PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-30-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang BAKTI SARJANA KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-30-menhut-ii-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Bakti Sarjana Kehutanan yang selanjutnya disebut BASARHUT adalah program Kementerian Kehutanan untuk memberikan kesempatan dan pengalaman kerja untuk menumbuhkembangkan profesi di lapangan bagi lulusan Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan, dalam rangka melaksanakan pengabdian pada negara khususnya pembangunan kehutanan. 2. Tenaga BASARHUT adalah Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan yang mengikuti program BASARHUT. 3. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 4. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. 5. Hutan Rakyat yang selanjutnya disebut HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas maksimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 7. Hutan Desa yang selanjutnya disebut HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. 8. Desa Konservasi yang selanjutnya disebut DK adalah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. 9. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disebut KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah. 10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 11. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disebut KHDTK adalah kawasan yang dipergunakan khusus untuk keperluan penelitian dan pendidikan dan latihan serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat tanpa merubah fungsi pokok kawasan hutan. 12. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 13. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah. 14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah. 15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut KPHK adalah organisasi pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 16. Pendampingan adalah kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh Tenaga BASARHUT bersama-sama dengan komunitas dampingan (pelaku utama dan pelaku usaha) dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan untuk selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas, produktivitas dan kemandirian komunitas dampingan di dalam kerangka pembangunan dan pengelolaan sumberdaya hutan lestari. 17. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan P2SDM Kehutanan adalah Badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan. 18. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan. 19. Instansi pengguna adalah instansi pemerintah pusat dan daerah yang menggunakan tenaga BASARHUT. 20. Unit pengguna adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi Bidang Kehutanan yang menggunakan tenaga BASARHUT. 21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebutkan UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

BAB II

PENYELENGGARAAN BASARHUT

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan: a. Perencanaan; b. Pendaftaran, seleksi penerimaan dan penempatan; c. Perjanjian Kerja; d. Pendidikan dan pelatihan serta pembekalan; e. Jangka waktu dan penilaian kinerja.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perencanaan BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya maksud dan tujuan penyelenggaraan program BASARHUT. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Perencanaan BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk: a. rencana BASARHUT 5 (lima) tahun; dan b. rencana BASARHUT tahunan. (3) Perencanaan BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Badan P2SDM Kehutanan.

Pasal 7

Penyusunan perencanaan BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi tahapan: a. inventarisasi tenaga; b. pemetaan lokasi penempatan tenaga; dan c. penyusunan rencana 5 (lima) tahun dan tahunan.

Pasal 8

(1) Inventarisasi tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi secara lengkap mengenai: a. kebutuhan tenaga BASARHUT pada setiap instansi dan unit pengguna bidang kehutanan; b. potensi calon tenaga BASARHUT yang ada di setiap perguruan tinggi/fakultas yang menghasilkan Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan atau Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan; c. kegiatan kehutanan serta lokasi yang memerlukan tenaga BASARHUT. (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi kebutuhan tenaga BASARHUT dari Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kehutanan atau institusi yang menangani kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPH, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan atau Institusi penyelenggara penyuluhan kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit pengguna. (3) Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan dan UPT, Dinas Kehutanan atau institusi yang menangani kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPH, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan atau Institusi penyelenggara penyuluhan kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kebutuhan tenaga BASARHUT kepada Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Badan P2SDM Kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Kepala Badan dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan Kehutanan setingkat S1, Diploma 4 Kehutanan atau Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan, asosiasi kehutanan, serta unit pengguna untuk mendapatkan data dan informasi calon tenaga BASARHUT.

Pasal 9

(1) Pemetaan lokasi penempatan tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk menentukan lokasi penempatan tenaga BASARHUT berdasarkan prioritas kebutuhan tenaga BASARHUT. (2) Pemetaan lokasi penempatan tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Pasal 10

Inventarisasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan pada T-1 (satu tahun sebelum pelaksanaan penempatan) dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan BASARHUT 5 (lima) tahun dan tahunan.

Pasal 20

(1) Tenaga BASARHUT yang telah memperoleh penempatan pada instansi atau unit pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pembekalan wajib membuat perjanjian kerja dengan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat: a. para pihak; b. jenis pekerjaan; c. jangka waktu pekerjaan; d. lokasi penempatan; e. honorarium; f. fasilitas yang diberikan; g. hak dan kewajiban; h. sanksi.

Pasal 21

Tenaga BASARHUT yang telah memperoleh penempatan pada instansi atau unit pengguna dan menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sebelum menjalankan tugas diberikan pendidikan dan pelatihan serta pembekalan.

Pasal 22

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. (2) Materi/kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : www.djpp.kemenkumham.go.id a. pengetahuan dan keterampilan teknis kehutanan secara umum disesuaikan dengan kebutuhan penugasan; b. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; c. pengetahuan tentang kewirausahaan; d. pembinaan sikap mental dan perilaku. (3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui Badan P2SDM Kehutanan.

Pasal 23

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT. (2) Pembekalan oleh instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orientasi wilayah kerja serta pembekalan teknis spesifik sesuai dengan penugasan di lapangan.

Pasal 24

(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan dan instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT dalam memberikan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dapat membentuk panitia/tim untuk: b. menyiapkan administrasi; c. menyusun materi/kurikulum; d. menyediakan anggaran; dan e. menunjuk pengajar dan pelaksana pendidikan dan pelatihan atau pembekalan.

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan Program BASARHUT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali berdasarkan penilaian kinerja. (2) Penilaian kinerja tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT berdasarkan pada instrumen penilaian kinerja, laporan triwulan, semester dan tahunan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Hasil penilaian kinerja tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT kepada Kepala Badan. (4) Format penilaian kinerja tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB Kedua

Perencanaan BASARHUT

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pendaftaran

Pasal 11

Koreksi

(1) Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan atau Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan untuk menjadi tenaga BASARHUT wajib mendaftarkan diri dengan mengajukan surat permohonan sebagai calon tenaga BASARHUT. (2) Calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya akan diterima melalui seleksi sebagai tenaga BASARHUT.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pendaftaran tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dapat dilakukan setelah ada pengumuman resmi pengadaan tenaga BASARHUT dari Badan P2SDM Kehutanan atau melalui Fakultas/Perguruan Tinggi yang ditunjuk. (2) Calon tenaga BASARHUT yang dapat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftarkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

(1) Pendaftaran calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui surat elektronik (electronic mail) dalam bentuk hasil pemindai (scan) yang meliputi: a. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani; b. foto copy KTP/SIM; c. ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pimpinan Fakultas/pejabat yang berwenang; d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah (untuk laki-laki) atau biru (untuk wanita); e. surat keterangan sehat dari dokter; f. surat pernyataan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan perusahaan atau instansi lain; g. surat pernyataan bermaterai cukup, bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya selama masa perjanjian kerja. (3) Formulir pendaftaran calon tenaga BASARHUT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 14

(1) Calon tenaga BASARHUT yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi penerimaan. (2) Panitia seleksi penerimaan calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan yang terdiri atas unsur : a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan; b. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; c. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan; d. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; e. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial; www.djpp.kemenkumham.go.id f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; g. Badan P2SDM Kehutanan; h. Biro Kepegawaian; i. Perwakilan dari Fakultas Kehutanan; j. PERSAKI; k. Asosiasi Kehutanan. (3) Panitia seleksi penerimaan calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas : a. melakukan seleksi calon tenaga BASARHUT; b. mengusulkan penetapan calon tenaga BASARHUT.

Pasal 15

(1) Seleksi calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara : a. meneliti berkas-berkas pendaftaran yang masuk; b. memilah dan mendokumentasikan berkas pendaftaran yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerimaan calon tenaga BASARHUT; c. mengelompokkan berkas calon tenaga BASARHUT berdasarkan provinsi; d. melakukan rekapitulasi berkas pendaftaran yang memenuhi persyaratan penerimaan dan memberikan skoring penilaian terhadap berkas pendaftaran berdasarkan pedoman pemberian skoring; e. melakukan peringkat berdasarkan urutan skoring yang diberikan oleh panitia; f. memberikan kode nomor urut pada berkas pendaftaran berdasarkan urutan peringkat; g. menentukan nama-nama calon tenaga BASARHUT yang lolos seleksi berdasarkan jumlah kebutuhan dan urutan peringkat, jenis kegiatan dan lokasi penempatan. (2) Nama-nama calon tenaga BASARHUT yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai tenaga BASARHUT. (3) Pedoman pemberian skoring penilaian calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Usulan penetapan tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b antara lain memuat : a. daftar tenaga BASARHUT yang dapat diterima sesuai dengan jumlah kebutuhan dan urutan peringkat; dan b. daftar lokasi penempatan tenaga BASARHUT serta jenis kegiatan kehutanan sesuai hasil pemetaan.

Pasal 17

(1) Kepala Badan P2SDM Kehutanan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 MENETAPKAN tenaga BASARHUT dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan pemanggilan tenaga BASARHUT untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

Tenaga BASARHUT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diumumkan melalui situs (website) Badan P2SDM Kehutanan.

BAB 2

Seleksi Penerimaan

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Tenaga BASARHUT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diumumkan melalui situs (website) Badan P2SDM Kehutanan.

Pasal 19

(1) Tenaga BASARHUT yang telah memperoleh keputusan tentang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditempatkan pada instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan kehutanan. (2) Instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan; b. KPHP, KPHL atau KPHK; c. Dinas Kehutanan atau instansi yang membidangi kehutanan tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota; d. Badan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan atau Instansi Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi; e. Badan Pelaksana Penyuluhan Kehutanan atau Instansi Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota; f. BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi bidang kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendayagunakan tenaga BASARHUT sebagai tenaga teknis dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Peraturan Menteri Nomor p-30-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang BAKTI SARJANA KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

BAB III

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35