PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-36-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM

PERMEN Nomor p-36-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Kawasan Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. (2) Kawasan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. (3) Kawasan Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata alam dan rekreasi alam. (4) Rayon adalah kelompok kawasan yang memiliki karakteristik kriteria yang relatif seragam untuk tujuan pemanfaatan wisata alam dalam rangka pengenaan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan. (5) Wisatawan nusantara adalah setiap warga negara INDONESIA yang melakukan kunjungan terhadap kawasan TN, Tahura, TWA dan TB untuk tujuan wisata, penelitian, sosial dan religi. (6) Wisatawan mancanegara adalah setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan terhadap kawasan TN, Tahura, TWA dan TB untuk tujuan wisata dan penelitian. (7) Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang pariwisata alam yang selanjutnya disebut PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan atau peneliti dan atau pelaku usaha pada kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. (8) Evaluasi adalah kegiatan penilaian kondisi kawasan melalui kriteria dan indikator yang terukur. (9) Kriteria adalah aspek atau unsur kondisi di dalam suatu kawasan dan atau sekitarnya yang memiliki bobot tertentu dan dapat diukur/dinilai melalui indikator. (10) Nilai adalah besaran ukuran dari indikator yang dinyatakan dalam angka. (11) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam. (12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan. (13) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. (14) Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penetapan rayon di taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru, dilakukan berdasarkan hasil penilaian sesuai kritera. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kelembagaan; b. informasi dan promosi; c. potensi obyek dan daya tarik wisata alam; d. aksesibilitas; e. sarana prasarana; f. pangsa pasar; dan g. sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kriteria kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kesiapan manajemen, sumber daya manusia, kebijakan pengendalian pengunjung dan sistem penganggaran. (2) Kesiapan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil survei keinginan untuk membayar (willingness to pay), daya beli dan kemanfaatan ekonomi wilayah (multiplier effect). (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia bidang wisata alam dan petugas ketertiban pengunjung. (4) Kebijakan pengendalian pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada daya dukung kawasan, penerapan standar prosedur operasional masuk kawasan dan standar prosedur operasional evakuasi. (5) Sistem penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada alokasi anggaran pengelolaan pariwisata alam yang memadai.

Pasal 6

(1) Kriteria informasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi bahan informasi dan promosi pariwisata alam serta jaringan telekomunikasi. (2) Bahan informasi dan promosi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan informasi dan promosi dalam bentuk media cetak maupun elektronik. (3) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan jaringan telepon.

Pasal 7

(1) Potensi obyek dan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi karakteristik, keanekaragaman hayati, keaslian dan kelestarian serta keunikan. (2) Karakteriastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan tipe ekosistem perairan laut, danau, dataran rendah dan pegunungan. (3) Keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keberadaan daya tarik berupa satwa, tumbuhan, gejala alam dan budaya. (4) Keaslian dan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingginya daya dukung kawasan, ketiadaan pencemaran ekosistem, jenis, genetik dan vandalisme. (5) Keunikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keberadaan gejala alam, budaya, tumbuhan dan satwa.

Pasal 8

(1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi moda, infrastruktur dan operator. (2) Moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan alat transportasi. (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan infrastruktur transportasi. (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan operator transportasi.

Pasal 9

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi sarana prasarana pengelola, sarana prasarana pariwisata alam dan sarana prasarana pendukung. (2) Sarana dan prasarana pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan antara lain kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan karcis masuk, pos jaga, pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan, pondok peneliti, menara pandang, jalan setapak dan tempat parkir. (3) Sarana dan prasarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketersediaan antara lain akomodasi/pondok wisata, shelter, restoran dan transportasi. (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan antara lain pada ketersediaan kios cinderamata, telekomunikasi, klinik, mushola dan toilet.

Pasal 10

(1) Pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. (2) Wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah pengunjung setiap tahun.

Pasal 11

(1) Sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi mata pencaharian dan keragaman budaya masyarakat setempat. (2) Mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk menyediakan jasa pemandu wisata, souvenir, makan, minum, transportasi, porter, desa wisata dan pondok wisata. (3) Keragaman budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keberadaan budaya lokal.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Penetapan rayon dilakukan berdasarkan usulan dari unit pengelola pada setiap TN, Tahura, TWA dan TB dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Untuk penetapan lebih dari 1 (satu) rayon selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan potensi dan luas kawasan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Kepala unit pengelola menyampaikan usulan penetapan rayon dengan memuat: a. lokasi kawasan yang dinilai; b. data masing-masing kawasan yang terkait dengan kriteria penilaian; c. matrik hasil penilaian kriteria pada masing-masing kawasan; d. analisis; dan e. kesimpulan/usulan rayon masing-masing kawasan. (2) Usulan penetapan rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada penilaian tim yang dibentuk oleh kepala unit pengelola. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan penilaian kawasan. (4) Format indikator penilaian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikelompokan menjadi 3 (tiga) kategori, terdiri atas: a. Rayon I, dengan rentang nilai 4.26 sampai dengan 5; b. Rayon II, dengan rentang nilai dari 3 sampai dengan 4.25; c. Rayon III, memiliki nilai kurang dari 3. (2) Format penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

(1) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Menteri setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian. (3) Direktur Jenderal setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk tim penilai usulan yang anggotanya terdiri atas unsur Direktorat Teknis dan Sekretariat Direktorat Jenderal. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penilaian atas usulan penetapan rayon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (5) Tim penilai setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri. (6) Dalam MENETAPKAN rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Koreksi

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2007 tentang Pembagian Rayon Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Juni 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.36/Menhut-II/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RAYON TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM. INDIKATOR PENILAIAN KAWASAN NO KRITERIA DAN INDIKATOR BOBOT NILAI TERTIM- BANG KET A. Kelembagaan 1. Kesiapan Manajemen 5 a. Memiliki hasil survei keinginan untuk membayar (willingness to pay), daya beli dan kemanfaatan ekonomi wilayah (multiplier effect) 5 25 Terkait mutu pelayan an b. Memiliki 2 (dua) kriteria sebagaimana pada butir a 2,5 12,5 C. Tidak memiliki hasil survei keinginan untuk membayar (willingness to pay), daya beli dan kemanfaatan ekonomi wilayah (multiplier effect) 1 5 2. Sumber Daya Manusia 5 a. Ketersediaan sumber daya manusia bidang wisata alam dan petugas ketertiban pengunjung 5 25 Terkait mutu pelayanan b. Ketersediaan sumber daya manusia bidang wisata alam atau petugas ketertiban pengunjung 2,5 12,5 c. Tidak tersediaan sumber daya manusia bidang wisata alam dan petugas ketertiban pengunjung 1 5 3. Kebijakan pengendalian pengunjung 3 a. Daya dukung kawasan, penerapan standar prosedur operasional masuk kawasan dan standar prosedur operasional evakuasi 5 15 Terkait mutu pelayanan b. Belum menerapkan daya dukung kawasan, penerapan standar prosedur operasional masuk kawasan dan standar prosedur operasional evakuasi 2,5 7,5 NO KRITERIA DAN INDIKATOR BOBOT NILAI TERTIM- BANG KET c. Belum menerapkan daya dukung kawasan, dan standar prosedur operasional evakuasi 1 3 4. Sistem Penganggaran 2 a. Memiliki alokasi anggaran pengelolaan pariwisata alam yang memadai 5 10 Terkait mutu pelayanan b. Memiliki alokasi anggaran pengelolaan pariwisata alam tetapi tidak memadai 2,5 5 c. Tidak memiliki alokasi anggaran pengelolaan pariwisata alam 1 2 B. Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Pengelola 4 a. Memiliki sarana dan prasarana memadai berupa : kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan karcis masuk, pos jaga, pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan, pondok peneliti, menara pandang, jalan setapak dan tempat parkir 5 20 Terkait mutu pelayanan b. Memiliki sarana dan prasarana berupa : kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan karcis masuk, pos jaga, pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan, pondok peneliti, menara pandang, jalan setapak dan tempat parkir, tetapi tidak memadai 2,5 10 c. Tidak memiliki sarana dan prasarana 1 4 2. Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam 4 a. Tersedia sarana dan prasarana memadai berupa : akomodasi/pondok wisata, shelter, restoran dan transportasi 5 20 Terkait mutu pelayanan b. Tersedia sarana dan prasarana berupa : akomodasi/pondok wisata, shelter, restoran dan transportasi, tetapi tidak memadai 2,5 10 c. Tidak tersedia sarana dan prasarana 1 4 3. Sarana dan Prasarana Pendukung 2 a. Tersedia sarana dan prasarana memadai berupa : kios cinderamata, telekomunikasi, klinik, mushola dan toilet. 5 10 Terkait mutu pelayanan NO KRITERIA DAN INDIKATOR BOBOT NILAI TERTIM- BANG KET b. Tersedia sarana dan prasarana berupa : kios cinderamata, telekomunikasi, klinik, mushola dan toilet, tetapi tidak memadai 2,5 5 c. Tidak tersedia sarana dan prasarana 1 2 C. Informasi dan promosi 1. Bahan Informasi dan Promosi Pariwisata Alam 4 a. Memiliki informasi dan promosi dalam bentuk media cetak maupun elektronik 5 20 Terkait ketersedia an informasi b. Memiliki informasi dan promosi dalam bentuk media cetak atau elektronik 2,5 10 c. Tidak memiliki informasi dan promosi dalam bentuk media cetak maupun elektronik 1 4 2. Jaringan Telekomunikasi 3 a. Terdapat jaringan telepon tetap dan seluler 5 15 Terkait kemudah an komunika si b. Terdapat jaringan telepon tetap atau seluler 2,5 7,5 c. Tidak terdapat jaringan telepon dan seluler 1 3 D. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 1. Karakteristik 5 a. Memiliki berbagai tipe ekosistem : perairan laut, danau, dataran rendah dan pegunungan (4 (empat) tipe ekosistem atau lebih) 5 25 Terkait potensi pasar b. Memiliki lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 4 (empat) tipe ekosistem 2,5 12,5 c. Memiliki 1 (satu) tipe ekosistem 1 5 2. Keanekaragaman hayati 5 a. Memiliki daya tarik berupa satwa, tumbuhan, gejala alam dan budaya (4 (empat) Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam atau lebih) 5 25 Terkait potensi pasar b. Memiliki lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 4 (empat) jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 2,5 12,5 NO KRITERIA DAN INDIKATOR BOBOT NILAI TERTIM- BANG KET c. Memiliki 1 (satu) jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 1 5 3. Keaslian dan Kelestarian 7 a. Daya dukung kawasan tinggi, tidak ada pencemaran ekosistem/jenis/ genetik dan vandalisme 5 35 Terkait potensi pasar b. Daya dukung kawasan tinggi, terdapat pencemaran ekosistem/jenis/genetik atau vadalisme 2,5 17,5 c. Daya dukung kawasan rendah dan terdapat pencemaran ekosistem/jenis/ genetik atau vandalisme 1 7 4. Keunikan 8 a. Memiliki lebih dari 1 (satu) obyek keunikan seperti gejala alam, budaya, tumbuhan dan satwa 5 40 Terkait potensi pasar b. Memiliki 1 (satu) obyek keunikan seperti gejala alam, budaya, tumbuhan dan satwa 2,5 20 c. Tidak memiliki obyek keunikan 1 8 E. Aksesibilitas 1. Moda 9 a. Tersedia moda transportasi yang memadai 5 45 Terkait potensi pasar b. Tersedia moda transportasi tetapi kurang memadai 2,5 22,5 c. Tidak tersedia moda transportasi 1 9 2. Infrastruktur 7 a. Tersedia infrastruktur transportasi yang memadai 5 35 Terkait potensi pasar b. Tersedia infrastruktur transportasi tetapi kurang memadai 2,5 17,5 c. Tidak tersedia infrastruktur transportasi 1 7 3. Operator 4 a. Tersedia operator transportasi yang memadai 5 20 Terkait potensi pasar b. Tersedia operator transportasi tetapi kurang memadai 2,5 10 NO KRITERIA DAN INDIKATOR BOBOT NILAI TERTIM- BANG KET F. Pangsa Pasar 1. Wisatawan Nusantara 8 a. Lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) Pengunjung 5 40 Terkait potensi pasar b. Sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) Pengunjung 2,5 20 c. Tidak ada Pengunjung 1 8 2. Wisatawan Mancanegara 12 a. Lebih dari 100.000 (seratus ribu) Pengunjung 5 60 Terkait potensi pasar b. Antara 20 (dua puluh) Sampai dengan 100.000 (seratus ribu) Pengunjung 2,5 30 c. Kurang dari 20 (dua puluh) Pengunjung 1 12 G. Sosial dan Ekonomi Masyarakat Setempat 1. Mata Pencaharian 2 a. Terdapat masyarakat untuk menyediakan jasa pemandu wisata, souvenir, makan, minum, transportasi, porter, desa wisata dan pondok wisata 5 10 Terkait potensi gangguan terhadap kawasan b. Terdapat sebagian dari poin a (lebih dari 2 (dua) kegiatan) 2,5 5 c. Tidak terdapat sebagaimana point a 1 2 2. Keragaman budaya 1 a. Terdapat lebih dari 2 (dua) budaya lokal 5 5 Terkait potensi gangguan terhadap kawasan b. Terdapat kurang dari 2 (dua) budaya lokal 2,5 2,5 c. Tidak ada 1 1 II. ANALISIS Nilai akhir = Jumlah nilai tertimbang/100 III. KESIMPULAN a. Rayon I : Nilai 2.60 sampai dengan 5 b. Rayon II : Nilai 1.00 sampai dengan 2.50 c. Rayon III : Memiliki nilai kurang dari 1.00 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.36/Menhut-II/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RAYON SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. HASIL PENILAIAN KAWASAN DALAM RANGKA USULAN PENETAPAN RAYON TARIF PNBP BALAI BESAR/BALAI KSDA/TAMAN NASIONAL ............................................ I. Lokasi Penilaian : SM/TN/TWA/Taman Hutan Raya/Taman Buru ........... II. Data Kawasan NO. KRITERIA DAN INDIKATOR DESKRIPSI VERIFIER I Kelembagaan 1. Kesiapan Manajemen a. Keinginan untuk membayar (willingness to pay) b. Daya beli c. Kemanfaatan ekonomi wilayah (multiplier effect) 2. Pengorganisasian a. Sumber daya manusia bidang wisata alam b. Petugas ketertiban pengunjung 3. Kebijakan pengendalian pengunjung a. Daya dukung kawasan b. Penerapan standar prosedur operasional masuk kawasan c. Penerapan standar prosedur operasional evakuasi 4. Sistem Penganggaran a. Alokasi anggaran untuk pengelolaan wisata alam II Infrastruktur/Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Pengelola a. Kantor pengelola b. Pintu gerbang NO. KRITERIA DAN INDIKATOR DESKRIPSI VERIFIER c. Pusat informasi d. Pos pungutan karcis masuk e. Pos jaga f. Pondok wisata/pondok tamu g. Ruang pertemuan h. Pondok peneliti i. Menara pandang j. Jalan setapak k. Tempat parkir 2. Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam a. Akomodasi/pondok wisata b. Shelter c. Restoran d. Transportasi 3. Sarana dan Prasarana Pendukung a. Kios cinderamata b. Transportasi c. Telekomunikasi d. Klinik e. Toilet f. Mushola III Informasi dan Promosi 1. Bahan Promosi dan Informasi Pariwisata Alam a. Bahan promosi dan informasi dalam bentuk media cetak b. Bahan promosi dan informasi dalam bentuk media elektronik 2. Jaringan Telekomunikasi IV Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 1. Karakteristik a. Tipe ekosistem 2. Keanekaragaman a. Jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 3. Keaslian dan Kelestarian a. Daya dukung kawasan NO. KRITERIA DAN INDIKATOR DESKRIPSI VERIFIER b. Pencemaran ekosistem/jenis/genetik c. Vandalisme 4. Keunikan a. Jenis Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam unik V Aksesibilitas 1. Jenis dan kondisi moda transportasi 2. Jenis dan Kondisi infrastruktur transportasi (stasiun/terminal/ jalan/bandara/dermaga) 3. Jenis dan kondisi operator transportasi VI Pangsa Pasar 1. Wisatawan Nusantara 2. Wisatawan Mancanegara VII Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar 1. Mata Pencaharian 2. Tingkat Pendidikan III. Matrik Penilaian NO KRITERIA DAN INDIKATOR BOBOT NILAI TERTIM- BANG KET. A. Kelembagaan 1. Kesiapan Manajemen 5 2. Pengorganisasian 5 3. Kebijakan Pengendalian Pengunjung 3 4. Sistem Penganggaran 2 B. Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Pengelola 4 2. Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam 4 3. Sarana dan Prasarana Pendukung 2 C. Informasi dan Promosi 1. Bahan Promosi dan Informasi Pariwisata Alam 4 2. Jaringan Telekomunikasi 3 D. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 1. Karakteristik 5 NO KRITERIA DAN INDIKATOR BOBOT NILAI TERTIM- BANG KET. 2. Keanekaragaman 5 3. Keaslian dan Kelestarian 7 4. Keunikan 8 E. Aksesibilitas 1. Moda transportasi 9 2. Infrasutruktur transportasi 7 3. Operator transportasi 4 F. Pangsa Pasar 1. Wisatawan Nusantara 8 2. Wisatawan Mancanegara 12 G. Sosial Ekonomi Masyarakat 1. Mata Pencaharian 2. Keragaman budaya Jumlah IV. Analisis Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing kriteria diperoleh jumlah nilai tertimbang sebesar .........., sehingga nilai akhir kawasan adalah : n = jumlah nilai tertimbang = .......... = .......... 100 100 V. Kesimpulan Berdasarkan hasil penilaian dan analisis, maka kawasan SM/TN/TWA/Taman Hutan Raya/Taman Buru .......... termasuk dalam kelompok Rayon I/II/III. ......................., ....................... 20.. Kepala Balai/Balai Besar BKSDA/TN .......................................................... NIP.

Peraturan Menteri Nomor p-36-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18