PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-3-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT

PERMEN Nomor p-3-menhut-ii-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 2. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya. 3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama daur tanaman pokok yang dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat. 4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-HTR adalah rencana kerja IUPHHK-HTR dalam satu KTH dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR. 5. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan atau bukan perkakas/pertukangan. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan. 7. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha hutan tanaman. 8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi. 9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota. 10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

PERUBAHAN/REVISI RKUPHHK-HTR

Pasal 5

Koreksi

(1) Perubahan/revisi terhadap R KUPHHK-HTR dapat dipertimbangkan apabila terjadi : a. Penambahan atau pengurangan areal kerja; b. Perubahan daur dan jenis tanaman; c. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. Perubahan sistem dan teknik silvikultur serta perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Perubahan/revisi RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai dan disetujui oleh pejabat yang mengurusi bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal telah terbentuk KPHP, perubahan/revisi RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai dan disetujui oleh Kepala KPHP. (4) Masa berlaku perubahan/revisi RKUPHHK-HTR sampai dengan berakhirnya RKUPHHK-HTR yang diubah atau yang direvisi.

Pasal 6

(1) RKTUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan bukan berdasarkan 1 (satu) tahun kalender. (2) Dalam melaksanakan kegiatan RKTUPHHK-HTR diperlukan revisi, maka usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP. (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipertimbangkan apabila terdapat: a. perubahan luas areal IUPHHK-HTR; b. perubahan RKUPHHK-HTR. (4) Usulan revisi RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan dibantu pendamping dan difasilitasi oleh Kepala UPT, untuk mendapat pengesahan pejabat yang membidangi urusan Kehutanan di Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP. (5) Usulan revisi RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disetujui Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP dan masa berlaku revisi RKTUPHHK-HTR sampai dengan berakhirnya RKTUPHHK-HTR yang direvisi. (6) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHK-HTR atau Revisi RKTUPHHK-HTR tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan kembali dan atau ditambahkan pada RKTUPHHK-HTR tahun berikutnya.

Pasal 7

Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK-HTR sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Peraturan Menteri Nomor p-3-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 11