PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-40-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-40-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan. 6. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 7. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMN. 8. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 9. Swasta adalah Warga Negara INDONESIA atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum www.djpp.kemenkumham.go.id INDONESIA dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. 10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 14. Lembaga sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. 15. Lembaga sosial keagamaan adalah lembaga sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama. 16. Lembaga sosial kemanusiaan adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan. 17. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Koreksi

(1) Menteri Kehutanan merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab : a. mengajukan permohonan persetujuan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang; b. menerbitkan keputusan pelaksanaan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang; c. melakukan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang; www.djpp.kemenkumham.go.id d. menandatangani perjanjian sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang; e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan; f. melakukan penatausahaan BMN yang disewakan; g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan sewa; h. MENETAPKAN ganti rugi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan; dan i. melakukan penatausahaan atas hasil dari sewa BMN.

Pasal 8

Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab : a. mengajukan permohonan persetujuan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Eselon I yang bersangkutan; b. mengajukan permohonan persetujuan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang sesuai dengan batas kewenangannya; c. mengajukan permohonan penerbitan keputusan pelaksanaan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang; d. membuat dan menandatangani perjanjian sewa BMN dan berita acara serah terima barang yang disewakan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan, setelah mendapat keputusan pelaksanaan sewa BMN dari Pengguna Barang; e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan; f. melakukan penatausahaan BMN yang disewakan; g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan sewa; h. MENETAPKAN ganti rugi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan; www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggung jawab : a. melakukan pembayaran biaya sewa; b. melakukan pembayaran biaya lainnya, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang disewa selama jangka waktu sewa; d. mengembalikan BMN yang disewa kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai kondisi yang diperjanjikan; dan e. memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian sewa.

BAB Kesatu

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

BAB III

MASA SEWA

Pasal 13

Koreksi

Periodesitas sewa dikelompokkan sebagai berikut: a. per tahun; b. per bulan; c. per hari; d. per jam.

Pasal 14

Koreksi

(1) Jangka waktu sewa BMN dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang. (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk BMN berupa: a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk periodesitas sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhinya jangka waktu sewa; www.djpp.kemenkumham.go.id b. untuk periodesitas sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; c. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhinya jangka waktu sewa. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali. (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

Pasal 15

Tata cara pemberian persetujuan, penetapan, dan perjanjian perpanjangan jangka waktu sewa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

Pasal 16

(1) Sewa berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu sewa; b. Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian sewa berakhir dalam hal: a. jangka waktu sewa berakhir; b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian; dan/atau c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Penyewa wajib menyerahkan BMN pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. (2) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pengecekan BMN yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita www.djpp.kemenkumham.go.id Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi BMN bersangkutan. (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

BAB 2

Perjanjian Sewa

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMN berupa: www.djpp.kemenkumham.go.id a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan, yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat: a. dasar perjanjian; b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. jenis, luas atau jumlah barang yang disewakan; d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; e. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; f. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang. (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Salinan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa. (5) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung oleh penyewa.

Pasal 12

(1) Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian. (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Umum Negara. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu pelaksanaan sewa di luar negeri dengan pembayaran uang sewa yang dilakukan pula di luar negeri, pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 1 (satu) hari sebelum www.djpp.kemenkumham.go.id penandatanganan perjanjian, dengan cara menyetorkannya ke rekening kas bendahara penerimaan di luar negeri. (4) Dalam hal sewa BMN yang dilaksanakan dengan periodesitas sewa per hari dan per jam untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian, dengan cara pembayaran secara tunai kepada pejabat pengurus BMN atau menyetorkannya ke rekening kas bendahara penerimaan di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (5) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memperlihatkan bukti setor/kuitansi, sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

BAB 1

Lingkup Tarif Pokok Sewa

Pasal 20

Koreksi

(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dibedakan untuk: a. BMN berupa tanah; b. BMN berupa bangunan; c. BMN berupa tanah dan bangunan; dan d. BMN selain tanah dan/atau bangunan. (2) Tarif pokok sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula sewa BMN berupa prasarana bangunan. (3) Tarif pokok sewa BMN selain tanah dan/atau bangunan dihitung dan ditetapkan oleh masing-masing Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berkoordinasi dengan instansi terkait, setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 21

Tarif pokok sewa untuk BMN berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian dari: www.djpp.kemenkumham.go.id a. faktor variabel sewa tanah; b. luas tanah (Lt); dan c. nilai tanah (Nt).

Pasal 22

(1) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen). (2) Perubahan besaran faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 23

(1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan. (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut. (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam meter persegi.

Pasal 24

(1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan nilai wajar atas tanah. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang nilai buku BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan dengan nilai buku sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penggunaan nilai dalam pengajuan permohonan/usulan sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang : a. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada; atau b. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai tanah, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada www.djpp.kemenkumham.go.id ayat (1) dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada. (3) Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi. (4) Dalam hal tanah yang akan disewakan berada di luar negeri, nilai tanah per meter persegi dapat dihitung dengan menggunakan satuan mata uang setempat.

BAB 2

Tarif Pokok Sewa Tanah

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(1) Tarif pokok sewa untuk BMN berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan hasil perkalian dari: a. faktor variabel sewa bangunan; b. luas bangunan (Lb); dan c. nilai bangunan. (2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

Pasal 26

(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen). (2) Perubahan besaran faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 27

(1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. (2) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan. (3) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan www.djpp.kemenkumham.go.id jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

Pasal 28

(1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang nilai buku BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penggunaan nilai dalam pengajuan usulan sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang : a. dapat digunakan harga satuan bangunan, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada; b. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harga standar bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada; atau c. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai bangunan, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga standar bangunan untuk menghitung harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada. (3) Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi. (4) Dalam hal bangunan yang akan disewakan berada di luar negeri, nilai bangunan per meter persegi dapat dihitung dengan menggunakan satuan mata uang setempat.

Pasal 29

Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan perkalian dari: a. harga satuan bangunan standar (Hs); dan b. nilai sisa bangunan (Nsb).

Pasal 30

(1) Harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan. (3) Penghitungan faktor jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 31

(1) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan. (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusutan BMN. (3) Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, maka perhitungan penyusutan dihitung : a. untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun; b. untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun; dan c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. (4) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen). (5) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan : a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen); b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan c. untuk kondisi rusak berat : 1. untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur sebesar 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2. untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB 3

Tarif Pokok Sewa Bangunan

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan perkalian dari: a. harga satuan bangunan standar (Hs); dan b. nilai sisa bangunan (Nsb).

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

(1) Tarif pokok sewa untuk BMN berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari : a. tarif pokok sewa tanah; dan b. tarif pokok sewa bangunan. (2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. (3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31.

BAB 4

Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari : a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan b. nilai prasarana bangunan (Hp).

Pasal 34

Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan.

Pasal 35

(1) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nilai dalam pengajuan usulan sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang : www.djpp.kemenkumham.go.id a. dapat digunakan nilai buku prasarana bangunan yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada; atau b. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai prasarana bangunan, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada. (3) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah. (4) Dalam hal bangunan yang akan disewakan berada di luar negeri, nilai prasarana bangunan dapat dihitung dengan menggunakan satuan mata uang setempat.

Pasal 36

(1) Nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan nilai setelah diperhitungkan penyusutan. (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusutan BMN. (3) Dalam hal nilai buku prasarana bangunan yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna belum memperhitungkan penyusutan, maka nilai buku prasarana bangunan dihitung dengan perkalian antara : a. harga prasarana bangunan (Hp); dan b. nilai sisa prasarana bangunan (Nsp).

Pasal 37

(1) Harga prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a merupakan harga prasarana bangunan dalam keadaan baru dalam rupiah per meter persegi. (2) Nilai sisa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan. (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perhitungan penyusutan dihitung : www.djpp.kemenkumham.go.id a. untuk prasarana berupa pekerjaan halaman sebesar 5% (lima persen) per tahun; b. untuk prasarana berupa mesin atau instalasi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun; dan c. untuk prasarana berupa alat perabot dan elektronik sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahun. (5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).

BAB 5

Tarif Pokok Sewa Prasarana Bangunan

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Koreksi

Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan.

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB 1

Komponen Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 38

Koreksi

(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi : a. jenis kegiatan usaha penyewa; b. bentuk kelembagaan penyewa; dan c. periodesitas sewa. (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase. (3) Faktor penyesuai sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 39

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas : a. kegiatan bisnis; b. kegiatan non bisnis; dan c. kegiatan sosial. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 40

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain : a. perdagangan; b. jasa; dan c. industri. (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain : a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril; b. penyelenggaraan pendidikan nasional; c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain : a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan; b. kegiatan sosial; c. kegiatan keagamaan; d. kegiatan kemanusiaan; e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

BAB 2

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 39

Koreksi

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas : a. kegiatan bisnis; b. kegiatan non bisnis; dan c. kegiatan sosial. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

(1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut : www.djpp.kemenkumham.go.id a. Kategori I, meliputi: 1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi; 2. Badan Usaha Milik Negara; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Badan hukum yang dimiliki negara; dan 5. Lembaga pendidikan asing. b. Kategori II, meliputi: 1. Yayasan; 2. Koperasi; 3. Lembaga Pendidikan Formal; dan 4. Lembaga Pendidikan Non Formal. c. Kategori III, meliputi: 1. Lembaga sosial; 2. Lembaga kemanusiaan; 3. Lembaga keagamaan; dan 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara. (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

Pasal 42

(1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di INDONESIA. (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara, meliputi : a. lembaga pendidikan anak usia dini formal; b. lembaga pendidikan dasar; c. lembaga pendidikan menengah; dan d. lembaga pendidikan tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi : a. lembaga kursus; b. lembaga pelatihan; c. kelompok belajar; d. pusat kegiatan belajar masyarakat; e. majelis taklim; dan f. satuan pendidikan yang sejenis. (4) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c angka 1, 2, dan 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di INDONESIA.

Pasal 43

(1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut : a. Kategori I sebesar 50% (lima puluh persen); b. Kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. Kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen). (3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut : a. Kategori I sebesar 10% (sepuluh persen); b. Kategori II sebesar 5% (lima persen); dan c. Kategori III sebesar 5% (lima persen). (4) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut : a. per tahun sebesar 100% (seratus persen); b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 44

Perubahan besaran faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

BAB 3

Bentuk Kelembagaan Penyewa

Pasal 41

Koreksi

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Perubahan besaran faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 45

Koreksi

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan persetujuan kepada Eselon I terkait untuk menyewakan BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 46

Koreksi

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan sesuai dengan batas kewenangannya, dengan disertai : a. data usulan sewa; b. data BMN yang diusulkan untuk disewakan; c. data calon penyewa; d. data transaksi sewa yang sebanding dan sejenis yang ada di sekitar BMN yang diusulkan untuk disewakan; e. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan f. Surat persetujuan sewa BMN dari Eselon I.

Pasal 47

(1) Data usulan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi antara lain : a. dasar pertimbangan dilakukan sewa; b. usulan jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan c. surat usulan sewa dari calon penyewa kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (2) Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan nilai buku BMN yang akan disewakan www.djpp.kemenkumham.go.id sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyertakan usulan besaran sewa sesuai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. (3) Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyertakan usulan besaran sewa sebagai bagian data usulan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : a. formula sewa berdasarkan hasil kajian Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; atau b. nilai sewa berdasarkan hasil perhitungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 48

Data BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi : a. foto atau gambar BMN, berupa : 1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan; 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan; dan/atau 3. foto BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. b. kuantitas BMN, berupa : 1. luas tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan; atau 2. jumlah atau kapasitas BMN selain tanah dan/atau bangunan. c. nilai BMN yang akan disewakan, berupa : 1. nilai tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan; 2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan; dan/atau 3. nilai BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. d. data dan dokumen terkait BMN yang akan disewakan, berupa : 1. Kartu Identitas Barang (KIB); 2. buku barang; dan/atau 3. fotokopi bukti kepemilikan atau dokumen sejenis. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 49

(1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c antara lain : a. nama; b. alamat; c. bentuk kelembagaan; d. jenis kegiatan usaha; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan f. fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan usaha. (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c.

Pasal 50

(1) Data transaksi sewa yang sebanding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, antara lain : a. data barang yang ditransaksikan; dan b. nilai transaksi. (2) Data transaksi sewa sebagaimana dimaksud yang sebanding pada ayat (1) atau dapat sejenis berupa transaksi sebanding dan sejenis yang sudah terjadi atau data penawaran umum penyewaan barang yang sebanding atau sejenis. (3) Dikecualikan dari ketentuan untuk menyertakan data transaksi sewa yang sebanding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, pengajuan usulan sewa dapat hanya disertai dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sepanjang data transaksi sewa yang sebanding dan sejenis tersebut tidak dapat diperoleh namun dapat dibuktikan keberadaannya.

Pasal 51

(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, antara lain : a. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang memuat bahwa : www.djpp.kemenkumham.go.id 1. BMN yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan; dan 2. penyewaan BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan; b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa. (2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) hanya diberlakukan bagi pelaksanaan sewa dengan periodesitas sewa per hari atau per jam.

Pasal 52

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat membentuk tim dalam rangka mempersiapkan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 53

Pengguna Barang mendelegasikan kewenangan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Kuasa Pengguna Barang atau pejabat lain yang dikuasakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2014.

Pasal 54

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan sewa. (3) Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar BMN yang akan disewakan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa : a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar. (5) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam penghitungan besaran sewa. (6) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan BMN selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas formula sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (7) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada standar Penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa. (9) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 55

(1) Dikecualikan dari ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4), sepanjang BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan nilai buku BMN yang diusulkan untuk disewakan sampai dengan Rp.500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah), perhitungan nilai wajar dan besaran sewa BMN dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam usulan sewa. (2) Pengelola Barang dapat melakukan evaluasi atas penghitungan nilai wajar dan besaran sewa yang diusulkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa nilai yang diusulkan dianggap jauh dari kewajaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 56

(1) Pengelola Barang memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (8). (2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasannya. (3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan BMN. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya memuat : a. data BMN yang akan disewakan; b. data penyewa; c. data sewa, antara lain : 1. besaran tarif sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa serta periodesitas sewa; dan 2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. (5) Dalam hal usulan sewa diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. (6) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sepanjang terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa. www.djpp.kemenkumham.go.id (8) Dalam hal BMN yang disetujui untuk disewakan berupa selain tanah dan/atau bangunan, besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c butir i dapat berupa: a. formula sewa; atau b. nilai sewa.

Pasal 57

Kuasa Pengguna Barang mengajukan penetapan pelaksanaan sewa kepada Pengguna Barang berdasarkan persetujuan penyewaan BMN dari Pengelola Barang disertai kelengkapan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46.

Pasal 58

BAB Kesatu

Pengusulan

Pasal 45

Koreksi

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan persetujuan kepada Eselon I terkait untuk menyewakan BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 46

Koreksi

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat membentuk tim dalam rangka mempersiapkan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 53

BAB Kedua

Penelitian dan Penilaian

Pasal 54

Koreksi

Pasal 55

BAB Ketiga

Persetujuan

Pasal 56

Koreksi

BAB Keempat

Penetapan Sewa BMN

Pasal 57

Koreksi

Pasal 58

Koreksi

(1) Pengguna Barang MENETAPKAN keputusan pelaksanaan sewa berdasarkan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang dan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang. (2) Salinan keputusan pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang. (3) Berdasarkan keputusan pelaksanaan sewa, Penyewa menyetorkan tarif sewa BMN ke rekening Kas Umum Negara sebagaimana Pasal 12. (4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan perjanjian sewa BMN dengan penyewa yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). (5) Dalam hal permohonan/usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai keputusan pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa. (6) Dalam hal terdapat permohonan/usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, sebagai dasar penentuan penyewa, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMN disamping pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Dalam hal sewa dilaksanakan dengan periodesitas per hari atau per jam, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat MENETAPKAN besaran sewa lebih tinggi dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan Pengelola Barang untuk waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara sepanjang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan BMN. (8) Dalam hal sewa dilaksanakan dengan periodesitas per hari atau per jam, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat MENETAPKAN besaran sewa lebih rendah dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan Pengelola Barang untuk waktu-waktu tertentu dengan ketentuan serendah-rendahnya 80% (delapan puluh persen) dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan Pengelola Barang. (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan pertimbangan: a. harus dilaksanakan sewa dalam rangka pengamanan BMN untuk mencegah terjadinya penggunaan oleh pihak lain secara tidak sah; b. harus dilaksanakan sewa dalam rangka pemeliharaan BMN untuk mencegah terjadinya dan/atau memperbaiki kerusakan pada BMN dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk pemeliharaan; atau c. harus dilaksanakan sewa dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya risiko sosial. (10) Penetapan besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dituangkan dalam keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

Koreksi

(1) Pengelola Barang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan sewa BMN. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan sewa BMN. (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta bantuan aparat pengawas intern pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 64

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa BMN yang berada di bawah penguasaannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani. (2) Sebagai tindak lanjut atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian sewa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat menghentikan kegiatan sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh Penyewa. (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta bantuan aparat pengawas intern pemerintah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

(1) Pengelola Barang melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif sewa setiap tahun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan sewa dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3). (2) Pelaksanaan evaluasi besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periodesitas sewa per jam, per hari, atau per bulan. (3) Pelaksanaan evaluasi penghitungan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis ketentuan mengenai besaran sewa dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 43, dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 58. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Hasil pelaksanaan evaluasi penghitungan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan surat Pengelola Barang.

Pasal 66

(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan sewa BMN, Pengelola Barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan sewa BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dalam rangka penertiban pemanfaatan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan sewa BMN. (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan setelah diberikannya persetujuan oleh Pengelola Barang hingga saat penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (2) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan sewa BMN setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa bersangkutan.

BAB Kedua

Pengendalian

Pasal 65

Koreksi

Pasal 66

Pasal 67

BAB IX

GANTI RUGI DAN DENDA

Pasal 68

Koreksi

(1) Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib mengganti barang yang disewakan dengan barang yang sejenis. (2) Penggantian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (force majeur).

Pasal 69

(1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dan Pasal 68 ayat (1) tidak dapat dilakukan, Penyewa membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai. (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh : a. Pengelola Barang, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang, untuk : 1. BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; atau 2. BMN selain tanah dan/atau bangunan. (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Kas Umum Negara paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 70

(1) Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal : a. penyewa belum menyerahkan BMN yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian BMN belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran www.djpp.kemenkumham.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. (3) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian BMN belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan: a. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran sewa yang dihitung secara proporsional dalam hitungan harian sesuai keterlambatan penyerahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); b. sebesar 20/00 (dua permil) per hari dari nilai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) atau Pasal 69 ayat (1); dan/atau c. sebesar 20/00 (dua permil) per hari dari nilai penggantian dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) atau Pasal 69 ayat (1). (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c paling banyak: a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) atau Pasal 69 ayat (1); b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) atau Pasal 69 ayat (1).

Pasal 71

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) tidak dilunasi penyewa, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenakan denda kepada penyewa atas pelanggaran yang dilakukan selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dalam batas kewenangan masing-masing berdasarkan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran dan penyelesaian denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor p-40-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB Keempat

Pasal 4

BAB Kelima

Pasal 5

BAB Keenam

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29