perkebunan besar swasta nasional atau perkebunan negara, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dengan pemilik perkebunan atau yang diberi kuasa oleh pemilik perkebunan dan copy izin atau rencana penebangan/pemanfaatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau; 2) Perkebunan rakyat, tidak perlu dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan copy izin/rencana penebangan/ pemanfaatan. f. Impor kayu harus dilampiri atau dilengkapi dengan dokumen impor atau dokumen rencana impor; g. Hasil lelang yang berasal dari rampasan, sitaan dan/atau temuan harus dilampiri atau dilengkapi dengan copy kutipan risalah lelang kayu dari Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara setempat; h. Pemilik atau pedagang hasil hutan dari asal usul yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c : 1) Apabila kayu telah dimiliki oleh pedagang dan merupakan eks tebangan hutan alam, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan dan LM-KB/LM-KBK dan bukti keabsahan kayu pada pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau; 2) Apabila kayu belum dimiliki tetapi masih dalam proses pemilikan oleh pedagang dari pemilik awal atau pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan ILS hasil hutan kayu atau IPK sebagaima dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i , harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan antara IPHHK dan pedagang, dan surat perjanjian kerjasama rencana jual beli antara pedagang dan pemilik awal atau pemegang izin. i. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) lain dalam bentuk kayu bulat, barang setengah jadi atau kayu olahan setengah jadi dan kayu limbah proses produksi IPHHK, harus dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan. (2) Dalam hal IPHHK menggunakan sumber bahan baku IUPHHK Pada Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam, IUPHHK Pada HTI, IUPHHK Pada HTR, IUPHHK Pada HTHR, IUPHHK Pada Hutan Desa, IUPHHK Pada Hutan Kemasyarakatan atau ILS hasil hutan kayu milik sendiri dilampiri atau dilengkapi dengan copy SK. RKT-UPHHK/Rencana Tebangan Kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau SK. ILS hasil hutan kayu tanpa surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan. (3) Dalam hal IPHHK menggunakan sumber bahan baku yang berasal dari Perum Perhutani dilampiri atau dilengkapi dengan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan atau surat dari Perum Perhutani unit setempat yang menerangkan IPHHK merupakan pengguna atau pengolah kayu bulat tebangan Perum Perhutani. (4) Kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan pihak yang diberi kuasa oleh pemegang IUPHHK/ILS atau IPK dengan tetap dilengkapi copy SK. RKT- UPHHK atau rencana tebangan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/SK ILS atau IPK dan LMKB/LMKBK. (5) Dalam hal IPHHK menggunakan bahan baku berasal dari : a. Perkiraan persediaan akhir/perkiraan stock di IPHHK pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dilampiri atau dilengkapi dengan LM-KB/LMKBK bulan terakhir sebelum penyusunan RPBBI, bagi yang menyusun dan menyampaikan RPBBI sebelum tanggal 1 Januari tahun berjalan; b. Persediaan akhir/stock di IPHHK pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dilampiri atau dilengkapi dengan LM- KB/LM-KBK bulan Desember tahun sebelumnya, bagi yang menyusun dan menyampaikan RPBBI setelah tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Koreksi

(1) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disampaikan dengan surat pengantar dari pengurus Pemegang IU-IPHHK kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya telah diterima tanggal 31 Januari tahun berjalan. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Kepala Dinas kabupaten/kota untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun; b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; c. Direktur Jenderal untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (3) Penyampaian RPBBI kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan : a. Secara manual oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, sebagai bahan pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota; b. Secara manual oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, sebagai bahan pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Dinas Provinsi; c. Secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, sebagai bahan pemantauan dan evaluasi oleh Direktur Jenderal, atau secara manual apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi. (4) Apabila aplikasi RPBBI sudah tidak mengalami gangguan atau telah berfungsi kembali maka RPBBI yang telah disampaikan secara manual harus dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK. (5) Apabila tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. (6) Bagi pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang akan menyampaikan RPBBI secara elektronik mengunakan sumber bahan baku ILS atau IPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf h, tetapi nama perusahaan sumber bahan baku belum ada pada data base sistem aplikasi diwajibkan untuk menyampaikan copy SK. ILS atau IPK dilengkapi surat pengantar menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini. (7) Apabila ILS atau IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir tetapi masih memiliki stock kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil, maka penyampaian copy SK.ILS atau IPK harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Stock Opname pada akhir masa berlakunya perizinan dan copy LMKB dan/atau LMKBK sejak berakhirnya perizinan. (8) Penyampaian RPBBI dibuktikan dengan surat tanda terima yang diterbitkan : a. Secara manual oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah RPBBI diterima, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada : 1. Kepala Dinas Provinsi; 2. Kepala Balai. b. Secara manual oleh Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah RPBBI diterima, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada : 1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 2. Kepala Balai. c. Secara elektronik oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, yang dapat dicetak sendiri oleh Pemegamg IU-IPHHK dan berlaku sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau secara manual terhadap penyampaian RPBBI secara manual apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi. (9) Surat tanda terima penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b dan huruf c dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini. (10) Penyampaian RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBI secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (8) huruf c dapat dipantau oleh Kepala Dinas Provinsi dan oleh Kepala Balai melalui login masing-masing. (11) Surat pengantar RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan secara manual kepada : a. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (12) Penyampaian tembusan surat pengantar RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (11) cukup hanya disertai atau dilampiri dengan resume RPBBI yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut- II/2007, tidak dilampiri dengan buku RPBBI dan dokumen pendukung bahan baku. (13) Surat pengantar dan resume RPBBI sebagaimana dimaksud ayat (11) dan ayat (12) untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dicetak dari aplikasi RPBBI. (14) Bagi daerah kota yang tidak memiliki Dinas Kota, RPBBI dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Walikota dan Kepala Balai. (15) Dalam hal RPBBI dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5, IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. (16) Bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, lampiran atau kelengkapan RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) tidak disertakan pada penyampaian secara elektronik tetapi disimpan sebagai arsip oleh pemegang IU-IPHHK, kecuali ayat (6) atau ayat (7). (17) Pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang telah menyampaikan RPBBI secara elektronik melalui aplikasi RPBBI di kemudian hari ternyata tidak memiliki kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) atau data RPBBI tidak benar atau tidak sesuai dengan dokumen kelengkapannya, pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. (18) Dalam hal RPBBI akan menggunakan sumber bahan baku dari IU- PHHK/ILS atau IPK tetapi sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan RKT/ILS atau IPK belum disahkan, maka RPBBI disusun dan disampaikan berdasarkan stock tanggal 31 Desember tahun sebelumnya di IPHHK dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b. (19) RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dilakukan perubahan apabila pemegang IU-IPHHK telah dapat melakukan kontrak kerjasama suplai/pasokan dengan pemegang IU-PHHK/ILS atau IPK berdasarkan RKT/ILS atau IPK yang telah disahkan. 4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 Pasal baru, yaitu Pasal 7a dan Pasal 7b yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 7a (1) Penyampaian RPBBI secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. (2) Standar waktu yang digunakan untuk menentukan saat diterima penyampaian RPBBI secara elektronik adalah Waktu INDONESIA Bagian Barat. (3) Penyampaian RPBBI yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian yang jatuh pada hari libur, dianggap tepat waktu. Pasal 7b Aplikasi mengalami gangguan atau gagal operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c adalah tidak berfungsinya aplikasi RPBBI yang diakibatkan antara lain gangguan jaringan komputer global atau internet, bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, over kapasitas data base server, proses penyempurnaan atau maintenance aplikasi dengan waktu lebih dari 3 x 24 jam, bukan sebagai akibat dari kesalahan pengoperasian oleh pengguna. 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Koreksi

(1) Berdasarkan penyampaian RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (8) huruf a, Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat- lambatnya setiap tanggal 10 Pebruari tahun berjalan membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBI untuk disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal. (2) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rekapitulasi volume bahan baku berdasarkan kategori sumbernya disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III.A dan Lampiran III.B Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007. (3) Berdasarkan penyampaian RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan ayat (8) huruf b, Kepala Dinas Provinsi selambat- lambatnya setiap tanggal 10 bulan Pebruari tahun berjalan melakukan penyampaian datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan tembusan surat tanda terima penyampaian RPBBI dan tembusan surat pengantar RPBBI yang dilampiri resume RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a, ayat (11) huruf a dan ayat (12), Kepala Balai selambat-lambatnya tanggal 20 Pebruari tahun berjalan melakukan penyampaian datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur Jenderal. 6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Koreksi

(1) Berdasarkan penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, setiap tanggal 1 Pebruari tahun berjalan Direktur Jenderal melalui aplikasi RPBBI membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBI serta rekapitulasi volume pemenuhan bahan baku. (2) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap wilayah Provinsi atau Balai dapat dipantau oleh Kepala Dinas Provinsi atau oleh Kepala Balai setempat melalui login masing-masing. (3) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rekapitulasi volume bahan baku berdasarkan kelompok sumbernya disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III.c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007. 7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Koreksi

(1) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7). (2) Penyampaian laporan perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pejabat yang berwenang sebelum pasokan bahan baku dipenuhi atau sebelum bahan baku diterima di IPHHK. (3) Apabila laporan perubahan RPBBI yang disampaikan oleh pemegang IU-IPHHK diterima oleh pejabat yang berwenang setelah pemenuhan bahan baku direalisasi, pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. (4) Penyampaian laporan perubahan RPBBI dibuktikan dengan surat tanda terima yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (8) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (9) dan ayat (10). (5) Dalam hal perubahan RPBBI kapasitas izin produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak diterbitkan surat tanda terima dan pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. 8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 Pasal baru, yakni Pasal 11a dan Pasal 11b yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 11a (1) RPBBI kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kecuali huruf i dan huruf j, apabila : a. Setelah 30 hari kalender sejak RPBBI disampaikan ternyata pemenuhan bahan baku tidak direalisasi maka harus dilakukan perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK, dengan mengurangi volume bahan baku dari sumber yang tidak direalisasi. b . Sebagian volume bahan baku RPBBI telah direalisasi tetapi volume sisanya tidak akan direalisasi lagi maka harus dilakukan perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK dengan mengurangi sisa volume bahan baku yang tidak akan direalisasi. (2) Apabila pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan perubahan RPBBI, maka pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. Pasal 11b (1) Berdasarkan tembusan penyampaian Perubahan RPBBI dari pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dan tembusan penerbitan surat tanda penyampaian perubahan RPBBI dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 menyampaikan datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan penyampaian perubahan RPBBI dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik dan penerbitan surat tanda terima penyampaian perubahan RPBBI, Kepala Dinas Provinsi setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 menyampaikan datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur Jenderal. 9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemegang IU-IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI meliputi : a. Realisasi pemenuhan bahan baku disusun menggunakan format dalam Lampiran V Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007. b. Realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi disusun menggunakan format dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007. (2) Laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada : a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara manual, selambat- lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai. b. Kepala Dinas Provinsi secara manual, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai c. Direktur Jenderal secara elektronik, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (3) Berdasarkan tembusan laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Balai melakukan penyampaian datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Dinas Provinsi melakukan penyampaian datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur Jenderal. (5) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dipantau oleh Kepala Dinas Provinsi dan oleh Kepala Balai melalui login masing-masing. (6) Apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi, penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI oleh pemegang IU- IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dilakukan secara manual. (7) Apabila aplikasi RPBBI sudah tidak mengalami gangguan atau telah berfungsi kembali, maka laporan bulanan realisasi RPBBI yang telah disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK. (8) Apabila tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI. (9) Penyampaian tembusan laporan bulanan realisasi RPBBI kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dilakukan secara manual oleh pemegang izin berdasarkan hasil cetak laporan secara elektronik. 10. Diantara Pasal 12 dan 13, disisipkan 2 Pasal baru yaitu Pasal 12a dan Pasal 12b yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 12a (1) Pemegang IU-IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan laporan efisiensi penggunaan bahan baku kepada Direktur melalui penyampaian copy LMKB dan LMKBK serta LMHHOK dan laporan pemanfaatan kayu limbah proses produksi IPHHK yang digunakan untuk menghasilkan produk diversifikasi primer maupun sekunder. (2) Penyampaian copy LMKB dan LMKBK serta LMHHOK dan laporan pemanfaatan limbah proses produksi IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual setiap bulan, selambat-lambatnya diterima tanggal 10 bulan berikutnya. (3) Berdasarkan LMKB dan LMKBK serta LMHHOK dan laporan pemanfaatan limbah kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi efisiensi penggunaan bahan baku. (4) Petunjuk mengenai penyusunan dan penyampaian laporan efisiensi penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pasal 12b Dalam hal pada akhir tahun berjalan IPHHK kelebihan bahan baku maka merupakan stock akhir tahun yang dapat digunakan untuk menyusun RPBBI tahun berikutnya dengan dokumen pendukung LMKB dan/atau LMKBK/LMHHOK. 11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehinga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyampaian RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah tanggal 31 Januari tahun berjalan dikategorikan sebagai RPBBI yang disampaikan terlambat. (2) Penyampaian laporan perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah pemenuhan bahan baku direalisasi dikategorikan sebagai perubahan RPBBI yang disampaikan terlambat. (3) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI oleh pemegang IU- IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah tanggal 10 bulan berikutnya dikategorikan sebagai laporan bulanan yang disampaikan terlambat. 12. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 15a dan Pasal 15b yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 15a (1) Realisasi pemenuhan bahan baku tidak sesuai dengan RPBBI, apabila penggunaan bahan baku melebihi RPBBI dan/atau volume pemenuhan bahan baku melebihi RPBBI dan/atau sumber bahan baku tidak sesuai dengan RPBBI yang berlaku. (2) Realisasi produksi kayu olahan tidak sesuai dengan RPBBI apabila produksi kayu olahan tidak sesuai dengan RPBBI yang disusun berdasarkan kapasitas produksi yang diizinkan. (3) Apabila terdapat ketidak sesuaian RPBBI yang berlaku dengan laporan realisasinya, maka pemegang IU-IPHHK diberikan teguran secara tertulis. Pasal 15b RPBBI, atau laporan perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang disampaikan terlambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau realisasi pemenuhan bahan baku tidak sesuai RPBBI, atau realisasi produksi kayu olahan tidak sesuai RPBBI, atau teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a dijadikan dasar evaluasi IPHHK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemegang Izin Usaha IPHHK yang terlambat menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI dan laporan perubahan RPBBI dikenakan teguran tertulis. (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterlambatan laporan bulanan realisasi RPBBI dan keterlambatan melakukan perubahan RPBBI dijadikan dasar evaluasi IPHHK. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 7, kepada pemegang Izin Usaha IPHHK dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pemegang IU-IPHHK memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini. (4) Pemegang IU-IPHHK dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sesuai ketentuan Pasal 137 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2007 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2008, apabila : a. Tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI; b. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI. (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sampai dengan pemegang IU-IPHHK dapat memenuhi kewajibannya. (6) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI, apabila : a. Sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan pejabat yang berwenang belum menerima penyampaian RPBBI tahun berjalan dari pemegang izin; b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) atau ayat (15) atau ayat (17), atau Pasal 11 ayat (3) atau ayat (5), atau Pasal 11a ayat (2). (7) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan Realisasi RPBBI, apabila : a. Sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya pejabat yang berwenang belum menerima laporan bulanan realisasi RPBBI dari pemegang izin, atau; b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8). 14. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 Pasal baru, yaitu Pasal 16a yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 16a (1) Berdasarkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Kepala Dinas Provinsi : a. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan nomor seri blanko FA-KO yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; b. Tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; c. Tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan rekomendasi nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; d. Membekukan pengangkatan penerbit FA-KO. (2) Berdasarkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) Kepala Balai : a. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan Nomor Register Penerbit FA-KO yang diajukan oleh pemegang IU- IPHHK; b. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan Nomor Register Penerbit FA-KB yang diajukan oleh pemegang IU- IPHHK; c. Membekukan pengangkatan Penerbit FA-KB di perusahaan pemegang IU-IPHHK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur sanksi. 15. Ketentuan Pasal 17 dihapus. PASAL II Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA Lampiran 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2009 Tanggal : 2 Juli 2009 (Contoh Format) KOP SURAT PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK .........., tanggal .......20..... Nomor : Lamiran : 1 (satu) berkas Hal : Penyampaian Copy SK. ILS atau IPK Dalam Rangka Penyampaian RPBBI Secara Elektronik Kepada Yth. : Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan cq. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan Ke … RPBBI*) Tahun ………. IPHHK PT. ……………… secara elektronik melalui aplikasi berbasis web, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. RPBBI/Perubahan Ke …. RPBBI*) Tahun ……. IPHHK PT. ………… akan menggunakan bahan baku kayu bulat tebangan tahun berjalan/stock berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname dan LMKB/LMKBK bulan terakhir eks tebangan*) dari ILS atau IPK atas nama PT. ………....... 2. Berdasarkan pemantauan, data ILS atau IPK sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum terdaftar dalam data base system. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan copy SK. ILS atau IPK tahun berjalan/copy Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat dan LMKB/LMKBK bulan terakhir serta copy SK. ILS *) atas nama perusahaan pemegang izin tersebut di atas. 4. Kami bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang timbul dari penyampaian dokumen dimaksud pada butir 3 Demikian kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut. PT. …………………….. (Tanda tangan dan cap kantor) **) Nama lengkap Direktur Utama/Direktur/Yang Dikuasakan *) *) : **) : Dipilih sesuai kebutuhan, atau dipilih yang sesuai. Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di upload pada aplikasi e-RPBBI. LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.43/Menhut-II/2009 Tanggal : 2 Juli 2009 (contoh Format) KOP SURAT DINAS TANDA TERIMA PENYAMPAIAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)//PERUBAHAN KE ...... RPBBI *) TAHUN ..... INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU Nomor : Tanggal : 1. Nama Pemegang Izin Usaha IPHHK : .......................................................... 2. SK. IUI / Pembaharuan IUI/TDI : No. ....................tanggal ................... 3. Lokasi Industri : Desa ................, Kecamatan ....................., Kabupaten/Kota*) .........., Provinsi .......... 4. Kapasitas Izin : a. Kayu lapis dan atau Laminated Veneer Lumber : ........ meter kubik per tahun b. Veneer : ........ meter kubik per tahun c. Kayu gergajian : ........ meter kubik per tahun d. Serpih kayu : ........ meter kubik/ton/BDT*) per tahun e. Pulp : ........ ton per tahun f. Partikel board atau papan partikel berbahan baku kayu bulat/kayu bulat kecil : ..........meter kubik per tahun g. MDF atau papan serat berbahan baku kayu bulat/kayu bulat kecil : ..........meter kubik per tahun h. Paper berbahan baku kayu bulat/kayu nulat kecil : ..........meter kubik per tahun i. Kayu olahan lainnya berbahan baku kayu bulat/kayu bulat kecil : ......... meter kubik per tahun 5. Rencana IPHHK a. Produksi : 1. Kayu lapis dan atau Laminated Veneer Lumber : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 2. Veneer : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 3. Kayu gergajian : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 4. Serpih kayu : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 5. Pulp : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 6. Partikel Board atau Papan partikel Berbahan Baku Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 7. MDF atau Papan Serat Berbahan Baku Kayu Bulat/kayu Bulat Kecil : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 8. Paper Berbahan Baku Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 9. Kayu Olahan Lainnya Berbahan Baku Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin b. Kebutuhan Bahan Baku 1. Kayu Bulat : ................... meter kubik, terdiri dari : (a) Kayu bulat besar hutan alam : ................... meter kubik (b) Kayu bulat kecil hutan alam : .................. meter kubik (c) Kayu bulat non hutan alam (termasuk hutan hak/hutan rakyat) : .................. meter kubik (d) Kayu Perkebunan : .................. meter kubik 2. Kayu olahan setengah jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain) : ................... meter kubik 3. Kayu limbah (dari pihak lain atau IPHHK lain) : ................... meter kubik C. Sumber Bahan Baku : 1. Kayu bulat : (a) Perkiraan Persediaan Akhir atau Perkiraan Stock /Persediaan Akhir atau Stock*) di IPHHK Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya : ......... meter kubik ......% , terdiri dari : (b) IUPHHK Dalam Hutan Alam : ......... meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. PT. .................... : ......... meter kubik 2. PT. .................... : ......... meter kubik ... .......................... : ......... meter kubik (c) IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Yang Telah Mencapai Keseimbangan : ............ meter kubik .....%, terdiri dari : 1. PT. ............................................. : ............ meter kubik 2. PT. ............................................. : ............ meter kubik ... ..... ............................................. : ............ meter kubik (d) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI : : ........... meter kubik ......%, terdiri dari : 1. PT. ............................................. : ............ meter kubik 2. PT. ............................................. : ............ meter kubik ... ................................................... : ............ meter kubik (e) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Rakyat Atau HTR : ............ meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. .................................................. : ............ meter kubik 2. .................................................. : ............ meter kubik ... .................................................. : ............ meter kubik (f) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Atau HTHR : ............ meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. ..... ............................................. : ............ meter kubik 2. ..... ............................................. : ............ meter kubik ... ................................................... : ............ meter kubik (g Perum Perhutani : ............ meter kubik (h) IUPHHK Dalam Hutan Desa : ............ meter kubik .....%, terdiri dari : 1. .... ............................................. : ............ meter kubik 2. ..... ............................................. : ............ meter kubik .... ..... ............................................. : ............ meter kubik (i) IUPHHK Dalam Hutan Kemasyarakatan : ............ meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. .................................................. : ............ meter kubik 2. .................................................. : ............ meter kubik 3. .................................................. : ............ meter kubik (j) Izin Lainnya Yang Sah (ILS) atau IPK : ............ meter kubik .... %, terdiri dari : 1. ................................................... : ............ meter kubik 2. ................................................... : ............ meter kubik ... ..... ............................................. : ............ meter kubik (k) Hutan Hak/Hutan Rakyat : ........... meter kubik ......%, terdiri dari : 1. ..... .............................................. : ........... meter kubik 2. .................................................... : ........... meter kubik ... ..... ............................................ ........... meter kubik (l) Perkebunan : ............ meter kubik .....%, terdiri dari : 1. ................................................. : ............ meter kubik 2. ................................................. : ............ meter kubik ... ................................................. : ............ meter kubik (m) Impor kayu bulat : ............ meter kubik .....%, terdiri dari : 1. .................................................. : ............ meter kubik 2. .................................................. : ............ meter kubik ... ..... ............................................. : ............ meter kubik (n) Hasil lelang kayu bulat dari temuan, sitaan atau rampasan : ............ meter kubik .... %, terdiri dari : 1. .................................................... : ............ meter kubik 2. ................................................... : ............ meter kubik ....................................................... : ............ meter kubik (o) Pemilik atau pedagang hasil hutan kayu bulat eks tebangan hutan alam dari asal usul yang sah : .......... meter jubik, ......... terdiri dari : 1. .................................................... : .......... meter kubik 2. .................................................... : .......... meter kubik .... ................................................... : .......... meter kubik (p) IPHHK Lain : .......... meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. .................................................... : .......... meter kubik 2. .................................................... : .......... meter kubik ..... .................................................. : .......... meter kubik (q) Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman HTI : ............ meter kubik, .... % terdiri dari : 1. PT. ............................................ : ........... meter kubik 2. PT. ............................................ : ........... meter kubik ... .... ............................................. : ........... meter kubik 2 Kayu olahan setengah jadi dari IPHHK lain : .......... meter kubik, terdiri dari : 1. ............................................................. : .......... meter kubik 2. ............................................................. : .......... meter kubik ......... ....................................................... : .......... meter kubik 3. Kayu Limbah dari IPHHK lain : ...........meter kubik, terdiri dari : 1. ............................................................ : .......... meter kubik 2. ............................................................ : .......... meter kubik ................................................................ : .......... meter kubik Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)/Kepala Dinas Provinsi/An. Direktur Jenderal Direktur *) tanda tangan dan cap stempel kantor**) Nama Lengkap NIP Tembusan : 1. Direktur Jenderal ...................... *) 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)................... ) 3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah .... *) *) : Dicoret yang tidak sesuai atau dipilih sesuai kebutuhan. **) : Dalam hal secara elektronik melalui aplikasi berbasis web cukup dicantumkan "ttd ", tidak tanda tangani dan cap stempel kantor.

Peraturan Menteri Nomor p-43-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-11/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16